Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Bea Masuk Anti Dumping terhadap volwne impor tin plate di Indonesia dari Australia, Jepaog, Korea Selatan dan Taiwan. Periode penelitian ini adalah dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Besaran BMAD yang dikenakan pa.da 4 negara tertuduh (BMAD), nilai produksi rill industri pengguna tin plate(RPROD), besaran tarif bea masuk impor (f ARIF), nilai tukar nominal (NER) dan harga impor (PRICE). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data panel. Pemilihan model estimasi yang efisicn dilakukan dengan uji chow. Dalam. penelitian ini temyata model yang efisien untuk analisis pengaruh bea masuk anti dumping adalah Fixed Effect Model. Hasil estimasi menunjukao bahwa bea masuk anti dumping mempunyai pengaruh yang negatii dan signifikan terhadap volume impot tin plate di Indonesia. Sementara variabel nilai produksi rill industri pengguna tin plate yang mempresentasikan demand atas produk tin plate, mempunyai pensaruh yanpositif dan si. Variabel tarif, nilai tukar nominal dan harga impor memplDlyai pengaroh yang negatif dan signitikan terhadap volume i.mpor tin plate di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian. BMAP mampu mnurunkan volume imwr tin plate dari 4 negara yang terbukti melakukan dumping. Demikian pula dengan nilai tukar nominal dan harga impor. Namun dem.ikian, permintaan industri pengguna tin plate yang tidak dapat dipenuhi oleh indutri tin plate di. Indonesia menyebabkan permintaan impor dari seluruh mitra dagang tetap tinggi walaupun sudah dikenakan BMAD.

---

The study aimed to analyze the impact of imposition Anti Dumping to tin plate import volume in Indonesia from Australia, Japan, South Korea and Taiwan.The periods of observation were from 1990 to 2005. Variables that used for this study are the measure of AD Duty that imposed to 4 countries (BMAD), rea) production value of downstream industries (RPROD), irmport duty (farif), nominal exchange rate (NER) and import price (PRICE).

Panel data was used to analyze the impact of AD duty to tin plate import volume.To choose the most efficient model, Chow test was employed.The result was, the most efficient model to analyze the impact AD duty was Fixed Effect Model.

Estimation result showed that AD duty has negative and significant impact to tin plate import volume in Indonesia. Meanwhile, real production of downstream industries, which represented demand of commodity, bas positive and significant impact. Import diity, nominal exchange rate, and import price have negative and significant impact to tin plate import volume in Indonesia.

Based on estimation result, we can see that AD ctuty has abilty to decrease tin plate import volume from those four countries and aiso nominal exchange rate and import price. But demand from downstream industries that could not be fulfilled by tin plate indDSt:ries, has made import demand from all trading partner still high although government bas imposed AD duty."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi seberapa besar elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk dan bagaimana pengaruh iiberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bca masuk di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto berpengaruh terhadap variabel penerimaan bea masuk dan mempunyai elastisitas yang positili. Penerimaan bea masuk (persentase dari PDB) dipengaruhi oleh variabel nilai impor {persentase dan PDB), nilai tukar, dan variabel tazif bea masuk rata-rata, serta variabel dumng; liberalisasi perdagangan. Variabel dummy liberalisasi perdagangan berkoeiisien positif yang berarti liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerirnaan bea masuk. Jika kebiiakan pemerintah terhadap penerimaan bea masuk masih diandalkan untuk penerimaan nasional, maka kebijakan liberalisasi perdagangan dengan memfokuskan langkah-langkah kcbijakan harmonisasi tarit.

---

This research is intended to access the elasticity of Gross Domestic Products towards customs revenue in regards with to analyze the impacts of trade liberalization to customs revenue in Indonesia. The results show that the variable of Gross Domestic Products influences the variable of customs revenue with positive elasticity. Customs revenue (percentage of GDP) is sensitive to the variable of import value (percentage of GDP), exchange rate and average customs tariff; as well as dummy variable of trade liberalization The last variable bears positive coeHieient, that is means trade liberalization positively influences customs revenue. In condition where the government is dependent on customs revenue, the policy of trade liberalization must focus on measures related to tariif harmonization."

"Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan fasilitas pengembalian bea masuk industri sepeda dengan tujuan untuk diekspor (Studi Kasus PT.ABC). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dan melakukan studi literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu perubahan KMK 580/KMK.04/2003 menjadi PMK 253/PMK.04/2011 khususnya persyaratan memiliki reputasi baik dikarenakan semakin tingginya jumlah pengusaha yang menyalahgunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Selain itu perubahan tersebut dalam rangka mengembalikan tujuan dari adanya fasilitas Pengembalian Bea Masuk sesuai dengan UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006. Dengan berlakunya PMK 253/PMK.04/2011, PT.ABC tidak dapat menggunakan fasilitas Pengembalian Bea Masuk lagi karena tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya berprofil medium risk. Hal ini membuat PT.ABC menggunakan skema impor biasa dan kehilangan beberapa kerjasama dalam bentuk OEM.

---

The focus of this research is to analyze the application of import duty refund facility in bicycle industry for export purpose (Case Study PT.ABC). This study uses a descriptive research with qualitative approach. The data was collected by conducting interviews with various stakeholders and a literature study. The Results from this research is the changes from Decision of the Finance Ministers number 580 (KMK 580/KMK.04/2003) to Regulation of Finance Ministers number 253 (PMK 253/PMK.04/2011) in particular requirement to have a good reputation due to the high number of employers who abuse Facility for Export Purposes.

Besides that, the changes in order to restore the purpose of the facility in accordance with the Duty Refund Customs Law Number 17 (Undang-undang Kepabeanan No 17 Tahun 2006). Since the enactment of PMK 253/PMK.04/2011, PT.ABC cannot use the facility because restitution of import duty does not qualify for at least a medium risk profile. This makes PT.ABC use regular import scheme and lose some cooperation in the form of OEM."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, implementasinya, serta faktor penunjang dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah karena krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi.

---

The purpose of this research is to analyze the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment, the implementation, and also supporting and inhibiting factors due to the implementation. This research is a qualitative research. Data collection techniques using depth interviews and literature studies.The research result shows that the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment is because the global economic crisis, the growth of the telecommunication service industry, and efforts to improve the competitiveness of the telecommunication equipment industry."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan impor benang cotton bukan benang jahit yang ada pada sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang spinning benang cotton lokal. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi mengatasi adanya lonjakan impor yang terjadi akan benang cotton, dan juga meningkatkan produktifitas industri bidang tekstil baik dari industri yang bergerak dalam bidang spinning maupun weaving benang. Adanya BMTP tersebut merupakan upaya dari pemerintah dimana hasil tersebut diharapkan dapat mengatasi lonjakan impor, dan menumbuhkan kembali produktifitas industri tekstil lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, penerapan kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yang merupakan latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena adanya lonjakan impor yang menyebabkan adanya kerugian serius pada industri tekstil dalam negeri. Penerapan kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dan SDA dari pihak produsen benang cotton, adanya penyelundupan, dan pengusaha yang terus mencari celah dari adanya Safeguard ini. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan penyelidikan lebih lanjut dari ketepatan tarif spesifik yang digunakan dalam perhitungan Safeguard dan juga bagi para pengusaha hendaknya dalam mengatasi lonjakan impor sebaiknya meningkatkan kembali kualitas produk-produk lokal, sehingga kualitasnya tidak kalah saing dengan produk-produk impor.

---

This research addresses the policies Safeguard Measures Import Duty import cotton yarn not sewing thread that exist in a company engaged in the field of local cotton yarn spinning. This policy conducted by the government in order to overcome the surge in imports of cotton yarn that will happen is not a sewing thread, and also increase the productivity of both the textile industry that the industry is engaged in spinning and weaving yarns. The existence of Safeguard Measures Import Duty is an effort of the government in which the outcome of the process is expected to address import surges, and regrow productivity of the local textile industry. The purpose of this study is to describe the background, policy implementing, as well as factors that the implementation of the policy barrier. This research used qualitative descriptive approach.

The background is issued according to a surge in imports that cause serious injury to the domestic textile industry, and / or threat of serious injury to the domestic textile industry. Implementation of this policy went pretty well, although there are constraints that are considered to make this policy runs less effective which is associated with limited human and natural resources of the cotton yarn manufacturers, smuggling, and employers are constantly looking for the loopholes of the Safeguard. The results of this study suggest that further investigation of organized provision specific rates used in the calculation of Safeguard and also for employers should address the surge in imports should improve the quality back local products, so the quality is not less competitive with imported products."

"Kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Padahal jika diteliti lebih lanjut bahwa terdapat isu perihal pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Diimpor yang menyatakan bahwa pakaian bekas, dengan Tarif Pos/Harmonized System Code 6309.00.00, dilarang untuk diimpor. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor menetapkan tarif bea masuk pakaian bekas, dengan Tarif Pos/Harmonized System Code 6309.00.00, sebesar 35%. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan kerugian bagi negara. Penelitian ini akan menjelaskan alasan terjadinya perbedaan pengaturan berdasarkan kedua peraturan tersebut dan bentuk penyelesaian hukum bea masuk impor pakaian bekas dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan alasan pindahan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan Batasan penggunaan data tersier dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan studi yang sudah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan bahwa tidak ada pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas karena pakaian bekas dilarang untuk diimpor. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan meninjau kembali perihal pengaturan bea masuk dan impor pakaian bekas.

---

To this day, the trade of imported used clothing is steadily increasing in Indonesia. As matter of fact, there is a prominent issue that concerns the import duty taxes of used clothing. This is in regards to the Ministry of Trade Regulation No. 12/2020 regarding the import ban on select goods, which dictates that imports of used clothing with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00 are prohibited. Whereas the Ministry of Finance Regulation No. 6/PMK.010/2017 regarding the determination of goods classification system and imposition of import duty rate specifies that imports of used clothing, with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00, are subject to import duty of 35%. This ambiguity causes a legal uncertainty to be present within the Indonesian society and resulting in a loss for the country. This study will attempt to give an explanation to the clash of supervision based on the two regulations and a form of legal conclusion to the import tax duties of used clothing on cases of protecting the national interests and on cases of relocation, therefore, a juridical-normative approach was used in this study. This study was conducted within the limitations of tertiary data and the tools of data collection were in the form of document study. Based on the study that has been conducted, the researcher has concluded that there are no applications of import duties of used clothing because of the import ban on used clothing. Therefore, based on the result of this research, the researcher recommends that the Indonesian government to review and socialize the regulations in regards to import duties of used clothing. "

"Economic globalization impacts to the increase of international transactions. Countries need each other to market their products and to supply their material resources for industries. Component automotive industry of Indonesia addicted to import their materials because they could?t get those specific kind of materials from domestic market. This condition has been affecting the competitiveness of their products in both domestic and international market because they have to pay customs rate 5-15%. Otherwise component that imported from other countries such as ASEAN countries has no customs (zero rate) because of harmonized system that is free trade agreement among Indonesia and them.Government took actions and used their function to protect components which is produced by domestic component automotive industry. They gave incentives for those industries by customs facilities to improve competitiveness of their products so can be compared with imported product. Custom exemption facility of import material used for production of component for vehicle gave by Regulation of Finance Minester Number 34/PMK.011/2007. Those facility wished to be longer, so it?s so interesting to analize the backgrounds, implementation, and evaluation. Rasearcher analized to gave description by qualitative methods.Before those regulation published there are some background conditions which make government gave the facilities. Those condition was such as addiction of imported materials, policy package for domestic automotive industry to maintain economic growth, and high demand of component automotive. Comparing the situations of domestic component automotive industry, government gave customs exemption facility of the specific materials nedded by component automotive industry.Then the implementation of that regulations mate some factors that could support or interrupt the goal. Evaluation of this facility can be analized by government?s revenue impacted positively from sector of other kind of taxes. Besides improvement of domestic sales and export comodity from company in component automotive industry reflect the good impacts of the facility. After there was the facility, comparisson was proved that component for vehicle of domestic industry has good competitiveness and can be compared from imported product."

"Nowadays, International trading has become more opened, because the reduction of tariff barrier and non-tariff barrier. This situation made a competition between nation become more complex. Many countries use dumping strategic to win the international competition. Dumping actually is a normal strategic in trading world. It?s become unfair when it causes injury to domestic industry. Because dumping categorize as Unfair Trade Practices, many countries (members of World Trade Organization/WTO) used anti dumping action to deal with unfair trade practices being carried out by their trading partners.

Researcher?s main concern is in imposition of anti dumping duties. To know how anti dumping duties can protect the domestic industries. Researcher also want to analyze the problems on anti dumping actions that levies to some imported goods that causes injury to domestic industries. Whether the decision is to impose or not to impose an anti dumping duty to that imported goods. The researcher used qualitative approach and use descriptive method to analyze this report.

The result of this research showed that anti dumping duties act can protect the domestic industries and make competitive price in domestic market. The problems when anti dumping duty imposed to some product are: complain from the exporting country because the price of the product in domestic market will be more expensive than before. And Complain from the domestic consumers because it makes goods used by the domestic consumers more costly. If the decision is not to imposed the anti dumping duty with the ?national interest? reason it also a problems because there?s no clear guidance on national interest test in Indonesian anti dumping legislation. This is why the people said that ?anti dumping is a double edge sword?. But whatever the merits of anti dumping, Indonesia should continue to take their national interest into account before levying these duties."