Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fatchanuraliyah
"ABSTRAK
Memutus rantai penularan filariasis dilakukan melalui pemberian obat
filariasis kepada penduduk dalam pengobatan massal. Adanya microfilaria di
dalam darah (microfilaremia) merupakan penyebab munculnya filariasis.
Kepatuhan seseorang untuk minum filariasis dalam pengobatan massal sangat
mempengaruhi keberhasilan pengobatan massal dalam memutus rantai penularan
filariasis. Melalui pengobatan massal penderita microfilaremia akan berubah
menjadi amicrofilaremia, yaitu status kesehatan dimana microfilaria sudah tidak
ada lagi di dalam darah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi ekonomi penderita
microfilaremia yang patuh minum obat, dengan yang tidak patuh minum obat
setelah pengobatan massal filariasis 4 tahun. Biaya yang terkait meliputi biaya
pengobatan dan biaya rawat jalan. Biaya rawat jalan terjadi karena efek
pengobatan sesudah minum obat filariasis dan gejala akut yang muncul akibat
menderita microfilaremia.
Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya biaya untuk mengubah
penderita microfilaremia menjadi amicrofilaremia pada yang patuh minum obat
adalah Rp. 119.992,-. Sedangkan besarnya biaya untuk mengubah penderita
microfilaremia menjadi amicrofilaremia pada yang tidak patuh minum obat adalah
sebesar Rp. 141.514,-. Biaya untuk mengubah penderita microfilaremia menjadi
amicrofilaremia pada penderita penderita yang patuh minum obat, lebih kecil dari
yang tidak patuh minum obat.

Abstract
The success and sustainability of drug administration of filariasis,
require an understanding of relevant perceptions and practices of the people living
in endemic communities. Filariasis elimination relies on once yearly concurrent
administration of two drugs, Albendazole with DEC, that shown to be highly
effective in removing microfilariae in the blood.
This research aimed to analyze economic evaluation of patient
compliance in drug administration of filariasis. This intervension would remove
microfilariae from the blood, the amicrofilaremia. On the other side, drug
administration for Lymphatic Filariasis can cause adverse reaction from
microfilariae and adult worm death. This adverse reaction can influence the
compliance of taking the drug and insert the cost of therapy. The costs that spent
during the drug administration are the cost to administer the drug and the cost for
resolve adverse reaction. This economic evaluation would compare these costs
with the amicrofilaremia condition.
Result showed that the cost of amicrofilaremia on patient with no
complience is Rp. 119.992,- and the cost of amicrofilaremia on patient with
complience is Rp. 141.514,-. It means that the cost of amicrofilaremia on patient
with no compliance is smaller than with complience. Advocating the feasibility
and significant reduce of microfilariae of low costs, as shown in this study could
be useful to sensitize the health and the authorities to generate resources and
communities for LF elimination programmes."
2010
T31375
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alfi Syakila
"Perhutanan Sosial (PS) adalah salah satu program nasional yang dimaksudkan untuk menurunkan kemiskinan, mengelola hutan lestari dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan. Semua maksud PS tersebut harus berjalan seimbang sehingga pengelolaan hutan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan stok karbon dan menyusun model PS berkelanjutan di HKm Mandiri, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Penentuan stok karbon dilakukan dengan mengukur Diameter Breast Height (DBH) yang dikorelasikan dengan penginderaan jauh berdasarkan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Forest Cover Density (FCD). Hasil pengukuran menunjukkan telah terjadi peningkatan tutupan hutan dan stok karbon sesudah berjalannya PS. Model PS berkelanjutan disusun berdasarkan tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial, yang diuji dengan metode Causal Mediation Analysis (CMA). Hasil uji ketiga aspek tersebut mempunyai korelasi yang signifikan pada kondisi sesudah PS. Korelasi tersebut membentuk interdependensi (saling kebergantungan), saling terkait dan terintegrasi secara kohesif, sehingga PS dikatakan sebagai socio-ecological system (SES) dengan arah korelasi aspek sosial dan ekonomi berbanding terbalik dengan aspek lingkungan.

Social Forestry (SF) is one of the national programs with the goals to reduce poverty, to manage forest condition sustainably, and to improve community participation in managing the forest. Those three objectives have not been achieved, resulted the forest managed unsustainably. This study aims to analyze changes in carbon stocks and develop sustainable SF model in the HKm Mandiri, Kulon Progo Regency, DI Yogyakarta. Estimating carbon stocks done by measuring Diameter Breast Height (DBH) which is correlated with remote sensing data through the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Forest Cover Density (FCD) shows an increase in the condition of forest cover and carbon stocks after the application of SF. The sustainable SF model is developed based on environment, economic and social aspects and is tested through Causal Mediation Analysis (CMA). Significant correlation was obtained among variables in the period after the implementation of SF. Those correlation forms interdependence, interrelated and cohesively integrated, so that SF is said to be a socio-ecological system (SES) and the correlation of social and economic aspects is inversely proportional to environmental aspects.
"
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Maysa
"Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat kasus pembentukan kerja sama rantai pasokan bahan baku mineral untuk kendaraan listrik antara AS dan Jepang dalam U.S.-Japan Critical Minerals Agreement (U.S.-Japan CMA). Pembahasan berfokus untuk menjawab pertimbangan masing-masing negara, khususnya AS, untuk tetap membentuk kerja sama walaupun menuai pertanyaan dalam berbagai aspek. Keputusan AS untuk bekerja sama dengan Jepang dinilai tidak ideal karena tidak sesuai dengan pola kebijakan industri dan pemilihan Jepang sebagai mitra di tengah situasi aliansi AS dan Jepang yang sedang melemah. Skripsi ini menggunakan kerangka analisis teori kerja sama milik Axelrod dan Keohane dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan berpusat pada studi pustaka. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa faktor persepsi, resiprositas, prospek masa depan, dan rezim internasional menjadi penggerak utama yang mendorong payoff structure AS dan Jepang ke arah kerja sama rantai pasokan bahan baku mineral. Berdasarkan teori kooperasi, temuan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa insentif terhadap kedua negara untuk mematuhi kerja sama jauh lebih besar dibandingkan tidak mematuhi kerja sama. Teori ini membantu untuk meneliti sejauh mana variabel kontekstual dalam hubungan antarnegara mampu memengaruhi keputusan strategis kerja sama dagang internasional walaupun tidak dalam kondisi ideal.

This study examines the cooperation between the United States and Japan on critical minerals supply chains for electric vehicles through the U.S.-Japan CMA in 2023. The discussion aims to explain why both countries agreed to the pact, particularly the United States, despite domestic controversy. The decision to cooperate with Japan was not ideal, as it diverges from the United States’ energy security policy. Additionally, the deteriorating alliance between the two nations raises questions about Japan’s viability as a trade partner. To understand the U.S. and Japan’s actions in establishing the U.S.-Japan CMA, this thesis employs the theory of cooperation by Axelrod and Keohane as an analytical framework. The research, which focuses on desk research and exploratory qualitative methods, reveals that perception, reciprocity, and international regimes are the primary factors influencing the payoff structure between the two nations. According to the theory of cooperation, these findings suggest that the incentives for both countries to comply with cooperation are significantly greater than those for non-compliance. This theory helps to analyze the ways in which contextual variables influence strategic decisions about international trade agreement, even in non-ideal conditions. "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library