Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan praktek di lapangan dan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan kredit bank mensyaratkan adanya jaminan, dimana Salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh debitor untuk menjamin pelunasan hutang atas kreditor adalah fidusia sebagaimana ternyata dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia yang lahir dan berkembang melalui yurisprudensi di Indonesia sangat terasa dibutuhkan dikarenakan adanya kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotik versi KUH Perdata ataupun undang-undang. Adanya tingkat persaingan antar bank yang semakin tinggi, membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia, dimana dapat diketahui bahwa pada prakteknya pelaksanaan pengikatan jaminan dilakukan selain mengacu pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga melibatkan pertimbangan bisnis tertentu yang menyebabkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dilaksanakan tidak secara konsisten.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Permata Tbk sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di PT Bank Permata Tbk, kendala-kendala yang dihadapi, dan untuk mengetahui dan menganalisa konsistensi pengaturan parate eksekusi dalam Undangundang Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan dalam perbankan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penulis dapat mengetahui bahwa meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Permata Tbk., namun parate eksekusi Hak Tanggungan ini dapat berperan dengan baik dalam menurunkan jumlah kredit bermasalah di PT Bank Permata Tbk. Penulis juga menyimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam Undangundang Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan PT Bank Permata Tbk hendaknya mengoptimalkan lagi pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan untuk penyelesaian kredit bermasalah, mengingat pelaksanaannya lebih efektif dibandingkankan dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri (fiat pengadilan). Pemerintah bersama DPR RI hendaknya memberikan prioritas dan percepatan dalam merevisi Undang-undang Hak Tanggungan khususnya terhadap pasal-pasal yang bertentangan atau tidak konsisten dalam mengatur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, terutama mengenai parate eksekusi Hak Tanggungan. ......This thesis discusses the implementation of the self enforcement of Hak Tanggungan carried out by PT Bank Permata, Tbk. as an alternative to the settlement of problem loans. The purposes of writing this thesis are to investigate and analyze the role of the self enforcement of Hak Tanggungan in resolving problem loans in PT Bank Permata, Tbk. and its obstacles encountered, also to know and analyze the consistency of self enforcement arrangements in Indonesian Law of Hak Tanggungan. This study is using a normative juridical approach to the specifications of analytical descriptive study that describes the facts in the form of secondary data relating to the security law, especially for material security in banking. Based on the results of research conducted, the Author is able to know that although there are obstacles in the implementation of the self enforcement of Hak Tanggungan by PT Bank Permata, Tbk., however the self enforcement of Hak Tanggungan may play a role in lowering the number of problem loans in PT Bank Permata, Tbk. well. The Author also concluded that there is inconsistency of self enforcement arrangements in Indonesian Law of Hak Tanggungan. Based on the results of this research, the Author suggests PT Bank Permata, Tbk. to optimize the implementation of self enforcement to increase loans settlement, considering such implementation will create more effectiveness rather than enforcement conducted through the local District Court. Government with the Parliament should give priority and acceleration in the revised Indonesian Law of Hak Tanggungan especially against provisions that contradict or inconsistent in regulating the enforcement of Hak Tanggungan; especially regarding of the self enforcement of Hak Tanggungan.