Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara wilayah timur dengan wilayah barat, masih menjadi isu strategis yang harus ditemukan strategi dan upaya untuk meminimalisirnya. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah timur Indonesia merupakan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara, yang masih memiliki kebutuhan tinggi untuk pembangunan infrastruktur, namun kapasitas fiskal rendah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 menganalisis pengaruh proporsi belanja modal terhadap ketersediaan infrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas dengan menggunakan asumsi jarak terdekat dari permukiman; dan 2 menganalisis pengaruh ketersediaan nfrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas terhadap pembangunan manusia. Penelitian dilakukan di 129 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam rentang waktu tahun 2012 ndash; 2016. Metode penelitian menggunakan analisis kuadran dan analisis regresi linier dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi belanja modal maka ketersediaan infrastruktur akan semakin meningkat, dan semakin tinggi ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan capaian pembangunan manusia pada setiap komponennya. Infrastruktur yang memiliki daya ungkit paling besar terhadap mayoritas komponen pembangunan manusia yaitu jalan aspal, sehingga menunjukkan bahwa konektivitas menjadi infrastruktur penting dalam pembangunan manusia. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis kuadran, terdapat beberapa daerah yang memiliki proporsi belanja modal tinggi tetapi ketersediaan infrastruktur dasar rendah, dan daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur dasar tinggi namun capaian pembangunan manusia rendah. Oleh karena itu, diperlukan skema pengalokasian anggaran dan output infrastruktur yang tepat sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan manusia.

---

Regional disparities still be a main issues of regional development that hasn rsquo t been resolved yet. This fact is due to the most of them are backwash area, which is has high demand for public infrastructure, but low fiscal capacity. This study examines 1 the effect of the local government expenditure on the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center and 2 the effect of the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center on human development index. There are 129 districts cities in Sulawesi, Maluku, and Papua in the period of 2012 ndash 2016 as an objects of this study. This study uses quadrant analysis and multiple regression analysis. We find that the higher of local government expenditure, will increase the availability of infrastructure, and the higher of infrastructure rsquo s availability will increase human development index. The infrastructure which has the greatest leverage on the human development index is the asphalt road. It is indicate that connectivity becomes an important infrastructure in human development. Based on quadrant analysis results, there some types of regions, they are high local government expenditure with lack infrastructure rsquo s availability, and high infrastructure rsquo s availability with low human development index. Therefore, there is a need to improve the quality of budget allocation and output infrastructure schemes, so that it can give a significant impact on human development.

Abstrak :
Penelitian ini mengevaluasi dampak dari penguatan peran audit internal pemerintah dalam menurunkan kerugian negara di Indonesia. Sejak tahun 2014, peran internal audit yang awalnya hanya sebagai pemberi jaminan kualitas (objective assurance), diperkuat dengan peran konsultansi yang komprehensif dan melekat di setiap siklus penganggaran keuangan negara untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences, studi ini menganalisa data kerugian negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di 492 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penguatan peran internal audit dapat menurunkan kerugian negara di daerah-daerah yang memiliki rasio belanja modal terhadap total belanja yang relatif tinggi sebesar 0.435% dan signifikan pada tingkatan 1%. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari peran pemberi jaminan kualitas dalam audit internal pemerintah dalam menurunkan kerugian negara di Indonesia. ......This research evaluates the effect of strengthening government internal audits (APIP) roles on reducing state budget loss in Indonesia. Since 2014, the role of internal audit as a provider of objective quality assurance is strengthened by adding comprehensive consulting activities that are inherent in each cycle of state budget process to make sure there are no irregularities on managing the stage budget. By using the difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes state budget loss data obtained from National Audit Board (BPK) in 492 cities/districts during 2009-2018. The results show that strengthening internal audits roles decreased state budget losses in the regions that have a relatively high capital expenditure by 0.435% and it is significant at 1% level. This finding shows the positive effect of adding a consulting role to government internal audit on reducing the state budget losses in Indonesia.