Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank dan kondisi perekonomian daerah di mana kantor pusat Bank Pembangunan Daerah BPD beroperasi terhadap kredit bermasalah yang terjadi pada BPD di seluruh Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 25 BPD yang tersebar di seluruh Indonesia dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Data yang digunakan merupakan regresi data panel dengan metode Fixed Effects atas kemungkinan perbedaan daerah dan waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor spesifik bank dan kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap terjadinya kredit bermasalah di BPD. Hal ini dapat dilihat dari semakin besar kapitalisasi bank dan biaya inefisiensi operasional yang berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kredit bermasalah, sedangkan semakin menurunnya profitabilitas bank akan berpengaruh signifikan terhadap menurunnya kredit bermasalah. Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto dan inflasi di daerah berpengaruh signifikan terhadap menurunnya tingkat kredit bermasalah di BPD seluruh Indonesia.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of bank specific factors and economic conditions of the regions, where the headquarters of the regional development bank RDB operates, on non performing loans recorded by RDBs throughout Indonesia. The research was conducted at 25 RDBs spread all over Indonesia from 2012 to 2017. The data used is panel data regression with the Fixed Effects method due to the possibility of region and time differences. The results of this study indicate that bank specific factors and local economic conditions affect non performing loans at RDBs. This can be seen from the higher bank capitalization and operational inefficiency costs which have stimulated a significant rise in non performing loans, while the decreasing bank profitability has driven non performing loans to drop significantly. Furthermore, the gross regional domestic product and inflation in the regions have a significant effect on the decreasing level of non performing loans at RDBs throughout Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan dampak Program BPD Regional Champion terhadap tingkat NPL BPD yang merupakan proxy risiko kredit. Dengan menggunakan analisis data panel, model terpilih yaitu Random Effects Model mengidentifikasikan determinan NPL dari faktor internal dan eksternal bank. Model tersebut kemudian disimulasikan dengan given condition berupa target indikatif keberhasilan program yaitu pertumbuhan kredit minimum 20% dan porsi kredit produktif minimum 40%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat NPL estimasi selama periode 2008-2011 bagi 12 bank akan lebih tinggi dibandingkan NPL riil sementara bagi 13 bank lain sebaliknya. ......Focus of this research is to identify the impact of BPD Regional Champion Program to each bank's NPL. Using a panel data analysis for the observation period of 2008 - 2011, the selected random effects model identifies the determinant of NPL from bank specific variables and external factors. The Model is then simulated by the indicative targets of minimum loan growth of 20% and minimum portion of productive loan of 40%. This research reveals that the Program may cause higher estimated NPL for 12 banks while for the other 13 banks the estimated NPL will be lower than the real NPL.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik dan hambatan dalam penerapan tata kelola yang baik di salah satu BUMD yang berada di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana perusahaan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yang terdiri atas prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kemandirian, serta prinsip kewajaran dan kesetaraan. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada dua responden dan analisis dokumen perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang dilakukan PT. ABC belum maksimal. ......This study discusses the application of the principles of Good Corporate Governance and the obstacles in the application of Good Corporate Governance in one of provincially-owned corporations in Indonesia which is engaged in banking. The main question of this research is how the company applies the principles of Good Corporate Governance, which consists of the principle of openness, the principle of accountability, the principle of responsibility, the principle of independence, and the principle of fairness. This research was conducted by conducting interviews with two respondents and analyzing company documents. The data obtained were analyzed using descriptive methods. The results showed that there were obstacles which indicated that the implementation of Good Corporate Governance was not optimal.

Abstrak :
Pasal 6 UULH menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) UULH dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang atau badan hukum. Dengan demikian bank sebagai salah satu bentuk badan hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lain Bank pun harus menegakkan hukum lingkungan. Namun, pada kenyataannya dunia perbankan sampai saat ini masih belum sepenuhnya pada kepedulian yang memadai tentang aspek lingkungan. Antara lain, masih banyak bank yang belum memasukkan pertimbangan lingkungan dalam pemberian kreditnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab Bank dalam penegakan hukum lingkungan, bagaimana Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar) Cabang Tangerang menegakkan hukum lingkungan dan kendala apa Baja yang dihadapi Bank Pembangunan Daerah Jawab Barat (Bank Jabar) Cabang Tangerang dalam rangka menegakkan hukum lingkungan. Adapun penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan melakukan pendekatan normatif empiris. Tahap penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulan bahwa: 1. Peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan hukum lingkungan sangat strategis karena melalul merekalah para pengusaha memperoleh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. 2. Di dalam praktek Bank Jabar Cabang Tangerang belum memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya sebagaimana diterapkan oleh UULH sebagai Undangundang payung (umbrella act). Dengan demikian Bank Jabar Cabang Tangerang belum menegakkan hukum lingkungan. 3. Di samping itu Bank Jabar Cabang Tangerang masih menghadapi kendala dalam menegakkan hukum lingkungan, antara lain, karena kurangnya pengetahuan tentang tata lingkungan atau hukum lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan usaha perbankan. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan perbankan Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya, khusus Bank Indonesia yang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam rangka mencapai pemangunan yang berkelanjutan, misalnya dengan cara membuat peraturan atau pedoman/acuan yang jelas dan lengkap yang dapat dijadikan acuan perbankan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. 2. Agar Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar) Cabang Tangerang memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya, seperti menerapkan persyaratan AMDAL bagi para ppemohon kreditnya. 3. Di samping itu, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar) agar lebih meningkatkan pengetahuan mengenai masalah lingkungan, khususnya aspek lingkungan yang harus diterapkan bank dalam menjalankan usahanya, misalnya dengan mengikuti kursus, seminar, penyuluhan, dan lain-lain.

Abstrak :
Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan dan pembuat kebijakan di bidang jasa keuangan, mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menggantikan PBI 9/16/PBI/2007 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. POJK tersebut diantaranya mengatur ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 dan untuk pemenuhan modal inti tersebut paling lambat pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi isu besar bagi bank-bank milik pemerintah daerah di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti berada di bawah Rp. 3.000.000.000.000,00 diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Saat ini modal Inti yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp1.753.964.000.000,00. Modal inti tersebut masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BPD dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu doktrinal dengan tipologi deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui upaya yang dapat dilakukan manajemen BPD dalam mengupayakan pemenuhan modal inti bank, dengan skema penambahan modal disetor dari pemegang saham existing, melakukan skema merger, konsolidasi, akuisisi dan pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Adapun akibat hukum bagi BPD apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu pemberian surat teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor, perubahan kelas bank menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation dan penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti agar segera menentukan rencana tindak yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi banknya saat ini dan kepada BPD Jambi agar dapat mempertimbangkan skema merger, akuisisi, konsolidasi, dan pembentukan KUB sebagai upaya alternatif yang dapat dipilih mengingat jangka waktu pemenuhan modal inti minimum ini sudah semakin dekat. ......The Financial Service Authority, that acts as a banking supervisor and policy maker in financial service, issued a PJOK Number 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks to replace PBI 9/16/PBI/2007 concerning the Total of Minimum Core Capital of Commercial Banks. POJK includes stipulation about the Minimum Core Capital of Regional Development Banks (BPD) of at least IDR 3,000,000,000,000.00 and to fulfill this core capital no later than December 31, 2024. This policy becomes a big issue for regional banks that are owned by the government. Until today, there are still 11 (eleven) Regional Development Banks (BPD) with the core capital under Rp. 3,000,000,000,000.00, one of which is Jambi Regional Development Bank. As for now, the core capital owned by Jambi Regional Development Bank is Rp1,753,964,000,000.00. The core capital is still far from the provisions stipulated by OJK. There are also issues raised in this study, that is the BPD's efforts in meeting the requirement of minimum core capital and the legal consequences if these stipulations are not met. A normative juridical with a descriptive analysis was implemented as the method of this study. Based on the result of the study, it was found that what the BPD management could do was finding a way to complete the bank's core capital in a form of adding paid- in capital from existing shares, doing merger scheme, consolidation, acquisition, and forming a Bank Business Community (KUB). As for the legal consequences for BPD, if they do not comply with these provisions in a form of written warnings, the they will be getting a restriction of business activities and office networks, a change of bank class to Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation, and also a reassessment. It is suggested that BPD that has not yet met the requirement of the core capital should immediately determine a plan of an action that can be done in accordance with the current condition of the bank. As for BPD Jambi, it is suggested that the institution should consider merger scheme, acquisition, consolidation, and forming KUB as the alternatives solution to be chosen as the time for completing minimum core capital is getting closer.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pembangunan ekonomi regional serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan peran BPD tersebut. BPD merupakan bank umum yang didirikan dengan tujuan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Hampir setiap provinsi memiliki BPD-nya sendiri dan hingga saat ini terdapat 27 BPD di Indonesia. Namun, total aset 27 BPD hanya sekitar 8% dari total aset bank umum nasional untuk periode 2008-2018, begitu juga dengan total kreditnya. Penelitian ini menggunakan panel data regression dengan membandingkan kredit antar bank umum pada 25 provinsi di Indonesia (2011-2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit BPD positif dan signifikan meningkatkan PDRB per kapita. Hasil penelitian terkait determinan kredit BPD menunjukkan bahwa pertumbuhan simpanan, rasio non-performing loan (NPL) dan tingkat suku bunga dasar kredit signifikan terhadap pertumbuhan kredit BPD.

---

This study aims to identify the role of Regional Development Banks (RDB) in promoting regional economic development as well as factors that can enhance the role of the RDB. RDB is a commercial bank that was established with the specific purpose of promoting regional economic development in Indonesia. Almost every province has its own RDB and up to 2018, there are 27 RDBs in Indonesia. However, the total assets of 27 RDBs are only around 8% of the total assets of national commercial banks for the period 2008-2018, as well as the total credit. This study uses panel data regression by comparing credit between commercial banks in 25 provinces in Indonesia (2011-2017). The result shows that credit of RDB is positive and significant toward GRDP per capita. The result regarding the determinant of RDB shows that deposit growth, the ratio of non-performing loan (NPL) and base interest rates of credit are significant to credit growth of RDB.

Abstrak :
Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat tentunya harus memiliki sistem kinerja yang baik agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu produk yang paling diminati yaitu kredit oleh bank konvensional. Untuk mencapai keberhasilan baik dalam keuntungan maupun kinerjanya, bank perlu lebih hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah. Untuk itu, penulis meneliti prinsip kehati-hatian dari bank konvensional yang dalam hal ini penulis meneliti Bank Papua yang merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemajuan dibidang perekonomian sehingga dapat memberikan kemajuan dan perkembangan bagi masyarakat Papua maupun Negara Indonesia. Pada periode maret 2017, telah terjadi penurunan performa di bidang kredit pada Bank Papua yakni terjadinya Non Performing Loan yang melebihi ambang batas 5 sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan intensif terhadap Bank Papua. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pemberian kredit pada bank konvensional telah diatur di Indonesia dan penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasinya karena ketidaktelitian pada saat melakukan analisis kredit dan analisis jaminan dan juga tidak terpenuhinya jumlah minimal komisaris pada bank papua seperti yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Tetapi dalam hal ini Bank Papua telah berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari kebijakan perkreditan Bank Papua yang telah sesuai. Penulis menyarankan agar Bank Papua memperbaiki kualitas SDM dalam menganalisis kredit dan agunan, mengimplementasikan kebijakan perkreditan dengan benar, memenuhi jumlah minimal komisaris dan menjaga kesehatan Bank. Selain itu agar OJK juga mengedukasi Bank Papua dengan cara khusus. ...... As a financial institution that are trusted by the people, banking should have a good performance system in order to gain the expected profit. One of the most popular product is credit by conventional banks. To achieve success both in profit and performance, banks need to be more careful in providing credit to customers. Therefore, this paper will examine the prudential principle applied by conventional banks, specifically Bank Papua, which is one of Regional Development Banks Bank Pembangunan Daerah in Indonesia that are present to promote economic growth so as to make progress and improve development for the people of Papua and Indonesia in general. In March 2017, there was a decrease in credit performance in Bank Papua, namely the non performing loans exceeded the 5 threshold, so then Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan conducted an intensive supervision of Bank Papua. The research method used in this paper is normative legal which involves the study of the law to analyze the legal issues at hand. The result of this study found that the prudential principle in providing credit by conventional banks has been regulated in Indonesia and the cause of the problem in its implementations is due to inaccuracy when conducting credit and bank guarantee analysis and also the non fulfillment of the minimum number of commissioners in Bank Papua as set out in Financial Services Authority Regulation No. 55 POJK.03 2016 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. However, in this regard, Bank Papua has tried to apply the prudential principle as reflected in the credit policy of Bank Papua. This paper suggests that Bank Papua should improve the quality of human resources in analyzing credit and collateral, implement the credit policy correctly, meet the minimum number of commissioners and maintain the bank 39 s financial health. In addition, Financial Services Authority should also educate Bank Papua particularly.

Abstrak :
Profesionalisme pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki kompleksitas tata kelola dan intensitas bisnis yang tinggi akibat masalah perimbangan bank sebagai lembaga jasa keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi hal tersebut mengadakan program Transformasi BPD yang bertujuan untuk memperkuat fundamental BPD, salah satunya terkait Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan. Melihat permasalahan tersebut, Bank DKI dalam praktiknya masih mengalami permasalahan tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko yang kurang berhati-hati, dan melemahnya unit-unit pengendalian internal. Analisis terhadap permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Bank DKI dalam memenuhi struktur tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berwenang, namun memiliki kendala dalam mekanisme tata kelola karena Bank DKI beroperasi dalam nuansa politik yang kental dimana pemerintah daerah menjadi blockholder. Perubahan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang memusatkan proses bisnis ke kantor pusat bank meningkatkan kualitas penyaluran kredit tetapi berimplikasi pada peningkatan intensitas bisnis ke manajemen puncak. Manajemen risiko internal Bank DKI efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang signifikan di tingkat operasional namun belum mampu mengantisipasi permasalahan yang terjadi di tingkat strategis (governance). Tata kelola kepatuhan terhadap regulasi dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan yang berwenang sehingga secara administratif bank telah memenuhi ketentuan tersebut meskipun sebenarnya tidak ideal. ...... The professionalism of managing Regional Owned Enterprises (BUMD), especially Regional Development Banks (BPD), has a high governance complexity and business intensity due to the problem of balancing banks as financial service institutions owned by local governments. The Financial Services Authority (OJK) in responding to this matter held a BPD Transformation program which aims to strengthen the fundamentals of the BPD, one of which is related to Governance, Risk Management and Compliance. Seeing these problems, in practice, Bank DKI is still experiencing problems with corporate governance, inadvertent risk management, and weakening internal control units. Analysis of these problems shows that Bank DKI in fulfilling the governance structure in accordance with the regulatory provisions, however, has obstacles in the governance mechanism because Bank DKI operates in a strong political atmosphere where the local government becomes the blockholder. Changes in risk management strategies and policies that focus business processes at the head office of the bank improve the quality of lending but have implications for increasing business intensity to top management. Bank DKI's internal risk management is effective in preventing significant deviations at the operational level but has not been able to anticipate problems that occur at the strategic level (governance). Regulatory compliance governance is carried out by exploiting loopholes in the regulatory authorities so that administratively the bank has complied with these regulations even though it is not ideal.

Abstrak :
Industri perbankan memegang peranan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, sebagai lembaga keuangan intermediasi yang merupakan penghubung antara pemilik dana dan pihak peminjam. Perkembangan ekonomi daerah merupakan kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena itu Bank Pembangunan Daerah yang berperan bagi perkembangan ekonomi di daerah harus dapat berfungsi secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional pada 26 BPD yang ada di Indonesia untuk tahun operasional 2003 dan 2004 menggunakan metode Data Envelopment Analysis.Variabel yang menjadi obyek penelitian adalah variabel input yang terdiri dari Beban Bunga, Beban Operasional Lainnya, serta Beban Non Operasional dan variabel output terdiri dari Pendapatan Bunga, Pendapatan operasional Lainnya dan Pendapatan Non Operasional, dengan satuan ukuran variabel adalah dalam unit rupiah. Data yang digunakan bersifat data sekunder, yang diperoleh dari Bank Indonesia berupa Laporan keuangan BPD yang telah dipublikasi, periode tahun 2003 sampai 2004. Hasil penelitian adalah, pada tahun operasional 2003 terdapat 11 BPD yang mencapai niiai bobot efisiensi 100% dan 15 BPD yang tidak mencapai. nilai bobot 100%, sementara pada tahun 2004 terdapat 9 BPD yang nilai bobot efisiensinya mencapai 100% dan 17 BPD yang nilai bobot efisiensinya kurang dari 100%. Sebuah bank dapat mencapai nilai bobot 100% jika sudah mampu melakukan efisiensi dalam penggunaan inputnya dan atau sudah mampu memanfaatkan semua kemampuan potensial yang dimilikinya untuk memproduksi output-outputnya, dan sebaliknya bank yang nilai efisiensinya kurang dari 100% harus dapat melakukan efisiensi dalam penggunaan input dan atau harus memaksimalkan semua kemampuan potensial yang dimilikinya untuk manghasilkan output. Pada tahun 2003 nilai bobot yang terendah adalah 74,16% dan tahun 2004 yang terendah sebesar 65.00%. Terdapat penurunan jumlah 4 BPD yang sudah mencapai nilai bobot 100% tahun 2003 menjadi kurang dari 100% di tahun 2004 dan sebaliknya terdapat 2 BPD yang pada tahun 2003 tidak memenuhi target, menjadi 100% nilai efisiensinya pada tahun 2004.