Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi di mana berdasarkan data World Risk Report di tahun 2020 Indonesia menduduki posisi ke-35 di dunia. E-government menjadi salah satu upaya BMKG dalam memberikan pelayanan publik berupa informasi melalui Aplikasi InfoBMKG. Namun, dalam pelaksanaanya Aplikasi InfoBMKG menemui berbagai masalah, yaitu tidak bisa diakses, error, tidak dapat memuat data, tidak bisa diakses (blank page/force close), pencarian lokasi gagal, informasi tidak menyeluruh, dan tampilan aplikasi yang kurang menarik serta terkesan berantakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kematangan Aplikasi InfoBMKG dalam perspektif bisnis internal COBIT 4.1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelayanan publik, e-service, e-maturity level, dan COBIT 4.1. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-dimensi fungsionalitas proses bisnis, mengelola perubahan bisnis, dan produktivitas operasional dan staf berada di level 2 yaitu repeatable but intuitive yang dapat dikategorikan bahwasanya di tingkat ini BMKG sudah melakukan beberapa upaya untuk aplikasi InfoBMKG namun belum terdapat standar prosesnya. Sedangkan untuk sub-dimensi kebijakan internal mendapatkan skor level 1 yaitu non existing di mana di level atau tingkat tersebut menunjukkan bahwa sub dimensi kebijakan internal masih dalam tahap paling awal sehingga setiap proses yang terjadi belum terdefinisi dengan baik. Melihat dari tingkat atau level di setiap sub-dimensi di atas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan Aplikasi InfoBMKG dalam perspektif bisnis internal COBIT 4.1 mendapatkan nilai 1.8 yang berarti Aplikasi InfoBMKG belum mencapai tingkat kematangan level 2 (repeatable but intuitive). ......Indonesia is one of the countries that has a fairly high potential for disasters where based on World Risk Report data in the previous year Indonesia was in the 35th position. E-government is one of BMKG's efforts in providing services in the form of public information through the InfoBMKG Application. However, in its implementation, the InfoBMKG application encountered various problems, namely inaccessibility, errors, unable to load all data, inaccessibility (blank page/force close), failed location search, incomplete information, and the appearance of the application was less attractive and impressed. untidy. This research was conducted to analyze the maturity level of the InfoBMKG application in the perspective of COBIT 4.1 internal business. The theory used in this research is public service, e-service, e-maturity level, and COBIT 4.1. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth data collection techniques and literature study. The results show that the sub-dimensions of business process functionality, managing business change, and operational and staff productivity are at level 2, namely repeatable but intuitive which can be categorized that at this level BMKG has made several efforts for the InfoBMKG application but there is no standard process yet. Meanwhile, for the internal policy sub-dimension, the score is level 1, namely the non-existing level, which indicates that the internal policy sub-dimension is still in the early stages so that every process that occurs is not well defined. Looking at the level or levels in each of the sub-dimensions above, it can be said that the maturity level of the InfoBMKG Application in the internal business perspective of COBIT 4.1 gets a score of 1.8, which means that the InfoBMKG application has not yet reached maturity level 2 (repeatable but intuitive).

Abstrak :
Saat ini banyak perusahaan yang sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. TI menjadi semakin penting lagi bagi perusahaan multinasional untuk dapat berkoordinasi dengan baik. Chevron merupakan salah satu perusahaan multinasional yang memiliki unit bisnis di Indonesia dengan nama perusahaan Chevron Indonesia Company (CICO). Skripsi ini akan membahas hasil mapping atas tujuan bisnis dengan tujuan TI perusahaan serta membahas tata kelola TI CICO menggunakan 2 domain pada CobiT 4.1, yaitu domain plan and organize dan acquire and implement. Terdapat penilaian atas tata kelola TI menggunakan maturity level dalam kerangka CobiT. Hasil penilaian dari kedua domain tersebut, tata kelola TI pada CICO memperoleh level 4,38 (Managed and Measurable). Tingkat kematangan TI CICO pada kedua domain tersebut sudah baik. Meskipun begitu masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi agar TI dapat mendukung kegiatan operasional CICO dengan sempurna.

---

Nowadays, there are many companies that rely heavily on information technology (IT) in operating their activities. IT becomes more important for multinational companies to enable good coordination. Chevron is one of multinational company that has a business unit in Indonesia with the name of Chevron Indonesia Company (CICO). This paper presents the result of mapping business goals to IT goals and the result of analyzing CICO?s IT governance using 2 domains on CobiT 4.1, which are plan and organize with acquire and implement. There is an assessment of IT governance maturity level using CobiT framework. The result shows that CICO?s IT governance in domain PO and AI gain level 4,38 (Managed and Measurable). This level is good. However, there are still some things that need to be enhanced in CICO?s IT to support CICO?s activities perfectly.

Abstrak :
Dalam mewujudkan pelayana prima dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen AHU yang berperan sebagai penyedia pelayanan jasa hukum umum secara konsisten berusaha mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung layanan publik yang diberikan. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi konsep pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi sebagai basis pelayanannya serta menggunakan acuan standar orientasi layanan pada pelanggan dan jaminan keberlanjutan pengembangan teknologi yang terdapat pada Best Practice COBIT 4.1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan positivist dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kondisi sistem informasi dalam mendukung Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Online berada pada tingkat kematangan level 3 ldquo;Defined Process rdquo; pada seluruh komponen proses pengukuran. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme dan prosedur layanan telah sebagian terdokumentasi. Ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, namun secara organisasi, diperlukan penyusunan dokumen SOP Layanan, standarisasi program pedidikan dan pelatihan, serta program monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

In realizing prime servicing by utilizing technology, Directorate General of Legal Administration that acts as a provider of general legal services consistently seeks to optimize the utilization of ICT in support of public services provided. This research elaborated the concept of public service by utilizing information system as its service base and used indicator based on customer service orientation standard and sustainability of technology development contained in Best Practice COBIT 4.1. From the result of the research, it is found that the condition of Information System in supporting the Online Legal Entitlement Service is at maturity level 3 Defined Process on whole process components of measurement. The description illustrates that the service mechanism and procedures has been partially documented. There is an increase felt by the service user community, but organizationally, the preparation of the Service SOP document, the standardization of education and training programs and the regular monitoring and evaluation program.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maturity level dari system informasi keuangan PT. Angkasa Pura I (Persero). Metode yang digunakandalampenelitianini adalah wawancara, observasi dan literatur. Dari hasil wawancara dan observasi kemudian dilakukan penilaian berdasarkan aturan yang terdapat dalam COBIT 4.1. Terbagi ke dalam 4 domain dan 34 proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. AngkasaPura I (Persero) belum berhasil mencapai maturity level yang ditargetkan BUMN, yaitu 3. Hasil penelitian menunjukkan maturity level PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah 1,89. Menghadapi kesenjangan sebesar 1,11 dari target, perusahaan harus mulai memperbaiki kekurangan ? kekurangan dari berbagai proses yang dipersyaratkan COBIT 4.1. Selain itu juga mulai menjalankan beberapa proses yang bahkan belum ada di perusahaan.

---

ABSTRACT This research aims to know the maturity level of the information system of finance PT AngkasaPura I (Persero). The methods used in this research is the interview, Observation, and literature. Results of interview and observation-based assessment is done then the rules contained in COBIT 4.1. Divided into 4 domains and 34 process. The results showed that PT. Angkasa Pura I (Persero) has not reached the maturity level of the targeted BUMN, namely 3. In conclusion, with evenly flatten four to those results, gained maturity level PT. Angkasa Pura I (Persero) is 1.89. Facing a gap of 1.11 from target, companies must begin not only to fix the short comings of deficiency process required by COBIT 4.1 but also began to run some process hasn't even existed in the company.

Abstrak :
Di era sekarang ini telah banyak kantor-kantor pemerintah yang secara besar-besaran mulai membangun sistem informasi di unitnya masing-masing. Hal ini berdampak pada semakin besarnya beban pengeluaran negara sebagai akibat dari adanya proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI yang harus di laksanakan. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai bahwa penerapan sistem informasi yang telah dibangun belum mencapai maksud dan tujuan yang sesungguhnya (belum optimal). Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu kantor pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya telah pula mengimplementasikan berbagai perangkat sistem informasi di unit nya masing-masing khususnya pada unit Sekretariat Jenderal. Berbagai proyek/kegiatan pengadaan TI dilakukan demi untuk mewujudkan suatu Tata Kelola yang efektif dan efisien. Penelitian yang bersifat deskriptif ini mencoba untuk mengetahui apakah pengelolaan proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI tersebut sesuai dengan Standar Tata Kelola TI dan Rencana Strategis Sistem Informasi yang sudah dibuat. Dengan menggunakan beberapa model IT Governance yang sudah ada. Penggunaan beberapa model ini diharapkan dapat memetakan kondisi IT Governance di Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dikaitkan dengan pengelolaan proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

---

In this era, many government institutions have been developing information systems in large scales. This results in dramatic increases of the state expenditure needed for IT procurement projects/activities. But in reality, many applications of information systems in the government sector have not achieved their intended objectives. Department of Energy and Mineral Resource is one of the government organizations that have been actively implementing various information systems, especially at the Secretariat General office. A variety of IT procurement projects/activities have been conducted in the effort to improve the organization's efficiency and effectiveness. The condition of the current IT governance at the Secretariat General of the Department of Energy and Mineral Resources is mapped using a number of IT governance models and the control objectives for IT Project Management from CobiT 4.1.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang penerapan Sistem Informasi Kelola UI di Lingkungan Universitas Indonesia khususnya pada Unit Kerja Direktorat Pendidikan dan Fakultas-fakultas yang berhubungan dengan Direktorat Pendidikan melalui sistem Kelola UI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan Sistem Informasi Kelola UI pada Direktorat Pendidikan Pusat Administrasi Universitas Indonesia PAUI dan keterkaitannya dengan bisnis proses Direktorat Pendidikan PAUI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam serta studi literatur. Analisis penerapan sistem Kelola UI ini menggunakan best practice COBIT 4.1. Fokus Penelitian ini terdapat pada 3 Domain COBIT 4.1 yaitu: Plan Organize PO, Acquire Implement AI, dan Deliver Support DS. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan penerapan sistem informasi Kelola UI sudah berjalan baik dan sesuai harapan Direktorat Pendidikan PAUI.

---

This study discusses the implementation of Information System Kelola UI in the University of Indonesia, especially in the Unit of the Directorate of Education and Faculties related to the Directorate of Education through system information Kelola UI. The aims of this study is to explain how the implementation of Information System Kelola UI at the Directorate of Education, University Central Administration Universitas Indonesia PAUI, related to the business process at Directorate of Education PAUI. This research uses quantitative approach method with explanative design. The data are collected through the questionnaires, in depth interviews and literature studies. The analysis of this study is using best practice COBIT 4.1. This research focuses on 3 domains of COBIT 4.1 Plan Organize PO, Acquire Implement AI, and Deliver Support DS. The results showed that overall implementation of information systems Kelola UI has been running well and as expected at Directorate of Education PAUI.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penilaian Tata Kelola TI di PT Timah (Persero) Tbk yang diukur dengan menggunakan Maturity Level dalam COBIT Framework. Hal ini dibutuhkan sebagai sebuah kontrol sistem audit yang tidak hanya memberikan evaluasi terhadap Tata Kelola Teknologi Informasi di PT Timah, tetapi juga dapat memberikan masukan demi perbaikan pengelolaan TI di masa yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi untuk menilai proses- proses dari 4 domain yang terdapat dalam standar Maturity Level berbasis COBIT 4.1. Secara keseluruhan, Tata Kelola TI di PT Timah memperoleh level 3,7 (Defined), dimana terdapat 28 IT process dan 137 Detailed Control Objectives yang harus diperhatikan di perusahaan. ......This paper discusses the assessment of IT Governance in PT Timah (Persero) Tbk measured using the COBIT Maturity Level Framework. It needs for an audit control system that not only provide an evaluation of the Information Technology Governance in PT Timah, but also may provide input for the improvement of IT management in the future. In collecting data, this research uses questioning and observation methods to assess the processes of the 4 domains contained in the standards-based COBIT Maturity Level 4.1. Overall, the IT Governance in PT Timah obtain level 3.7 (Defined), which identified 28 IT process and 137 detailed control objectives that must be considered in the company.