Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta dibangun sebagai infrastruktur pendukung Kota Ramah Anak, yang membutuhkan tempat bermain dan berekreasi, tempat kegiatan kreatif anak, ruang terbuka hijau, dan ruang kegiatan bersama anak dengan orang dewasa. Diperlukan sebuah kriteria RPTRA yang ideal untuk dapat mengoptimalkan peran RPTRA, khususnya di kawasan permukiman.Penelitian ini menggunakan mix method dengan lokasi penelitian pada 3 RPTRA di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Evaluasi dilakukan terhadap 3 faktor yaitu legalitas, kebutuhan dasar anak dan kebutuhan ruang publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap kawasan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh terhadap kriteria ideal sebuah RPTRA.

---

Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Jakarta was initiated as a supporting infrastructure for Child Friendly City, which requires recreation area; place for creative activity, green open spaces, and space for children and adults activities. An ideal RPTRA criteria is required in order to optimize the role of RPTRA, particularly in settlement areas.

This study uses a mix-method at 3 study site in Kembangan Sub-district, West Jakarta. An evaluation conducted on 3 factors: legal; children basic needs; and needs of a public space. The results showed that each location has different characteristics that influence the ideal criteria for a RPTRA."

"ABSTRAKKebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources."

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"ABSTRACTLampung Province has issued several children programs, but its implementation is still not maximal. Such conditions are possible because, in the context of the actors and substance, the KLA (Kota Layak Anak or Child-Friendly City) program still positions the local government as a single actor. The issue of children has not been the center of attention in the overall development policy. Sectoral, segmented, and structured children programs do not involve community potential. Such patterns and modeling are the products of top down planning. That is, the location of the constraints is in the centralized model as the applied planning model. Related to this, hence more comprehensive, integrated methods, models and ways to achieve the objectives of KLA program of Lampung Province are required. The purpose of this study is to explain: 1) various central issues of child problems, potentials of community institutional support and 2) model structure and phases of acceleration of city district proper for children that can fulfill child rights, child protection, and child development. On the basis of the expected objectives, used the descriptive qualitative method. The research findings: 1) there are still many problems that occur in Lampung Province; 2) This study provides an overview of the potential of community institutions that have concerns about child issues and support for local government policy, but both are not synergistic, development programs are still implemented partially, segmented, sectoral, not yet integrated and less involving or inclusive to community potential. It can be concluded that the solution that can be developed is to build a collaborative planning model based on dialogue in multi stakeholder forums as a strategic material for the city district in accordance with the implementation of the 3 stages which become the acceleration area of KLA."

"Skripsi ini membahas peran-peran anggota FOKLA dan kendala-kendala yang dialami selama pengembangan RW Ramah Anak yang dikaitkan dengan konsep pengembangan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggota FOKLA memerankan keempat peran community worker, yakni peran memfasilitasi, mengedukasi, representasional, dan teknis. Namun anggota FOKLA masih belum terlalu mampu dalam melakukan peran teknis terutama pada manajemen, penggunaan komputer, dan presentasi verbal. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga untuk memperbaiki beberapa peran yang dinilai kurang tersebut melalui pemberian pelatihan kepada pengurus atau merumuskan ulang peran-peran yang dijalankan di masyarakat.

---

This thesis discusses the roles of FOKLA and the obstacles encountered during the development of child friendly environment that associated with the concept of community development. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study conclude that FOKLAs member plays four roles of community worker, namely facilitating, educating, representational, and technical. However, FOKLAs member is still not very capable in performing technical roles especially on management, computers, and verbal presentations. This research suggests to the agency to improve some of their roles and skills through training for administrators or reformulate the roles that are need to be executed in the community."

"ABSTRAK Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arusbarang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta.Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatansalah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkansehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upayapemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkanpermasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadikorban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anakkorban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teorianalisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik,psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dariKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektifsebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak MembutuhkanPerlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan,kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anakbelum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antaralain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hakpendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan sertaketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melaluiproses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerahsetempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klatendilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal diwilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadipadanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu,anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebihekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/KotaLayak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancamanstabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya.Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikandampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaranmasyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagairelawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanansosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or servicesin two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions putKlaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quitealarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill therights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the researchfocused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of ChildFriendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regionalresilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. Theresearch used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimizedchildren of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, childfriendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’sEmpowerment and Child Protection of Republic of Indonesia.The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for childfriendly city task force in handling children in need a special protection particularly thevictimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairsand children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for thevictimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to behandled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse whobecame pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse throughthe mediation process. The barriers need attention from the Local Government consideringthe complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by theenvironmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quietand cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. Whilethe victimized children were growing in central region district tend to be more expressive inresponse to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of theGovernment of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from childabuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Programcontributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. Theincreased awareness of the public to report child abuse and community participation as avolunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience incommunities that lead to regional resilience in Klaten Regency"

"Tesis ini membahas tentang upaya pengembangan implementasi Kebijakan Kota/ Kabupaten Layak Anak KLA di Kabupaten Bogor melalui pemasaran sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk mengembangkan strategi pemasaran sosial dalam implementasi kebijakan KLA, perlu diketahui potensi dan kendala yang dimiliki Kabupaten Bogor. Pendistribusian informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, dan layanan dapat dilakukan melalui pendekatan pemasaran sosial. Penggunaan strategi pemasaran sosial dalam penelitian ini bertujuan agar penyampaian informasi dari pemerintah ke kelompok sasarannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak dapat menjadi efektif dan efisien. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan yang belum dilakukan pada kajian-kajian sebelumnya, dimana pendekatan pemasaran sosial dapat menjadi dalam pengembangan implementasi Kebijakan KLA. Kontribusi kajian ini secara konseptual dapat diabstraksikan pada konteks pengembangan strategi pemasaran sosial dalam Kebijakan KLA yang berkelanjutan.

---

This thesis discusses the efforts of developing the implementation of the Child Friendly City Policy CFC in Kabupaten Bogor through social marketing. This research is a qualitative research with action research design. The results of this study show that to develop social marketing strategies in CFC policy implementation, please note the potential and constraints of Kabupaten Bogor. The distribution of information related to policies, programs, activities, and services can be done through a social marketing approach. The use of social marketing strategy in this study aims to deliver the information from the government to the target group in an effort to improve the welfare of children can be effective and efficient. This study also fills the gaps that have not been done in previous studies, whereby the social marketing approach may be in the development of CFC policy implementation. The contribution of this study can be conceptually abstracted in the context of developing social marketing strategies in a sustainable CFC policy."

"Kekerasan anak yang terjadi di Kota Depok mempertanyakan eksistensi dari adanya predikat Kota Layak Anak yang dimiliki. Salah satu program dalam mewujudkan KLA yang tujuannya menyentuh keluarga dan menjadi program paling dekat dengan masyarakat adalah program Rukun Warga (RW) Ramah Anak. Program RW Ramah Anak menjadi program dengan capaian outcome tertinggi dengan penambahan jumlah RW Ramah Anak setiap tahunnya. Evaluasi program RW Ramah Anak ini dilakukan untuk melakukan penilaian mengenai keberhasilan dan kegagalan program dalam upaya penanganan kekerasan anak khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sebagai wilayah dengan kasus terbanyak kekerasan anak dan menjadi wilayah dengan RW Ramah Anak terbanyak dibandingkan wilayah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data mixed methods melalui kuesioner yang disebarkan kepada 160 responden (kuantitatif) serta wawancara mendalam dengan 8 narasumber (kualitatif). Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Program oleh Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi program RW Ramah Anak dalam penanganan kekerasan anak di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dinyatakan bahwa program ini berhasil dalam upaya penanganan kekerasan anak. Namun, program ini juga masih memiliki beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar dapat dilaksanakan menyeluruh dan berjalan dengan optimal oleh RW di Kota Depok.

---

Child abuse that occurred in the city of Depok questioned the existence of the child-friendly city title that the city-owned. One of the programs in realizing KLA whose goal is to touch families and being the closest program to the community is the Child-Friendly Community Association (RW) program. The Child-Friendly RW Program is the program with the highest outcome achievement that can be seen by the increasing number of Child-Friendly RWs every year. The evaluation of the Child-Friendly RW program was carried out to determine the program's success or failure in addressing child violence, particularly in the Pancoran Mas sub-district of Depok City, which has the highest number of cases of child violence and the most Child-Friendly RWs in comparison to other areas. This study uses a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through questionnaires distributed to 160 respondents (quantitative) and in- depth interviews with eight sources (qualitative). This study uses the Program Evaluation theory by Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). Based on the results of research on the evaluation of the Child Friendly RW program in handling child violence in the Pancoran Mas District, Depok City, it was stated that this program was successful in handling child violence. However, this program also still has several obstacles that need to be fixed so that it can be implemented comprehensively and run optimally by the RW in Depok City."

"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal.

---

Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal.

"

"

Manajemen Kebersihan Menstruasi yang tidak terkelola dengan baik dapat meningkatkan masalah kesehatan seksual dan reproduksi serta kesejahteraan wanita. Penelitian ini dikembangkan untuk melihat perbedaan kebijakan Sekolah Ramah Anak terhadap praktik Manajemen Kebersihan Menstruasi pada siswi di sekolah. Desain penelitian cross  sectional komparatif dengan 220 sampel siswi SMP kelas 7 dan 8 kategori Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Temuan hasil menjelaskan adanya perbedaan pada kedua kategori dengan siswi Sekolah Ramah Anak memiliki peluang 4,667 kali lebih baik melakukan praktik Manajemen Kebersihan Menstruasi. Rekomendasi bagi sekolah dan dinas terkait untuk mengevaluasi dan mengoptimalisasi kebijakan yang mendukung praktik Manajemen Kebersihan Menstruasi di sekolah.

 

---

---

Hygiene Management Menstruation that is not well managed can improve sexual and reproductive health problems and women's well-being. This study was developed to look at differences in Child-Friendly Schools policies towards the practice of Menstrual Hygiene Management in schoolgirls. Comparative cross -sectional research design with 220 samples of 7th and 8th-grade junior high school students in the Child-Friendly School category in Depok City. The findings explain the differences in the two categories with Child-Friendly School students having 4,667 times a better chance of doing Menstrual Hygiene Management. Recommendations for schools and related sectors to evaluate and optimize policies that support the practice of Menstrual Hygiene Management in schools.

 

"