Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terbangunnya gedung-gedung tidak terlepas dari pendanaan pengguna jasa dan keahiian penyedia jasa dalam mewujudkan keinginan pengguna jasa tersebut. Sebuah kontrak konstruksi tidak hanya berisi ketentuan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa, namun juga jenis project delivery method dan jenis kontrak konstruksi yang akan dipergunakan. Perubahan terhadap hak dan kewajiban sering terjadi, sehingga diperlukan suatu klausula perubahan pekerjaan. Berdasarkan latar belakang di alas, klausula perubahan pekerjaan konstruksi tidak dapat dipahami tanpa mengerti secara komprehensif pihak-pihak yang terlibat dalam industri konstruksi, jenis jenis kontrak yang mengikat pihak-pihak dalam industri konstruksi, serta aspek-aspek yang harus terkandung dalam sebuah kontrak konstruksi. Dari penulisan tesis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi adalah owner, arsitek, quantity surveyor, engineers, kontraktor, manajemen konstruksi, dan manajemen proyek. Industri konstruksi sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. 2. Jenis kontrak konstruksi di Indonesia ditentukan oleh ripe project delivery method yang dipergunakan oleh pengguna jasa konstruksi yang adalah tipe tradisional, tipe manajemen konstruksi, dan tipe rancang bangun. Jenis kontrak konstruksi di bedakan alas sistem pembayaran, jangka waktu kontrak, dan termin pembayaran alas pekerjaan konstruksi. 3. Ketentuan-ketentuan yang harus terkandung dalam sebuah kontrak konstruksi a) identitas para pihak, b) uraian rumusan pekerjaan, c) jangka waktu masa pertanggungan, d) ketentuan mengenai tenaga ahli, e) Hak dan kewajiban pihakpihak yang terkait, f) Sistem pembayaran, g) Ketentuan mengenai cidera janji, h) penyelesaian perselisihan, i) pemutusan hubungan kontrak, j) force rnajerrre, k) kegagalan bangunan, I) tenaga kerja pelaksana konstruksi proyek, m) Iingkungan hidup, n) Hak atas Kekayaan Intelektual, o) insentif tertentu (opsional), p) ketentuan mengenai kegiatan pelaksanaan konstruksi, q) ketentuan mengenai bahasa kontrak, dan r) hukum yang berlaku. 4. Eksistensi klausula perubahan pekerjaan dalam sebuah kontrak konstruksi adalah krusial, karcna faktor eksterna! dan internal penyebab ketidakpastian pekerjaan konstruksi dalam industri konstruksi terbilang banyak sehingga harus ada klausula yang mengakomodasi modifikasi terhadap perubahan pekerjaan. Suatu klausula perubahan pekerjaan harus memenuhi empat unsur yaitu: pengguna jasa harus memiliki hak untuk memerintahkan perubahan pekerjaan, kontraktor wajib melaksanakan perubahan pekerjaan yang diperintahkan, suatu perubahan pekerjaan harus tertulis,dan harus diadakan penyesuaian terhadap nilai dan jadwal kontrak.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian Berlangganan Jasa Telepon Seluler Pasca Bayar merupakan perjanjian yang lahir akibat asas kebebasan berkontrak, diatur dalam Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang berlakunya klausula baku yang diperbolehkan bagi para pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara konsumen dan penyedia jasa telekomunikasi seluler terdapat klausula baku yang merupakan pelanggaran dari ketentuan UUPK, dimanfaatkan oleh penyedia jasa untuk mengalihkan tanggungjawab dalam perjanjian. Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian berlangganan jasa telepon seluler pada dasarnya telah diatur melalui UUPK yang memuat pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban pelanggan, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, mekanisme dan cara penyelesaian sengketa, serta pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha. Kenyataannya klausula baku yang dianggap merugikan dan bertentangan dengan ketentuan UUPK, tetap saja diberlakukan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap hakhak konsumen seharusnya memberikan ganti kerugian atas kelalaian dan kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi pelanggan kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Usaha yang ditempuh konsumen terhadap tindakan sepihak pelaku usaha (Telkomsel dan Indosat) dengan adanya klausula baku dalam perjanjian, baru sebatas mengajukan komplain saja, sedangkan penyelesaian melalui lembaga pengadilan sampai saat ini belum pernah dilakukan baik secara perorangan maupun berkelompok.

---

ABSTRACT
Subscription Agreement for Postpaid Cellular Phone Services is a treaty that was born as a result of the principle of freedom of contract, as provided for in Article 1338 Jo Article 1320 of the Civil Code. Article 18 of Law No. 8/1999 on Consumer Protection (UUPK) regulates the entry into force of standard clauses that allowed for business people. In agreement made between consumers and providers of mobile telecommunications services there are standard clauses that are in violation of the provisions of UUPK, used by service providers to shift responsibility in the agreement. Legal protection of consumer rights against standard clause in the subscription agreement has essentially governed by UUPK that includes arrangements of entrepreneurs obligations, rights and obligations of the customer, prohibited acts for businesses, and a means of dispute resolution mechanisms, as well as government control of business actors. The reality of standard clauses that are considered harmful and contrary to the provisions of UUPK, still enforced by businesses. Accountability of business actors for the rights of consumers should provide compensation for negligence and mistakes that cause harm to the customer unless it can prove otherwise. Businesses that unilateral actions taken by consumers against business operators (Telkomsel and Indosat) with the standard clause in the agreement merely filing a complaint alone, while the settlement through the courts until now have never done either individually or in groups.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penerjemahan klausa relatif bahasa Jepang yang memakai bentuk aktif ke dalam bahasa Indonesia. Pada penerjemahan klausa relatif tersebut, bentuk aktifnya ada yang dipertahankan tetap dalam bentuk aktif dan ada pula yang disesuaikan menjadi bentuk pasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila klausa relatif pada bahasa Jepang menggantikan nomina yang semula berfungsi sebagai subyek maka diterjemahkan tetap dalam bentuk aktif ke dalam bahasa Indonesia, dan apabila klausa relatif pada bahasa Jepang menggantikan nomina yang semula berfungsi sebagai obyek atau menunjukkan hubungan kepemilikan maka diterjemahkan menjadi bentuk pasif ke dalam bahasa Indonesia.

---

The focus of this study is the translation of relative clauses in Japanese that use an active voice, to Indonesian. In translating the active voice of the relative clauses, there are relative clauses that are translated to relative clauses with active voice, but there are also relative clauses that are translated to relative clauses with passive voice. The result of this study showed that the relative clauses in Japanese with active voice could be translated to active voice if they replace nouns which previously functioned as subject. Meanwhile, the relative clauses in Japanese with active voice could be translated to passive voice if they replace nouns which previously functioned as object or showed possession.

Abstrak :
In selection of consulting services as known as consultant tender, the highest scoring from the process is in proposed experts. For consulting services selection in Ministry of Public Works arranged by regulation Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004 includes: Standard of Selection Document, Guidance of Qualification Assessment, and Guidance of Proposal Evaluation. Wherein the regulation as implementation from higher regulations such as UU No.' l 8/l 999, PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, and Keppres No: dl/2004. In fact, the implementation of those regulations is not along with consultant readiness in providing experts that appropriate with rule and regulation. From the implementation of the regulations emerge obstacles whether in consulting company as participant of consulting services selection (tender participant) or procurement committee. Obstacles in consulting company are the expert limitedness in following consulting services selection in Ministry of Public Works arranged by Keputuson Menteri Permukiman dan Prasarona Wilayah No: 257/KPTS/M/2004. From data collecting with questionnaire distribution obtained 40 respondents answered the expert limitedness affected by 2l factors in major i.e. consultant company, expert, regulation, tax, expertise certification, profession association, lNl(lNDO, LPJK, and owner in this case Ministry of Public Works. Will: Statistical Analysis (SPSS 13.0 for Windows) consists of Correlation-lntercorrelation Analysis, Factor Analysis, Regression Analysis and Model Test resulted there are the 5 definitive factors affect the expert limitedness are lack of readiness of INKINDO, lack of awareness in expert tar payment, lack of socialization and dissemination in expertise certification, budget limitation (high cost), and ignorance of expert about the obligation related with administration clauses.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pelaksanaan asas proporsionalitas (al musawah) dalam suatu akad Murabahah perbankan syariah. Penelitian yuridisnormatif digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penerapan klausul baku akad murabahah yaitu tahap pra-akad, penerapan, dan dispute settlement terdapat kelompok klausul yang tidak sesuai dengan asas proporsionalitas (al musawah) yaitu pada klausul tentang penyerahan barang, klausul resiko dan asuransi (risk & insurance), klausul negative covenant, dan klausul wanprestasi salah satu bank yang cenderung merugikan pihak nasabah.

---

This thesis analyzes the issue arising from application of the proportionality principle (Al Musawah) Murabaha contract in Islamic banking. Method of legal-normative research is used to write this thesis with the secondary data and literature study. Based on the analysis and discussion showed that there are the three phases of application standard clause in murabaha contract are a pre-contract stage, application, and dispute settlement. Some Clauses do not comply with proportionality principle of (al musawah) they are clause about the delivery of goods, risk & insurance covenant, negative covenant, and one of bank has default clause tends to harm the client.

Abstrak :
Penelitian ini akan membahas 7 jenis konjungsi temporal dalam Bahasa Mandarin, yaitu 以后 yǐhòu，以前yǐqián, 然后ránhòu, 当dāng, 刚才gāngcái, 同时 tóngshí, dan 最后zuìhòu. Setiap konjungsi tersebut memiliki perbedaan dan persamaan pada posisi dan urutan peristiwa pada klausa yang mengandung konjungsi temporal dalam kalimat Bahasa Mandarin. Data penelitian ini diambil dari cerpen Cina yang berjudul 手shǒu. Pada cerpen ini, terdapat 16 data berbahasa Mandarin yang memunculkan jenis konjungsi temporal Bahasa Mandarin. Dari data ini akan di analisis posisi dan urutan peristiwa pada klausa yang mengandung konjungsi temporal dalam kalimat Bahasa Mandarin. Hasil penelitian menemukan bahwa posisi konjungsi temporal ada yang terletak di awal kalimat, terletak pada klausa 1 sebagai klausa subordinatif atau inti, terletak di depan atau belakang klausa 1 sebagai klausa inti, di depan klausa 2 sebagai klausa inti atau subordinatif, dan berada pada klausa 2 sebagai klausa subordinatif. Selain itu, urutan peristiwa pada klausa yang mengandung konjungsi temporal ada yang menunjukkan suatu peristiwa terjadi lebih dulu daripada peristiwa lain, dua peristiwa yang terjadi pada waktu bersamaan, menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi, peristiwa kedua akan terjadi selesai peristiwa pertama, dan menunjukkan peristiwa yang diinginkan dalam waktu lama baru terjadi. ......This research will discuss 7 types of temporal conjuctions in Chinese, which are以后 yǐhòu，以前yǐqián, 然后ránhòu, 当dāng, 刚才gāngcái, 同时 tóngshí, dan 最后zuìhòu. Each of these conjuctions has differences and similarities in the position and order of the moments on the clauses that contain temporal conjuctions on the sentences in Chinese. Data for this research is taken from a Chinese short story entitled 手shǒu. In this short story, there are 16 Chinese language data that has Chinese temporal conjunctions, and then, will analyze positions and order of the moments on the clauses that contain temporal conjuctions on Chinese sentences. The results of the study found that the position of temporal conjunctions is located at the beginning of the sentence, located in clause 1 as a subordinating or core clause, located in front of or behind clause 1 as a core clause, in front of clause 2 as a core or subordinate clause, and is in clause 2 as a subordinate clause. In addition, the sequence of moments in clauses containing temporal conjunctions shows that a moment occurs before another moment, two moments that occur at the same time, indicate a moment that is currently happening, the second moment will occur after the first event, and indicates the moment desired to be happened in a long time just happened.

Abstrak :
ABSTRAK
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Salah satu sebab hak merek dapat dialihkan adalah karena adanya jual beli antara pemilik merek dengan penerima merek. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang penting dalam membuat akta autentik mengenai perjanjian jual beli hak merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian hukum yuridis normatif. Tipe penelitian ini adalah campuran antara penelitian deskriptif dan penelitian analitis dengan pendekatan kualitatif. Agar dapat menjalankan profesinya atau membantu pihak-pihak yang mempunyai permasalahan hukum, maka Notaris membutuhkan keahlian khusus sebagai salah satu prasyaratnya. Sebagai pejabat umum, salah satu kewajiban Notaris adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Sehubungan dengan kewajibannya tersebut, ketika terdapat pihak-pihak yang datang menghadap kepada Notaris untuk membuat suatu perjanjian jual beli merek, maka Notaris harus terlebih dahulu memahami seluk beluk mengenai hal tersebut, terutama mengenai klausula penting yang sepatutnya ada.

---

ABSTRACT
A mark is a graphical representation of images, logos, names, words, letters, numbers, arrangement of colors, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions, sound, hologram, or combination of 2 (two) or more of such element to distinguish goods and/or services produced by a person or legal entity in the goods and/or service trade activities. One of the reasons the rights of mark may be transferred is due to the sale and purchase between the owner of the mark and the recipient of the mark. Notaries as public officials have an important role in making an authentic deed of the sale and purchase agreement of mark. The research method used is literature research method with the form of juridical normative legal research. This type of research is a mixture of descriptive research and analytical research with a qualitative approach. In order to run the profession or assist the parties who have legal problems, the Notary requires special skills as one of the prerequisites. As a general official, one of the obligations of a Notary is to enhance the knowledge and expertise of the profession which has been owned not limited to legal knowledge and notary. In connection with this obligation, when there are parties who come to the Notary to make the sale and purchase agreement of mark, the Notary must first understand the ins and outs of it, especially regarding the important clauses that should exist.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. ......This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN.