Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu permasalahan yang dihadapi notaris saat ini, untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam membuat akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah menentukan batas usia dewasa yang berlaku dalam pembuatan akta tersebut. Di dalam KUHPerdata seorang dikatakan dewasa adalah apabila telah mencapai usia 21 tahun. Sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya secara tegas maka mengakibatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai batas usia dewasa yang berlaku saat ini, ada yang mengatakan 21 tahun dan ada yang mengatakan 18 tahun. Adanya perbedaan pendapat tersebut membawa akibat terhadap tanggung jawab notaris untuk menentukan batas usia dewasa dalam pembuatan akta, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode empiris dengan wawancara. Berdasarkan penelitian penulis, batas usia dewasa yang dipakai sebagai dasar kesatuan sikap notaris dalam pembuatan akta telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres INI ke-XVII tahun 1999 di Jakarta adalah 18 tahun, namun dalam praktek pembuatan akta, para notaris yang menjadi narasumber dalam penelitian penulis tetap menggunakan batas usia dewasa 21 tahun. Adanya perbedaan mengenai batas usia dewasa tersebut akan membawa akibat hukum terhadap tanggung jawab notaris seandainya batas usia dewasa yang dianut oleh pengadilan berbeda dengan yang dianut oleh notaris yang membuat akta tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan pembahasan yang mendalam berkaitan dengan permasalahanpermasalahan hukum yang ada berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam menentukan batas usia dewasa.

Abstrak :
ABSTRAK
Batas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Di samping itu, juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena di dunia ini, mengenai hukum perdata terdiri dari berbagai macam sistem hukum negara nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa. Begitu juga di Indonesia, di mana Hukum Perdatanya bersifat pluralistik, tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa bagi seseorang seperti halnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pada hakikatnya, dalam semua sistem hukum seseorang dianggap mampu untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah dewasa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi telah menentukan batas usia dan kemampuan bertindak dalam hukum adalah 18 tahun, maka hal itu haruslah diterima sebagai ketentuan/patokan umum (ius generalis) tentang batas usia dewasa dalam hukum perdata. Sedangkan dengan perundang-undangan khusus (ius specialis) dapat ditentukan batas usia dewasa lain sebagai pengecualian, misalnya batas usia ikut pemilihan umum, memperoleh kewarganegaraan, untuk melakukan perkawinan atau tindakan hukum tertentu menurut Undang-Undang. Tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia apabila menghadapi perjanjian dengan orang asing, maka ia dianggap mempunyai kemampuan hukum atau kemampuan hukum terbatas sepanjang menurut hukum Indonesia ia dianggaplah demikian.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Sebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadap aktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris. Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindak ialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkan aktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya,agar kedepannya dalam jabatannya Notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya mengandung cacat yuridis karena sebab ketidakcakapan atau ketidakwenangan terhadap aktanya.

---

ABSTRACT
For the reason due to the cancellation of the notarial deed of incompetence and inadequacy by the notary, the notary deed. Can lead to nullification for a notarial deed, deed due to incompetence acting immature and inadequacy act is a legal act for the person who has done this already. The law definitely must met proficiency criteria and authority to act in a deed, resulting in deed null and law. For knowledge by any notary in order to carry out their duties in the future notary office to avoid by notary or deed made before him judicially flawed for reasons of incompetence or inadequacy of the deed.