Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis di Jakarta Timur yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Bab VIII Tertib Sosial). Kebijakan ini dibuat karena adanya fenomena populasi pengemis di jalan dan di tempat-tempat umum yang cenderung meningkat jumlahnya dan sulit diatasi. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tersebut merupakan terobosan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta guna menyelesaikan masalah dibidang tertib sosial khususnya pengemis. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pro dan kontra bahkan sebagian masyarakat menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskripstif yang menggambarkan kondisi permasalahan sosial pengemis, pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban pengemis serta pola penanganan pengemis di Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban pengemis di Jakarta Timur (Perda Nomor 8 tahun 2007) kurang efektif karena tidak memberikan efek jera kepada pelanggar Perda tersebut. ......This thesis discussed about the implementation of beggars policies in East of Jakarta which part of District Regulation (Perda) No. 8 Year 2007 of Public Regulation (chapter VIII Social Regulation). This policies is made because of the phenomena population of beggars in the street and public places which tends to increase the quantities and hard to handle by the Government. District Regulation (Perda) no. 8 Year 2007 is the solution that Government of DKI Jakarta issued for solving the social problem especially for the beggars. The implementation of this District Regulation not optimal because of the pros and contras, even part of the communities resists this policies and thought that contra with human's rights. This research used the qualitative methods, descriptive design which described the condition of beggars social?s problems, the implementation applied of Beggars Policies and design of handing the beggars in East of Jakarta. The result of this research concluded that the Implementation of the Beggar District Regulation in East of Jakarta (Perda) No. 8 Year 2007 not effective because didn?t give a shock therapy to the Perda?s offenders.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini adalah tentang Penanganan Pos Polisi Pulomas terhadap para pengemis di persimpangan Coca Cola. Yang menjadi fokus adalah penanganan petugas Pos Polisi Pulomas untuk melibatkan para pengemis dalam membantu tugas-tugas Kepolisian. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa pengamatan, pengamatan terlibat, pedoman wawancara, serta kajian dokumen untuk memahami dan mendalami bentuk penanganan yang dilakukan dalam membantu tugas-tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengemis oleh Pos Polisi Pulomas dilakukan dengan cara mengkoordinir keberadaan mereka, sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara polisi dengan pengemis melalui hubungan interaksi patron Mien. Hubungan patron Mien yang terjadi antara petugas dengan para pengemis -bersifat temporer artinya-secara sosiologis-hubungan-tersebut digambarkan terjadi antara petugas dengan para pengemis. Sebenarnya hubungan seperti ini tidak diatur dalam pelaksanaan tugas kepolisian, namun dalam kenyataan bahwa pengemis membantu petugas dalam mewujudkan keamanan di lokasi tersebut. Selain patron Mien, Pos Polisi Pulomas juga menerapkan sistem pemolisian komuniti. Hal ini dilakukan oleh petugas dalam sebagai upaya agar masyarakat mau bekerjasama dengan polisi dalam mencegah terjadinya kejahatan. Implikasi teoritis dari bahasan tesis ini adalah : pertama, perlunya optimalisasi pemolisian komuniti untuk membangun kemitraan polisi dengan masyarakat. Kedua, perlu pelatihan pemolisian komuniti pads unsur pimpinan kepolisian, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor keinginan dan harapan masyarakat. Ketiga, perlu diberikan materi pemolisian komuniti pada setiap lembaga pendidikan kepolisian termasuk pendidikan tingkat dasar. Keempat, perlu dukungan anggaran operasional Pos Polisi agar idealisme dan motivasi anggota tidak hilang dalam menjalankan program pemolisian komuniti. Kelima, perlu dibuat kesepakatan kerjasama melalui MoU antar instansi pemerintah seperti Suku Dimas Ketentraman dan Ketertiban, Suku Dinas Pembinaan Mentas dan Kesejahteraan Sosial, Panti Sosial yang menangani masalah pengemis. Keenam, pemerintah perlu memberi subsidi pendidikan terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ketujuh, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PT. Pulomas Jaya dengan warga agar permasalahan tidak berlarut-larut. Kedelapan, penerapan sanksi hukum bagi para pengemis sebaiknya tetap mengaeu pads Pemerintah Pemerintah maupun Peraturan Daerah, narnun apabila wibawa hukum dirasakan mulai menurun maka pasal 504 KUHP dapat kembali diterapkan.

---

ABSTRACT This Thesis is concerning handling all beggars by Pulomas Police Station in Coca Cola intersection. Becoming focus is handling by officer of Pulomas Police Station to entangle all beggars in assisting Police duties. Method Research in this thesis use qualitative approach with collecting data technically in the form of perception, involve observation, interview guidance, and also document study to comprehend and deepen handling performed within assisting police duties to look after security and orderliness of public. The result of research indicate that handling of beggars by Pulomas Police Station conducted by coordinating existence of them, so that happened mutualism symbiosis between police and beggars through the relation of patron client. The character relation of patron client between the officers with all beggars happened is temporary, it means in sociological that the relation is depicted happen between officers with all beggars. This relation is not arranged in police duties, but in fact that beggars assist the officers in realizing security in that location. Besides the patron client relation, Pulomas Police Station using the Community Policing. This matter is conducted by officer as effort so that the society is willing to work along with police in preventing the crimes. Theoretical implication of this thesis discussion is: The first, the Community Policing is important to be developed to build partnership between police and society. The second, it needs to give Community Policing training for the leader police element, so they know the desire factors and society expectation. The third require to be given Community Policing items in all institute education of police including in elementary education level. The fourth, it needs to support operational budget op Police Station so that motivation and idealism of the officers do not lose in running the program Community Policing. The fifth require to be made agreement of cooperation through memorandum of understanding between governmental institution like Sub-Service of Tranquility and Orderliness, Sub-Service of Mental and Social Prosperity Construction, Social Home in handling the problem of beggars. The sixth, the government requires to subsidize the education especially for children coming from family which was indigent. The seventh, the government needs immediately to take the action to finish the dispute land between PT. Pulomas Jaya with citizen, so that the problem do not long draw out. The eight, applying the of sanction punishment to all beggars better remain to relate the Government Regulation, but if the law enforcement felt to start downhill, the hence section of 504 in Criminal Code is earn to be applied.