Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemdukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan, kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia : "Negara sebagai sebuah entitas dimana meliputi sebuah kawasan yang diakui (Kedaulatan) ,mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat....

Abstrak :
kajian evaluasi program ini bertujuan untuk mengetahui dampak program BERMUTU terhadap peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar siswa melalui kerangka model Context, Input, Process, Output (CIPP), Populasi merupakan anggota Kelompok Kerja Guru/Musyawaran Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP) penerima Dana Bantuan Langsung (DBL) sebanyak 1701 guru. sampel berjumlah 37 yang terdiri dari 14 anggota KKG/MGMP dan 23 Ketua KKG/MGMP. hasil kajian menunjukkan bahwa program BERMUTU berdampak cukup positif pada tingkat KKG/MGMP. hal ini didukung dengan tiga indikator, yaitu (a). peningkatan kinerja guru dengan indikator angka kredit kumulatif (AKK) sesudah program dibanding dengan sebelumnya. dari uji t sample berpasangan diketahui bahwa peningkatan AKK tersebut secara statistik sangat signifikan pada derajat keyakinan 0,05 dengan nilai t hitung sebesar = 10,274 > t tabel = 2,032, (b) peningkatan prestasi belajar siswa dengan indikastor rerata nilai Ujian Nasional (NUN) sesudah program yang secara statistik signifikan berdasar uji t sampel berpasangan (c) peningkatan persentase guru (sampel) yang bersertifikat dari 27% sebelum program menjadi 54% sesudah program

Abstrak :
Penelitian terhadap Copper Slag (terak tembaga) berpotensi digunakan sebagai salah satu material untuk memproduksi beton bermutu tinggi. Penelitian ini menggunakan Copper Slag dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk yang merupakan produk PT. Smelting Co. Gresik, Jawa Timur, kehalusan 1798 cm2/gr dan 928 cm2/gr (Blaine) sebagai cementitious bagi Semen Portland Tipe I, Produksi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk dengan kadar 10% , 20%, 30% dan 40% dan Mix design menggunakan water cement ratio 0.3, 0.4., dan 0,5. Pengujian kuat tekan, permeabilitas, dan susut menggunakan benda uji silinder 10x20 cm2, kubus 20x20x12 cm3, dan balok 10x10x50 cm3. Hasil pengujian kuat tekan menunjukkan peningkatan kekuatan beton sebesar 10,734% umur 28 hari dan 9,828% umur 56 hari bila dibandingkan beton normal. Pengujian permeabilitas menunjukkan makin tinggi persentase copper slag terhadap cementitious makin besar koefisien permeabilitas. Susut beton pada c?/c. 20% lebih besar dibandingkan c?/c. 0% dan 10%. Pengujian TCLP pada beton yang menggunakan c?/c. 10% dan 20% menunjukkan kandungan logam berat (B3) sangat rendah dan tidak membahayakan lingkungan. Pendekatan empiris telah dilakukan berdasarkan rumusan klasik Abrams yang dimodifikasi dengan tambahan copper slag yang dikaitkan dengan hasil penelitian kuat tekan yang menghasilkan rumusan Abrams-RET untuk rancang campuran beton bermutu tinggi. ......Research the Copper Slag (terak tembaga) have potency to used as by one of material to produce the high strength concrete. This research use the Copper Slag from PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk representing product PT. Smelting Co. Gresik, East Java, fineness 1798 cm2/gr and 928 cm2/gr (Blaine) as cementitious for Cement Portland Type I, Produce PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk with the contain 10% , 20%, 30% and 40% and Mix design use the water cement ratio 0.3, 0.4., and 0,5. The Compressive Strength Test, Permeability, and Shrinkage to use the object test cylinder 10x20 cm2, cube 20x20x12 cm3, and balok 10x10x50 cm3. Result of Compressive Strength Test show increasing concrete strength equal to 10,734% age 28 day and 9,828% age 56 day if compared to normal concrete. Permeability Test show to more high percentage of copper slag to cementitious increasing the Permeability Coefficient. Concrete Shrinkage at c'/c. 20% is bigger than c'/c. 0% and 10%. TCLP Test at concrete using c'/c. 10% and 20% showing heavy metal content (B3) very low and not endanger the environment. Empirical approach have been done based on the classical Abrams formula which modification additionally copper slag which related by result of Compressive Strength Test yielding formula Abrams-Ret for high strength concrete mix design.

Abstrak :
Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) merupakan sebuah status yang diberikan dari pemerintah bagi perguruan tinggi. PTN-BH memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik. Hak otonomi ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Otonomi di bidang akademik adalah kebebasan PTN-BH dalam mengatur secara penuh cara mereka menyelanggarakan kegiatan tri-dharma. Kegiatan non-akademik merupakan kebebasan dari PTN-BH dalam mengatur struktur organisasi, mencari pendapatan, dll. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan PBB kepada tanah dari PTN-BH yang dilihat dari sisi pemanfaatan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas dari undang-undang yang berlaku, jurnal, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang pendapatnya dapat membantu pembahasan ini. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai pengenaa PBB kepada tanah PTN-BH masih kurang spesifik. Peraturan yang menjadi payung besar saat ini adalah UU PDRD pasal 77 ayat (3). Belum adanya nomenklatur yang tepat apa itu badan hukum PTN-BH. Kebebasan dalam mencari pendapatan ini yang dapat mengindikasikannya pengenaan PBB kepada PTN-BH. PTN-BH bukan lagi merupakan PTN murni karena asset nya milik PTN-BH sendiri dan dapat mencari pendapatannya sendiri tetapi juga bukan PTS karena PTN-BH masih diatur didalam peraturan perundang-undangan. Posisi PTN-BH ini menjadi berada ditengah-tengah dan ketidakpastian pula melihat adanya kasus pengenaan PBB kepada  PTN-BH. Perlakuan PBB di negara lain juga tidak berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia tetapi cukup sulit jika dibandingkan lebih dalam karena hukum di tiap-tiap negara berbeda-beda begitu pun dengan jenis badan pendidikan di tiap-tiap negara seperti di Indonesia terdapat PTN satker, PTN-BH, dan PTS. Secara ideal badan pendidikan terutama badan pendidikan publik tidak dikenakan PBB atas tanah maupun bangunan walaupun demikian masih kurangnya peraturan yang lebih spesifik terlebih karena adanya otonomi dari PTN-BH untuk dapat memanfaatkan tanah miliki negara termasuk mencari pendapatan. ......Legal Entity Higher Education (PTN-BH) is a status granted by the government to universities. PTN-BH has the autonomy on the academic and non-academic fields. The autonomy right is granted by the government with the aim of producing quality higher education. Autonomy in the academic field is the freedom of PTN-BH in fully regulating the way they organize tri-dharma activities. Non-academic activities are PTN-BH autorithy in regulating the organizational structure, looking for income, etc. This study aims to discuss the land and building tax treatment of land from PTN-BH in terms of land use. This study uses a post-positivist approach with qualitative methods. This study discusses the applicable laws, journals, and in-depth interviews with several parties whose opinions can contributed in this discussion. The results of this study are the regulations governing the imposition of PBB on PTN-BH land are still lacking in specifics. The regulation that is currently the big umbrella is the PDRD Law article 77 paragraph (3). The absence of a proper nomenclature is a legal entity PTN-BH. This freedom of finding income can indicate the imposition of PBB on PTN-BH. PTN-BH is no longer a purely PTN because its assets belong to PTN-BH itself and can seek their own income but also not PTS because PTN-BH is still regulated in the legislation. The position of PTN-BH is in the middle and uncertainty also sees the case of the imposition of PBB on PTN-BH. The treatment of the United Nations in other countries is also no different from the existing regulations in Indonesia, but it is quite difficult if it is compared more deeply because the laws in each country are different and so is the type of educational body in each country such as in Indonesia, there are PTN satker, PTN -BH, and PTS. Ideally educational institutions, especially public education bodies, are not subject to the UN on land or buildings, although there is still a lack of more specific regulations, especially because of the autonomy of PTN-BH to be able to utilize state owned land, including income generation.

Abstrak :
ABSTRAK
Jembatan segmental dengan sistem beton prategang menjadikan sambungan kunci geser sebagai media penghubung yang penting untuk diperhatikan. Penelitian ini membahas sambungan kunci geser tanpa perekat bermaterial baja mutu sedang serta mensimulasikan berbagai variasi parameter untuk melihat perilaku dari sambungan kunci geser. Pemodelan dilakukan menggunakan software ANSYS dengan dua tipe pemodelan. Hasil penelitian pemodelan tipe 1 menujukkan beban potensi kegagalan beton dan kunci geser meningkat jika kombinasi mutu beton dan baja mutu sedang, gaya prategang, kemiringan tendon prategang serta jumlah kunci geser semakin besar. Hubungan tegangan utama serta tegangan geser terhadap perpindahan vertikal, pemodelan tipe 2 menunjukkan adanya osilasi pada tegangan geser setelah melewati nilai maksimum dan kemudian meningkat.

---

ABSTRACT
The development of segmental bridge with prestressed concrete systems make shear key joint as connection media that is important to note. This study discussed about dry joint-shear key with the material used was medium-grade steel and applying several parameters to see the behavior of the shear key joint. Modeling implemented using ANSYS software with two type of material model. The results in modeling type 1 showed that potential load of concrete and shear key would be greater if combination of the grade of concrete and medium-grade steel, prestressing force, angle of prestressing tendon, and number of shear key were increased. Principal stress and shear stress compared with vertical displacement relations, in modeling type 2 showed an oscillation in the shear stress after passed the maximum value and then increased.