Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB. Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim". Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM. Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia. Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan. Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis.

Abstrak :
Bank adalah suatu institusi yang salah satu bidang usahanya adalah penghimpunan dana masyarakat, maka terdapat persyaratan dimana suatu Bank harus mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking). Oleh karena itu industri Perbankan di Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu bidang usaha yang sarat dengan peraturan-peraturan (heavy regulated business) yang sengaja diterbitkan oleh pemerintah untuk mencegah terulangnya kebobrokan perbankan yang pernah menyeret Indonesia kedalam krisis berkepanjangan. Perbankan juga diharapkan ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan Kebijakan prinsip kehati-hatian Bank. Perbaikan dalam industri perbankan ini harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada dunia perbankan. Adapun pengaturan di bidang perbankan akan mencakup diantaranya kaidah-kaidah kedudukan pelaku di bidang perbankan, Mengingat hal tersebut maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai bentuk badan hukum yang paling ideal dan bank. Dalam tulisan ini akan dianalisis mengenai kaitan antara karakteristik usaha perbankan dengan karakteristik dari masing-masing bentuk badan hukum dari Bank (Koperasi, Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas/PT) dengan menggunakan parameter prinsip dasar, cara pendirian dan permodalan serta struktur organisasinya yang tujuan akhirnya adalah untuk menelaah bentuk badan hukum yang paling tepat untuk suatu Bank. Setelah penelaahan bentuk badan hukum PT memiliki kelebihan-kelebihan dibanding bentuk badan hukum yang lain, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini bentuk badan hukum untuk suatu Bank yang ideal adalah Perseroan Terbatas.

Abstrak :
ABSTRACT
As one of the fundamental principles in the banking industry, bank secrecy has become very important to note. On the other hand, the rise of unlawful financial practices mostly hides behind its principle. By then, on 2015 Government of Indonesia ratifies the automatic exchange of information AEOI for tax purposes in order to prevent such practices. The purpose of this study is to analyse on banking secrecy and Automatic Exchange of Information. This Juridical Normative study will provide principles that must be considered about bank secrecy and the importance of these principles in supporting the banking industry. Several data that encourage the ratification of international treaties on the exchange of information automatically will also be alluded to in this thesis. The method used in this research is normative research. This study will ultimately provide conclusions related to the research problem within regards to the ratification of the provisions of AEOI, and of course give advice what can be done by government in the future to protect the banking industry.

---

ABSTRACT
Sebagai salah satu prinsip penting dalam menunjang industri perbankan, rahasia bank sangatlah penting untuk diperhatikan. Namun demikian, maraknya praktek-praktek yang melawan hukum juga bersembunyi dibalik prinsip tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi kepada ketentuan pertukaran informasi secara otomatis AEOI untuk kepentingan perpajakan demi mencegah praktek-praktek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan rahasia perbankan dan pertukaran informasi secara otomatis. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menyampaikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan mengenai rahasia bank dan pentingnya prinsip tersebut dalam menunjang industri perbankan. Beberapa data yang mendorong diratifikasinya perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi secara otomatis juga akan disinggung dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penlitian normatif. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait rumusan masalah dengan diratifikasinya ketentuan pertukaran informasi tersebut, dan tentunya memberikan saran apa saja yang dapat dilakukan pemerintah kedepanya demi kelancaran industri perbankan.

Abstrak :
Sebagai negara yang menganut sistem dual banking, maka penting untuk mengetahui tingkat persaingan perbankan di Indonesia, khususnya perbankan syariah. Apalagi dengan jumlah perbankan syariah yang relatif sedikit, kuat dugaan terjadi pola persaingan yang kolutif. Oleh sebab itu digunakan model penelitian yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse (1987) untuk data perbankan syariah dan konvensional Indonesia periode tahun 2003-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun jumlah perbankan syariah relatif sedikit, namun struktur pasar yang ada adalah monopolistik dan tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa persaingan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional berbeda. Untuk menunjang perkembangan perbankan syariah, bank syariah perlu untuk memperhatikan pengelolaan dalam manajemen aset dan liabilitas yang baik. Selain itu, otoritas perbankan perlu memcermati bentuk persaingan yang terjadi.

---

Indonesia has dual banking system in its banking industry. Therefore it is important to know competition amongs banking especially syariah banking. Moreover with the small number of syariah banking that exists in Indonesia it is reasonable to guess that there are colutif competition among them. In order to investigate the degree of competition in Indonesia banking's industry, we apply Panzar-Rosse model with the period of estimation between 2003 to 2008. In conclusion, it is suggested that there is monopolistic competition. Moreover, there is no strong evidence to assert that syariah and konvensional banking are difference in their competition conduct. In order to reinforce the growth of Syariah banking, it is important for syariah banking to manage carefully its asset and liability management. In addition, banking authority have to notice competition that exist in banking industry.

Abstrak :
Positive correlation between concentration and profitability is not always a result of collusion. Market concentration can be a proxyfor efficiency and product differentiation that have done by company. The company that can be mentioned efficient and have done product differentiation can improve market share, and industry that consist of the company has tendency to be concentrated. This research tries to prove whether market share and concentration in Islamic and conventional banking industry as proxy to efficient. If it is proven, so there is no relationship between market share and concentration with profitability. it is appropriate with efficient structure hypothesis. Using pool data for Islamic and conventional banking industiy at period January 2002 until November 2005. Model that had been used in this research is adjusted Smirlock model with fixed effect method From this research, is hoped that Islamic banking industry can support efficient structure hypothesis, moreover conventional banking industry can support differentiation hypothesis.

Abstrak :
Lambatnya perbankan Indonesia menurunkan suku bunga dalam menyalurkan kredit ke sektor riil menimbulkan kecurigaan terjadi praktek kartel di perbankan kita. Tesis ini meneliti apakah, benar-benar terbukti ada praktek kartel di sistem perbankan kita. Dengan mengaplikasikan model kompetisi Bresnahan dan Lau, model ini lebih baik dibandingkan model Panzar dan Rosse. Pengujian ekonometrika dilakukan dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag untuk mengestimasi Error Correction Model. Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa perbankan Indonesia tidak dalam keadaan kartel sempurna, walaupun demikian tidak kompetisi sempurna. Perbankan kita memiliki respon yang lebih dekat ke kompetisi dalam jangka pendek, tetapi lebih dekat ke oligopoli dalam jangka panjang.

---

Slow rate of Indonesia's banking in decreasing's interest rate for real sector credit leads to cartel's existence. This applied Bresnahan and Lau which is better than Panzar and Rosso gain an information about cartel's existence in Indonesia's banking. Error Correction model is evaluated be using Autoregressive Distributed Lag. The result shown that although not as a perfect competition, Indonesia' banking was not a perfect cartel. There existed a positive respond for competition in short run and closed to oligopoly in long run.

Abstrak :
Rekapitalisasi perbankan oleh pemerintah, kini telah memasuki tahap akhir. Beberapa bank telah menyelesaikan program tersebut dan dikembalikan pengawasannya oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia. Salah satu dari bank yang telah lulus dari rekapitalisasi tersebut adalab PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA). Dengan selesainya program tersebut, tantangan yang baru kini menghadang BCA. Tantangan itu ìalah bagaimana menerapkan visi dan misi hasil paradigma baru, ke dalam suatu strategi yang sesuai dengan perkembangan industri perbankan nasional. Strategi tersebut harus dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki (jaringan cabang dan ATM yang luas, reputasi yang baik, customer base yang besar, dll) untuk menganibil peluang yang ada, terutama di sektor Usaha Kecil dan Menengah. Mencermati perkembangan persaingan perbankan yang semakin ketat, maka fokus studi pada karya akhir ini adalah untuk menganalisis dan mengusulkan strategi bisnis bagi BCA untuk tahun 2002 ? 2004, berdasarkan keunggulan, kemampuan, dan faktor-faktor yang terdapat pada perusahaan yang dapat mempengaruhi perkembangan kinerja bank dalam meningkatkan daya saingnya. Dengan demikian bank dapat memfokuskan kegiatan operasionalnya pada segmen Usaha Kecil dan Menengah khususnya dalam menghadapi dinamika persaingan industri perbankan di Indonesia serta meningkatkan daya saìngnya di masa yang akan datang. Untuk menggambar dinamika persaingan perbankan, digunakan beberapa bank, baik yang berasal dan bank pemerintah, bank swasta nasional maupun bank asing. Berkenaan dengan semakin ketatnya persaingan perbankan di masa yang akan datang - terutama dengan masuknya bank asing di Indonesia ? BCA dapat melakukan pembenahan yang bertujuan untuk mengatitisipasi persaingan tersebut. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan diferensiasi produk, investasi di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang), penelitian dan pengembangan (Litbang), pembelian aset berkualitas dari BPPN, aliansi dengan bank asing, pelatihan terhadap karyawan yang berpotensi serta rasionalisasi terhadap karyawan yang kurang berkembang. Penerapan strategi yang tepat khususnya dalam segmen pasar UKM - akan menghasilkan perkembangan dan penguasaan pasar yang mengikat. Namun demikian sernuanya tidak akan mungkin terjadi j¡ka tidak didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh karyawan perusahaan. Sebab suatu strategi baru akan berjalan dengan efektif jika dilaksanakan scara konsisten dan berkesinambungan.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan melihat faktor-faktor penyebab tingginya Net Interest Margin di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, khususnya pada periode 2009 – 2013. Industri perbankan di Indonesia dinilai inefisien dibandingkan dengan industri perbankan di ASEAN yang ditunjukan dengan nilai rata-rata NIM yang lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Nilai NIM yang relatif lebih tinggi membuat daya saing industri perbankan nasional dan peran bank sebagai lembaga intermediasi dalam perekonomian nasional tidak maksimal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingginya NIM di Indonesia disebabkan biaya overhead yang tinggi dan diversifikasi usaha yang rendah pada industri perbankan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Trinugroho, Agusman, & Tarazi, (2014) dan Fungá dan Poghosyan (2011).

---

The focus of this study is to observe determinants that is contributing to high Net Interest Margin in Indonesia compared to other countries in South East Asia (ASEAN), particularly in the period 2009 – 2013. Indonesian banking industry is considered inefficient compared to ASEAN banking industry. It is indicated by the high of NIM in the last five years. The high value of NIM make the competitiveness of national banking industry relatively low and banks cannot doing their role as financial intermediaries in the economics. In this research, it was found that the high of NIM in Indonesia contributed by high overhead cost and low degree of diversification in Indonesian banking industry compared to other countries in ASEAN. This research uses the model developed by Trinugroho, Agusman, & Tarazi (2014) and Fungá & Poghosyan (2011).

Abstrak :
The objective of this paper is to analyze the performance of the national banking industry during the period of 2003 until March 2008....