Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 33 telah ditegaskan mengenai larangan penggunaan struktur nominee pemegang saham dalam Perseroan dengan fasilitas penanaman modal. Walaupun demikian praktik nominee pemegang saham PT PMA di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee pemegang saham PT PMA. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Peran notaris dalam praktik nominee pemegang saham PT PMA adalah memberikan penilaian terhadap isi akta dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee pemegang saham PT PMA dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga dapat membawa notaris ke dalam pertanggungjawaban berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

---

The nominee concept enters Indonesia as a treaty because of the principle of freedom of contract and an open system of contractual law. After the enactment of Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment, Article 33 has stipulated the prohibition on the use of nominee structure of shareholders in the Company with investment facilities. Nevertheless, the nominee practice of shareholders of PT PMA in Indonesia is still happening. This study aims to provide an explanation of the roles and responsibilities of notaries relating to the formation of nominee structure of shareholders of PT PMA. The writing of this thesis uses the form of normative juridical legal research with qualitative method to analyze data and type of descriptive analytical research. Notary's role in the nominee practice of shareholders of PT PMA is to provide an assessment of the contents of the deed and to provide legal counseling in relation to the making of the deed. The practice of nominee of shareholders of PT PMA may cause harm to the parties as a result of the legal negligence so as to bring the notary into account in the form of civil sanction, administration and code of ethics of notary. Thus, in the performance of his / her position, the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the notary who commits the act unlawfully in carrying out his / her position, the notary should be held accountable in accordance with the rules.

Abstrak :
Peer to peer (p2p) lending telah berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2016 dan menjadi pesaing yang diprediksi akan menggerus pasar industri perbankan. Jumlah pinjaman kredit yang disalurkan oleh fintek pinjaman peer to peer di Indonesia hingga November 2020 adalah Rp 146,25 triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah layanan bank saat ini mempengaruhi kesediaan debitur untuk meminjam melalui peer to peer lending. Secara spesifik, kajian ini mengevaluasi layanan perbankan berupa fleksibilitas pinjaman, kecepatan proses dan tingkat suku bunga serta keamanan data pribadi yang ditawarkan oleh fintek pinjaman. Penelitian ini menggunakan unit analisis berupa debitur yang telah menjalin komitmen pembiayaan dengan bank. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan metode survei dengan mengirimkan kuesioner menggunakan skala likert 5. Pengolahan data dilakukan dengan metode regresi menggunakan perangkat lunak SEM PLS . Kajian dilakukan pada tahun 2021 - 2022. Dampak pandemi Covid-19 juga dievaluasi untuk menghadirkan gambaran yang lebih komprehensif. Hasil peneltian ini didapatkan bahwa persepsi tingkat suku bunga dan persepsi keamanan data perorangan pada debitur perbankan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketertarikan debitur pada platform pinjaman peer to peer ......Peer to peer lending has grown rapidly in Indonesia since 2016 and is expected to become a competitor that will erode the banking industry market. The number of credit loan distributed by fintech lending in Indonesia until November 2020 is IDR 146,25 trillion. This research admit to evaluate whether current bank services affect debtors' willingness to borrow through peer to peer lending. Specifically, this study evaluates banking services in the form of a loan flexibility, speed of process, interest rates and personal data security in peer to peer lending. This research using borrowers who have established a financing commitment with banks as unit analysis. The research was conducted quantitatively using a survey method by submitting a questionnaire using a 5-Likert scale. The data were processed using the regression method with the help of SEM PLS software. The research was conducted in 2021 untill 2022. The impact of the Covid-19 pandemic was also evaluated to present a more comprehensive picture. The results this research that perceive interest rate and personal data security on banking debtors have a significant and positive effect on debtor interest in peer to peer credit platforms.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku usaha mikro dalam menentukan keinginan dan partisipasi kredit pada lembaga keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta menggunakan model regresi probit untuk menganalisa 91 data sampel usaha mikro yang diambil pada bulan Mei 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lama usaha, rencana pengembangan usaha, dan status sebagai penduduk Jakarta memiliki pengaruh signifikan pada keinginan untuk meminjam. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan pada partisipasi kredit adalah lama usaha, tingkat penghasilan, dan status miskin dari pelaku usaha mikro. ...... The objective of this study is to identify the factors that influence the decision of microenterprises in determining willingness to borrow and credit participation to financial institutions. The research was conducted by case study on the Pasar Minggu sub-district, in South Jakarta city. The method used in this research is descriptive qualitative as well as using a probit regression model to analyze 91 sample data microenterprises taken in May 2014. The results of this study indicate that length of business, business plans, and satus as Jakarta's resident have a significant influence on the willingness to borrow. While the variables that have a significant influence on credit participation is length of business, income level, and status as a poor.

Abstrak :
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Langkah selanjutnya penyempurnaan kebijakan yang lebih rasional sehingga tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. Selain hal tersebut perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan maupun pertambangan agar diperoleh kesepahaman. Kegiatan dan kebijakan mengenai pertambangan yang menggunakan kawasan hutan di Indonesia sudah diatur oleh berbagai sektor diantaranya sektor Kehutanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup dan juga peran serta Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota). Berbagai permasalahan terjadi pada kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adanya kegiatan pertambangan yang sudah dan sedang beroperasi pada berbagai tahapan baik perizinan, permohonan, eksplorasi maupun produksi menambah persoalan dalam mengatasi penggunaan lahan di kawasan hutan. Permasalahan lain yang muncul adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus dan nuansa desentrralisasi otonomi daerah, maka sebagian Pemerintahan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) mengasumsikan bahwa kewenangan Pertambangan juga termasuk menjadi wewenang Pemerintahan Daerah. Disharmonisasi diperparah lagi dengan adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Dalam pelaksanaan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan masih banyak dijumpai tumpang tindih kegiatan antara pemanfaatan kawasan hutan dengan penggunaan kawasan hutan. Misalnya kegiatan pemanfaatan kayu dengan kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Selain hal tersebut dijumpai juga adanya klaim-klaim masyarakat sekitar hutan untuk menuntut ganti rugi tegakkan akibat kegiatan pertambangan. Dengan demikian hal tersebut akan menghambat iklim investasi sektor pertambangan. Sebagai langkah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan langkah sinergitas kegiatan antara sektor terkait khususnya Kementerian Kehutanan dan ......