Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sepanjang sejarah, upaya-upaya memperkembangkan pemikiran umat manusia melalui berbagai media seperti buku, majalah, atau surat kabar, sering menghadapi hambatan_-hambatan baik yang muncul secara wajar/tanpa kesengajaan manusia maupun hambatan yang dilakukan secara sengaja oleh manusia sendiri. Hambatan-hambatan yang muncul secara wajar dan tanpa disengaja, tidak merupakan persolan benar karena manusia akan segera berfikir mencari cara untuk mengatasinya. Tetapi hambatan tersebut merupakan persoalan yang sulit ketika hambatan tersebut adalah hambatan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Apalagi, jika kesengajaan itu dilakukan oleh manusia_manusia yang memiliki otoritas atau kekuasaan atas manusia lainnya. Hambatan terhadap perkembangan pemikiran manusia yang dilakukan secara sengaja merupakan persoalan besar bagi manusia dan peradabannya. Pemikiran manusia merupakan perwujudan dari kualitas dan esensi keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Pemikiran manusia merupakan modal utana manusia dalam memajukan peradabannya. Ketika perkembangan itu dihambat maka kualitas dan esensi keberadaan manusia serta kemajuan peradabannya terancam. Pemikiran manusia memerlukan keleluasaan dalam arus persebaran dan pertukaran pemikiran antar-manusia. Hambatan-hambatan seeara sengaja terhadap perkembangan pemikiran manusia terjadi dengan mengambil beberapa bentuk tindakan dan dalam berbagai media. Penolakan (memberi ijin bagi persebaran media penuangan pemikiran), pelarangan, sampai kepada pemberian sanksi merupakan sebagian dari bentuk-bentuk tersebut yang bisa diberlakukan terhadap penuangan pemikiran manusia baik melalui media-media seperti buku majalah, surat kabar, maupun yang lainnya. Hambatan-hambatan tersebut, dengan bentuk-bentuk tindakan serta media-media sasarannya, kemudian sering disebut sebagai 'sensor' atau 'penyensoran'. Satu istilah lain yang lebih luas pengertiannya, dan ini sering digunakan oleh pihak-pihak penguasa, adalah 'kontrol'; yaitu istilah yang muncul atas dasar anggapan bahwa pemikiran manusia perlu dikendalikan agar tidak merugikan manusia sendiri, dan yang berwenang mengendalikan adalah penguasa.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap prosedur pengelolaan koleksi buku terlarang sebagai bagian dari koleksi deposit di Pusat Deposit dan Konservasi Perpustakaan Nasional RI. Wewenang Perpustakaan Nasional RI dalam pengelolaan buku terlarang telah diamanatkan dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1991. Di dalam Undang Undang tersebut Perpustakaan Nasional mendapat wewenang tertinggi untuk menyimpan dan mendayagunakan seluruh koleksi terlarang. Tujuan penelitian adalah untuk menelaah sejauh mana konsistensi Perpustakaan Nasional dalam mengimplementasikan peaturan tersebut, terutama dalam setiap prosedur pengelolaan yang terdiri dari pengadaan, penyimpanan dan pendayagunaan koleksi deposit. Prosedur ini termasuk pula kerja sama antar lembaga dengan instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara langsung dengan. Kepala Pusat Deposit dan Konservasi Perpustakaan Nasional RI, Dra. Ediyami Bondan Andoko. Selain itu juga dilakukan analisa prosedur terhadap pengelolaan koleksi buku terlarang. Cara analisa prosedur dan susunan pertanyaan dalam wawancara dijelaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak satu pun buku terlarang setelah Undang-Undang Deposit, yang terdiri dari Undang-Undang nomor 4 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1991 diundangkan terdapat dalam koleksi deposit. Sementara itu ada kemungkinan pada koleksi pra-Undang Undang Deposit terdapat koleksi buku terlarang. Penyebab timbulnya kemungkinan ini dijelaskan. Sebagai bagian dari koleksi nasional dan karya bangsa Indonesia, Perpustakaan Nasional RI harus lebih berani dan agresif dalam mengejar kelengkapan koleksi buku terlarang. Upaya ini mutlak dilakukan, mengingat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang Undang Deposit tersebut.