Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tanggal 26 Maret 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd bersedia melepaskan 56.15% saham BII kepada Maybank dengan deposit sebagai uang muka sejumlah US$147 juta kepada Sorak Financial Holdings. Pada saat itu akuisisi perseroan terbuka diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2002 Tentang Pengambilalihan Perseroan Terbuka, akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2008 Bapepam-LK telah mengeluarkan peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang menggantikan Peraturan Nomor Kep-05/PM/2002 tersebut yang menghapuskan ketentuan penawaran tender mengenai saham yang wajib dibeli pengendali baru dan menambahkan ketentuan mengenai kewajiban mengalihkan kembali saham apabila hasil dari penawaran tender melebihi batas yang ditentukan. Namun ternyata setelah peraturan ini dinyatakan berlaku telah menimbulkan permasalahan pada proses akuisisi BII oleh Maybank karena pada tanggal 29 Juli 2008, secara tiba-tiba Bank Negara Malaysia mencabut izin untuk mengakuisisi saham BII oleh Maybank sehingga memberikan alasan kuat bagi Maybank untuk membatalkan transaksi tersebut dengan alasan kehadiran Peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan suatu uraian deskriptif sebagai hasil analisis penelitian. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, yang dilengkapi dengan buku-buku penunjang sebagai bahan hukum sekunder, dan majalah, koran, serta internet sebagai bahan hukum tersier. meskipun pada akhirnya proses akuisisi dapat terealisasikan, terealisasinya akuisisi ini adalah upaya dari pihak asing (Temasek dan Kookmin Bank), yang memberikan diskon untuk Maybank.

---

ABSTRACT
On 26th March 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd is willing to sell 56.15% stake in BII to Maybank with a deposit as a down payment US $ 147 million to Sorak Financial Holdings. At the time of acquisition, the applicable Regulation about Public Company Acquisition is Bapepam Regulation Attachment Number Kep-05/PM/2002 About the Public Company Acquisition, but on 30th June 2008 Bapepam-LK has issued Bapepam-LK Regulation Attachment Number KEP-259/BL/2008 on which replaces the Public Company Acquisition Regulation Number Kep-05/PM/2002 which abolished the provisions of the tender offer of shares which must be purchased by new controlling shareholders and add provisions of Refloat if the results of the tender offer exceeds the specified limits. But it turns out after this regulation is declared as a valid Regulation it has caused problems in the process of acquisition of BII by Maybank because on 29th July 2008, suddenly Bank of Malaysia revoke permission to acquire a stake in BII by Maybank thus providing a strong rationale for Maybank to cancel the transaction by reason the presence of Regulation Number Kep-259/BL/2008. The author uses the method of normative juridical research with a descriptive approach to provide a descriptive analysis of research. By using legislation as the primary legal materials, which is equipped with supporting books as a secondary legal materials, and magazines, newspapers, and the internet as a tertiary legal materials. though in the end the acquisition process can be realized, the realization of this acquisition is an effort from foreign Parties (Temasek and Kookmin Bank), which gives discounts to Maybank.

Abstrak :
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi. ......This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Dalam hal ini perseroan harus merubah jenis perseroan yang tadinya berstatus tertutup menjadi status terbuka yang dalam arti untuk melakukan hal tersebut harus dilakukan harus terlebih dahulu melakukan suatu penawaran umum atau lebih dikenal dengan istilah "go public" atau IPO (Initial Public Offering) atau merupakan suatu penawaran saham perdana ke publik. Hal ini harus menempuh tahap awal sebelum melakukan penawaran umum. Dalam proses go public hal pertama yang harus dilakukan adalah due diligence. Due diligence merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh aspek perusahaan, untuk mendapat keyakinan akan kondisi perusahaan. Tahap-tahap untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham perseroan adalah Tahap Persiapan, Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana, Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek. Tahap-tahap penawaran umum ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan bagi perseroan yang akan menjadi perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan dari Bapepam-LK. Dilakukan pertama kali dengan mengajukan persyaratan pendaftaran kepada Bapepam-LK sesuai dengan Ketua Bapepam Nomor Kep.50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran IX.C.1. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. X, Tbk dalam penerapan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah diterapkan dengan baik serta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bapepam-LK yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.1 tersebut. PT. X, Tbk telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK tanggal 19 November 2010, dan melakukan public expose selama 3 hari dalam rangka penawaran umum. Dengan demikian sejak melakukan public expose tersebut, Perseroan mendapat respon yang sangat baik dari para investor, terbukti dengan adanya kelebihan permintaan atas saham perseroan yang ditawarkan (oversubscribed) sebanyak 5 (lima) kali. Sehingga dengan adanya oversubscribed ini, maka perseroan melakukan penjatahan atas saham yang ditawarkan. ......This thesis discusses the implementation of a closed corporation to a corporation is open. In this case the company must change the type of company that had status to the status of open-closed in the sense to do so must be done must first conduct a public offering, or better known by the term Go public or IPO (Initial Public Offering) or an initial public offering to the public. This should take an early stage before making a public offering. In the process of going public the first thing to do is due diligence. Due diligence is an ongoing research on all aspects of the company, to gain confidence in the condition of the company. The stages for the initial public offering of shares of the company are Preparatory Phase, Phase Filing a Registration Statement, Phase Offer Shares in the Primary Market, Phase Listing Shares on the Stock Exchange. Stages of a public offering is an absolute requirement to do for the company that will become publicly-listed companies in accordance with the provisions of Bapepam-LK. Was first done by submitting to the registration requirements in accordance with Bapepam-LK chairman of Bapepam No. Kep.50/PM/1996 dated January, 17 1996 regarding Guidelines Concerning the Form and Content of Registration Statement for Public Offering, Appendix IX.C.1. Implementation of an Initial Public Offering (IPO) of PT. X, Limited in the application of the provisions of Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market has been implemented well and meets the requirements specified by Bapepam-LK required by Bapepam-LK IX.C.1 it. PT. X, Limited has been declared effective by Bapepam-LK dated 19 November 2010, and conduct public expose for 3 days in the framework of a public offering. Thus since made public expose, the Company received a very good response from investors, as evidenced by the presence of excess demand for company shares offered (oversubscribed) of 5 (five) times. So that the existence of this oversubscribed, the company doing the allotment of shares offered.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syariah dalam penerbitan, pelaksanaan, dan kondisi default dalam investasi sukuk ijarah pada PT X, salah satu korporasi yang menerbitkan ijarah di Indonesia. Kasus default pada sukuk ijarah PT X ini merupakan kasus default pada sukuk pertama di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bapepam-LK, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk ijarah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bapepam-LK. Akan tetapi, dalam masa pelaksanaan dan kebijakan yang diambil pasca-default belum sesuai dengan beberapa prinsip syariah.

---

ABSTRACT

This study aims to explain and analyze the sharia compliance of the issuance, execution, and events of default default in the ijarah sukuk issued by X Corp., one of the corporation that issue ijarah sukuk in Indonesia. Events of default in the X Corp. ijarah sukuk is the first ijarah sukuk default case in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bapepam-​​LK, and related literature study review as a reference. The results suggested that the ijarah sukuk issuance had been held in accordance to Fatwa DSN-MUI and Peraturan Bapepam-​​LK. However, the implementation after issuance and post-default decision that taken by corporation is had not been held in accordance with some Islamic principles.

Abstrak :
Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Sehubungan dengan itu, meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek, kejahatan manipulasi pasar kerap terjadi. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.Skripsi ini membahas fungsi pengawasan dan kewenangan Bapepam-LK untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan manipulasi pasar dengan menempuhupaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentukpemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi. ......Public investors need information on trading activities, market conditions and securities prices on a Securities Exchange, as indicators by the strength of the supply and demand, and as a basis for making investment decisions. Bearing in mind, even though Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market prohibits activities that create a deceptive representation of trading activities, market conditions or securities prices with intent to influence others to buy, sell, or hold securities, market manipulation felonies are often occurred. Considering the capital market is a source of business financing and an investment opportunity for investors, which plays a strategic role in supporting national development, its activities must be supervised to ensure that it is conducted in an orderly, fair, and efficient manner. Therefor, Bapepam-LK is given an administrative authority and the responsibility to guide, regulate and supervise persons engaged in capital market activities. The focuses of this study are the supervisory function and authority to conduct law enforcement of Bapepam-LK regarding market manipulation felonies, either in preventive in the form of regulations, guidelines, guidance and directions, or remedial in the form of inspections, investigations and the imposition of sanctions, as well as legal protections for investors.