Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan eksekutorial benda jaminan dalam recovery pada agreement of indemnity (studi kasus pelaksanaan surety bond dalam perjanjian PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera). Adapun yang menjadi pokok permasalahan ialah : upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian recovery dari agreement of Indemnity pada penjaminan surety bond antara PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera, hambatan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian recovery dalam agreement of indemnity, serta kekuatan hukum eksekutorial benda jaminan untuk recovery dalam agreement of indemnity dalam surety bond antara PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah - kaidah atau norma - norma hukum yang terdapat peraturan perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan recovery dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara penagihan secara langsung ataupun penagihan melalui pihak lain seperti : melalui Gapensi. Hambatan dalam penagihan recovery ini dapat berasal dari iktikad baik dari principal selaku kontraktor terkait dengan pembuatan surety bond. Kendala lain ialah adanya syarat unconditional yang melemahkan posisi surety. Perjanjian ganti rugi yang ditandantangani principal tidak dapat menjamin untuk menagih recovery. Hal ini membutuhkan pengikatan jaminan seperti fidusia ataupun hak tanggungan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the executorial power of collateral material in the recovery of agreement of indemnity (case study of surety bond implementation in the Agreement between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera). While the main problems are: efforts which can be done in settling the recovery of agreement of Indemnity in guaranteeing the surety bond between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera, The obstacles faced by the insurance company in settling recovery in agreement of indemnity, as well as executorial power of collateral material for the recovery in agreement of indemnity in the surety bond between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera. This thesis used normative judicial method, which is a legal study based or referred to legal principles or norms in the legislations. Research results showed that recovery billing could be done in various ways, such as direct billing or through another party, e.g: through Gapensi. The obstacle in recovery billing was the good faith of the principals as the contractors in the making of surety bond. Another problem was unconditional requirement which weakened the surety of the position. Indemnity agreement signed by principals couldn’t guarantee recovery billing. It required collateral biding such as fiduciary or mortgage.

Abstrak :
Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan praktek jaminan kebendaan (dalam Pengikatan Gadai) dalam dunia perbankan ditinjau dari segi yuridis dengan beberapa permasalahan yang ada. Bank selaku kreditut dalam salah satuusahanya memberikan kredit berlandaskan UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 ayat 1 yang mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut bukanlah merupakan satu-satunya yang dipertimbangkan untuk memberikan fasilitas kredit, melainkan adalah mempertimbangkan usaha yang dilakukan nasabah yang menjadi debiturnya yang mempunyai potensi berkembang.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dalam pemberian kredit kepada debitur yang berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dalam penyediaan fasilitas kredit serta untuk memperoleh penjelasan mengenai latar belakang serta praktek penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi, bagaimanakah dapat menjamin pemenuhan kewajiban kontraktor sebagai debitur penerima kredit. Bentuk penelitian adalah studi pustaka dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan agunan berupa fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dari debitur kepada pihak ketiga memudahkan debitur yang berkegiatan usaha di bidang jasa konstruksi untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank sebagai kreditur. Penggunaan agunan fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi dapat menjamin dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur sepanjang kondisi pertumbuhan usaha debitur dalam keadaan yang baik. Merujuk kesimpulan yang dihasilkan, penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas kredit yang menggunakan agunan fidusia atas tagihan pembayaran proyek konstruksi, kreditur disarankan untuk memperketat monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan piutang debitur yang dijadikan sebagai agunan serta mencermati keadaan pertumbuhan usaha debitur. Disamping itu dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas kredit yang menggunakan agunan berupa tagihan pembayaran proyek konstruksi, perlu dipertimbangkan untuk melakukan penambahan agunan lain seperti Hak Tanggungan maupun jaminan kebendaan lainnya. ...... This thesis studies on the use of fiduciary collateral for construction project payment claims in extending credit to debtors engaging in and dealing with construction services. The purposes of the research are to find out the description of fiduciary collateral use for construction project payment claims in extending credit facility, and to obtain exposition on the background and practice of the use of fiduciary collateral for construction project payment claims, how far can it guarantee the fulfillment of contractor's obligations as a debtor. The form of research is literature study by applying the analytical descriptive research typology. The research comes to the conclusion that the use of fiduciary collateral for construction project payment claims by the debtor to third party(ies) will facilitate the debtor engaging in or dealing with construction services to get credit facility from banks. The use of fiduciary collateral for construction project payment claims will guarantee the fulfillment of debtor's obligation to the creditor so long as the debtor?s business growth is still in good condition. This research comes to the advises that the implementation of provision of credit facilities based on the fiduciary collateral for construction project payment claims, creditors are recommended to intensify the monitoring or supervision to the debtor's account receivable trend as the collateral, and scrutinize the debtor's business growth condition. In addition, the implementation of provision of credit facilities using collateral covering construction project payment claims, required to be considered to make another additional collaterals such as "Hak Tanggungan" or another assets guarantee.

Abstrak :
ABSTRAK
Rezim Hak Kekayaan Intelektual mulai berlaku di Indonesia sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu bidang HKI ialah Rahasia dagang yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bidang HKI lainnya, rahasia dagang memiliki nilai ekonomi karena tetap dijaganya kerahasiaan mengenai suatu informasi dan tetap mendapat perlindungan selama kerahasiaannya dijaga. Dalam perkembangannya rahasia dagang mulai banyak dikaji mengenai kegunaannya sebagai benda jaminan kredit. Para ahli mengatakan bahwa rahasia dagang merupakan HKI non-tradisional dengan HKI lainnya dapat digunakan sebagai benda jaminan kredit. Di Amerika Serikat dan Thailand rahasia dagang sudah digunakan sebagai benda jaminan dalam transaksi berjaminan bersama-sama dengan HKI lainnya. Dalam tulisan ini penulis mengkaji rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit di Indonesia berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan untuk mendukung analisa hukum yang lebih komprehensif dan akurat penulis menggunakan juga pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis dimana penulis menjelaskan asas-asas hukum yang berkaitan dengan rahasia dagang, benda jaminan kredit, dan perbankan. Kesimpulan yang didapat yakni bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap konstruksi hukum di Indonesia rahasia dagang dapat dijadikan benda jaminan kredit namun dalam penerapannya dalam bidang perbankan dibutuhkan perangkat hukum yang secara tegas mengatur rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit dan prosedur pelaksanaannya.

Abstrak :
ABSTRACT
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek fidusia. Namun, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum bisa mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan pembayaran utang. Untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan hukum jaminan Indonesia agar dapat mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan, Penulis memelajari bagaimana hukum jaminan Amerika Serikat dan Inggris mengatur hal yang sama. Penulis menemukan bahwa hukum jaminan Indonesia memiliki banyak kekurangan dibandingkan hukum jaminan Amerika Serikat dan Inggris, baik dari segi eksekusi, pendaftaran, penjaminan ulang, bentuk jaminan, peran pengadilan, luasnya objek jaminan, dan hak moral, yang menyebabkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan sulit dilakukan di Indonesia.

---

ABSTRACT
Section 16 (3) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright regulates that copyright can be used as collateral in fiduciary security. But, the regulation in Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Security cannot accomodate the use of copyright as collateral. To decide what Indonesian law needs to accomodate the use of copyright as collateral, The Writer learned how American and English law regulate the same matter. The Writer found out that Indonesian secured transactions law is deficient compared to American and English secured transactions law regarding enforcement/execution, filing/registration, multiple security interests, form of secured transactions, role of court, type of collaterals, and waiver of moral rights, which make the use of collateral in Indonesia difficult.

Abstrak :
Cross collateral dan cross default merupakan suatu kebiasaan yang digunakan dalam pemberian kredit perbankan maupun non-bank. Cross collateral merupakan suatu kondisi dimana satu atau lebih objek jaminan yang digunakan untuk menjamin lebih dari satu kewajiban pembayaran utang atau kredit. Tujuan diberlakukan cross collateral sama dengan tujuan dari fungsi jaminan, yaitu memberikan kreditur posisi yang lebih aman dengan munculnya hak preferen atas jaminan kredit. Untuk memudahkan penerapan cross collateral, maka diberlakukan juga cross default, yaitu keadaan dimana terhadap beberapa kewajiban pembayaran kredit yang terikat jika berada dalam keadaan wanprestasi. Sehingga kewajiban pembayaran kredit yang satu juga akan diangap wanprestasi jika kewajiban pembayaran kredit lainnya yang terikat juga dalam keadaan wanprestasi. Keadaan dimana keadaan wanprestasi mengikat satu sama lain disebut dengan cross default murni sedangkan jika tidak saling mengikat disebut dengan cross default sepihak. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pemberian kredit antara LPEI dan PT X dalam pelaksanaan cross collateral terdapat jaminan yang tidak diikat secara sempurna sehingga tidak menimbulkan hak preferen yang merugikan kedudukan kreditur. Sedangkan dalam penerapan cross default yang digunakan adalah cross default sepihak yang juga tidak menguntungkan kreditur. dengan demikian Penulis menyarankan dalam penerapan cross collateral lebih baik jika jaminan terkait diikat secara sempurna agar memberikan hak preferen yang pasti bagi kreditur dan dalam penerapan cross default lebih baik digunakan cross default murni agar jika debitur wanprestasi akan lebih mudah dalam melakukan eksekusi jaminan. ......Cross collateral and cross default are terms that often used as common practice in bank or non bank loan agreements. Cross collateral means a condition where one or more collateral secures one or more loan agreements. The objective of using this term is the same as collateral in general which is to give the lender the preference right that gives a secure position to the lender as the creditor. In order to make this term applicable, loan agreements also use Cross default term, which means a condition where there are one or more loan agreements that become related in default condition. In condition where one loan agreement stated as default, then the other loan agreement will also be stated as default. This cross default term can be applied perfectly if in one or more loan agreement stated that they are applying the cross default term to each other. If only stated in one loan agreement, this can lead to the one sided cross default. This thesis finds that in applying the cross collateral term in loan agreement between LPEI and PT X, not all collateral secured according to rules, that leads the lender not having the preference right. Beside that, the cross default term that used in the loan agreement is the one sided cross default that makes the lender be in less secure position. The author suggests that in applying the cross collateral term, LPEI should have secured all the collaterals according to rules so that LPEI as creditor has the preference right, and in applying the cross default term, LPEI should have applied the perfect cross default, so that once the borrower stated as default according to loan agreement, LPEI as the creditor has the right to execute the collaterals.

Abstrak :
Mobilitasnya yang tinggi dan kemampuan menempuh jarak jauh lebih cepat dibandingkan transportasi lainnya adalah beberapa alasan yang membuat pesawat menjadi mode transportasi yang penting sekarang ini. Secara ilmiah, dengan alasan tersebut, pesawat dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, begitu juga konvensi internasional terkait pesawat mengaturnya. Namun undang-undang di Indonesia menyatakan sebaliknya. Meskipun dianggap sebagai benda tidak bergerak, jaminan hipotek atas pesawat tidak lagi berlaku sejak berlakunya UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan jaminan atas pesawat adalah kepentingan internasional sebagaimana diatur dalam Cape Town Convention. Akan tetapi, kepentingan internasional ini tidak diakui dalam hukum jaminan yang berlaku di Indonesia, sehingga jaminan atas pesawat di Indonesia menjadi tidak pasti. Selain itu, benda terdaftar juga belum diakui di Indonesia, sehingga prinsip lex rei sitae berkembang dan memunculkan prinsip lex registri. Meskipun tidak diatur dalam suatu ketentuan hukum tersendiri, lex registri sudah diakui di Indonesia. Dengan mendaftarkan pesawat untuk dapat beroperasi dan terbang di, dari, dan ke Indonesia sudah secara implisit menghadirkan situs artifisial bagi pesawat. Sehingga dalam skripsi ini akan membicarakan tentang status kebendaan pesawat yang akan mempengaruhi hukum yang akan berlaku terhadap pesawat, sekaligus perkembangan dari cara penentuannya.Mobilitasnya yang tinggi dan kemampuan menempuh jarak jauh lebih cepat dibandingkan transportasi lainnya adalah beberapa alasan yang membuat pesawat menjadi mode transportasi yang penting sekarang ini. Secara ilmiah, dengan alasan tersebut, pesawat dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, begitu juga konvensi internasional terkait pesawat mengaturnya. Namun undang-undang di Indonesia menyatakan sebaliknya. Meskipun dianggap sebagai benda tidak bergerak, jaminan hipotek atas pesawat tidak lagi berlaku sejak berlakunya UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan jaminan atas pesawat adalah kepentingan internasional sebagaimana diatur dalam Cape Town Convention. Akan tetapi, kepentingan internasional ini tidak diakui dalam hukum jaminan yang berlaku di Indonesia, sehingga jaminan atas pesawat di Indonesia menjadi tidak pasti. Selain itu, benda terdaftar juga belum diakui di Indonesia, sehingga prinsip lex rei sitae berkembang dan memunculkan prinsip lex registri. Meskipun tidak diatur dalam suatu ketentuan hukum tersendiri, lex registri sudah diakui di Indonesia. Dengan mendaftarkan pesawat untuk dapat beroperasi dan terbang di, dari, dan ke Indonesia sudah secara implisit menghadirkan situs artifisial bagi pesawat. Sehingga dalam skripsi ini akan membicarakan tentang status kebendaan pesawat yang akan mempengaruhi hukum yang akan berlaku terhadap pesawat, sekaligus perkembangan dari cara penentuannya.

---

High mobility and ability to reach far destination in a short span of time compared to other transportation modes are some of the reasons as to why airplane is becoming significant in modern life. Scientifically speaking, with the same reasoning, an aircraft can be categorized as a movable object. International conventions regarding airplane assumes the same. However, recurring Indonesian regulation states the otherwise. Even though aircraft is considered immovable object in Indonesia, mortgage upon an aircraft no longer prevails after Aviation Act 2009 puts into force, in which stated security rights of an aircraft is international interest as defined in Cape Town Convention. Even though recognized, the form of international interest is not known under any security rights in Indonesia, which makes security rights of an aircraft is not yet determined. Other than that, registered object is not yet recognized in Indonesia. This leads lex rei sitae enforcability developed into lex registri and is now applicable to registered ones. By registering the airplane in Indonesia in order to be able to operate and fly in, from, and to Indonesian air territory, lex registri has been acknowledged, though implicitly, and this leads an aircraft to have artificial situs. This article will discuss about property law aspects of an aircraft and its effect on applicable law towards an aircraft, as well as development of determinating manner of the applicable law.

Abstrak :
Hak milik yang telah diatur secara secara khusus dan komprehensif dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia memberikan kesan bahwa prinsip hak milik sudah diatur secara sempurna, tetapi pada praktiknya masih terdapat celah pemilik hak atas benda yang dijaminkan tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan akibat benda yang dijadikan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit tanpa sepengetahuan pemilik benda (dengan melakukan penipuan) serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik benda dan kreditur penerima jaminan fidusia yang beritikad baik. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia tidak lahir apabila dilakukan dengan benda yang didapat dari hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia, yang akhirnya berpotensi pada gugat-menggugat antara pemilik benda dan penerima jaminan fidusia di pengadilan. ......Property rights that have been specifically and comprehensively regulated in the Civil Code in Indonesia give the impression that the principle of property rights has been perfectly regulated, but in practice there are still gaps in which the owner of the rights to the guaranteed object is not properly protected. This thesis will discuss the problems caused by objects that are used as fiduciary guarantees in a credit agreement without the knowledge of the owner of the object (by committing fraud) as well as legal protection that can be given to the owner of the object. This thesis research was conducted using juridical-normative research methods, with an approach using legislation and case studies. The results of this study conclude that fiduciary security is not born if it is carried out with objects obtained from fraud as stipulated in Article 35 of the Fiduciary Guarantee Law, which ultimately has the potential to sue between the owner of the object and the recipient of the fiduciary guarantee in court.