Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah narkoba tidak bisa diatasi oleh satu atau beberapa organisasi saja, akan tetapi harus bersinergi dengan instansi lainnya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif kementerian/lembaga di bidang penanganan narkoba, Badan Narkotika Nasional membuat Penggiat Anti Narkoba sebagai model dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Namun upaya sinergi tersebut terlihat masih terkendala seperti hubungan dan koordinasi antar stakeholder yang belum berjalan dengan baik serta masih minimnya partisipasi Penggiat Anti Narkoba dalam melaksanakan fungsi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap narkoba (P4GN).Situasi inilah yang mendorong penulis untuk melihat bagaimana sinergi BNN dengan stakeholder khususnya melalui model Penggiat Anti Narkoba sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan mengidentifikasi faktor–faktor penghambat sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memilih metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah–masalah manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks.

---

Drug problem could not be addressed by one or more organizations, but should synergize with other agencies.In order to increase the active participation of ministries/institutions in the field of drug handling, National Narcotics Agency made the actuator Anti Drugs as a model in the framework of community empowerment.But the efforts of these synergies look still constrained as the relationship and coordination between stakeholders who have not run well and the lack of participation of the actuator Anti Drugs Prevention function in carrying out Eradication The abuse of Illicit drugs & (P4GN).It is this situation that prompted the authors to see how the synergy of BNN with stakeholders particularly through the actuator model Anti Drugs as community empowerment efforts.The purpose of this research is to analyze the implementation of the synergies of the National Narcotics Agency Agency in the framework of community empowerment, and identify factors – factors restricting the Agency's National Narcotics Agency synergy in order to empowerment the community.This research was the qualitative approach method. Qualitative research is used to understand the problem-human or social issues thoroughly and complex.

Abstrak :
Dalam terbentuknya sebuah desa wisata tentu saja melewati proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pada akhirnya dilihat bagaimana dampak program tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Desa wisata Jogoboyo Purworejo merupakan desa wisata yang menjadi alternatif wisata yang kemudian muncul dan bersaing dengan kawasan wisata dan desa wisata lainnya. Tesis ini menggambarkan proses strategi pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata Jogoboyo Purworejo dengan melihat strategi perencanaan dan pengembangan kawasan wisata serta melihat dampak yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Program desa wisata ini merupakan sebuah upaya dan dalam tahap proses berjalan, maka terdapat berbagai macam hal menarik di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Selain kemudian terdapat kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja, di satu sisi  diperlukan perhatian rutin agar kreativitas di bidang pariwisata di desa Jogoboyo semakin meningkat dan pengelolaan publikasi atau pemasaran agar daerah ini lebih dikenal masyarakat luas dan mendatangkan wisatawan semakin berkembang ......In the formation of a tourism village, of course, it goes through a process of planning, implementation, until finally seeing the impact of the program on the surrounding community. The tourist village of Jogoboyo Purworejo is a tourist village that has become an alternative tourism which has emerged and competes with other tourist areas and tourist villages. This thesis describes the process of community empowerment strategies through the Jogoboyo Purworejo tourism village program by looking at the planning and development strategies of tourist areas and seeing the impacts that arise in the development of these tourist areas. Purworejo Regency has various efforts to reduce poverty, one of which is a community empowerment program through tourism villages. This tourism village program is an effort and in the ongoing process, there are various interesting things in it. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The results showed that the community empowerment process was running quite well. In addition to the progress of the economic mindset, the addition of new livelihoods, increased income and financial management as well as work methods and behavior, on the one hand, regular attention is needed so that creativity in the tourism sector in the village of Jogoboyo increases and management of publications or marketing so that this area is better known. the wider community and bring in tourists is growing

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi peningkatan jumlah tindak pidana penipuan online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Cimahi, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam memberdayakan masyarakat dan mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan penipuan online di wilayah tersebut. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Peran, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Pemolisian Masyrakat, Teori Pencegahan Kejahatan , Konsep Tindak Pidana Penipuan dan Konsep Cybercrime. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polres Cimahi dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan kejahatan penipuan online dilaksanakan melalui strategi preventif melalui Program Pelatihan Keamanan Cyber. Selama ini model tersebut telah diselenggarakan dengan baik, namun terdapat masalah kurangnya evaluasi dan pemberian umpan balik, sehingga program tersebut menjadi kurang efektif. Meskipun program tersebut berjalan baik, terdapat masalah kurangnya evaluasi dan umpan balik, membuatnya kurang efektif. Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya komitmen organisasi mempengaruhi peran Polres, sementara faktor eksternal melibatkan hambatan dari peraturan, dukungan pemerintah yang minim, dan kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga. Kendala tambahan melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan online, serta minimnya minat dan literasi digital. Opini publik dan media, serta norma positif terhadap peran Polri, dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. ......This research is motivated by the increase in the number of online fraud crimes. Therefore, this research aims to analyze the role of the Cimahi Police, especially Bhabinkamtibmas, in empowering the community and overcoming gaps in technological knowledge which is expected to increase the effectiveness of preventing online fraud crimes in the area. The method used is a qualitative approach. The theories used to explain various issues include Role Theory, Community Empowerment Theory, Community Policing Theory, Crime Prevention Theory, Fraud Crime Concept, and Cybercrime Concept. The results of this research show that the role of the Cimahi Police Resort in empowering the community for the prevention of online fraud crimes is carried out through preventive strategies, namely the Cyber Security Training Program. While this model has been implemented well, there are issues such as a lack of evaluation and feedback, making the program less effective. Internal factors, such as limited resources and organizational commitment, affect the role of the police, while external factors involve obstacles from regulations, minimal government support, and a lack of cooperation with third parties. Additional constraints involve the low public awareness of online crime threats, as well as the lack of interest and digital literacy. Public opinion and media, as well as positive norms towards the role of the police, can influence community participation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women.

Abstrak :
......This research was done to find out defecation behaviour among rural community after triggering Community Led Total Sanitation (CLTS) in villages under Puskesmas Pagelaran, Pandeglang district in 2009. Using cross sectional design, 210 respondents who were randomly selected, were recruited with criteria already exposed with CLTS trigger. The result indicated that perceived barriers using latrine and low income are two risk factors to defecate in latrine. On the other hand, perceived threatening, perceived benefit, land availability, facilitator?s and social support can significantly protect respondents to defecate in Iatrine (p=0,05). Among those variables, facilitator support is the dominant variable (0R=I2,743) related to latrine defecation behavior. It is recommended to consider all variables above, especially facilitator support, in implementing CLTS program in order to maintain and preserve clean and healthy life behaviour permanently among community.

Abstrak :
Penelitian ini mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program ekowisata berbasis masyarakat dan manfaatnya terhadap masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang. Fokusnya adalah pada kelompok Elang Ekowisata dan Yasasan Terangi sebagai pendamping. Pembahasan dipaparkan melalui tahapan pelaksanaan program sesuai identifikasi kebutuhan dari masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan berjumlah 15 orang dipilih menggunakan metode snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan kegiatan wisata berbasis masyarakat merupakan salah satu cara mengembangkan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan. Manfaatnya adalah peningkatan pendapatan, perubahan sikap dan penambahan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat.

---

The purpose of this research is to describe community empowerment efforts through the implementation of ecotourism-based program implementation initiated by Yayasan Terangi and its advantages to Elang Ekowisata Panggang Village community. The description of those efforts are explained through program phases according to assesments from the community. This research is conducted by qualitative and descriptive research type. There are 15 informants involved in this research which are chosen through the method of snowball sampling. The result of this research show that ecotourism activity is one of the way to develop alternative job in an environment-friendly way. The advantages are increased income, changed attitude, and improvement of knowledge and skill.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Yayasan Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (YPP SPMAA); dan kaitan pemberdayaan yang dilakukan oleh YPP SPMAA tersebut dengan perspektif Ketahanan Nasional. Pendekatan. dilakukan melalui metode pendekatan kelompok, dengan desain penelitian bersifat deskriptif eksploratif, yang menurut para pakar statistik dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, karena ia tidak bersifat menguji, melainkan memaparkan (deskripsi) temuan dari hasil penelitian dan mencari ja4vaban (eksplorasi) terhadap permasalahan yang ingin diketahui. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive sampling pada tiga desa binaan YPP SPMAA, yaitu : (1) Desa Turi, Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan; (2) Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban; dan (3) Desa Pandean, Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi; ketiganya di Propinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan Rumus Frank Lynch diperoleh 66 KK sebagai sampel di antara populasi 3.203 KK. Sebaran jumlah responden di setiap desa ditentukan berdasarkan Rumus Alokasi Proporsional menurut Goode dan Hatt. Pemilihan YPP SPMAA selaku obyek penelitian, karena walaupun relatif kecil, namun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak kalah bila dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang lebih besar dan telah punya nama, bail( dalam hal kuantitas maupun kualitas. Kiprah YPP SPMAA dinilai telah jauh melangkah keluar dari batasan harfiah (etimologis) pengertian "pondok pesantren" yang umumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan, khususnya pendidikan agama, lebih khusus lagi agama Islam. Program dan kurikulum YPP SPMAA didesain sedemikian rupa, sehingga memasuki seluruh aspek kehidupan sosialekonomi dalam berbagai bidang dan lapangan usaha, dan memberi warna kepada tatanan kehidupan masyarakat di lingkungan di mana cabang-cabang YPP SPMAA berada, sehingga program pendidikan - kendati pun masih ditempatkan sebagai program utama - telah menjadi kecil volumenya dibanding program-program non pendidikan yang dikelola oleh YPP SPMAA. Para alumni YPP SPMAA tidak sekedar berprofesi sebagai muballigh dan da'i, tetapi telah tersebar menjadi pekerja sosial, penyuluh pertanian, pembina masyarakat di sekitar hutan (pesanggem), dan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya. Dengan desain program tersebut di atas, YPP SPMAA telah berhasil mengangkat harkat dan martabat masyarakat di sekitarnya menjadi masyarakat yang mandiri, dalam pengertian hidup layak dan manusiawi, tidak sekedar terentas ke atas garis kemiskinan. Dalam kriteria RKKBN, sebagian terbesar masyarakat di ketiga desa lokasi penelitian telah termasuk kategori Keluarga Sejahtera III plus, yang selain mampu menghidupi keluarga secara layak, terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah, warga masyarakat pun ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan. Dalam pembangunan fasilitas sosial, seluruh warga masyarakat - tanpa kecuali -- telah ikut memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga, bahan, uang, bahkan ketiga-tiganya sekaligus. Dengan pengembangan partisipasi masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, timbul rasa memiliki (sense of belonging) yang berdampak Lang-sung terhadap tumbuhnya tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan. Kondisi ini sekaligus merubah pola pikir (attitude) dan pola sikap (behaviour) masyarakat dalam memandang istilah "pembangunan" yakni pembangunan bukan semata-mata monopoli pemerintah, tetapi juga adalah bagian dari perwujudan demokrasi (dari rakyat - oleh rakyat - untuk rakyat) sesuai amanat GBHN. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh terhadap terciptanya kondisi keamanan yang stabil, terbukti dari kenyataan bahwa di wilayah penelitian belum pernah terjadi gangguan keamanan yang serius. Dalam proses pembangunan nasional, aspek keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity) dipandang sebagai dua aspek utama yang dapat menjamin eksistensi Ketahanan Nasional yang mantap.

---

ABSTRACT An Endeavor on Rural Community Empowerment by Yayasan Pondok Pesantren (YPP, Islamic Boarding School Foundation) Surber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA, Mental Education Resources for The Almighty Allah Religion) - Review on National Resilience.The goal of this study was to trace the community empowerment activities undertaken by YPP SPMAA on the perspective of the National Resilience. The approach applied was the group approach method, with descriptive exploratory research design, which according to statistic experts the steps should not formulate the hypothesis, as they do not intend to examine, but to describe what the research has found and to explore the solution to the given problems. The research area was decided by purposive sampling method at three villages being developed by YPP SPMAA namely : (1) Turi Village, Turi Subdistrict, Lamongan Regency; (2) Jarorejo Village, Kerek Subdistrict, Tuban Regency; and (3) Pandean Village, Mantingan Subdistrict, Ngawi Regency; the three of which are in the Province of East Java. By applying the Frank Lynch's Formula, there had been found 66 out of 3,203 families as the samples. The distribution of respondents at each village was decided according to the Proportional Allocation Formula of Goode and Hatt. YPP SPMAA was chosen as the research target because - apart form the fact that the organization is relatively small - activities undertaken by YPP SPMAA in relation to community development and empowerment are quite comparable to those undertaken by bigger organizations who have great image with their qualitative as well as quantitative records. The progress of YPP SPMAA has gone beyond its meaning as a "pondok pesantren" (Islamic Boarding School). The program and curriculum of YPP SPMAA were so designed that they have absorbed into all aspects of the social-economic life and businesses and such have given different colors to the life order of the communities who live around the branches of YPP SPMAA, so that the volume of education program --- although this is still positioned as the main program - has been lessen compared to the non-education programs managed by YPP SPMAA. The alumni of YPP SPMAA deal more than with conventional jobs like preachers, they have scattered in many places and work as social workers, agricultural consultants, community organizers around forest areas, and other social-economic activities. With the program design above, YPP SPMAA has been successfully risen the living standards as well as values of surrounding communities so that they have become developed and independent communities, in the meaning that they are living in more feasible and humanistic ways, not merely going above poverty line. According to the criteria made by BIU(BN (The National Coordinator Board of Family Planning), the great majority of people who live in the three research areas should be categorized as Prosperous Family III plus, known by the following characteristics : able to sustain the family properly, continually improve the religious quality, and then the surrounding people participate in the social as well as environmental activities. In the development of social facilities, each community member provides contribution in any means such as manpower, materials, cash, or the combination. The encouragement of community development participation from the planning to the implementation IeveI has generated sense of belonging which directly increases the responsibility among individuals in the communities to maintain the development outputs. This, at the same time,' has changed the attitude as well as behaviour patterns of the communities in understanding "development", in this sense development is not merely a government's monopoly but also a part of realization of democracy (from the people -- by the people --- for the people) as entrusted by GBHN (Broad Outlines of Nation's Direction). Increasing community welfare is quite influential to the creation of stable security, this is strengthened by the fact that in the research areas serious incident harming the security never happens. In the national development process, security as well as prosperity aspects are considered as two main aspects which can be able to guarantee the existence of an established the National Resilience.

Abstrak :
Sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan usaha memberdayakan masyarakat melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dinamakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK). PPMK dilaksanakan dengan pendekatan tribina yaitu bina ekonomi, sosial dan fisik Iingkungan. Bina ekonomi adalah pinjaman dana bergulir untuk masyarakat yang telah memiliki usaha dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. PPMK memiliki desain perencanaan dengan asas keadilan, kejujuran, kemitraan, kesederhanaan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dijelaskan sebagai semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan bina ekonomi (tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir dan personil pelaksana), keluarga dan Iingkungan pemanfaat dengan proses pemberdayaan masyarakat kelurahan yang tertuang dalam PPMK dari perspektif gender. Tujuan penelitian secara terapan untuk memberikan rekomendasi perencanaan bina ekonomi dari perspektif gender bagi instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Teori yang dipergunakan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat, teori gender dan teori interaksionisme simbolik. Penelitian deskriptif dengan metode analisis kuantitatif ini mempergunakan korelasi Spearman dan uji beda Mann-Whitney dibantu SPSS versi 11.5. Unit analisa adalah individu pemanfaat pinjaman dana bergulir. Sumber data mempergunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner dan wawancara, data sekunder didapatkan dari analisa dokumen. Teknik pengambilan sampel mempergunakan convenience sampling dengan responden berjumlah 86 orang dan informan berjum lah enam orang. Untuk mendapatkan alat ukur yang reliable dan valid maka dilakukan uji coba kuesioner pertama yang dilaksanakan di Kelurahan Pondok Labu menghasilkan perubahan strategi penggunaan skala Likert menjadi skala Gutman. Pengujian reliabilitas pada kuesioner kedua mempergunakan konsistensi internal dengan teknik perhitungan mempergunakan koefisien reliabilitas Kuder-Richardson (KR-20) sedangkan validitas menggunakan korelasi Point-Biserial yang menunjukkan alat ukur sudah reliable dan valid. Analisa data kuantitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Hasil analisa dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Temuan lapangan yang menonjol berkaitan dengan perbedaan tersebut adalah preferensi pengelola bina ekonomi, yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki, temyata memberikan pengaruh yang cendrung merugikan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan basil penelitian, ada beberapa rekomendasi yang penulis ajukan untuk memperbaiki pelaksanaan bina ekonomi yaitu pentingnya intervensi kebijakan untuk memperbaiki perbedaan pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan dalam bentuk paling dasar yaitu perubahan paradigma yang mengutamakan akuntabilitas dan sensitivitas gender sehingga mampu menjiwai setiap tahapan proses pemberdayaan. Pinjaman dana bergulir ini harus dilanjutkan namun perlu dilakukan perbaikan menyangkut prosedurltata cara penyaluran dana bergulir dengan memperhatikan akses, kontrol dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan agar dana dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat kelurahan baik laki-laki dan perempuan.

Abstrak :
Tesis yang menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah padat di kampung Sukunan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta ini merupakan hasil penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, sejak bulan Agustus sampai Desember 2005. Bila ditinjau dari ilmu kesejahteraan sosial, hal ini menjadi penting dan menarik, karena sampah merupakan salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia, bahkan selama manusia masih melakukan aktivitas di atas bumi ini, karena sampah ditimbulkan dari adanya aktivitas manusia. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan alam dan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang sangat baik untuk mengatasi masalah besamya sampah adalah dengan menangani sampah langsung pada sumbernya, yaitu rumah tangga sebagal penimbul sampah terbesar. Upaya inilah yang coba dilakukan oleh masyarakat kampong. Sukunan dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat. Dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah padat tesebut, berbagai manfaat telah dapat dinikmati oleh warga masyarakat kampung Sukunan. Hal ini menunjukkan bahwa diterapkannya sistem pengelolaan sampah padat tersebut telah menjadikan warga kampung Sukunan lebih berdaya dalam hal mengelola sampah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimanakah upaya-upaya pemberdayaan tersebut dilakukan oleh warga masyarakat kampung Sukunan, menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Sebagai sebuah penelitian studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman khusus warga masyarakat kampung Sukunan dalam mengelola sampah padat berbasis masyarakat, yang dalam prosesnya melahirkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun penarikan sampel didasarkan pada threoritical sampling yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok penggagas atau perintis kegiatan, kelompok Um pengelola sampah dan kelompok ketiga dari warga masyarakat Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang informan, yang penentuannya dibatasi oleh sejauh informasi yang dibutuhkan dirasa telah cukup. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa dengan adanya pengelolaan sampah padat di kampung Sukunan telah mampu menggeser kebiasaan buruk warga kampung dalam memperlakukan sampah. Hampir dapat dipastikan seluruh warga kampung Sukunan mengerti dan memahami sistem pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat yang diterapkan di kampung ini, meskipun pada pelaksanaannya, masih ada sebagian kecil warga kampung yang masih enggan mengikuti perubahan ini (defensive). Proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui berbagai tahapan dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat, yakni tahap assessment, tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan tahap pengembangan. Pada pelaksanaannya, proses pemberdayaan masyarakat ini lebih merupakan proses pembinaan terhadap warga kampung Sukunan, yang mengarah pada tiga bidang pembinaan, yakni pembinaan sosial budaya, pembinaan elaonomi dan pembinaan Iingkungan. Pembinaan itu sendiri berlangsung dalam suatu mekanisme pembinaan yang merupakan sinergi dari tiga lakon utama, yakni penggagas program, pengelola sampah dan tokoh masyarakat yang dalam hal ini berperan menjadi kader pengelola sampah. Sedangkan hal yang menjadi kunci sukses keberhasilan upaya pemberdayaan masyarkat ini adalah, adanya partisipasi aktif warga masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan. Berbagai hambatan yang ditemui dalam upaya.pemberdayaan masyarakat tersebut, bersumber dari tiga hal, yakni dari sistem pengelolaan sampah, baik instrumen maupun tekhnis, kemudian hambatan dari sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dan hambatan dari warga masyarakat sendiri yang belum mau melakukan perubahan (defensive). Umumnya kendala-kendala tersebut mampu diatasi dengan baik oleh tim pengelola sampah, meskipun masih ada yang belum dapat diselesaikan seperti hambatan akan kualitas SDM. Upaya pembverdayaan masyarakat ini, telah menghasilkan berbagai keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat (tangible) seperti uang, maupu keuntungan yang tidak dapat diraba-rasakan (intangible) seperti kesadaran, akses informasi dan pengetahuan. Di samping itu juga terjadi perubahan pandangan terhadap posisi diri (self image) masyarakat kampung Sukunan, dari negatif menjadi positif.