Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), suku bunga rata-rata kredit modal kerja, Non Performing Loan (NPL), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempengaruhi penawaran kredit Bank Perkreditan Rakyat dan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi kawasan, dan suku bunga rata-rata kredit modal kerja mempengaruhi permintaan kredit Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode panel data dan menguji regresi dengan model random effect model atas kemungkinan perbedaan kawasan dan waktu. Studi membuktikan bahwa DPK, suku bunga rata-rata kredit modal kerja, NPL, dan PDRB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penawaran kredit. Lalu, PDRB, inflasi kawasan, dan suku bunga rata-rata kredit modal kerja secara bersama-sama mempengaruhi permintaan kredit.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region?s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region?s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand.;The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region?s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region?s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand.;The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region?s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region?s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand.;The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region?s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region?s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand., The purpose of this study is to identify the impact of third party funds, average lending rate of working capital, non performing loan (NPL), and gross domestic regional products (GDRP) to affect credit supply of Rural Regional Bank and the affect of gross domestic regional product (GDRP), region’s inflation, and average lending rate of working capital affect the credit demand of Rural Regional Bank. This study using panel data method and regression with random effect model from model possibility of the region and time differences. The study proved that third party funds, average lending rate of working capital, NPL, and GDRP simultaneously having significant affect on the credit supply. Then GDRP, region’s inflation, and average lending rate of working capital simultaneously affect the credit demand.]

Abstrak :
ABSTRAK
Dunia perbankan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat selaku pengguna jasa bank dalam melaksanakan transaksi-transaksi bidang ekonomi. Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan juga wajib menerapkan asas kehati-hatian dalam mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan dapat mengambil langkah penyehatan terhadap bank-bank yang bermasalah melalui penetapan status dalam pengawasan khusus atau pembekuan kegiatan usaha. Penetapan Bank Perkreditan Rakyat X dengan status dalam pengawasan khusus merupakan langkah penyehatan yang diambil oleh Bank Indonesia. Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan akuisisi saham dan kewajiban penambahan modal disetor secara akumulatif yang merupakan permintaan Bank Indonesia sebagaimana diatur Pasal 37 Undang-undang Perbankan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan tesis. Prosedur pelaksanaan akuisisi saham di Bank Perkreditan Rakyat X sebagai salah satu upaya penyehatan adalah sama dengan prosedur akuisisi bank dalam kondisi normal. Perbedaan yang signifikan adalah pada rentang waktu yang tersedia dalam proses akuisisi itu sendiri. Pelaksanaan akuisisi terhadap Bank Perkreditan Rakyat dengan status dalam pengawasan khusus dibatasi rentang waktu 6 (enam) bulan sesuai jangka waktu penetapan statusnya. Kewajiban penambahan modal disetor oleh para pemegang saham dalam rangka mengeluarkan Bank Perkreditan Rakyat X dari status dalam pengawasan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemegang saham minoritas menyebabkan pemegang saham tersebut dapat menjual sahamnya dengan harga wajar sesuai ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh makroekonomi terhadap kinerja keuangan lembaga microfinance di Indonesia. Kinerja keuangan diukur dengan profitabilitas dan kualitas aset, sedangkan indikator makroekonomi yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDB dan inflasi. Penelitian ini menggunakan data keuangan triwulanan sejak Desember 2011 hingga September 2012 dari 858 lembaga microfinance di Pulau Jawa, yang terdiri dari PT BPR dan PT BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, lembaga microfinance di Jawa Timur memiliki tingkat profitabilitas paling tinggi dan rasio NPL paling rendah. Secara grafis, kenaikan inflasi tidak konsisten menurunkan profitabilitas dan menaikan rasio NPL lembaga microfinance di Pulau Jawa. Selain itu, ditemukan juga bahwa ada kecenderungan pengaruh lokasi terhadap kinerja keuangan lembaga microfinance. Secara empiris, di Pulau Jawa, makroekonomi tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap profitabilitas lembaga microfinance, namun inflasi memiliki pegaruh yang negatif terhadap NPL dan terdapat perbedaan kinerja yang berarti pada lembaga microfinance di Jawa Timur. ......This study aims to analyze the macroeconomic impacts of financial performance of microfinance institutions (MFIs) in Java Island, Indonesia. The financial performance is measured by profitability and asset quality, while macroeconomic indicators are measured by GDP growth and inflation rate. This study uses quarterly financial data from December 2011 to September 2012 of 858 MFIs in Java Island, which consists of conventional rural banks and Islamic rural banks. The findings show that the MFIs in East Java have the biggest profitability and the lowest NPL ratio in Java Island. Graphically, in Java Island, the raise of inflation is inconsistent in decreasing the MFIs’ profitability and increasing the MFIs’ NPL ratio. In addition, the findings also show that the location has an impact on the financial perfomance of MFIs in Java Island. Empirically, there is no significant impact of macroeconomic on the MFIs’ profitability, but there is a negative impact of inflation on the MFIs’ NPL ratio, and also there is a significant difference in the MFIs’ financial perfomances in East Java.

Abstrak :
Latar Belakang


Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut didasarkan pada azas bahwa segala usaha dan kegiatan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh tiap-tiap warga negara sesuai dengan nilai dan darma baktinya yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.

Sasaran pembangunan nasional seperti yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah ditujukan untuk mencapai Trilogi Pembangunan yaitu : pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjadi pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam rangka terwujudnya azas keadilan sosial, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar; bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil.

Kebijaksanaan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidak-selarasan di dalam masyarakat karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional.

Abstrak :
Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas merupakan bagian dari jenis-jenis risiko yang harus diantisipasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) supaya tidak menyebabkan BPR tersebut ditutup oleh regulator. Peraturan terkait dengan Risiko Kredit sudah berkembang cukup baik dalam memitigasi risiko yang akan terjadi, sedangkan peraturan tentang Risiko Likuiditas baru mulai dibicarakan secara lebih intensif setelah terjadinya krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat. Penelitian ini menghitung pengaruh dari Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan terhadap penutupan BPR di Indonesia. ......Bank Perkreditan Rakyat (BPR) should anticipate Credit Risk and Liquidity Risk since those risks are crucial which can lead the banks to bankruptcy or being closed by the regulator. Regulation on Credit Risk has been developing quite well in mitigating the risks while the regulation on Liquidity Risk is about to discuss more intensively after the sub-prime mortgage crisis happened in the United States. This research calculates the effect of Credit Risk and Liquidity Risk either individually or simultaneously to the closure of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Indonesia

Abstrak :
Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang ditangani oleh LPS. Dengan demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LPS sudah melaksanakan pembayaran kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut, LPS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya kepada masyarakat luas

---

Bank, in its function of a financial intermediary, needs trust from the society acting as their deposit customer. Such trust can be gained by legal certainty in the regulatory and supervisory measures of banks, as well as the customer?s savings guarantee. Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (?LPS?) has the objective to give legal coverage and legal certainty toward the deposit customers, which therefore is expected to be able to manage the society?s trust towards banking industry. Liquidated People Creditor Bank Tripanca Setiadana (?BPR Tripanca Setiadana?) is one of those bank handled by LPS. Therefore, legal problem of giving solution towards customers? deposit and legal protection for customers of BPR Tripanca Setiadana on whether it has been in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative supported by the data collection tool of interviews. The conclusion of this research is that the LPS has made their payments towards the deposit customers of BPR Tripanca Setiadana in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009, and the legal protection for the deposit customers is done in the form of guarantees by the LPS for the deposits of the BPR?s customers, LPS guarantees the deposits in the bank and will pay the deposits in banks which license has been revoked according to its business license in accordance with Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. Suggestions that can be offered in relation to this research is that socialization to the broad society of the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 as well as its implementation regulations has to be made.

Abstrak :
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian. Ditinjau dari jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank dalam menjalankan usahanya, tidak lepas dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), termasuk juga BPR yang merupakan lembaga keuangan mikro. Tujuan dari pencucian uang adalah agar uang yang diperoleh secara ilegal dapat berubah statusnya seolah-olah menjadi uang yang legal sehingga uang hasil tindak kejahatan tersebut akan sulit dilacak keberadaannya oleh aparat penegak hukum. Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang, Indonesia telah mendirikan sebuah lembaga khusus yang independen yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menangani masalah pencucian uang dan berfungsi mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperolehnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Terkait masalah pencucian uang, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Namun dalam mengimplementasikan UU TPPU ini, BPR masih menemui berbagai masalah, baik secara intern maupun ektern, yang berarti akan menghambat penerapan undang-undang tersebut sekaligus menghambat kesehatan dan perkembangan BPR itu sendiri. Dengan latar belakang tersebut, maka timbul permasalahan yaitu bagaimana implementasi UU TPPU oleh BPR, dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan hal tersebut beserta cara penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan narasumber, baik dengan menganalisis bahan hukum primer yang berupa undang-undang dan peraturan pendukung lainnya, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, dan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan Direktur BPR ?ABC? dan Deputi Direktur Bidang Pengawasan BPR pada Bank Indonesia.

---

Bank is one of the financial institutions that have very important role in the survival of economy. Viewed from the type, the Indonesian bank consists of 2 (two) types of commercial bank and rural bank. Bank in the operations, not free from the threat of money laundering, including rural bank, which is micro-finance institutions. The purpose of money laundering is that the money was obtained illegally can change its status as if the money is legal so that the proceeds of crime will be difficult to trace its existence by law enforcement officers. In line with the complexity of money laundering activities, Indonesia has established a special independent agency of the Central Financial Transaction Reports and Analysis (INTRAC), which handles the problem of money laundering and serves to collect, analyze and evaluate information that is available. In this regard, Bank of Indonesia has issued Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 5/23/PBI/2003 on the Implementation of Know Your Customer Principle for rural bank. Related to the problems of money laundering, the Indonesian government has issued Act No. 15 of 2002 as amended by Act No. 25 of 2003 concerning of Money Laundering. However, in implementing the Money Laundering Act, the rural bank is still encountering many problems, both internal and external, which means it will hamper the implementation of the laws as well as inhibit the health and development of rural bank itself. With this background, cause the problems: how to implement Money Laundering Act by rural bank, obstacles encountered to these things and how to overcome with it. The research method used in this thesis is a normative juridical approach by using secondary data and interviews, either by analyzing the primary legal materials in the form of law and regulations of other supports, as well as secondary legal materials in the form of books and equipped with the results of interviews with Director of rural bank ?ABC? and Deputy Director Directorate of Credit, Rural Bank and MSME at the Bank of Indonesia. Data collection tool used herein is in the form of document study with qualitative data analysis as the analysis method.

Abstrak :
Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sedang marak dilakukan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk badan hukum yang sudah ada wajib disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum yang timbul atas perubahan tersebut dalam hal modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, diketahui bahwa mekanisme yang perlu dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum hampir sama dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat, yang meliputi tahap pembentukan Peraturan Daerah, pengesahan badan hukum, hingga tahap permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hal yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan bentuk badan hukum yang meliputi persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha. Dalam perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yakni modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dilakukan beralih secara kepada badan hukum baru.

---

The change of legal entity form of a Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyis massively done. This change is underlied by the establishment of the law Number 23 of 2014 on Local Government in which the existed form of legal entity must be adjusted into Local Liability Company. This research discussed the mechanism of legal entity change of Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyand its possible legal consequences than can emerge such as in the case of capital, management, and business activities that had been run beforehand. This research used juridical normative method. Based on the juridical normative method by using secondary data, it was found out that the mechanism which needs to be done by Rural Bank in changing the legal entity form is almost the same with the establishment of the bank itself that covers the stage of establishing local regulation, legal entity legitimation, until the stage of making request to The Financial Service Authority. However, what is being proposed to The Financial Service Authority is the change of legal entity form which covers the principle agreement and the agreement of business license transfer. This change causes legal consequence for Rural Bank such as the capital, management and the business activities transfered to the new legal entity.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik. ......This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority. This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan variabel yang dominan mempengaruhi kinerja BPR di daerah pedesaan agraris di Jawa Barat. Digunakan data kinerja cross-sectional BPR untuk tahun 2015 di daerah Jawa Barat yang berpopulasi rumah tangga usaha pertanian >200.000. Analisis faktor eksploratoris mengungkap bahwa return on asset, keswadayaan operasional, serta profit margin membentuk faktor keberlanjutan finansial. Sementara gross loan portfolio dan rasionya terhadap total asset membentuk faktor jangkuan sosial. Model seemingly unrelated regression kemudian menemukan bahwa determinan keberlanjutan finansial ialah beban operasional dan pendapatan finansial, sementara determinan jangkauan sosial ialah modal. Namun atas keterbatasan penelitian, faktor jangkauan sosial kurang direpresentasikan variabel konstruknya.

---

This study aims to find the dominant variable affecting the performance of Bank Perkreditan Rakyat plural, BPRs in rural agrarian areas in West Java. This study use the cross sectional BPRs performance data in 2015 in the districts of West Java with a farming household population of 200,000. Exploratory Factor Analysis revealed that return on asset, operational self sufficiency, and profit margin have high loadings on one factor, establishing the financial sustainability dimension. While, gross loan portfolio and its ratio to total asset load high on the other component, establishing the social outreach dimension of BPR performance. A seemingly unrelated regression model was then fitted on the factor scores. Operational expense ratio and its ratio to total asset are found to determine the financial sustainability of BPR performance, while capital was found to determine the social outreach performance factor. However, because of the limitations faced by this research, the social outreach factor is inadequately represented by its constructing variable.