Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak identitas anak melalui pelibatan masyarakat untuk mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penelitian aksi sebagai strategi penelitiannya. Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di masyarakat dalam pemenuhan hak identitas anak. Peran pekerja masyarakat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat khususnya orang tua agar mampu melakukan perannya. Pemerintah, pekerja masyarakat dan tokoh masyarakat perlu bersinergi membuat strategi agar partisipasi masyarakat berjalan secara efektif dalam mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas. ......This research is about fulfillment of the child’s rights identity through community involvement to develop a child protection model with community-based approach. This research used a qualitative approach with descriptive type and action research as the strategy. The result shows the gap between government policy and the reality in community in fulfilling the child's rights of identity. The community workers is needed to empower people, especially the parents to be able to perform their roles. Goverment, community workers and community leader have to work together in making a strategy so the community have a child protection model with community-based approach.

Abstrak :
Mengingat begitu maraknya masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan sirri, baik masyarakat kalangan menengah kebawah, maupun komunitas pesantren yang kuat secara religius serta mempertimbangkan akibat yang sangat merugikan bagi perempuan dan khususnya anak yang dilahirkan dari kawin sirri tersebut, sedangkan bukti status hukum anak yang dituangkan dalam akta kelahiran yang berdasarkan sah tidaknya perkawinan orangtuanya, sebagaimana dalam pasal 2 Undang - undang perkawinan Indonesia seolah ambivalen, maka perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai akta kelahiran bagi anak kawin sirri yang dilakukan dengan itikad baik. Akta Kelahiran merupakan bukti identitas diri seseorang mengenai asal usul berdasarkan nasab atau hubungan darah. Menurut Ilmu Biologi, tidak akan lahir seorang anak tanpa peran laki - laki (bapak) yang mengakibatkan wanita (ibunya) mengandung hingga melahirkan anak. Namun dalam hukum seorang anak dapat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, atau bahkan tidak memiliki hubungan hukum dengan keduanya (bapak dan ibunya). Ada atau tidak adanya hubungan hukum ini berdasarkan sah atau tidaknya perkawinan dan pengakuan dari kedua orang tuanya. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang sangat penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang. Karena sah tidaknya perkawinan merupakan dasar yang menentukan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hukum perkawinan Indonesia tidak mengenal istilah kawin sirri, kawin sirri yang diterjemahkan masyarakat Indonesia tidak sama dengan pemahaman kawin sirri dalam hukum Islam. Menurut Undang - undang perkawinan Indonesia, perkawinan sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing - masing agama dan kepercayaannya. Maka kawin sini yang dilakukan dengan itikad baik dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah sah. Dengan demikian, sistem hukum yang memberlakukan anak kawin sirri yang dilakukan dengan itikad baik sama dengan anak luar kawin atau anak tidak sah adalah kurang tepat. Kelahiran anak tanpa kehadiran seorang bapak adalah bukan kesalahan anak itu, maka tidak sepantasnya seorang anak dihukum dengan tidak diperkenankan memiliki status hubungan dari bapaknya tersebut. Oleh karena itu, seyogyanya putusannya lembaga Itsbat nikah Pengadilan Agama sebagai solusi dari kawin sirri yang belum dicatatkan, harus dipatuhi oleh semua instansi, baik oleh Kantor Urusan Agama selaku lembaga pencatat nikah, maupun Kantor Catatan Sipil lembaga pencatat kelahiran. ......Given so popular in Indonesia that perpetuate marriage under the hand, both the community down middle, and boarding a strong community of religious and consider the very harmful consequences for women and especially children who are bom from marrying under the hand, the proof of legal status while the child is poured in the birth of teaching license based on a valid marriage or not their parents, as in article 2 law - the Indonesia marriage law seems ambivalent, nccd to do the research with qualitative deseriptive approach of teaching license on the birth of children marrying under the hand made with good faith. Birth Certificate serves as proof of a person’s identity concerning origin based on family or blood relation. According to Biology, no child will be bom without the role of a male (father) causing a female (his (her) mother) pregnant and delivers a baby. However in legal perspective, a child may only have a legal relation with his (her) mother and the family of his (her) mother, or even have no legal relation with both of them (his (her) father and mother). Whether such legal relation exists or not depends on validity of marriage between and acknowledgment from both parents. Marriage is a very important legal act to determine a person’s legal position, because validity or invalidity of a marriage serves as basis to determine the status of child bom from the marriage. Indonesian marriage law does not recognize the term purely religious marriage (kawin sirri), the purely religious marriage translated by the Indonesian community is not similar to the understanding of purely religious marriage in the Islamic law. According to the Indonesian marriage law, a marriage is legal if it is held in accordance with each religion and belief. Therefore a purely religious marriage held in good faith by complying with all pillars and requirements of a valid marriage in accordance with the Islamic law is legal. Therefore, a legal system which enforces a child from a purely religious marriage conducted in good faith similar to a child outside marriage or illegal child is inappropriate. Birth of a child without the presence of a father is not the child’s mistake, therefore he (she) should not punished by not allowing him (her) to have a status of relation with his (her) father. Therefore, the institution should decide the Religious Itsbal marriage as the solution of marrying under the hands that have not been recorded.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatu produk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namun memiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorang dimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diatur baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan perspektif analitik. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa meskipun berkedudukan sebagai keputusan tata usaha negara namun karena sifatnya yang berdampak langsung terhadap aspek keperdataan seseorang serta memiliki landasan yuridis dalam hukum perdata, menimbulkan pengecualian sebagai objek peradilan tata usaha negara.

---

ABSTRACT
This study analyzed about birth certificate which is a product of administrative law that being controlled by government, but it is also a part of civil law because its direct impact to human civil aspects. Birth certificate is regulated both by Civil Code (KUH Perdata) and Law No. 24 of 2013 of Population Administration. This research is normative juridical with descriptive and analitical perspective interpretive. The researcher conclude that birth certificate had an exception as an object in state administration judiciary, eventhough birth certificate is a state administration decision, because it is had a juridicial base in civil code and also its characteristic that affect human civil aspects

Abstrak :
Terdaftar dan memiliki akta kelahiran adalah hak bagi semua manusia, sebagaimana diakui dalam Sustainable Development Goals. Akan tetapi, masih ada anak, terutama pada golongan-golongan tertentu, yang belum memiliki akta kelahiran. Studi ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor orang tua maupun rumah tangga yang mempengaruhi kemungkinan seorang anak memiliki akta kelahiran, dengan variabel utama yang diamati ialah kepemilikan identitas legal orang tua. Dengan menggunakan data Susenas 2019, 2020, dan 2021 yang dianalisis secara individu per tahun dan analisis gabungan, ditemukan bahwa kemungkinan anak memiliki akta kelahiran dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan identitas legal orang tua. Selain itu variabel faktor orang tua dan rumah tangga lain menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak dipengaruhi oleh faktor internal dari karakteristik dan faktor eksternal dari lingkungan tempat tinggal. ......Being registered is everyone’s right. It is acknowledged in Sustainable Development Goal by United Nation. However, there are still kids who are not registered by their parents, especially in certain characteristic groups. This study aims to find the characteristics, both household and parents that influences the children’s chances of being registered. This study will use parents’ ownership of legal identity as the main variable. Using Susenas 2019, 2020, and 2021 that is analyzed individually and used as pooled data, it is found that parents’ ownership of legal identity has a positive impact toward children’s ownership of birth certificates. Other parents and household characteristics also show that children’s registration is influenced by both internal factors of household and parents characteristics and also external factors of residential characteristics.