Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri mempunyai jenis yang beranekaragam dan keanekaragamannya itu berbeda-beda pada tiap wilayah. Dalam menilai letak industri di suatu wilayah sehubungan dengan tingkat keanekaragamannya di sini akan dikaitkan dengan Teori Struk yang menqatakan bahwa di wilayah perkotaan tingkat keanekaragaman industrinya cenderung tinggi dan semakin ke arah pinggiran kota tingkat keanekaragaman industrinya semakin rendah dan tingginya tinqkat keanekaraqaman industri itu lebih ditunjang oleh adanya kemudahan sarana transportasi Jalur Jakarta-Bogor mempunyai aksesibilitas yang tinggi dan letaknya terhadap Jakarta sangat menunjang untuk pertumbuhan lokasi industri di Kotamadya Bogor. Seat ini dan pusat sampai pinggiran terlihat adanya berbagai industri di wilayah tersebut. Sehubungan dengan itu masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana tingkat keanekaragaman industri di Kotamadya Bogor? Bagaimana hubungan antara tingkat keanekaragaman industri dan karakteristik wilayah Kotamadya Bogor dikaitkan dengan Teoni Struk ? Hipotesa Tingkat keanekaragaman industri di wilayah inti kota cendenunq tinqgi den semakin ke arah pinqgiran kota tinqkat keanekaragaman industrinya semakin rendah.

Abstrak :
Tesis ini membahas dinamika politik dalam penyusunan peraturan daerah dengan mengambil studi kasus dalam penyusunan Perda Nomor I Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh fraksi-fraksi serta bagaimana interaksinya dengan berbagai pihak dalam rangka mempengaruhi proses penyusunan Raperda tentang RTRW Kota Bogor. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepentingan dari semua pihak dalam proses penyusunan Perda nomor 1 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 1999-2009 dapat terserap atau terwadahi serta faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tersebut. Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis melalui pendekatan studi ekplanatif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui : (1) wawancara mendalam, dan (2) pengamatan langsung di lapangan, serta didukung data dari hasil persidangan baik berupa catatan notulen maupun dari surat-surat rekomendasi fraksi-fraksi dan komisi atau surat pengaduan dari masyarakat. Hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu terhadap fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor yang menyebabkan terdapatnya beberapa pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian dalam pembenahan dan penataan ruang wilayah Kota Bogor seperti yang tercantum dalam pasal 12 Perda Nomor 1 tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor. Argumentasi yang dapat dikemukakan, dengan adanya kebijaksanaan pengecualian tersebut, diharapkan dapat memberikan peluang bagi investor dalam rangka ikut serta mendorong pembangunan di wilayah Kota Bogor. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi fraksi-fraksi dalam memberikan kebijaksanaan pengecualian tersebut cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik. Pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian tersebut diambil setelah memperoleh kontribusi dari para anggota pansus dan hasil hearing Pansus dengan pihak eksekutif, sehingga formulasinya cenderung memiliki bobot kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan pemerintah serta lingkungan wilayah sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masukan materi formulasi kepada pansus. Dengan demikian, proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor cukup sarat dengan muatan politis fraksi-fraksi dan tekanan dari kelompok tertentu serta dari pemerintah. Artinya bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan cenderung bersifat mobilized participation yang didominasi melalui kegiatan lobby para kader partai dan melalui aktivitas organisasi dari masing-masing fraksi yang diwakilinya.