Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

 

Penelitian ini membahas dampak Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT)  terhadap konservasi hutan selama periode 2008-2016 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model panel berupa fixed effect dan Spatial Autoregressive (SAR) fixed effect. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pengaruh transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil positif memengaruhi perluasan area konservasi hutan di Indonesia level kabupaten/kota. Dana koordinasi berupa Dana Tugas Pembantuan positif signifikan memengaruhi pada level kabupaten/kota sedangkan level provinsi menunjukkan positif saja. Selain itu, dampak dari daerah yang berdekatan atau neighbourhood effect secara empiris terbukti memengaruhi perluasan area konservasi hutan di Indonesia. Dampak tersebut terlihat pada koefisien spasial yang positif. Sehingga dapat disimpulkan pada penyediaan barang publik seperti area konservasi hutan peristiwa yang terjadi justru bukan free rider. Barang publik yang memiliki spillover positif akan memunculkan kejadian berupa mimicry, keikutsertaan penyediaan pada daerah yang berdekatan (neighbour).

 

---

In this study aim to look at impact of Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) on forest conservation during the period 2008-2016 in Indonesia. This study uses panels model fixed effect, and Spatial Autoregressive (SAR) fixed effect. The results of this study suggest that Impact of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) in the form Dana Perimbangan such as Special Allocation Funds (DAK) and Revenue Sharing Funds (DBH) positive significantly influences the expansion of forest conservation areas in Indonesia. Coordination funds in the form Dana Tugas Pembantuan positively significantly affect the district/city level while the provincial level shows just positive. In addition, the impact of adjacent areas or neighborhood effects has been empirically proven to influence the expansion of forest conservation areas in Indonesia. The impact is seen in positive spatial coefficients.  It can be concluded that the provision of public goods such as the forest conservation area is occured not a free rider. Public goods that have positive spillover will actually issue a mimicry event, participation in the neighboring area.

 

Abstrak :
The Law of Spatial Planning No.26/2007 obligates the local government to provide public UGS at least 20% of their area. The implementation faces several problems, such as budget orientation. UGS is not being prioritized since the cost always seems to exceed the benefit due to the condition that there is no market value for the benefits of UGS. This research tries to do a proper valuation of UGS using the Travel Cost Method. In addition to that, due to a widely use of social media, this study tries to explore the effect of social media on number of visit to the park. To perform this study, onsite and online survey were conducted using questionnaire to obtain data from visitors of Suropati Park, Jakarta. After comparing results using Poisson and Negative Binomial Regression, the final model estimates per-trip consumer surplus is Rp44,843, and total consumer surplus per year is approximately Rp 4.290 billion. Moreover, the social media variable shows that the strongest power of social media is to attract new users and the power become less and less as the number of visit increases because the decision to re-visit a park is strongly accounted on the perceived quality on the first visit.

---

Undang-Undang Penataan Ruang No.26/2007 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik setidaknya 20% dari wilayah mereka. Implementasinya menghadapi beberapa masalah, salah satunya orientasi anggaran. Pembangunan RTH tidak diprioritaskan karena biayanya dianggap selalu melebihi manfaat. Hal ini diakibatkan oleh tidak ada nilai pasar untuk manfaat yang diberikan RTH. Oleh karena itu dibutuhkan cara khusus untuk menilai manfaat RTH. Penelitian ini mencoba melakukan valuasi RTH menggunakan Metode Biaya Perjalanan. Selain itu, karena penggunaan media sosial yang luas, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi efek penggunaan media sosial terhadap jumlah kunjungan ke taman. Dalam penelitian ini dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner di tempat dan juga secara online untuk mendapatkan data dari pengunjung Taman Suropati, Jakarta. Setelah membandingkan hasil menggunakan Poisson dan Regresi Binomial Negatif, model akhir memperkirakan surplus konsumen per perjalanan adalah Rp44,843, dan total surplus konsumen per tahun sekitar Rp4.290 miliar. Selain itu, variabel media sosial menunjukkan bahwa kekuatan media sosial yang terkuat adalah untuk menarik pengguna baru dan kekuatan menjadi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan karena keputusan untuk mengunjungi kembali taman sangat tergantung pada persepsi pengunjung terhadap kualitas taman pada kunjungan pertama.

Abstrak :
Masyarakat pada umumnnya memiliki prefrensi dalam merespon kondisi untuk bertinggal. Namun sering kali terjadi masalah keterbatasan dalam pilihan terhadap hunian yang sesuai, khususnya pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga akan terjadi ketidakcocokan dalam hunian tersebut. Ketidakcocokan terhadap kondisi hunian dengan kebutuhan penghuninya tersebut memicu terjadinya Alterasi Ruang pada hunian. Alterasi ruang yang dimaksud merupakan alterasi secara fungsi ruang, bukan secara fisik bangunan. Tepatnya pada pemanfaatan dayaguna fungsi ruang koridor yang awalnya adalah barang publik beralih fungsi menjadi barang bersama. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan barang publik, barang bersama dan alterasi ruang serta mengapa hal tersebut terdapat dalam konteks rusunawa. Alterasi ruang yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kondisi hunian serta aktivitas kegiatan Masyarakat Rusunawa tidak terlepas sejauh mana jejaring yang tedapat didalam ruang koridor. Pada konteks koridor, jejaring dapat mudah terlihat sebagai wujud alterasi ruang yaitu dengan banyaknya benda mati yang ada dimana tersebar hampir diseluruh ruang koridor. Jejaring yang dihasilkan tentu beragam, tergantung tiap spontanitas hunian dalam merespon alterasi ruang. Spontanitas dalam memenuhi kebutuhan alterasi tersebut diantara terdapat otoritas yang mengontrol dari penghuni, serta aturan tidak tertulis yang pada akhirnya nya berwujud dalam kesepakatan bersama sebagai menolerir dalam menyikapi alterasi ruang tersebut. Dengan aturan tidak tertulis tersebut, Alterasi ruang yang dilakukan juga akan lebih leluasa. ......The community in general has preference in responding to conditions for leaving. However, there is often a problem of limitations in the choice of suitable housing, especially in low-income communities (MBR). So that there will be a mismatch in the occupancy. The incompatibility of residential conditions with the needs of its occupants triggers the occurrence of Space Alteration in residential areas. The space alteration in question is a function alteration of space, not a physical building. Precisely on the utilization of the function of the corridor space function which was originally a public good turned into a common good. The purpose of this thesis is to find out what is meant by public goods, shared goods and space alteration and why they are found in the context of rusunawa. The space alteration carried out is strongly influenced by the condition of the housing and activities of the Rusunawa Community, regardless of the extent of the network within the corridor space. In the context of the corridor, networking can be easily seen as a form of space alteration that is with the number of inanimate objects that are scattered almost throughout the corridor space. The resulting network is certainly diverse, depending on the spontaneity of occupancy in response to alteration of space. Spontaneity in fulfilling these alteration needs is among the controlling authorities of the occupants, as well as unwritten rules which in the end are manifested in mutual agreement as tolerating the alteration of the space. With these unwritten rules, the space allocation will also be more flexible.

Abstrak :
Konsep stabilitas finansial sebagai barang publik global merupakan salah satu kajian yang mulai mendapatkan perhatian dalam dunia akademis sejak terjadinya berbagai permasalahan finansial lintas batas pada akhir abad ke-20. Memastikan ketersediaan dari barang publik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi dampak buruk dari guncangan finansial, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, meskipun topik ini sangat menarik untuk dieksplorasi, pembahasannya masih terfragmentasi dalam berbagai disiplin yang berbeda dan belum banyak dikaji melalui sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional. Dengan demikian, tinjauan kepustakaan ini berusaha untuk memetakan ragam argumentasi terkait stabilitas finansial sebagai barang publik global dalam hubungan internasional dari 23 literatur yang berbeda. Melalui metode taksonomi, pembahasan dalam tinjauan kepustakaan ini dikategorisasikan menjadi tiga tema besar mengenai konseptualisasi, keterlibatan aktor, serta praktik kebijakan terkait stabilitas finansial. Berdasarkan pemetaan literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa: (1) meskipun hampir semua akademisi yang literaturnya dibahas dalam kajian ini sepakat bahwa stabilitas finansial harus didefinisikan sebagai barang publik global, beberapa di antaranya menganggap bahwa pendekatan barang publik regional akan memastikan penyediaannya yang lebih efektif; serta (2) institusi internasional, terutama IMF, memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas dari sistem finansial internasional yang saling terkait, meski praktik kebijakannya seringkali dinilai kurang inklusif. Adapun celah penelitian yang penulis identifikasi berkaitan dengan kajian mengenai stabilitas finansial sebagai barang publik global yang harus diperluas, termasuk dalam melihat dinamika kekuasaan dari aktor-aktor internasional yang terlibat di dalam prosesnya. Maka, tinjauan kepustakaan ini menekankan perlunya penelitian lanjutan dan dialog kebijakan untuk memperkuat kerja sama serta tata kelola dalam penyediaan stabilitas finansial sebagai barang publik, baik dalam konteks global maupun regional. ......The concept of financial stability as a global public good is one of the studies that has begun to receive attention in the academic world since various cross-border financial problems arise at the end of the 20th century. Ensuring the availability of these public goods is essential to promote sustainable economic growth, reduce the adverse effects of financial shocks, and improve social welfare. However, although this topic is fascinating to explore, the discussion is still fragmented in various academic disciplines and has not been widely studied from the perspective of International Relations. Thus, this literature review elaborates on different arguments regarding financial stability as a global public good in international relations from 23 academic sources. Using the taxonomic method, the discussion in this literature review is categorized into three major themes regarding contextualization, involvement of actors, and policy practices related to financial stability. Based on the review that has been done, this author finds that: (1) although almost all academics whose literature is discussed in this study agree that financial stability should be considered a global public good, some of them consider that a regional public goods approach will ensure its more effective provision; and (2) international institutions, especially the IMF, have a crucial role in maintaining the stability of the interrelated international financial system, even though their policy practices are often considered to be less inclusive. This author reflects that research about financial stability as a global public good must be expanded, especially to observe the dynamics of international actors involved. Further research and policy dialogues are needed to strengthen cooperation and governance in providing financial stability as a public good within the global and regional contexts.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Sistem Penyediaan Air Minum serta untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam Sistem Penyediaan Air Minum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan desain alternatif kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih tepat untuk dapat diterapkan dalam Sistem Penyediaan Air Minum. Alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah pemberian insentif pembebasan objek Pajak Pertambahan Nilai atas jasa laboratorium, sambungan baru, sewa meteran, penyambungan kembali, pembuangan kotoran, dan jasa dari pipa persil (pipa yang menerima air limbah dari sumbernya). Penelitian ini juga menemukan untuk mendorong layanan air minum diperlukan kebijakan subsidi innatura dari pemerintah.

---

ABSTRAK The purposes of this research is to evaluate Value Added Tax policy on Drinking Water Supply System and to find an alternative policy that relevant to be applied in Drinking Water Supply System. These results indicated that is necessary to design alternative of Value Added Tax Policy is more appropriate to be applied in Drinking Water Supply System. Alternative policies are recommended: incentives object Value Added Tax exemption for services laboratory, new water installation, water meter rent, reconnection water installation, sewerage, and persil pipe (a pipe that directly receives wastewater from the source). This research also found for expanding piped water service needed in-kind subsidies policy from government.