Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This study focuses on the syntatic and semantic features of the benefactive verbs in double object construction (DOC) in english sentences....

Abstrak :
ABSTRAK
Hibah adalah pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dengan cuma-cuma, dimana tidak dapat ditarik kembali. Seorang pemberi hibah/pewaris sebagai individu, mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja atas harta kekayaanya, tetapi pembentuk undang-undang membatasi kebebasan tersebut karena kebebasan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Pembatasan tersebut ialah legitieme portie. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan hibah yang membebaskan si penerima hibah atas kewajiban inbreng dalam hal melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris lainnya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?; Apakah pembagian waris dalam putusan Peninjauan Kembali No: 797 PK/Pdt/2001 sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Tindang Hukum Perdata? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dalam tesis ini., hibah dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan Pewaris dan di dalam akta hibah ditegaskan penerima hibah dibebaskan dari kewajiban inbreng ke dalam harta peninggalan Pewaris. Akta hibah tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung karena hibah tersebut melanggar legitieme portie ahli waris. Berdasarkan Pasal 1087 KUHPerdata, sekalipun di dalam akta hibah secara tegas menentukan bahwa yang menerima hibah tersebut dibebaskan dari, kewajiban inbreng, tetapi jika sampai legitieme portie terlanggar maka penerima hibah wajib inbreng apa yang pernah dihibahkan kepadanya. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara ini, akta hibah tersebut tidak dibatalkan, melainkan para penggugat hanya berhak menuntut legitieme portie (Pasal 920 KUHPerdata). Dalam hal hibah tersebut melanggar legitieme portie, sebaiknya untuk memenuhi kekurangan tersebut dilakukan pemotongan/inkorting dari hibah semasa hidup pewaris. Hibah terhadap seluruh harta pasti melanggar legitieme portie apalagi hibah seluruh harta tanpa inbreng.

---

ABSTRAK
A grant is defined as a handing over of someone's part or whole assets to other person when he/she was still alive, which cannot be returned. As an individual, the inheritor has freedom to do whatever he/she pleases with the wealth. However, the lawmaker has made some limitation on the freedom to avoid it brings harm to the heir. This limitation called as legitieme portie. The main problem to be addressed in this thesis is concerning on how the execution of the grant that free the grant receiver from inbreng (defined as the process the return first the amount of assets that was given to the receiver before the inheritor passed away to the total amount of the inherited assets to be then redistributed fairly among all the heirs) obligation, since it violates the legitieme portie of other legitimate heirs, based on the regulation mentioned in the Book of Civil Law. Furthermore, has the mechanism of inheritance as determined on the Decision to Review No. 797 PK/Pdt/2001 been in accordance with the regulation consisted within the BOOk of Civil Law? The method applied in this research is the juridical-normative literature study, while the data collecting method used is document study. In this thesis, a grant was conducted on the whole assets of the inheritor, and within the grand certificate it was assered that the receiver of the grand is freed from any inbreng obligation adressed to the asset. The grant certificate was cancelled by the Supreme Court's Board of Judges since the grant considered as violating the legitieme portie of other heirs. According to the Article 1087 Book of Civil Law, despite the grant certificate has clearly stated that the receiver of the grand is freed from any inbreng obligation, but in case it violates the legitieme portie the receiver however should still pay the inbreng of the amount of assets received. In this case, the judge was supposed not to immediately cancel the certificate, but in stead he supposed to give heirs right to sue for the legitieme portie (Article 920 Book of Civil Law). In case the grant violates the legitieme portie, it is suggested that to fulfill the lack, a cut/inkorting of the grant should be applied, during the life time of the heirs. The grant taking the whole amount of assets is definetely considered as violating the legitieme portie, and it is even further within the situation it doesn't conform to the inbreng obligation on the implementation.

Abstrak :
Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari penerima manfaat (beneficial owner). Di Indonesia, praktik nominee arrangement berupa saham pinjam nama dilarang secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Pemerintah Indonesia melakukan praktik ini. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana pengaturan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) dalam kepemilikan perseroan terbatas dalam konteks penanaman modal? Bagaimana keabsahan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelusuran fakta hukum oleh hakim tidak berpusat pada adanya iktikad tidak baik oleh beneficiary dalam perkara sehingga tidak terlihat tendensi untuk melindungi dan menjaga penegakan hukum dalam perkara. ......Nominee is the concept of trust (certitude), something that is derived from the understanding of the arrangements contained in the tradition of the common law legal system. The implementation of the nominee concept is carried out by dividing the share ownership of the holder who is legally registered as a legally recognized shareholder and the ownership of the benefits or satisfaction of the beneficiary (beneficial owner). In Indonesia, the practice of nominee arrangements in the form of borrowed shares is expressly prohibited in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, the Government of Indonesia still does this practice. This study discusses: How is the nominee arrangement in the ownership of a limited liability company regulated in the context of investment? What is the validity of the nominee arrangement carried out by the Government based on the South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? The results of the analysis in this study indicate that the search for legal facts by judges is not centered on the existence of bad faith by the beneficiary in the case so that there is no visible tendency to protect and maintain law enforcement in the case.

Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnya mencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACT
The principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of life insurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed to diminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengembangan kewirausahaan KPM PKH yang dilakukan melalui lembaga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes yang dipilih adalah BUMDes Karya Mekar, merupakan salah satu BUMDes yang melibatkan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dalam usaha bisnis BUMDes. Berlokasi di wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kewirausahaan KPM PKH Melalui BUMDes dilakukan berdasarkan konsep model awal terkait input-proses-output model. Sebuah model yang dikembangkan dengan menggabungkan fokus lingkungan, organisasi, dan individu ke dalam proses dinamis dari perilaku pencarian peluang dan keuntungan secara simultan dalam kewirausahaan. Input berkaitan dengan sumber daya yang bisa ditemukan guna mencapai proses dan hasil yang terdiri dari enam aspek yang berkontribusi yaitu sumber daya individu; sumber daya lingkungan; dukungan pemerintah desa dan kabupaten; dukungan masyarakat; jenis bantuan yang tersedia; serta faktor penghambat dalam input. Proses merupakan kegiatan orkestrasi (penyelarasan) sumber daya yang tersedia dan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan kewirausahaan bagi KPM PKH. Orkestrasi sumber daya berkaitan dengan tindakan yang diambil para pemimpin (dalam hal ini pengurus maupun Ketua Unit BUMDes dan SDM PKH) untuk memfasilitasi upaya KPM PKH dalam mengelola sumber daya BUMDes secara efektif. Output dalam kewirausahaan memiliki fokus tujuan pada penciptaan nilai bagi masyarakat, organisasi, dan individu. Manfaat-manfaat ini termasuk peningkatan masyarakat, kekayaan, pengetahuan, dan peluang yang didapatkan oleh KPM PKH. Selain KPM PKH, output yang dihasilkan juga tidak hanya menyangkut sisi manfaat dari KPM PKH. Di sisi kelembagaan BUMDes, hadirnya KPM PKH telah mewujudkan BUMDes Karya Mekar sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang bisa berfungsi menjadi lembaga sosial ataupun komersial. Terakhir, penelitian ini menyarankan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Desa PDTT), pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus mampu menjadi broker atau penghubung bagi BUMDes untuk dapat mengakses berbagai program dan bantuan yang bisa mendukung upaya pemberdayaan dalam bidang kewirausahaan bagi keluarga miskin lainnya selain penerima manfaat Program Keluarga Harapan. ......This thesis discusses the entrepreneurship development of PKH (Program Keluarga Harapan) beneficiaries which is carried out through BUMDes (Village-Owned Enterprises). The BUMDes chosen is BUMDes Karya Mekar, which is one of the BUMDes that involves the beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) in the BUMDes business. Located in the area of Sukajadi Village, Campaka District, Cianjur Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the entrepreneurship development of beneficiaries PKH through BUMDes was carried out based on the initial model concept related to the input-process-output model. A model developed by incorporating environmental, organizational, and individual focus into the dynamic process of simultaneous opportunity and profit seeking behavior in entrepreneurship. Input relates to resources that can be found in order to achieve processes and results which consist of six contributing aspects, namely individual resources; environmental resources; support from village and district governments; community support; the types of assistance available; as well as the limiting factor in the input. The process is an orchestration activity (alignment) of available and useful resources for the implementation of entrepreneurial activities for beneficiares PKH. Resource orchestration is related to the actions taken by the leaders (in this case the management and the Chairman of the BUMDes and PKH Human Resources Units) to facilitate the efforts of beneficiaries PKH in managing BUMDes resources effectively. Output in entrepreneurship has an objective focus on creating value for society, organizations and individuals. These benefits include increased community, wealth, knowledge, and opportunities obtained by beneficiares PKH. Apart from beneficiaries PKH, the output produced does not only concern the benefits of beneficiaries PKH. On the BUMDes institutional side, the presence of beneficiaries PKH has made BUMDes Karya Mekar a pillar of economic activity in the village that can function as a social or commercial institution. Finally, this study suggests that the Central Government (Ministry of Social Affairs and Ministry of Village PDTT), regency governments and village governments must be able to become brokers or liaisons for BUMDes to be able to access various programs and assistance that can support empowerment efforts in the entrepreneurial sector for poor families other than recipients. the benefits (KPM) of the Family Hope Program (PKH).

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian Nominee dalam ketentuan hukum di Indonesia; menganalisis sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam Perjanjian Nominee; dan untuk mengetahui apakah dalam pengembangan investasi Indonesia Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan, mengingat kerjasama internasional antar negara telah menjadi suatu kebutuhan dalam perekonomian dunia. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat tidak diatur secara tegas dan khusus. Namun dalam pelaksanaannya Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam Perjanjian Nominee perlu diperhatikan asas pacta sunt servanda, prinsip itikad baik, konsep ?sebab yang halal?, dan perjanjian tambahan lainnya yang diperlukan untuk meng-eliminate tingkat risiko yang akan timbul. Di samping itu, Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari penanaman modal asing. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik Nominee di wilayah Indonesia, khususnya dalam bidang pariwisata. Dengan demikian, meskipun saat ini Undang-undang Penanaman Modal telah cukup memberi insentif bagi para investor asing, namun perlu untuk dipertimbangkan adanya konsep Nominee di Indonesia khususnya bagi sektor pariwisata, agar Indonesia dapat bersaing dengan negara ? negara lainnya dalam bidang investasi. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan perlunya dibuat suatu ketentuan tambahan yang mengatur mengenai Perjanjian Nominee dalam hukum Indonesia, serta perlunya dilakukan suatu kajian atas pelaksanaan investasi di negara lain yang menggunakan konsep Nominee sebagai perbandingan dan pembelajaran bagi sistem investasi di Indonesia. ......This Thesis aims to understand on Nominee Agreement arrangement within Indonesia law provisions; to analize the extent of Indonesia law in giving legal certainty for the beneficiary of Nominee Agreement; and to understand whether Nominee Agreement can be a viable alternative for investment growth in Indonesia, which taken from a consideration that international cooperation among countries has become a necessity in worldwide economy. This research is a literature-based, with normative research methode applied. As describe by the back ground, problem formulation, research purpose and analysis of this research, it is conclude that basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the provisions of Book III of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law. Thus to provide legal certainty to beneficiary party in the Nominee Agreement, we need to emphasize on sunt servada pact, goodwill principle, ?legal cause? concept, and other required additional agreement to eliminate the degree of risk arises.Thus, although Investment Law has currently provide enough incentives to foreign investors, however it is necessary to consider the existance of Nominee in Indonesia especially for tourism sector, in order for Indonesia to compete with other countries in investment area. The aforementioned thing also become one of the basic consideration on the necessity to construe an additional provision in regulating Nominee Agreement in Indonesian Law, also the necessity to conduct a study on the implementation of investment in other countries which use the concept of Nominee as a comparison to and lesson for Indonesia investment system.

Abstrak :
Dalam skripsi ini dibahas mengenai prinsip insurable interest dalam asuransi dengan judul Penerapan Asas Insurable Interest Dalam Penentuan Penerima Manfaat Klaim Tertanggung Meninggal dalam Polis Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 46/PDT.G.S/2020/PN.JMB). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana insurable interest menjadi penentu siapa yang berhak menerima manfaat polis (klaim) meninggal dunia dalam polis asuransi jiwa dan bagaimana kemudian penerapan dari insurable interest dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 46/Pdt.G.S/2020/PN.Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas insurable interest menjadi penentu siapa yang berhak atas penerima manfaat polis asuransi jiwa dikarenakan insurable interest diwajibkan ada selama masa berlakunya pertanggungan sebagaimana dalam Pasal 250 KUHD dan bertujuan untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan mendapatkan keuntungan atas jiwa orang yang dipertanggungkan. Dalam Ernawati melawan Darneli (PN Jambi, 2020), Majelis Hakim kurang tepat dalam menerapkan asas insurable interest yang disebabkan karena Majelis Hakim hanya menilai segi formalitas dari perjanjian asuransi jiwa milik Bastion dan Penggugat saja, namun tidak menilai ketentuan materil perjanjian asuransi berupa insurable interest dan fakta di luar perjanjian asuransi jiwa yang membuktikan bahwa Penggugat tidak berkepentingan atas penerima manfaat klaim asuransi jiwa milik Bastion dan tidak mengalami kerugian dari wafatnya Bastion. Saran dari penulis untuk permasalahan dalam skripsi ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih mendalam mengenai batasan atau kondisi yang bisa menyebabkan seseorang memiliki insurable interest dalam perundang-undangan di Indonesia dan dianjurkannya bagi para pemilik polis asuransi untuk memberitahukan penanggung segera apabila terjadi perubahan fakta terkait dirinya maupun objek asuransi secara berkala. ......In this thesis, the Insurable Interest principle in the insurance law will be discussed with the title of Application Analysis of Insurable Interest Principle in Determining the Beneficiary of a Deceased Policy Holder’s Life Insurance (Case Study Court Decision Number 46/PDT.G.S/2020/PN.JMB). The problems arising in this thesis are how insurable interest can be a factor to determine a rightfully beneficiary of a deceased’s life insurance and how is the insurable interest being applied in Jambi District Court Decision Number 46/Pdt.G.S/2020/PN.Jmb. In this thesis, juridical normative type of research would be used with the usage of secondary data. The analysis method of this thesis is being done with the quantitative method. The results of this thesis show that the insurable interest principle is a determinant factor to determine the rightfully beneficiary of a deceased’s life insurance because it is obligated to have one during the insurance period, as stated in Article 250 Indonesian Commerce Code (KUHD) and insurable interest has the goal of prevent those who are unrightfully to benefit from the perils happened to the insured’s life. In Ernawati v. Darneli (PN Jambi, 2020), The Judge did not applicate the insurable interest principle in the appropriate way, because The Judge only considered the formalities of an insurance contract belonging to Bastion and the Plaintiff, but did not consider the substantial aspect of an insurance contract, which is the insurable interest principle, also the factual happenings outside the insurance contract that prove the Plaintiff does not have an interest in Bastion’s death nor the Plaintiff will suffer any damages because of Bastion’s death. The recommendations of this thesis are the importance of having a more in-depth regulation concerning the limitations or conditions of when does one have an insurable interest in the Indonesian law and the suggestion of immediate issuance of periodical updates of insurance policy to the insurance company by the policy holders, should a change of conditions of themselves or of the insured objects ever happen.

Abstrak :
Kematian merupakan risiko yang ditanggung dalam asuransi jiwa dan perusahaan asuransi wajib membayar dana asuransi kepada ahli waris yang ditunjuk sebagai penerima manfaat jika terjadi kematian. Namun, permasalahan muncul ketika ada ahli waris menurut hukum perdata merasa berhak memiliki dana asuransi padahal dirinya bukan penerima manfaat. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan studi kasus putusan dan bertujuan untuk mengkaji kedudukan penerima manfaat. Adapun permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana pengaturan ahli waris menurut hukum perdata, bagaimana kedudukan penerima manfaat secara hukum kewarisan, dan perlindungan hukum terhadap ahli waris dan penerima manfaat apabila terjadi pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil analisis, dana asuransi hanya berhak dimiliki oleh ahli waris yang ditunjuk menjadi penerima manfaat dan mempunyai insurable interest dengan tertanggung. Tidak semua ahli waris menurut hukum perdata merupakan penerima manfaat. Oleh karena itu, dana asuransi bukan bagian dari harta warisan. Dengan demikian, jika tertanggung meninggal dan terjadi pembagian harta warisan, ahli waris menurut hukum perdata hanya berhak atas harta kekayaan tertanggung yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. ...... The death of an individual is a risk covered by a life insurance agreement. In the event of this risk occurring, the insurance company is obligated to pay a certain amount of compensation or insurance proceeds to the designated heirs who are beneficiaries of the insurance. However, complications arise when legal heirs feel entitled to insurance funds despite not being the designated beneficiaries. This study, employing a normative juridical approach and utilizing case studies, aims to examine the position of beneficiaries. The issues addressed include the legal status of heirs in civil law, the legal position of beneficiaries concerning inheritance, and legal protection for both heirs and beneficiaries during inheritance distribution. The analysis concludes that insurance funds rightfully belong only to heirs specifically designated as beneficiaries, possessing an insurable interest with the insured party. Not all legal heirs according to civil law qualify as beneficiaries. Consequently, insurance funds do not constitute part of the inheritance. Hence, in the event of the insured's demise and subsequent inheritance distribution, legal heirs under civil law are entitled solely to the insured's wealth regulated according to the applicable inheritance laws.

Abstrak :
Trust merupakan suatu Konsep Hukum yang berasal dari Negara dengan Sistem Hukum Common Law. Namun di Indonesia juga diterapkan konsep Hukum Trust. Namun secara dalam segi implementasi dan praktik Trust di Indonesia sangat berbeda dengan Trust yang diterapkan di Negara Inggris yang merupakan Negara Common Law. Dalam segi praktek di Indonesia trust hanyalah sebuah jasa oleh bank sesuai denga napa yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam praktik di Inggris Trust merupakan sebuah ekuitas yang berdiri sendir. Dalam segi pengaturan jika dibandingkan di Indonesia tidak se komprehensif dengan apa yang diatur di Inggris. Dalam praktiknya trust di Indonesia juga sudah digunakan oleh beberapa sektor dan sudah dijalankan oleh tiga bank dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya bank lain yang akan menggunakan atau menerapkan praktik Trust. Maka dengan kondisi tersebut masih perlu pengembangan pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai Trust yang akan bertindak sebagai payung hukum ......Trust is a legal concept originating from the State with the Common Law Law System. However, Indonesia also applies the concept of Trust Law. However, in terms of the implementation and practice of Trust in Indonesia, it is very different from the Trust which is applied in the England, which is a Common Law Country. In terms of practice in Indonesia, trust is only a service by a bank in accordance with what has been regulated in the Financial Services Authority Regulation. Whereas in practice in the England Trust is an equity that stands alone. In terms of regulation, compared to Indonesia, it is not regulated by what is regulated in the England. In practice, trust in Indonesia has also been used by several sectors and has been carried out by three banks and it is possible that other banks will use or implement Trust practices. So under these conditions there is still a need for legal development in Indonesia which talks about Trust which will act as a legal umbrella

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang dua konsep yang berasal dari sistem hukum yang berbeda yaitu trust yang berasal dari common law Inggris dengan mudharabah khususnya mudharabah al-muqayyadah yang berasal dari hukum islam. Trust adalah perbuatan hukum seorang pemilik benda (settlor) yang menyerahkan hak miliknya kepada pihak yang dipercaya (trustee) untuk diberikan manfaatnya pada pihak yang telah ditentukan (beneficiary) Konsep trust telah lama digunakan untuk pengelolaan tanah dan untuk kegiatan bersifat amal. Setelah abad ke-20 trust mulai digunakan untuk kepentingan komersial seperti dana pensiun dan investasi baik melalui perbankan maupun pasar modal. Walaupun sebenarnya trust bukan lahir dari kaidah equity dan bukan common law, penerapan trust di luar Inggris terutama negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental termasuk Indonesia sulit diterima karena masalah pemisahan kepemilikan menjadi kepemilikan secara hukum oleh trustee (legal ownership) dan kepemilikan dalam manfaat oleh beneficiary (equitable owner). Di sisi lain, dalam kegiatan perdata islam terdapat akad-akad yang salah satunya juga digunakan untuk maksud investasi yaitu akad mudharabah al-muqayyadah yaitu tindakan nasabah penyimpan sebagai pemilik dana sebenarnya yang menyerahkan pada bank syariah untuk diinvestasikan pada pihak atau bidang usaha yang telah ditentukan oleh nasabah penyimpan. Akad yang telah diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia ini ternyata memiliki karakteristik persamaan dengan trust sehingga dapat dikatakan sebagai pranata serupa dengan trust. Oleh karena itu, penerapan akad mudharabah al-muqayyadah dapat menjadi tinjauan perbandingan terhadap penerapan trust di Indonesia. ......This thesis discuss about two concept comes from different legal system which is trust from England?s common law legal system and mudharabah especially mudharabah al-muqayyadah from islamic legal system. Trust is legal actions from property owner who transfer his property right to trustee for give the benefit to determined receiver or beneficiary. Trust concept has been used for land organizing and charity activities. After 20th century, trust started use for commercial interest through pension fund and investment in banking and capital market. Although trust actually does issued from equity not common law, trust implementation outside England gets resisted and hard to accept especially from civil law countries include Indonesia caused by separation of ownership into legal ownership and equitable ownership. On the other hand, in islamic private affair there are many akads and one of them can use for investment intention that is mudharabah al-muqayyadah. It is a deposan who have transfer some fund to syaria bank for invested to a specific person or certain business field. Mudharabah al-Muqayyadah has been enforced in Indonesia's syaria banking in fact have similiar characterictics with trust so it can callled as a trust-like concept. Therefore, mudharabah al-muqayyadah implementation can be a comparative study against trust implementation in Indonesia.