Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa dampak perubahan iklim dapat memicu potensi bencana yang dapat merugikan perekonomian, sosial, dan kesehatan di Indonesia hingga mencapai angka 544 triliun rupiah. Dengan mempertimbangkan bahwa dibutuhkan dana yang besar untuk pendanaan iklim dan adanya peningkatan target Indonesia terhadap dunia internasional untuk menurunkan emisi karbon, pemerintah Indonesia memutuskan untuk merencanakan penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon secara simultan untuk satu sektor yang sama yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2022. Merujuk kepada doktrin dari Gunningham dan Sinclair, apabila akan diterapkan dua atau lebih kebijakan untuk satu target yang sama,  maka perlu untuk dilihat koherensi dan urutan dari penerapan kebijakan tersebut untuk melihat apakah tujuan utama dari diterapkannya dua atau lebih kebijakan dapat tercapai tanpa menciptakan smorgasbordism. Norwegia merupakan negara Eropa yang memiliki situasi mirip dengan Indonesia. Norwegia menerapkan kewajiban untuk sektor petroleum lepas pantai berpartisipasi di perdagangan karbon Uni Eropa melalui European Union Emision Trading System (EU ETS) dan membayar pajak karbon melalui Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada data yang menunjukkan bahwa emisi karbon di sektor petroleum lepas pantai Norwegia berhasil menurun paska diterapkannya dua kebijakan instrumen ekonomi secara simultan. Alih-alih menurun, data menunjukkan bahwa hingga kini produksi petroleum lepas pantai tetap menjadi nomor urut pertama sumber emisi karbon di Norwegia. Berkaca dari Norwegia, apabila Indonesia ingin menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon untuk menurunkan emisi karbon di sektor PLTU Batubara, maka Indonesia perlu untuk mempertimbangkan bahwa 1) pajak karbon tidak dapat dikenakan sebagai ‘sanksi’ yang menimbulkan efek jera agar pelaku industri PLTU Batubara di Indonesia mau berpartisipasi di perdagangan karbon;  2) pemerintah perlu memastikan bahwa terdapat insentif yang cukup untuk menarik pelaku usaha ke perdagangan karbon, baik melalui sanksi denda atau sanksi sosial, tanpa mengandalkan pajak;  3) hasil pajak karbon benar-benar dialokasikan untuk proyek lingkungan hidup. ......By 2022, the Indonesian government has recognized that the impacts of climate change could trigger a potential catastrophic economic, social, and health cost in Indonesia of up to IDR 544 trillion. Considering the large amount of money needed for climate finance and Indonesia's increasing international targets to reduce carbon emissions, the Indonesian government decided to plan the simultaneous implementation of carbon tax and carbon trading for the same sector, namely Coal Fired Power Plant through Law No.7 of 2021 on Harmonization of Taxation Regulations and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2022. Referring to the doctrine of Gunningham and Sinclair, if two or more policies will be applied for the same target, it is necessary to look at the coherence and sequence of the application of these policies to see if the main objectives of the application of two or more policies can be achieved without creating smorgasbordism. Norway is a European country that has a similar situation to Indonesia. Norway has an obligation for the offshore petroleum sector to participate in EU carbon trading through the European Union Emission Trading System (EU ETS) and pay carbon tax through Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Unfortunately, to date, there is no data to suggest that carbon emissions in Norway's offshore petroleum sector have decreased following the simultaneous implementation of these two policy economic instruments. Instead of decreasing, data shows that until now offshore petroleum production remains the number one source of carbon emissions in Norway.  Reflecting on Norway, if Indonesia wants to implement carbon tax and carbon trading to reduce carbon emission in coal power plant sector, Indonesia needs to consider that 1) carbon tax cannot be imposed as a 'sanction' that creates deterrent effect so that coal power plant industry players in Indonesia want to participate in carbon trading; 2) the government needs to ensure that there are sufficient incentives to attract business actors to carbon trading, either through fines or social sanctions, without relying on taxes; 3) carbon tax proceeds are truly allocated for environmental projects.

Abstrak :
[ABSTRAK
Pajak karbon adalah salah satu kebijakan untuk mengatasi pemanasan global di negara maju. Tetapi, apakah kebijakan itu juga bisa diterapkan di negara berkembang masih menjadi perdebatan. Tesis ini menganalisa masalah-masalah yang memperlambat perkembangan proposal pajak karbon di Indonesia. Thesis ini menggunakan pendekatan kritis terhadap pengalaman penerapan pajak carbon di negara lain dan data pengeluaran untuk memprediksi efek dari penerapan carbon tax pada sektor rumah tangga di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menggunakan perbandingan akibat dari penerapan pajak karbon dengan kebijakan pencabutan subsidi terhadap bahan bakar. Hasil dari tesis ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pajak karbon di Indonesia akan memberikan beban pajak yang lebih terhadap rumah tangga miskin di areal pedesaan. Tesis ini juga memetakan beberapa faktor yang menghambat perkembangan rencana penerapan pajak karbon di Indonesia dan memberikan gambaran alternatif solusi untuk menangani masalah tersebut.

---

ABSTRACT
A carbon tax is one policy actions used to combat global warming in developed countries. However, whether it is also applicable to developing countries is debatable. This paper analyzes problems, which slow down the progress of carbon tax proposal in Indonesia. It critically reviews the experiences of other countries and uses expenditure data to predict likely impacts on households. It also relates the effect with the removal of fuel subsidy policy. The results indicate that the carbon tax would give more tax burden on poor households in the rural areas. The paper also describes some factors that hamper the carbon tax proposal in Indonesia and depicts some alternative suggestions to address the problems, A carbon tax is one policy actions used to combat global warming in developed countries. However, whether it is also applicable to developing countries is debatable. This paper analyzes problems, which slow down the progress of carbon tax proposal in Indonesia. It critically reviews the experiences of other countries and uses expenditure data to predict likely impacts on households. It also relates the effect with the removal of fuel subsidy policy. The results indicate that the carbon tax would give more tax burden on poor households in the rural areas. The paper also describes some factors that hamper the carbon tax proposal in Indonesia and depicts some alternative suggestions to address the problems]

Abstrak :
Pajak karbon merupakan hal baru yang akan diterapkan di Indonesia. Penerapan pajak karbon oleh Pemerintah dilakukan tidak serentak melainkan melihat dari kesiapan masing-masing sektor industri. PT XYZ yaitu perusahaan yang memproduksi baja dengan skala besar di Indonesia, merupakan salah satu potensi objek pajak atas pemberlakuan penerapan pajak karbon setelah tahun 2025. Penelitian sebelumnya menunjukkan analisis dampak akibat penerapan pajak karbon dan analisis teknologi produksi yang rendah karbon, namun belum ada yang melakukan evaluasi terhadap kesiapan strategis penerapan pajak karbon secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penerapan pajak karbon berdasarkan pendekatan rantai nilai Porter dan melakukan evaluasi kesiapan strategis penerapan pajak karbon berdasarkan 8 penentu pada Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Industry 4.0 Readiness Assessment for The Circular Economy. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus pada PT XYZ, melalui pengumpulan data dengan metode wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil temuan dari studi ini adalah terdapat dampak kenaikan biaya operasi dan investasi jika pajak karbon diimplementasikan. Namun secara jangka panjang penerapan pajak karbon akan berdampak pada efisiensi biaya energi, penurunan beban pajak dan dampak lingkungan, serta meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, hasil temuan mengenai tingkat kesiapan bahwa PT XYZ berada pada skala siap untuk implementasi pajak karbon. Atas analisis dampak dan evaluasi kesiapan yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. ......The carbon tax is a new initiative that will be implemented in Indonesia. The implementation of the carbon tax will not be carried out simultaneously but depends on the readiness of each industrial sector. PT XYZ is one of the biggest steel production businesses in Indonesia, may be one of the potential carbon tax objects in 2025. Previous research has resulted in an impact analysis of carbon tax implementation and low-carbon production technology, but none has comprehensively evaluated the industry's readiness to apply carbon tax. This study analyzes the impacts of carbon tax implementation based on Porter's value chain approach and assessed company strategic readiness based on eight determinants mentioned in the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Industry 4.0 Readiness Assessment for The Circular Economy. The method used in this research is a case study at PT XYZ through interview and documentation analysis. The findings of this study are that there is an impact of increasing operating and investment costs if the carbon tax is implemented. However, in the long term, implementing a carbon tax will have an impact energy costs efficiency, reduction in tax expense and environmental effects as well as improve the company image. Furthermore, the findings regarding the level of readiness that PT XYZ is at a ready scale for carbon tax implementation. Based on the impact analysis and readiness evaluation that has been carried out, several recommendations can be applied by the company.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peluang dan tantangan penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di Indonesia dan bagaimana praktik penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam peluang yang dapat dimanfaatkan jika Indonesia menerapkan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon agar tercapai tujuan awal dari penerapan Pajak Karbon, yaitu Indonesia sudah memiliki Nationally Determined Contribution (NDC), terdapat badan khusus yang mengelola dana lingkungan hidup, ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, adanya sistem Climate Budget Tagging (CBT), penambahan akun pada APBN, dan pembelajaran dari penerapan earmarking pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan, tantangan yang dapat menghambat penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon, yaitu antara lain perlunya kejelasan definisi dari pengeluaran yang terkait, perbedaan kepentingan diantara stakeholder terkait, pengelolaan dana atas penerimaan pajak pusat di dalam APBN, dan resistensi terhadap penerapan Pajak Karbon. Selain itu, berdasarkan analisis perbandingan dengan dua negara lain yaitu Jepang dan Swiss, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Jepang adalah bahwa alokasi seluruh penerimaan dari Pajak Karbon kepada program energi atau lingkungan membuat praktik earmarking tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi secara logis, sehingga dapat melemahkan praktik earmarking. Di sisi lain, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Swiss adalah distribusi kembali kepada masyarakat dan perusahaan selaku pembayar pajak memberikan manfaat ekonomi secara logis. Selain itu, penetapan secara jelas dan spesifik terkait pengeluaran atau belanja alokasi dari penerimaan Pajak Karbon serta pencatatan dengan akun khusus terkait pengeluaran tersebut di dalam anggaran, dapat memperketat sifat hubungan atau linkage dalam praktik penerapan earmarking. ......

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai eksternalitas negatif yang timbul dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta, dalam hal ini eksternalitas negatif yang dimaksud adalah adanya pencemaran udara yang berdampak buruk bagi manusia dalam hal ini masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, serta berdampak buruk juga. terhadap lingkungan alam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian mengenai penerapan Carbon tax untuk mengatasi eksternalitas negatif dari transportasi darat di DKI Jakarta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa Pajak Pencemaran Udara (penyesuaian dari Carbon tax) dapat dijadikan alternatif kebijakan untuk mengatasi eksternalitas transportasi darat di DKI Jakarta.

---

This undergraduate thesis discusses the negative externalities arising from the land transportation sector in DKI Jakarta, in this case negative externality is the air pollution is a bad impact for people in this community DKI Jakarta and surroundings, and also on the natural environment. In this study the researcher conducted study on the implemantation of Carbon tax to overcome the negative externality of land transportation in DKI Jakarta. This research is a qualitative research design with descriptive. Result of this study suggested that Air pollution tax (from Carbon tax adjustments) can be used as an alternative policy to overcome the negative externalities of land transportation in DKI Jakarta.

Abstrak :
The negative externalities of carbon emissions have become global problems requiring public-private collaboration for successful intervention. Based on the Copenhagen Climate Change Conference, to reduce carbon emissions by 26% from BAU (business as usual), one of policies that might be implemented is the carbon tax. By pragmatically analyzing the experiences of countries that have successfully implemented a carbon tax, it is expected that an ideal formulation and mechanism of carbon tax for Indonesia can be developed. The limitation of such studies are the behavioral effect of the readiness of Indonesian society to implement carbon tax and a comprehensive calculation on the proposed carbon tax rates. The results of study showed that the carbon tax could be implemented in Indonesia. The ideal formulation of carbon tax being used as a reference in determining policies to address the negative externalities of carbon emissions and global warming.

Eksternalitas negatif emisi karbon merupakan permasalahan global yang penanganannya memerlukan kehadiran intervensi pemerintah. Sesuai dengan komitmen pemerintah dalam Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% dari BAU (business as usual), maka salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah carbon tax. Menggunakan metode practical approach pada negara-negara yang telah berhasil menerapkan carbon tax diharapkan terdapat rumusan carbon tax yang ideal serta mekanisme dapat diterapkannya carbon tax di Indonesia. Keterbatasan area penelitian yang perlu diteliti lebih mendalam adalah mengenai behavioral effect kesiapan masyarakat Indonesia atas penerapan carbon tax, serta perhitungan yang komprehensif atas usulan tarif pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa carbon tax dapat diterapkan di Indonesia. Rumusan ideal carbon tax dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan kebijakan untuk mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon serta global warming.

Abstrak :
This study aims to examine the implementation of carbon pricing collection in Indonesia. This study also provides a review of the potentials for excise revenue, income tax (PPh), and value-added tax (VAT) from carbon emissions and an effort to build integrated supervision among stakeholders. This research uses descriptive qualitative method. The research data were obtained from a review of documents and regulations regarding carbon emissions. The research was conducted by comparing the best practices in the worldwide with the Indonesia government policy on carbon taxes. The results show a great potential for the country to apply carbon pricing collection through carbon taxes, carbon permits, or cap-and-trade (emission trading system). On the other hand, the collection of a tax on carbon or cap-and-trade schemes requires complex oversight. Therefore, a synergy among institutions is needed, such as the Directorate General of Taxes (DJP), the Financial Services Authority (OJK), and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The digitization of the system and the establishment of a data warehouse are the main strategies to support the performance of the task force involving the three institutions in implementing joint audits. The recommendation from this research is that Indonesia should immediately implement the carbon pricing policy and form joint audits in monitoring its implementation. This research encourages further research on carbon pricing, carbon tax, PPh and VAT, as well as research on the economic impact of the policy at each level of carbon emission rates.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian Paris tahun 2015 mengenai penjagaan suhu kenaikan bumi dibawah 2oC telah mendorong negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang meratifikasi perjanjian tersebut, untuk melakukan transisi energi menuju sistem yang berkelanjutan dengan fokus utama pemanfaatan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi pada berbagai sektor termasuk sektor listrik. Transisi sistem energi nantinya akan mampu menunjukkan perubahan penggunaan teknologi yang semakin ramah lingkungan, namun tetap mempertimbangkan aspek keekonomian yang keduanya ditunjukkan sebagai tujuan atau objektif dari transisi sistem energi. Pemodelan Teknologi ramah lingkungan yang didominasi oleh variable renewable energy seperti tenaga bayu dan tenaga matahari akan menyebabkan terjadinya fluktuasi pada pasokan listrik setiap jamnya, sehingga sangat penting membangun perencanaan kelistrikan yang mempertimbangkan secara detail variasi tersebut melalui pemodelan high time resolution yang meninjau neraca pemenuhan permintaan setiap jamnya dan melibatkan peran penyimpanan energi. Untuk itu, dalam penelitian ini dibangun model high time resolution pada sistem kelistrikan Indonesia dengan meninjau memasukan faktor lingkungan kedalam skenario pajak karbon menggunakan VEDA-TIMES dengan solver CPLEX. Hasil yang diperoleh adalah pada skenario dasar tanpa faktor lingkungan bauran energi terbarukan pada tahun 2050 sudah mencapai 80%. Tingginya bauran ini karena model meninjau penurunan investasi pada teknologi energi terbarukan. Selain itu, penambahan pajak karbon tidak memberikan dampak yang signifikan karena menyebabkan kompetisi antar pembangkit energi terbarukan. Meningkatkan resolusi waktu pemodelan menjadi jam dalam satu hari yang merepresentasikan seluruh hari setiap tahunnya menyebabkan penetrasi energi terbarukan turun menjadi 47%. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kapasitas PLTS, maka kapasitas pumped hydro storage (PHS) menjadi meningkat.

---

ABSTRACT
The Paris Agreement in 2015 which has been maintained the temperature of the earth's rise below 2oC has encouraged countries in the world, including Indonesia who ratified the agreement, to make the energy transition towards a sustainable system with a main focus on the use of renewable energy and improving energy efficiency in various sectors including the electricity sector. The energy system transition will be able to show changes in the use of green technology but still considering the economic aspects, both of which are shown as the objective of the energy system transition. Modeling technologies that are dominated by variable renewable energy such as wind power and solar power will cause fluctuations in electricity supply every hour, so it is important to build electricity planning that considers in detail regarding these variations through modeling high time resolution that reviews the balance sheet to meet demand every hour and involves the role of energy storage. For this reason, this research builds a high time resolution model on the Indonesian electricity system by reviewing the inclusion of environmental factors as carbon tax scenario using VEDA-TIMES with the CPLEX solver. The results obtained in the basic scenario without environmental factors the renewable energy mix in 2050 has reached 80%. The high mix is ​​due to the model consider the declining in renewable energy technologies investment. In addition, using carbon tax scenario does not have a significant impact because it causes competition among renewable energy technology. Increasing modeling time resolution to hours in one day that represents all days each year causes the penetration of renewable energy to drop to 47%. In addition, along with the increase in PLTS capacity, the capacity of pumped hydro storage (PHS) as the selected energy storage technology will increase.

Abstrak :
Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat. ......Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan dinamika politik dalam formulasi kebijakan carbon pricing dalam Clean Energy Act 2011 di Australia. Selain sebagai respon dari Kyoto Protokol dan Konvensi Perubahan Iklim, kebijakan terebut lahir dari negosiasi politik antara Partai Hijau dan Partai Buruh. Sebagai koalisi Partai Buruh dalam hung parliament, Partai Hijau memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Skripsi ini menganalisis keterlibatan Partai Hijau dalam dinamika politik tersebut dengan menggunakan teori Ecologism menurut Andrew Dobson, teori Partai Hijau menurut Neil Carter, teori Sistem Politik menurut David Easton, dan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Selain permasalahan karbon dalam isu perubahan iklim, temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Partai Hijau juga dipengaruhi oleh ideologi ecologism, dan kesempatan politik berupa koalisi dalam hung parliament. ......This undergraduate thesis explains about the political dynamics in carbon pricing policy formulation in the 2011 Clean Energy Act in Australia. Besides as a response of the Kyoto Protocol and the Climate Change Convention, the policy was made as a result of the political negotiation between the Australian Greens and the Labor Party. As the coalition of the Labor Party in the hung parliament, the Australian Greens had a strong legitimacy in influencing the policy. A list of theory is used to analyze the involvement of Australian Greens in the mentioned political dynamics such as the Ecologism theory by Andrew Dobson, the Green Party theory by Neil Carter, the Political System theory by David Easton, and the Public Policy theory by Thomas R. Dye. In addition to the carbon problems in the climate change issues, the research finds that the involvement of the Australian Greens was affected by the ecologism ideology, and political opportunity in the form of coalition in hung parliament.