Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja PT Bank Jabar Syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank. Fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank tampaknya memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Perbankan syariah telah menjadi alternatif sebagai tempat bertransaksi bagi masyarakat yang sesuai dengan syariah rslam. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji t (paired sample test) pada tingkat signifikansi 95 %. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja PT. Bank Jabar Syariah antara sebelum dan sesudah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja PT. Bank Jabar Syariah sesudah fatwa MUI lebih baik daripada sebelum adanya fatwa MU.

---

This research aims to evaluate the performance or PT. Bank Jabar Sharia before and after Fatwa MUI 16 Desember 2003 in regard to illicit of bank interest. The Fatwa MUI 16 Desember 2003 was released by commission fatwa of MUI which stated that bank interest is illicit and accordingly it was predicted to influence the sharia banking performance. Sharia banks have become the alternative of intermediary institutions according to Islamic thought. Using PT. Bank Jabar Sharia, its performance is evaluated by t test with level of significant 95%. It appears that there was difference performance PT. Bank Jabar Sharia between before and after the fatwa MUI was released. The results of the research indicated that after the fatwa MUI 16 December 2003 in regard to illicit of bank interest, the performance of PT.Bank Jabar Sharia was better than that before.

Abstrak :
Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Jabar Depok telah mengambil suatu kebijaksanaan dalam penyaluran dana, yang lebih diarahkan pada peningkatan kredit retail. Kebijaksanaan ini memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian dan penyaluran kredit program kepada kreditur binaan yang prospektif. Salah satu di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diberikan fasilitas kredit yang disebut dengan "Kredit Guna Bakti". Kredit yang diberikan tentu mempunyai resiko dan resiko kredit macet terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai paling kecil. Hal ini disebabkan pembayaran angsuran kreditnya langsung dipotong oleh Bank Jabar Depok dari gaji Pegawai Negeri Sipil, melalui bendaharawan instansi yang terkait. Namun, Bank Jabar Depok tetap meminta agunan/jaminan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengambil kredit di Bank Jabar, dan bagi Pegawai Negeri Sipil syarat yang harus dibelikan adalah menyerahkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut disertai dengan surat lainnya yang menjadi syaratnya. Di sini akan timbul masalah hukum mengenai konstruksi hukum perdata yang digunakan, khususnya agunan/jaminan kredit yang menggunakan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bila ditinjau dari sudut ekonomi dan hukum, sebenarnya tidak mempunyai nilai ekonomi dan nilai yuridis bagi orang lain. Akan tetapi, hanya bernilai bagi pemegang/pemiliknya, sehingga hal itu akan menimbulkan masalah dalam pengikatan agunan/jaminan dan dalam cksekusinya, jika terjadi debitur Pegawai Negeri Sipil wanprestasi. Namun terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar Oepok dalam membantu Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit merupakan hal yang konkret dari Bank Jabar untuk mengelola kredit. Dengan demikian, masyarakat yang beranggapan mendapatkan kredit dari Bank Jabar sangat sulit dan urusan yang berbelit-belit sudah tidak tepat lagi dengan terobosan yang dilakukan oleh Bank Jabar ini. Hal ini patut dihargai oleh masyarakat, khususnya masyarakat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil.