Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Sungai merupakan cekungan panjang yang menampung aliran permukaan yang bersumber dari curah hujan dalam suatu DAS dan aliran bawah permukaan. Menurut teori geomorfologi, bentuk DAS suatu sungai akan tergantung pada massa air yang bergerak di atasnya sebagai gaya eksogen yang bekerja pada DAS, disamping gaya endogen bumi yang membentuk rupa kulit kerak bumi. Di lain pihak, secara rasional dimaklumi bahwa adanya hubungan antara perubahan tataguna lahan dengan besar aliran sungai. Luas DAS menentukan seberapa besar larian permukaan yang ditampung menjadi aliran sungai dan tataguna lahan menentukan seberapa besar hujan yang berinfiltrasi ke dalam tanah. Karya tulis ini mencoba untuk mengetahui apakah bentuk hubungan antara luas DAS dan aliran sungai berubah bersama dengan waktu. Apabila ada perubahan, maka hal ini berarti bahwa teori geomorfologi hanya berlaku untuk kondisi DAS yang tidak berubah. Metode yang digunakan untukmencari korelasi antara luas DAS dengan besar aliran, digunakan dengan regresi linear sederhana antara logaritma luas DAS dan logaritma aliran. Data besar aliran yang digunakan sebagai bahan studi adalah besar aliran ekstrem tahunan, aliran harian, dan aliran rata-rata tahunan. Dengan cara ini akan didapatkan bentuk korelasi yang berbeda tiap tahun. Dari perbedaan ini dapat dicari mengenai pengaruh perubahan tataguna lahan terhadap perbedaan bentuk korelasi ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Sungai dengan berbagai macam sifat dan karakteristiknya, memungkinkan banyak penelitian dapat dilakukan mengenainya. Sesuai hukum fisika fluida, suatu massa air pada ketinggian tertentu akan melakukan pergerakan mengikuti kemiringan bidang yang dilaluinya ke tempat yang lebih rendah. Energi pergerakan massa air yang didapat dan energi potensial tersebut melakukan penggerusan pada permukaan tanah yang dilaluinya. Sehingga mengakibatkan terjadinya alur aliran. Pada wilayah hulu sungai, kelerengan cukup tinggi sehingga pergerakan massa air, akon cepat. Energi gerak tersebut mampu melakukan penggerusan yang cukup tinggi. sehingga alur aliran sungai di bagian hulu, sempit dan curam. Sedangkan di bagian hilir angkutan endapan dari aliran sudah semakin besar. sehingga energi gerak dan kemampuan gerusnya berkurang, sehingga mengakibatkan alur lebih dangkal serta bentuk alur aliran, lebardan landai.

Dengan melihat fenomena tersebut diatas maka dapat djteliti panjang maksimum yang ditimbulkan akibat massa air yang melakukan pergerakan pada ketinggian tertentu. Asumsi yang mendasari konsep tersebut adalah bahwa perbedaan ketinggian alur hulu dan hilir akan mempengaruhi kecepatan massa air, sedangkan panjang jelajah itu menurut hukum fisika tergantung pada kecepatan massa. Oleh karena itu, hipotesisnya adalah panjang suatu alur sungai merupakan fungsi dari perbedaan ketinggian hulu dan hilirnya.

Peta yang dipakai untuk membuk+ikan hipotesa ini adalah peta topografi yang dibuat sekitar tahun 50-an. Mungkin panjang sungai saat ini sudah tidak sesuai dengan peneli+ian ini, mengingat banyak pengaruh eksogen yang telah mempengaruhi ketinggian hulu dan hilir potongan alur sungai. Ketinggian dan panjang tiap potongan alur sungai saat ini terjadi perubahan dari yang tertera di peta tahun 1950. Akan tetapi dengan berdasarkan peta tersebut saja, cukup untuk dapat dilakukan suatu prediksi mengenai perilaku umum suatu sungai utama.

---

Abstrak :
Hingga saat ini sering terjadi banjir di Kabupaten Lebak, khususnya di pusat kota yaitu Rangkasbitung dan sekitarnya yang merugikan masyarakat sekitar. Permasalahan banjir ini belum sepenuhnya terselesaikan, walaupun terdapat indikasi peningkatan, baik dari segi frekuensi, durasi dan sebaran di wilayah penelitian. Daerah penelitian adalah 3 kecamatan di Kabupaten Lebak yang dilintasi Sungai Ciujung Hilir, yaitu Kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalanganyar dan Kecamatan Rangkasbitung dengan jumlah 38 desa. Dalam menentukan tingkat bahaya banjir digunakan peta banjir dari BNPB, kemudian dilakukan georeferensi dan digitasi, serta metode rata-rata berimbang untuk menentukan tingkat bahaya di setiap desa/kelurahan. Analisis kerentanan dilakukan dengan menggabungkan kriteria keren tanan fisik, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi menggunakan metode spasial MCDA/overlay dan metode pembobotan dan skoring. Kemudian risiko banjir dianalisis dengan menggabungkan komponen bahaya dan kerentanan banjir dengan matriks penentu kelas risiko. Berdasarkan analisis metode rata-rata setimbang Kecamatan Rangkasbitung dan sekitarnya dominan memiliki bahaya banjir tingkat tinggi dengan total 18 desa/kelurahan atau 73% dari jumlah desa pada wilayah penelitian. Kerentanan banjir di dominasi oleh tingkat rendah sebanyak 18 desa/kelurahan atau 47% dari jumlah desa pada wilayah penelitian. Dari hasil analisis risiko terlihat bahwa wilayah dengan bahaya tinggi belum tentu memiliki risiko yang tinggi tetapi ditentukan oleh tingkat kerentanan wilayah tersebut dalam menghadapi bencana. ......Until now, floods have often occurred in Lebak Regency, especially in the city center, namely Rangkasbitung and its surroundings, which has harmed the surrounding community. The problem of flooding has not been resolved, there are indications of an increase, both in terms of frequency, duration, and distribution in the study area. The research areas are three sub-districts in the Lebak Regency which are crossed by the Ciujung Hilir River, that is say Cibadak District, Kalanganyar District, and Rangkasbitung District with a total of 38 villages. In determining the level of flood hazard, a flood map from BNPB is used, georeference and digitization are carried out, as well as a balanced average method to determine the level of danger in each village. The analysis was carried out with the criteria of physical stress, social vulnerability, and economic vulnerability using spatial methods MCDA/overlay, weighting and scoring methods. Then the flood risk is analyzed by combining the hazard and flood vulnerability components with a risk class determining matrix. Based on the analysis of the equilibrium average method, Rangkasbitung District and its surroundings have a dominant high level of flood hazard with a total of 18 villages or 73% of the total villages in the study area. The low level of flood diversity is dominated by 18 villages or 47% of the total villages in the study area. From the results of the risk analysis, it can be seen that an area with high danger is unnecessary the risk that is determined by the level of vulnerability of the area in facing disasters.

Abstrak :
Studi ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor pcnyebab dan akibat dari kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumberdaya air sekaligus memperkenalkan program korporatisasi pengelolaan sumber daya air pada lingkungan instansi pemerintah, yaitu pendekatan baru di bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya. Sebagai upaya awal dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran dana pemerintah. Selama bertahun-tahun pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh instansi tersebut sepenuhnya memperoleh biaya dari pemerintah, baik yang berasal dana rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Melalui Undang-Undang No. 22 tahun |999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya air termasuk penggalian dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya diserahkan pada daerah. Penyerahan wewenang tersebut memerlukan Waktu dan persiapan dalam banyak hal, terutama persiapan mengenai sumber daya manusia di daerah, yang secara kualitatif` relatif masih rendah. Studi ini merupakan studi kasus pada Balai PSDA Ciujung -Ciliman,yaitu Salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang mendapat bantuan pinjaman dana dari Bank Dunia. Bantuan pinjaman tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, sehingga menimbulkan sikap kurang bahkan tidak mampu untuk menggali dana dari sumber lain, kecuali dari sumber pinjaman tersebut. Ketergantungan ini merupakan kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air,yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pernguasaan air sebagai salah satu sumber daya alam menganduug makna sebagai suatu kewenangan nsgara untuk mengelola. yaitu mengatur, membina dan mengendalikan pemanfaatannya. Kewenangan tersebut harus berada dalam kerangka upaya menciptakan kesejahteraan semua lapisan masyarakat atas dasar prinsip keadilan. Ini berarti, bahwa pengelolaan Sumber daya air harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan keuangau secara profesional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat disekitarnya. Pengelolaan demikian dimaksudkan sebagai upaya menggali potensi dan dana dari masyarakat, swasta dan dunia usaha. Upaya tersebut pada dasarnya merupakan upaya pebelajaran dalam rangka memperdayakan organisasi dan masyarakat di sekilarnya. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupn kuisioner yang dibagikan kepada semua pegawai Balai PSDA melalui skala-skala sikap terhadap korporatisasi pengelolaan sumber daya air. Studi ini menemukan hasil~hasil sebagai berikut;(l). Sikap terhadap pengelolaan sumber daya air, terutama pada pegawai tingkat pelaksana. yang umumnya berpendidikan relatif rendah menyatakan, bahwa pengelolaan sumber daya air adalah hanya merupaikan tugas pemerintah. (2 ) Sikap terhadap penyediaan dana untuk pengelolaan sumbcr daya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah. (3) Kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air. kemungkinan besar disebabkan oleh faktor pendidikan dan pelatihan yang kurang merata pada semua tingkatan pegawai dan kebiasaan mereka selama bertahun-tahun selalu tergantung pada angggaran pemerintah. lni terbukti. bahwa umumnya pegawai pada lapisan bawah menyatakan, bahwa penyediaan dana untuk pengelolaan sumber daya air merupakan merupakan tanggung jawab pemerintah.(4)Kecuali pada level pimpinan Balai PSDA, ternyata konsep mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, belum banyak dikenal. Saran-saran yang, dapat diajukan adalah ; (1) Perubahan sikap mengcnai pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan lebih merata pada semua tingkatan pegawai, antara lain melalui pelatihan. (2) Korporatisasi pengelolaan snmber daya air sebagai salah satu alternatif pendekalan baru dibidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya, perlu disosialisasikan kepada semua jajaran pegawai Balai PSDA melalui berbagai bentuk dan metoda pelatihan.(3).Pelatihan mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, perlu didukung oleh perubahan dan atau penyesuaian organisasi Balai PSDA yang dapat mengakomodasi kewenangan untuk mengatur upaya-upaya menghimpun dana dari pemakai air dan sumber daya air. (4) Program pelatihan tersebut harus dikaitkau dengan sistem pengembangan pegawai termasuk sistem penilaian untuk kerja dan imbal jasa yang adil.