Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri tambang batubara merupakan sebuah industri dengan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. Karenanya, penulis memandang perlunya melakukan sebuah penelitian pada sektor industri tambang yang diharapkan kemudian akan bermuara pada peningkatan upaya-upaya sistematis dalam rangka penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta penurunan angka fatalitas pada aktivitas tambang batubara. Penelitian ini membahas penilaian dan evaluasi risiko K3 pada aktivitas tambang di PT. Adaro Indonesia Site Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan Tahun 2013. Penelitian ini adalah deksriptif analitik dengan pendekatan observasional. Penelitian ini menggunakan metode identifikasi bahaya dan risiko menggunakan JHA (Job Hazard Analysis) dan analisis penilaian risiko semi kuantitatif menurut AS/NZS ISO 31000 dengan mengalikan consequences, probability dan exposure. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas tambang di PT Adaro Indonesia Site Tanjung Tabalong memiliki 182 risiko keselamatan dan kesehatan kerja. ......Coal mining industry is an industry with high risks of occupational health and safety. Hence, it is considered important to conduct a risk assessment and evaluation on occupational health and safety in a coal mining industry. The expected result of the assessment and evaluation is an improvement of significant efforts in decreasing occupational accident and illness rate, and also fatality rate in coal mining activities. Focus of this study was OHS risk assessment and evaluation on mining activity in PT. Adaro Indonesia Site Tanjung Tabalong South Kalimantan in 2013. This study was analytical descriptive using observational approach. This study used Job Hazard Analysis for hazard and risk identification, and semi-quantitative risk assessment method by multiplication of consequences, probability, and exposure score. The result of this study showed that mining activity in PT. Adaro Indonesia Site Tanjung Tabalong has 182 OHS risks.

Abstrak :
Indonesia mempunyai potensi geologi yang menarik untuk investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara. Tetapi potensi geologi hanya merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan untuk investasi di bidang pertambangan, karena masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Investasi bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pada kurun waktu tahun terakhir ini mengalami penurunan, karena tidak ada investasi baru yang dilakukan oleh investor.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan investasi bidang pertambangan mineral dan batubara, akan dianalisa dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik. Selanjutnya dari hasil analisis akan diusulkan usul atau saran-saran untuk meningkatkan investasi bidang pertambangan mineral dan batubara.

---

Indonesia has an attractive geology potential for investment to mineral and coal-mining sector. However, potential geology is only one of factors able be considered to investment at mining sector, because there are many factors that should be taken into account.

Investment at mineral and coal mine sector in Indonesia within nowadays era it has decreased, because there is no new investment undertook by the investors.

To understand some factors that cause the occurrence of decreasing to investment at mineral and coal-mining sector should be analyzed with Analytic Hierarchy Process. Further from results of the analysis will be proposed suggestion and proposal to increase the investment in sector of mineral and coal-mining sector.

Abstrak :
Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perijinan dengan Izin Usaha Pertambangan, dimulai dari penelitian dasar-dasar hukum pertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistem hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifik ditekankan dalam hal dalam hai kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengganti kontrak karya dengan izin belum dapat menjamin kepastian hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuan hukum pertambangan untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum dapat dicapai. ......Indonesia had a mining law system to regulate foreign investment on mining which was contract of work system, starting on year 1967 to 2008, On the year 2009, there is a change on mining law paradigm after Indonesia released new law in regulating mineral and coal mining Business. The law is Law of the Republic of Indonesia Number 4 Of 2009 Concerning Mineral and Coal mining with a licensing system to replace contract of work. This thesis deals with the study of Indonesian mining law on the changing of contract of work system with new mining law paradigm with licensing system, starting on the study of the Basic of mineral law, backgrounds of Indonesian mining law, and the mineral mining legai system, certainty of law and prosperity of the People. Specific focus is stressed on the principal of certainty of law and the compliance of new law to its purpose of giving maximum prosperity to the people. Research method used on this thesis is juridical normative with qualitative research. This study conclude that replacing contract of work with licensing sistem has not resulted on certainty of law on mineral and coal mining, therefore maximum prosperity of the people targeted by this law will not be achieved yet.

Abstrak :
Thesis ini membahas penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang pertambangan minerba, berikut permasalahan-permasalahan yang muncul pada penyelesaian sengketa tersebut. Sebelumnya penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa yaitu salah satunya melalui arbitrase internasional. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional sejalan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus di sepakati oleh para pihak. Namun saat ini ketentuan penyelesaian sengketa untuk penanaman modal asing di bidang minerba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak ditentukan secara jelas, undang-undang ini hanya menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditentukan dengan jelas penyelesaian sengketa untuk penanam modal asing dan arbitrase internasional. Dalam pembahasan thesis ini banyak ditemukannya permasalahan terkait penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang minerba yang meliputi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan, sikap pemerintah mapun para pihak yang bersengketa dalam memandang sengketa penanaman modal asing dibidang minerba, belum seragamnya sikap hakim dalam melihat yurisdiksi arbitrase internasional dan keputusan arbitrase internasional. menyikapi permasalahan -permasalahan diatas, kegiatan penanaman modal asing dibidang minerba termasuk penyelesaian sengketa haruslah didukung oleh sistem hukum yang efektif yang didalamnya terdiri atas substansi, struktur dan budaya hukum yang saling mendukung satu sama lain. Selain itu, hukum akan mendorong datangnya modal asing dibidang minerba apabila dapat menciptakan predictability, stability, dan fairness.

---

ABSTRACT This Thesis discusses Foreign Investment Dispute Resolution in Mineral and Coal Mining, including the problems arisen in dispute resolution there of. Previously, the dispute resolution between government and foreign investor (investor) is settled according to agreement of Contract of Work (KK) and Work Agreement of Coal Mining Production (PKP2B) where parties here of is able to determine the dispute resolution forum namely through international arbitration. The option of dispute resolution through international arbitration subject to the Law No. 25 2007 regarding Investment which govern the dispute resolution between government and investor is settled through international arbitration that must be conducted by the consent of both parties. At present, however, the rule of dispute resolution for the foreign investment of mineral and coal according to the Law No.4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining does not stipulated clearly, this Law only determine that every dispute occur in implementation of IUP,IPR or IUPK is settled before the court or national arbitration according to the Law, it does not clearly stated for the foreign investment and international arbitration. In the Thesis, it will be more discussed about the problems regarding the foreign investment dispute resolution in mineral and coal that entail the issues in Law, government policy, the parties in dispute, and their perspective in foreign investment dispute resolution in mineral and coal issue, the different opinion of judges regarding the jurisdiction of international arbitration and the sentence of international arbitration. To look upon the issues mentioned above, the activities of foreign investment in mineral and coal including the dispute resolution must be supported by the effective legal system that comprise the substance, structure and legal culture which is sustained each other. Besides that, the law will support the foreign capital inflow in mineral and coal industry if it is able to create predictability, stability, dan fairness.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan IUP dapat dilakukan jika pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pencabutan IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) hal tersebut telah tepat, karena PT RTM tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Untuk mencegah timbulnya tumpang tindih IUP, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya lintas sektoral. Selain itu peningkatan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerbitan dan pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Indonesia juga diperlukan.

---

This essay examines the issuance and revocation of Mining Business License (IUP), specifically related to the overlapping IUP which can occur either between IUP or with other sectors like forestry. The overlapping of IUP need to be resolved immediately seeing that it may cause uncertainty for investments in Indonesia’s mining industry. Normative juridical research results show that the issuance of IUP can be conducted after the applicant or bidders get Mining Business License Area and eligible as IUP holder. While the revocation of IUP can be done if the IUP holder does not fulfill the obligations under the laws and regulations. Related to the revocation of IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM), such decision was right, because PT RTM does not fulfill its obligation to have Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan to conduct mining activities in forest areas. To prevent the overlapping Mining Business License, an increased coordination between Government and Local Government is needed, be it sectorial or cross-sectorial in nature. Furthermore, the government must establish oversight towards the issuance and revocation of mining licenses by Regent and Governor in Indonesia.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai isu penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur sebagai sebuah isu kejahatan lingkungan. Tulisan ini menggunakan tiga bidang analitis dari perspektif green criminology yaitu, ecological justice, species justice, dan environmental justice. Data yang dikumpulkan dalam tulisan ini berasal dari data milik Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur dan beberapa sumber online lainnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hasil menunjukkan bahwa penambangan batu bara mengakibatkan dampak kerusakan tersendiri bagi lingkungan seperti adanya lubang bekas tambang batu bara, banjir, pencemaran sungai, kurangnya Ruang Terbuka Hijau dan mempengaruhi habitat spesies tertentu. Isu penambangan batu bara juga tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan saja, namun juga berkaitan dengan isu sosial lainnya ......This paper discusses the issue of coal mining in East Kalimantan as an environmental crime issue. This paper uses three analytical fields from the perspective of green criminology, namely, ecological justice, species justice, and environmental justice. The data collected in this paper comes from data belonging to Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur and several other online sources in the last 10 years. The results show that coal mining causes its own damage to the environment such as holes from former coal mines, floods, river pollution, lack of Green Open Space and affects the habitat of certain species. The issue of coal mining is also not only related to environmental issues, but also related to other social issues.

Abstrak :
Sulfate reducing bacteria utilize sulfate as their terminal electron acceptor and reduce it to sulphide. acid mine drainage, by-products of mining activities, is an acidic sulfate - rich wastewater suitable habitat for sulfate reducing bacteria. Isolation and identification of sulfate reducing bacteria collected from Muara Enim coal mining, South Sumatera was carried out at Laboratory of Environmental Biotechnology, Indonesian center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB), Bogor and Laboratory of Microbiology, Faculty of Veterinary, Bogor Agricultural University....

Abstrak :
Sulfate reducing bacteria utilize sulfate as their terminal electron acceptor and reduce it to sulphide. Acid mine drainage, by-products of mining activities, is an acidic sulfate-rich wastewater suitable habitat for sulfate reducing bacteria. Isolation and identification of sulfate reducing bacteria collected from Muara Enim coal mining, South Sumatera was carried out at Laboratory of Environmental Biotechnology, Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB), Bogor, and Laboratory of Microbiology, Faculty of Veterinary, Bogor Agricultural University. Postage B liquid media was used for isolation and purification via serial dilution. Physiological and biochemical characterization was done based on Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Fifteen pure isolates have been isolated with diverse characteristics. Eight isolated can sustain at pH 3, while the rest sustain at 4 pH 4 or above. Sulfate reduction efficiency of each isolated were different, but increased as the pH increased. The bacteria are classified as Desulfovibrio sp., which is characterized straight rods, motile, non spore-forming and able to grow in simple organic carbon

Abstrak :
Berbagai model prediksi kebangkrutan telah digunakan untuk mengukur pergerakan harga saham dan sekaligus kinerja perusahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksploitasi secara empiris kegunaan model olhson, Almant Modification, Grover, Springate, dan Zmijewski dalam memprediksi kebangkrutan terhadap harga saham perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Teknik analisis yang dipergunakan oleh penelitian ini ialah teknik regresi panel. Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa model prediksi ohlson dan modifikasi ALmant merupakan model prediksi dominan yang mempengaruhi harga saham perusahaan batubara di Indonesia. Hal ini megindikasikan bahwa model prediksi kebangkrutan dapat digunakan untuk memprediksikan pergerakan harga saham dan sekaligus kinerja keuangan industri batubara di Indonesia.