Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Amnesti di Indonesia (Studi Kasus Pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril Pembahasan mengenai amnesti di Indonesia menjadi topik hangat saat Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, yang dipidana dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai pro dan kontra dilontarkan oleh para ahli hukum, dimana bagi mereka yang mendukung pemberian amnesti ini, mereka beranggapan bahwa sesungguhnya Baiq Nuril adalah korban yang dipidanakan saat sedang membela dirinya sehingga Presiden sudah seharusnya melindungi warga negaranya yang sedang mencari keadilan. Sementara bagi mereka yang menentang pemberian amnesti ini, mereka beranggapan bahwa amnesti hanya diberikan untuk tindak pidana politik. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktik pemberian amnesti di Indonesia dari masa ke masa berikut dengan perbandingannya dengan beberapa negara, serta keberadaan amnesti sebagai dasar penghapus kewenangan menjalankan pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dalam hal ini perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum yang menggunakan data sekunder.  
Amnesty in Indonesia (Case Study of Granting Amnesty to Baiq Nuril Maknun)The discussion about amnesty in Indonesia became a hot topic when President Joko Widodo granted amnesty to Baiq Nuril, who was convicted by the Information and Electronic Transaction Law. There are some pros and cons that raised by legal experts, which for those who supported the granting of amnesty, they assumed that Baiq Nuril was actually a victim who was criminalized while defending herself so that the President should have protected his citizens who were seeking for justice. Meanwhile for those who oppose the granting of amnesty, they assume that the amnesty is only given for political crimes. This study discusses how the practice of granting amnesty in Indonesia from time to time follows with comparison with several other countries. The research method used in this study is a normative research methods, by doing the comparison of law and legal history research using secondary data.