Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
International environmental issue recently plays important role in world economic development and their sustainability. This trans-boundary environmental problem requires a global responsibility, especially for forest well endowed countries like Indonesia to hold main role to support the environmental sustainability. We apply cost benefit analysis on carbon trade using Clean Mechanism Development to show its significant contribution on green forestry program. This paper gives us the picture of Indonesia's forestry, the beneficial of forest's project and the finding of global responsibilities to make a better for mankind. Our perspective about the utility of forest is very important to determine the decision we choose.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengadaan listrik dari panas bumi serta manfaatnya bagi perlindungan lingkungan hidup. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, kegiatan operasional panas bumi terdiri atas Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi dan Pemanfaatan. Lebih lanjut, kegiatan usaha panas bumi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007. Dengan memanfaatkan energi panas bumi di Indonesia, permasalahan kelangkaan energi dapat teratasi karena sifat energi panas bumi yang dapat diperbarui. Selain itu pemanfaatan energi juga mendorong upaya perlindungan lingkungan hidup karena jumlah emisi yang dihasilkan dari energi panas bumi tergolong cukup kecil dibandingkan dengan emisi dari energi fosil, yang selama ini sumber energi utama bagi Indonesia. Hasil analisis membuktikan bahwa energi panas bumi dengan emisi yang berjumlah sedikit ini dapat mendorong terjadinya penurunan efek Gas Rumah Kaca, sehingga hal ini sesuai dengan tujuan Protokol Kyoto. Oleh karena itu untuk semakin mengembangkan pemanfaatan energi panas bumi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan menurunkan efek Gas Rumah Kaca, Protokol Kyoto, dalam Pasal 12, memberikan insentif bagi usaha panas bumi dengan Mekanisme Pembangunan Bersih.

---

This thesis discusses the electricity procurement from geothermal and its impacts to environmental protection. In reference to Law Number 27 Year 2003 on Geothermal, geothermal operational activity consists of Preliminary Survey, Exploration, Feasibility Study, Exploitation, and Utilization. Furthermore, geothermal operations in Indonesia are regulated in Governmental Regulations Number 59 Year 2007. In exploiting geothermal energy in Indonesia, the energy rarity problem can be handled because geothermal energy is renewable. Besides, energy utilization also encourages the environmental protection because the emission produced from geothermal energy is smaller than the one produced from fossil energy that has been becoming the main energy source in Indonesia. Result of analysis proves that geothermal energy with the small emission produced is able to support the reduction of greenhouse gas effect. This is balanced to the Kyoto Protocol?s objection. Therefore, to develop more the geothermal energy utilization that aims to fulfill energy needs and reduce the greenhouse gas effect, Kyoto Protocol, in Chapter 12, gives the incentive for geothermal operations with Clean Development Mechanism.

Abstrak :
Emisi Gas Rumah Kaca di tingkat global saat ini telah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan. Salah satu sumber pencemar terbesar adalah sektor transportasi. Bagi kawasan perkotaan, sektor ini merupakan salah satu problem yang harus menjadi perhatian serius. Terjadinya kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan minimnya ketersediaan angkutan umum telah menciptakan dampak yang cukup serius baik dalam skala lokal maupun global. Dibutuhkan suatu sistem transportasi kota berkelanjutan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Namun penyediaan sistem transportasi kota berkelanjutan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saat ini di tingkat global, upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sangat berpeluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui mekanisme Clean Development Mechanism. Mekanisme yang diatur dalam Protokol Kyoto ini memberikan dukungan pendanaan bagi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, diantaranya sektor transportasi. Untuk itu diperlukan kajian tentang strategi kebijakan pemanfaatan CDM dalam mendukung pengembangan sistem transportasi kota berkelanjutan. Penelitian ini membahas empat permasalahan. Pertama bagaimana model CDM Transportasi yang ada saat ini dan potensi pemanfaatannya di Kota Jakarta. Kedua berapa besar insentif yang diperoleh dari implementasi pelaksanaan model CDM Transportasi yang ada. Ketiga strategi dan bentuk kebijakan seperti apa yang dapat disusun dalam pemanfaatan CDM untuk angkutan umum. Dan keempat strategi mana yang diprioritaskan untuk digunakan oleh Pemda DKI Jakarta dalam pemanfaatan CDM untuk angkutan umum ini. Data yang digunakan untuk analisis dikumpulkan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner AHP serta data-data pendukung yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Responden dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap pakar dalam sektor transportasi atau lingkungan hidup dan mengerti mengenai CDM. Analisa data dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan meliputi (1) analisa insentif CDM, (2) analisa SWOT, dan (3) analisa AHP. Hasil analisa AHP digunakan untuk menentukan prioritas strategi pemanfaatan CDM Sektor Transportasi untuk Angkutan Umum di Jakarta. Berdasarkan hasil penelusuran diperoleh 3 (tiga) model pemanfaatan CDM Transportasi, yaitu (1) model penggantian bahan bakar, dari bahan bakar konvensional ke bahan bahan rendah emisi, (2) model penggantian moda transportasi dan (3) model peningkatan efisiensi sistem transportasi bersama penggantian moda. Untuk memberikan gambaran besamya pengurangan emisi CO2 dan insentif yang dapat diterima dari pemanfaatan CDM dilakukan penghitungan pada model penggantian bahan bakar BBM ke BBG pada seluruh angkutan umum (Bus Besar, Bus Sedang, Bus Kecil dan Taxi). Hasil analisa menunjukkan bahwa terjadi penurunan emisi CO2 yang dicapai selama 7 tahun dari pelaksanaan proyek sebesar 3.974.958 ton C02 (eq). Bila harga jual CER diasumsikan sekitar USD 5 per ton, maka diperkirakan insentif yang didapat mencapai atau setara dengan USD 19.874.791. Sedangkan melalui analisa AHP diketahui bahwa pilihan optimis pemanfatan CDM, model pengembangan efisiensi sistem transportasi dalam pengembangan BRT¬Transjakarta, paling dominan dipilih oleh para responden. Sedangkan pada pilihan pesimis, para responden menilai model Penggantian Bahan Bakar lebih tepat di pilih dalam pemanfaatan CDM Transportasi. Strategi yang dinilai paling mendukung upaya pemanfaatan CDM dalam model penggantian bahan bakar adalah strategi SO yang mencakup 3 (tiga) strategi turunan berupa (1) menerapkan penggunaan BBG pada angkutan umum secara bertahap (diutamakan pada Bus (Besar, Sedang, kecil) dan Taxi), (2) mengganti semua bus BRT Transjakarta yang beroperasi pada koridor I untuk menggunakan BBG dan (3) memberikan insentif kepada pengusaha angkutan umum yang menggunakan BBG. Sedangkan pada model pergantian moda, strategi yang dinilai paling mendukung upaya pemanfaatan CDM adalah paket strategi WO. Paket strategi ini meliputi penyediaan jalur pedestrian dan jalur khusus sepeda yang memadai bagi pengguna moda alternatif transportasi ini. Dan untuk model pengembangan efisiensi sistem transportasi pada BRT¬ Transjakarta, strategi yang menjadi pilinan adalah strategi WO. Jabaran strateginya meliputi (1) menambah jumlah Bus pada masing-masing koridor sesuai kebutuhan, (2) menggunakan model bus yang berkapasitas lebih besar (bus gandeng), (3) melengkapi fasilitas pada halte si setiap koridor BRT-Transjakarta, (4) melakukan penataan jalur BRT¬ Transjakarta untuk memperkecil hambatan pergerakan BRT-Transjakarta, (5) meningkatkan kualitas pelayanan bus pengumpan sebagai satu kesatuan sistem dan BRT ¬Transjakarta, dan (6) melakukan edukasi secara berkala kepada pengemudi dan SDM pendukung BRT-Transjakarta beserta SDM penyedia layanan bus pengumpan. ......This study aimed to determine whether Greenhouse emission at global level recently has achieved a disturbing condition. One of the biggest pollutant sources is transportation sector. For developing countries, this sector is one of problems to pay attention seriously. Traffic jam due to a higher use of private cars and limited number of public transportation has given relatively serious impacts both at local and global scale. Therefore, every city needs to develop transportation system to solve these problems. However, establisment of the sustainable city transportation requiries huge investment. CDM might be one of the potential financial sources that can support the establishment of such system. CDM is a mechanism regulated in Kyoto Protocol. Thus mechanism offers financial assistance for activities conducted in developing countries than can reduce greenhouse emission. Transportation sector is one of sectors, has big potentially to reduce greenhouse emission. Considering the above argument, this study assessed the following issues: First, what does the Transportation CDM model look like nowadays at a global level, and how is the potency of using the model in Jakarta City?, Second, what are incentive from the implementation of one of the existing Transportation CDM models? Third, what are forms of policy and strategy on the use of CDM for Public Transportation? Fourth, which strategy should be priority Local Government of DKI Jakarta to use CDM for Public Transportation? The methods used in collecting primary data were interview with and AHP questionnaire to the respondents. In this data collection using AHP method respondents were selected purposively, assumed experts in transportation and living environment area, and understood CDM. Secondary data were gathered from various sources that Included numerous government agencies and a literature study. Data analysis was performed through three (3) stages: (1) CDM incentive analysis, (2) SWOT analysis, and (3) AHP analysis. Data analysis on the results of AHP study was used to determine strategy priorities in the implementation of Transportation Sector CDM for Public Transportation in Jakarta that was taken previously from SWOT analysis. The results of the study showed that there were three (3) models ion the use of Transportation CDM, with projects today being proposed to CDM executive Board. They were: (1) a methodology to replace fuel from conventional fuel to lower emission fuel; (2) to replace transportation mode; and (3) to increase efficiency in transportation system blended with mode replacement. A simulation to calculate the use of Transportation CDM was carried out with a fuel replacement model from petroleum to gas for all four-wheel fleets, namely, Large Bus, Medium Bus, Mini Bus, and Taxi. A decrease in C02 emission by 3,974,958 tons was achieved within 7 years of project. Of the lowered emission, an estimated incentive from CER selling was USD19,874,791. It was known from the AHP analysis that, concerning the optimistic choice for CDM use, a development model for the efficiency of transportation mode (BRT ¬Transjakarta Development) was made very dominantly by the experts; while, regarding pessimistic choice, those experts considered fuel replacement as more appropriate in the implementation of Transportation CDM. A strategy considered as the most useful in supporting the CDM use for the fuel replacement was SO Strategy that comprised three (3) generic strategies, namely, implementing the gas to the public transportation in a gradual way (especially for Buses (Large and Medium) and Taxi. Second, replacing petroleum in all BRT-Transjakarta fleets operated alongside Corridor I for gas. And third, giving incentive to public transportation consuming gas (tax deduction, conversion kit subsidy). Regarding transportation mode efficiency development (BRT-Transjakarta), the selected strategy was WO strategy that included, first, an addition of number of buses to each Corridor. Second, a replacement of bus model with trailer model. Third, a provision of facilities at bus stops alongside the BRT-Transjakarta corridors. Fourth, an arrangement of BRT-Transjakarta lane to reduce any barriers. to the movement of BRT-Transjakarta (arranging road crosses, increasing road quality, etc). Fifth, an improvement in service quality of feeder buses as an integral system of Busway Program. And sixth, a provision of education on a periodic base for all bus drivers and other supporting human resources within BRT-Transjakarta and feeder bus providers as well. With respect to the transportation mode, the selected strategy was WO Strategy, namely, providing pedestrian lane and bicycle-only lane and any other facilities and infrastructures as supporting alternatives in the implementation of transportation mode.

Abstrak :
Kemacetan di kota Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi yang meliputi nilai waktu, biaya bahan bakar dan biaya kesehatan. Pada sektor lingkungan, kemacetan menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat sehingga emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor juga meningkat. Emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor diantaranya merupakan gas rumah kaca yang keberadaannya di atmosfer perlu dikendalikan. Jumlah gas rumah kaca yang berlebih di atmosfer, dapat mengakibatkan ancaman global warming. Untuk menangani hal tersebut, pada tingkat Internasional telah diadakan beberapa konvensi antar negara dan mekanisme untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Clean Development Mechanism (CDM) yang dihasilkan dari Protokol Kyoto memungkinkan bagi Indonesia selaku negara berkembang untuk dapat memanfaatkannya dalam perolehan dana, alih teknologi dan tenaga ahli pada kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membangun Mass Rapid Transit Jakarta yang diharapkan dapat menjadi moda transportasi massal yang dapat mengatasi kemacetan di kota Jakarta. Potensi penurunan emisi CO2 dari adanya peralihan moda transportasi ke Mass Rapid Transit Jakarta, dapat diarahkan untuk memperoleh pendanaan Clean Development Mechanism (CDM). ......Problems of congestion in the city causing economic losses include the value of time, fuel costs and health costs. In the environmental sector, congestion causes increased fuel consumption so that the emissions produced by motor vehicles also increased. Emissions produced by motor vehicles of which are greenhouse gases whose presence in the atmosphere need to be controlled. The amount of excess greenhouse gases in the atmosphere, can lead to global warming threat. To deal with such matters, at the International level has held several conventions between countries and mechanisms to reduce greenhouse gas emissions. Clean Development Mechanism (CDM) resulting from the Kyoto Protocol allows for Indonesia as a developing country to be able to utilize them in the acquisition of funds, transfer of technology and expertise in the activity reduction of greenhouse gas emissions. DKI Jakarta Provincial Government plans to build a Mass Rapid Transit Jakarta is expected to be a mode of mass transportation can address congestion in the city. CO2 emissions reduction potential of the transition mode of transport to Jakarta Mass Rapid Transit, can be directed to funding the Clean Development Mechanism (CDM).

Abstrak :
Sehubungan latar belakang dan kondisi Indonesia saat ini, diversifikasi energi sudah saatnya dilakukan dengan lebih intensif. Indonesia merupakan negara dengan sejumlah besar gunung api yang memiliki sumber daya energi panas bumi dalam jumlah melimpah. Pengembangan sumberdaya panas bumi memerlukan investasi yang cukup besar, sehingga pengembangannya relatif sangat lambat, namun demikian ia memiliki keunggulan yaitu emisi CO2 yang sangat rendah. Protokol Kyoto disusun untuk menentukan target dan cara-cara penurunan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) dunia. Di dalam Protokol tersebut telah disepakati bahwa sebagai langkah awal stabilisasi konsentrasi GRK negara-negara maju akan menurunkan emisi GRK sedikitnya sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990. Penurunan tersebut ditargetkan akan tercapai sekitar tahun 2008-2010. Target penurunan emisi tersebut bersifat mengikat (Legally Binding) bagi negara-negara maju. Negara-negara berkembang tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisinya. Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) adalah mekanisme dalam Kyoto Protokol berupa kerangka multilateral yang memungkinkan negara maju melakukan investasi di negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya. Negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerangka tersebut dirancang untuk memberikan aturan dasar bagi kegiatan proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi yang disertifikasi (Certified Emission Reduction CER). Mekanisme ini merupakan partisipasi negara-negara berkembang untuk terlibat aktif dalam protokol ini. Dari segi bisnis, pengesahan Protokol Kyoto akan menarik investasi baru melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/ CDM} dimana kegiatan investasi itu akan memberikan dana tambahan atau insentif sebagai kompensasi atas pembatalan emisi GRK karena proyek tersebut dilaksanakan pada sektor-sektor yang mampu menekan emisi atau meningkatkan penyerapan karbon. Oleh karena itu, bagaimana energi panas bumi dapat berkembang dalam kondisi lingkungan global ini. Penelitian aplikasi mekanisme CDM pada PLTP Panasbumi ini melihat berapa besar insentif CDM tersebut dalam mendukung pengembangan proyek PLTP Panasbumi dari segi ekonomi serta tatanan kelembagaan yang ada pada sektor energi. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran ekonomi proyek PLTP panasbumi dari insentif CDM yang didapatkan, yaitu dengan cara mendapatkan besar reduksi emisi CO2 PLTP Panasbumi terhadap baselinenya dan mendapatkan perhitungan ekonomi proyek PLTP tersebut, serta tatanan kelembagaannya saat ini.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi insentif CDM pada PLTP Panasbumi untuk mendukung diversifikasi energi serta pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan meratifikasi Protokol Kyoto. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa kontribusi insentif CDM mampu meningkatkan faktor ekonomi PLTP Panasbumi untuk mendukung perkembangan energi panas bumi sebagai salah satu mekanisme pengelolaan global perubahan iklim, namun tidak cukup besar untuk mempercepat pergembangan PLTP Panasbumi. Kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta berperan dalam mekanisme CDM. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental atau penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan metode survey dan ekspos fakto. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tetang variabel-variabel, gejala atau keadaaan. Variabel yang satu tidak dihubungkan dengan variabel yang lain, tetapi ingin mengetahui keadaan masing-masing variabel secara lepas, pengumpulan data kualitatif (survey dan wawancara mendalam) dengan dilengkapi data kuantitatif sejumlah sampel dari populasi dalam suatu penelitian, akan saling melengkapi, memperluas ruang lingkup dan kedalaman studi atau kajian. Berdasarkan hasil dari pembahasan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Besar emisi gas CO2 PLTP Panasbumi diperhitungkan dari jumlah kandungan gas yang tidak terkondensasi (non-condensable gas) dalam sejumlah uap yang dikonsumsi untuk membangkitkan listrik 100 MW. Pada tahun 2003 sebanyak sekitar 23.894 ton gas CO2 setiap tahun diemisikan dari menara pendingin PLTP Panasbumi. Dibandingkan dengan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik yang sama, sistem Jawa-Bali mengemisikan gas CO2 sebanyak 722.365 ton. Dengan demikian PLTP Panasbumi mampu mereduksi sebanyak 698.471 gas CO2 setiap tahun untuk kapasitas 100 MW.
3. Dengan berkembangnya pasar untuk perdagangan karbon yang telah dilakukan di Eropa saat ini, setiap ton CO2 dihargai antara 5 hingga 10 dollar Amerika. Dengan reduksi emisi CO2 setiap tahunnya, maka PLTP Panasbumi berpotensi untuk mendapatkan insentif CDM sebesar hampir sekitar 3,5 hingga 7,0 juta dollar Amerika setiap tahunnya, atau 100 hingga 200 juta dollar Amerika selama masa kontrak produksinya (30 tahun). Hal ini yang disebut sebagai Certified Emission Reduction (CER) dalam mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) pada Kyoto Protokol. Insentif CDM ini mampu meningkatkan IRR 1,5% yaitu dari 15,3% menjadi 16,8% bila dibandingkan dengan tidak adanya CDM, serta meningkatkan NPV sebesar 15,9 juta dollar Amerika yaitu dari 56,8 juta dollar Amerika menjadi 72,7 juta dollar Amerika dengan asumsi pajak CDM sebesar 10%. Mengingat kondisi perpajakan yang berbeda dengan kontrak PLTP Panasbumi, maka pajak CDM tidak dimasukkan dalam perhitungan earning perusahaan, sehingga insentif CDM ini tidak cukup besar untuk dapat mempercepat perkembangan PLTP Panasbumi. Selain itu, jumlah insentif CDM tidak cukup signifikan dibandingkan dengan besar investasi yang harus ditanamkan, namun demikian CER tersebut cukup mampu untuk merangsang perkembangan panas bumi di Indonesia. CDM bila dilihat dari segi energi, mampu meningkatkan tingkat pengembalian bunga investasi proyek atau IRR sebesar 1.5%. Kontribusi ini relatif kecil ketika kepentingan komitmen atas penurunan GRK untuk menekan dampak perubahan iklim dunia terhadap mahluk hidup mulai dirasakan. Sehingga jenis energi yang rendah emisi, terbarukan serta memiliki efisiensi tinggi menjadi pilihan perkembangan diversifikasi energi dimasa mendatang.
4. Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan focal point dari mekanisme CDM Kyoto Protokol sangat mendukung dan aktif mendorong terciptanya kelembagaan dan perangkat kesiapan implementasi CDM serta ratifikasi Kyoto Protokol. Tatanan kelembagaan CDM di sektor energi telah berkembang relatif lebih cepat.

---

Considering the current background and conditions of Indonesia it is already high time that diversification of energy should be applied more intensive. With it chain of several volcanic mountains Indonesia has enormous resources of geothermal energy. The development of these resources requires quite high investment, causing its relative slow development, although its superior very low CO2 emission. The Kyoto protocol was formulated to stipulate the target and means of reducing the concentration of Greenhouse Gasses (GHG). The protocol stated the agreement that as a preliminary step developed countries should reduce their GHG concentration up to 5.2% of the emission level in 1990. This is targeted to be achieved at around 2008-2010. This emission reduction is legally binding for developed countries. Developing countries are not obligated to reduce their emission. The Clean Development Mechanism (CDM) is a mechanism in the Kyoto Protocol, a multilateral framework providing the opportunity for developed countries to invest in developing countries to achieve their emission reduction. Developing countries have an interest in achieving their sustainable development. The framework was designed to provide the legal basic for project activities, which could result in a Certified Emission Reduction, CER. A mechanism for developing countries to be actively involved in this protocol. From the business point of view, the ratification of the Kyoto Protocol should attract new investment through the Clean Development Mechanism, CDM, where the investment activity shall give additional funds or incentive as compensation for the reduction of GHG emission for such project is implemented in sectors reducing emission or improve carbon absorption. This is the reason why geothermal energy will be able to develop in the present global environmental condition. The research of the CDM mechanism application in this Geothermal Power Station considers the amount of the CDM incentive in supporting the development of such project from its economic aspects and the existing institutional structures in the energy sector. The objective of this research is to obtain an economic overview of the geothermal power station from the CDM incentive to be obtained that is by the amount of CO2 emission reduction of the geothermal PowerStation against its baseline and obtain the economic calculation of such project, also the institutional structure in the present energy sector. This study is hoped to provide the CDM intensive contribution on the geothermal Power Station to support energy diversification and sustainable development as consideration to ratify the Kyoto Protocol. The research hypothesis is that the CDM incentive is able to enhance the economy of the geothermal power station to support the development of geothermal energy as one of the global management mechanism of climatic change, but not powerful enough to accelerate the development of geothermal Power station. The government, community and private institutions also play a role in the CDM. This research is a non-experimental research or an analytical-descriptive research by using survey methods and facts exposure. A descriptive research is a research to collect information on the status of existing symptoms, at the time of the research. Descriptive research is not intended to test any given hypothesis, only present the facts about variables, symptoms or situations. One variable is not connected to another, just to understand the respective variables independently, collecting qualitative data (in-depth survey and interview) completed by a number of quantitative data of the population, in a research it will supplement one another, extend the scope and depth of the study or research. Based on the results of the data description obtained from this study, the following conclusion may be drawn:

1. The amount of emission of the geothermal power station to raise 100 MW is calculated from the amount of vapor consumed and the non-condensed gas containing CO2 gas. 23,894 ton of CO2 gas is annually emitted from the cooling tower of the Geothermal Power Station. Compared to power stations to produce the same amount of electricity, the Java Bali network emits 722,365 ton of CO2 gas. Which mean that the geothermal power station will be able to reduce 698,471 ton of CO2 gas annually to raise 100 MW electricity. This is valued or called Certified Emission Reduction (CER) in the Clean Development Mechanism (CDM) of the Kyoto Protocol mechanism.
2. With the development of markets for carbon trading presently carried out in Europe, the price of each unit ton of CO2 varies between 5 to 10 US dollars. With a reduction of 698,471 ton CO2 annually, the geothermal power station is potential to receive a CDM intensive of about 3.5 to 7.0 million US dollars annually, or 100 to 200 million US dollar during its production contract (30 years). The CDM incentive is able to increase IRR to 1.5 % which is from 15.3% to 16.8% compared to non-existence of CDM also increases NPV to 15.8 million from 56.8 to 72.7 Million. The insinuative is calculated in the company cash liquidity but not included in the company's earning, due to the difference in the tax condition with the geothermal power station. Besides, the CER provides enough incentive to the development of geothermal sources but will not be able to accelerate its development investment due to its riot significant amount compared to the huge amount of investment. CDM from energy sector overview, it is potential to increase 1.5 Internal Rate Ratio. This contribution relatively low when we compared with Greenhouse Gas reduction commitment to mitigate climate change impact in the world. Therefore, low emission energy technology, renewable energy which is have high efficiency become good choose alternatives in the future to support diversification energy development.
3. The CDM institutional structure in the energy sector has developed relatively more rapid due to the fact that the CDM project is related to renewable energy, which is very low in emission such as geothermal and efficient energy (cogeneration etc.) The Ministry of Living Environment as the focal point of the CDM mechanism of the Kyoto Protocol support and actively boost the creation of institutions and means of implementing the CDM and ratification of the Kyoto Protocol.

Abstrak :
Indonesia terletak di Ring of Fire dan memiliki potensi panas yang tinggi mencapai 29.000 MW atau setara dengan 40% potensi panas bumi dunia. Potensi ini baru digunakan sebesar 8,9% atau 2.130,6 MW walaupun pemerintah sendiri menargetkan peningkatan penggunaan energi panas bumi sebesar 7.241, 5 MW atau setara dengan 16,8% dari total potensial di tahun 2025, masih banyak yang belum digunakan. Menurut CNN Indonesia (2016), pengembangan energi panas bumi membutuhkan waktu yang lama, memiliki risiko yang tinggi dan modal akan kembali pada waktu yang lama sehingga investor tidak tertarik untuk menelusuri bisnis ini dan sedikit yang tertarik berinvestasi pada pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisa strategi pendanaan investasi proyek geothermal. Terdapat tiga skenario pendanaan proyek panas bumi, yaitu: (1) 100% ekuitas untuk keseluruhan investasi; (2) Pinjaman untuk keseluruhan investasi pembangkit listrik dan ekuitas untuk keseluruhan investasi lapangan uap; (3) Pinjaman untuk investasi lapangan uap kecuali SAGS dan ekuitas pada SAGS dan make up well drilling. Skenario pendanaan tersebut juga akan dibandingkan sebagai berikut: (1) tanpa CDM dan REC; (2) dengan CDM; (3) dengan REC. Alat yang digunakan untuk menganalisis investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), Discounted Payback Period (DPP) dan Profitability Index (PI). Hasil akhir akan dibandingkan menggunakan metode analisis skenario ......Indonesia is located on the Ring of Fire and has a high heat potential of 29,000 MW or equivalent to 40% of the world's geothermal potential. This potential has only been used by 8.9% or 2,130.6 MW, although the government itself targets an increase in the use of geothermal energy by 7,241.5 MW or equivalent to 16.8% of the total potential in 2025, there is still much that has not been used. According to CNN Indonesia (2016), the development of geothermal energy takes a long time, has a high risk and the capital will return in a long time so investors are not interested in exploring this business and few are interested in investing in the development of geothermal energy in Indonesia. This research is important to do in order to analyze the funding strategy of geothermal project investment. There are three geothermal project funding scenarios, namely: (1) 100% equity for the entire investment; (2) Loans for the entire power plant investment and equity for the entire steam field investment; (3) Loans for investment in steam fields except for SAGS and equity in SAGS and makeup well drilling. The funding scenarios will also be compared as follows: (1) without CDM and REC; (2) with CDM; (3) with REC. The tools used to analyze the investments used in this research are Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), Discounted Payback Period (DPP), and Profitability Index (PI). The final results will be compared using the scenario analysis method.

Abstrak :
Indonesia is country having a big biomass potential.This is proven by the fact tahat experts from many developed countries have visited Indonesia to explore and to utilize biomass waste ......

Abstrak :
Abstract. The purpose of Clean Development Mechanism (CDM) is to reduce the emission of greenhouse gas through carbon credit. The mechanism allows projects or business enterprises related to the reduction of carbon emission in developing countries to receive the Certified Emission Reduction (CER). The current research uses the qualitative approach and analyzes policies on Value-Added Taxes (PPN) and the Income Tax (PPh) to determine the ones appropriate for CER transactions in Indonesia. India?s policies of PPN and PPh on CER transactions are used as a benchmark to analyze tax policies on CER transactions in Indonesia. The current research shows that, in regard to PPN taxable objects, CER is the equivalent of a marketable security or collateral. Article 4 Clause (2) Point d in UU PPN Indonesia states that marketable securities are categorized as non-taxable goods; therefore, in accordance with UU PPN, a CER transaction is exempt from PPN. PPh laws and regulations state that the income from CER sales in Indonesia is subject to the income tax. To support the policy on carbon emission reduction, the government can issue a policy in which PPN is not levied on imported machines or equipments used in technology transfer activities, and thus facilitate the growth of CDM projects.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang model perhitungan konsumsi energi dan emisi karbon yang dihasilkan pada pengoperasian MRT Jakarta. Model ini selanjutnya memberikan perhitungan uji kelayakan pada investasi regenerative braking dan memberikan perhitungan pendapatan non-farebox yang diperoleh dari Clean Development Mechanism (CDM) dengan penekanan emisi karbon. Pendekatan Co-Benefits dan framework ASIF digunakan untuk melakukan perhitungan konsumsi energi dan emisi karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRT Jakarta harus memaksimalkan penggunaan regenerative braking dengan tingkat efisiensi minimal sebesar 17% untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Selanjutnya, MRT Jakarta harus memaksimalkan model operasi untuk mendapatkan tingkat efisiensi semaksimal mungkin sehingga mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar dan menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan penekanan emisi karbon. ...... This research discusses an assessment model of energy consumption and carbon emissions generated in the operation of MRT Jakarta. The model provides feasibility study of investment on regenerative braking technology and gives the calculation of non-farebox revenue derived from reduction of carbon emissions through Clean Development Mechanism (CDM). Co-Benefits approach and ASIF framework are used to perform calculations of energy consumption and carbon emissions. The results show that MRT should maximize the use of regenerative braking with a minimum efficiency level of 17% for significant financial gain. Furthermore, MRT Jakarta should maximize the model operation to obtain the maximum level of efficiency so that it will lead to larger financial benefit and creating a better environment by reducing carbon emissions.