Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe inventory of Balinese ceremonial plants has been conducted in Petang Subdistrict, Badung Regency, Bali. There are 37 plant numbers consist of 36 species, 29 genera and 23 families. Seven species are new collections for Bali Botanic Garden. 75,68% part of collecting plants are used for the Dewa Yadnya ceremony, abaout 73% for the Manusia Yadnya, 48,65% for the Pitra Yadnya, 51,35% for the Bhuta Yadnya and 40,54% for the Rsi Yadnya Ceremony."

"Surat K45.84 disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan diberi judul Rencana Perjanjian antara Raja-Raja Bali dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada 1838 dalam katalog arsip Kolonial Bali-Lombok dengan nomor urut 84. Surat K45.84 ditulis dalam aksara Arab-Melayu dan Belanda, serta membahas tentang wacana Raja Belanda untuk melakukan diplomasi dengan Raja Badung di tahun 1818. Penelitian dilanjutkan dengan membahas tujuh ciri tekstualitas pada surat K45.84. Dengan meneliti ketujuh ciri tersebut, terdapat wacana implisit Belanda untuk menguasai kerajaan. Oleh karena itu, terdapat permasalahan utama terkait bagaimana surat dapat dijadikan alat oleh Belanda untuk mendapatkan akses kekuasaan di wilayah yang akan dijajahnya? Dengan mengangkat permasalahan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan, yaitu 1) bagaimana struktur surat K45.84? 2) bagaimana strategi Belanda dalam mendekati Kerajaan Badung dengan menggunakan unsur wacana pada surat K45.84? Penelitian dilakukan dengan pendekatan filologis—metode edisi teks—yaitu inventarisasi dan deskripsi, perbandingan, pilihan teks untuk edisi, susunan edisi, serta penerjemahan. Dengan analisis yang dilakukan, terdapat indikasi bahwa surat K45.84 dijadikan alat oleh Belanda untuk melakukan tindak kolonialisme dari jalur diplomasi.

---

Letter K45.84 is stored in the National Archives of the Republic of Indonesia and titled "Plan of Agreement between the Kings of Bali and the Dutch Colonial Government in 1838" in the archival catalog of Colonial Bali-Lombok with serial number 84. Letter K45.84 is written in Arabic-Malay and Dutch scripts, discussing the Dutch King's discourse on diplomatic efforts with the King of Badung in 1818. The research proceeds by examining seven textual characteristics in letter K45.84. By investigating these seven features, there is implicit discourse indicating the Dutch intention to control the kingdom. Therefore, a main issue arises regarding how the letter could serve as a tool for the Dutch to gain access to power in the region they intended to colonize. By addressing this problem, several questions emerge: 1) What is the structure of letter K45.84? 2) What strategies did the Dutch employ in approaching the Kingdom of Badung through the discourse elements in letter K45.84? The research is conducted using a philological approach— text edition method—comprising inventory and description, comparison, text selection for edition, edition arrangement, and translation. Through the analysis conducted, there are indications that letter K45.84 was utilized by the Dutch as a tool for colonial actions through diplomatic channels."

"Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perencanaan di bidang keuangan daerah akan menjadi bidang yang memperoleh perhatian yang utama tanpa mengabaikan bidang-bidang lainnya. Hal ini beralasan karena dengan dilimpahkannya otonomi daerah secara nyata ke kabupaten dan kota maka urusan pemerintahan, pembangunan dan jenis pelayanan kepada masyarakat ada ditangan pemerintah kabupaten dan kota akan semakin banyak. Keadaan ini akan diperlukan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Otonomi daerah di bidang keuangan hendaknya diartikan sebagai pemberian keleluasaan kepada daerah dalam menggali dan membelanjakan dananya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian labs BUMN, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan mampu memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah. Pendapatan ini dapat digunakani bebas oleh daerah, artinya penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan.Sumber penerimaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung berasal dari pajak daerah yang rata-rata pertahunnya sebesar 83 % dari tahun 1985 - 2000, bahkan dari tahun 1994-2000 mencapai rata-rata diatas 90 % terhadap PAD. Penerimaan pajak yang paling besar kontribusinya terhadap PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR) sebesar 89 % rata-rata per tahun.Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh adanya pengaruh positif dan nyata antara PHR terhadap PAD, antara PHR dengan APBD, dan antara PHR dengan PDRB Kabupaten Badung, hal ini dapat diketahui dari masing-masing koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,996, 0,954 dan 0,605.Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PHR ditihat dari hasil analisis regresi berganda adalah variabel dummy yang menggambarkan tahun krisis ekonomi terjadi, jumlah wisatawan manca negara yang menginap di Kabupaten Badung, serta jumlah restoran yang ada di Kabupaten Badung. Hasil analisis regresi ini menjelaskan kondisi PHR didasarkan atas data-data yang digunakan dalam analisis bukan dijelaskan oleh kondisi yang ada. Dalam analisis regresi ini dibuktikan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,788 yang mendekati 1, sehingga semua variabel di atas berpengaruh cukup besar terhadap variabel PHR. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel PHR.Potensi PHR masih memungkinkasn untuk dikembangkan. Terjadinya perbedaan antara penghitungan potensi dengan penerimaan PUR diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam auditing data potensi PHR, yang tanpa disadari Kabupaten Badung akan kehilangan pajak tiap tahun.Upaya-upaya peningkatan penerimaan PHR dapat dilakukan dengan: pertama, intensifikasi yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pendataan, penyuluhan, meningkatkan pengawasan, penerapan sanksi dan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik; kedua, ekstensifikasi yaitu peningkatan dengan menggali atau menjaring wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata.Penerimaan PHR sangat tergantung dari sektor pariwisata, dimana sektor pariwisata sensitivitasnya sangat tinggi terhadap faktor keamanan baik di luar maupun di dalam negeri, issue lingkungan dan penyakit, untuk itu pemerintah daerah harus benarbenar menjaga dan memperhatikan hal tersebut."

"Tradisi Marebu Mala merupakan salah satu tradisi yang terdapat di desa adat Beraban. Marebu Mala sangat terkait dengan suatu ritual yang berkenaan dengan pembersihan atau pensucian buana agung atau pembersihan terhadap alam semesta dalam ruang lingkup yang lebih kecil adalah lingkungan tempat pakraman desa adat setempat. Tradisi Marebu Mala diselenggarakan pada saat-saat tertentu tatkala adanya suatu kejadian atau peristiwa wabah penyakit atau hal lain yang mengancam keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan perpustakaan. Sedangkan, teori yang digunakan adalah teori neofungsional dan semiotik. Adapun perumusan masalahnya adalah apa fungsi dari tradisi Marebu Mala dan yang kedua bagaimana prosesi tradisi Marebu Mala dilakukan. Adapun pembahasannya yakni. Marebu Mala merupakan suatu tradisi yang telah ada dan dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat setempat. Ritual ini sangat sakral karena berkaitan dengan religi atau kepercayaan masyarakat. Fungsi dari Marebu Mala adalah melakukan penetralisiran terhadap energi-energi negatif baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia sehingga keadaan yang buruk itu dapat dikontrol dan diredam, tidak menimbulkan impek yang buruk terhadap lingkungan kehidupan manusia. "

"Bantuan keuangan pusat kepada pemerintah daerah mendominasi porsi penerimaan daerah, dan karena itu memainkan peranan penting dalam sistem hubungan keuangan pusat daerah. Pengalaman praktek di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan pusat dapat memperbesar diskresi dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat sehingga dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.Penelitian ini dimaksudkan hendak mengklarifikasikan diskresi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tingkat II dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat dan hubungannya dengan upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam pengeluaran. Untuk itu akan dikaji sampai sejauh mana bantuan keuangan pusat memberikan keleluasaan sehingga pemerintah daerah tingkat II dapat mengambil keputusan sendiri terhadap penggunaaan dana bantuan pusat untuk membiayai kepentingan masyarakat daerah setempat.Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan studi kasus di tiga kabupaten daerah tingkat II, yaitu: Badung, Sidoarjo dan Kepulauan Riau.Gambaran singkat hasil penelitian menunjukkan bawwa alokasi dana bantuan keuangan pusat lebih mengarah kepada upaya pencapaian sasaran-sasaran nasional yang sifatnya sektoral-departemental yang diterapkan secara kaku sehingga secara keseluruhan diskresi yang dimiliki pemerintah daerah tingkat II dalam menggunakan dana Inpres bantuan pusat relatif kecil. Namun, tampak perbedaan antara tiga daerah tingkat II yang diteliti. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang lebih mapan, pemerintah daerah memiliki tingkat diskresi yang lebih besar mengingat sumber pendapatan daerahnya sendiri relatif besar dibandingkan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.Untuk lebih memberikan keleluasan dan ruang gerak yang lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat II maka pedoman dan petunjuk penggunaan dana harus lebih dilonggarkan sehingga pemerintah daerah dapat lebih fleksibel mengantisipasi tuntutan kebutuhan masyarakat setempat.Sementara menunggu lahirnya peraturan perundangan hubungan keuangan pusat daerah yang baru, Bappenas, Departemen Keuangan, dan Departemen Dalam Negeri, perlu mengambil langkah kebijakan pemberian diskresi keuangan yang lebih besar terutama kepada daerah-daerah tingkat II yang dijadikan daerah percontohan dan daerah-daerah tingkat II lainnya yang pendapatan daerahnya sendiri di bawah 20 persen dari total penerimaan APBD."

"Keragaman pangan merupakan konsumsi berbagai jenis kelompok bahan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan zat gizi bagi Kesehatan yang optimal. Keragaman pangan dalam suatu wilayah juga akan mempengaruhi kuliner yang ada pada wilayah tersebut. Kuliner sendiri merupakan ragam jenis masakan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022, Kabupaten Badung memiliki indeks ketahanan pangan terbaik kedua tahun 2022 dengan nilai 91,29. Peringkat tersebut meningkat dari tahun 2021, yaitu di peringkat ketiga dengan nilai 89,38. Hasil yang diharapkan pada penelitian ini ialah bagaimana pola keruangan pengaruh keragaman pangan terhadap kuliner makanan sebagai identitas budaya dan bagaimana hubungan konsumsi dengan identitas budaya di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dalam faktor jenis pangan yaitu menjadi bervariatif lalu pada faktor kandungan dan dalam jenis kuliner pun menjadi beragam. Kuliner tradisional dan identitas budaya juga memiliki hubungan karena dengan banyaknya acara adat yang menggunakan kuliner tradisional babi guling dan ayam betutu sehingga membuat masyarakat menjadi lebih banyak mengkonsumsi kuliner tradisional tersebut dan menjadikan kedua kuliner makanan tersebut menjadi suatu identitas yang terbentuk di Kabupaten Badung.

---

Food diversity is the consumption of various types of food groups that can meet the nutritional needs for optimal health. Diversity of food in an area will also affect the culinary in that region. Culinary itself is a variety of types of cuisine originating from various regions in Indonesia. According to the 2022 Food Security Index, Badung Regency has the second best food security index for 2022 with a value of 91.29. This rating has increased from 2021, which is in third place with a value of 89.38. The expected results of this study are how spatial patterns influence food diversity on food culinary as a cultural identity and how consumption relates to cultural identity in Badung Regency. This study used a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results show that there is an influence on the type of food factor, namely it becomes varied and then on the culinary type factor it also becomes diverse. Traditional culinary and cultural identity also have a relationship because with the many traditional events that use traditional culinary suckling pig and betutu chicken, it makes people consume more of these traditional culinary delights and makes these two culinary foods an identity that is formed in Badung Regency."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi proses preservasi pengetahuan naskah kuno lontar oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DisKerPus) Kabupaten Badung. Banyak masyarakat pemilik lontar di Kabupaten Badung menolak untuk melakukan preservasi lontar karena dianggap sakral (hanya untuk upacara keagamaan). Hal tersebut menjadikan proses preservasi pengetahuan naskah kuno lontar perlu diteliti. Penelitian kualitatif dengan studi kasus ini dilakukan selama periode Desember 2023 hingga Maret 2024, dengan melibatkan lima informan. Data wawancara dianalisis dengan open coding, axial coding, dan selective coding, sedangkan data observasi dan dokumen dianalisis dengan pendekatan konseptual dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preservasi pengetahuan oleh DisKerPus diidentifikasi dengan model SECI: socialization melalui kunjungan lapangan, seminar dan memperkenalkan koleksi lontar di perpustakaan; externalization dilakukan dengan memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran pengetahuan di antara anggota komunitas atau organisasi dan membuat dasar untuk penyimpanan dan dokumentasi pengetahuan; combination dengan pembentukan komunitas praktik (CoP) dan penggunaan teknologi bersama; dan internalization diamati melalui proses seleksi, penyimpanan, dan aktualisasi. Dari keempat model, socialization merupakan proses yang kuantitas kegiatannya paling banyak, namun kualitas kegiatannya belum optimal. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran praktis untuk diaplikasikan oleh lembaga penyedia informasi lainnya baik di kabupaten lain di Provinsi Bali, maupun di luar Bali.

---

This research aims to identify the process of preserving knowledge of ancient lontar manuscripts by the Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DisKerPus) Badung. Many people refuse to preserve palm leaves because they are considered sacred (only for religious ceremonies). This makes the process of preserving knowledge of ancient lontar manuscripts necessary to be researched. This qualitative research with case studies was conducted during the period December 2023 to March 2024, involving five informants. Interview data was analyzed using open coding, axial coding and selective coding, while observation and document data were analyzed using a conceptual approach and data triangulation. The research results show that knowledge preservation efforts by DisKerPus are identified with the SECI model: socialization through field visits, seminars and introducing the lontar collection in libraries, externalization by facilitating learning and knowledge exchange among members of the community or organization and creating a basis for storing and documenting knowledge, combination with the formation of a community of practice (CoP) and shared use of technology, and internalization is observed through the processes of selection, storage, and actualization. Of the four models, socialization is a process with the greatest quantity of activities, but the quality of the activities were not optimal yet. This study contribute to providing practical insights that can be applied by other information-providing institutions."

"Bali adalah salah satu dari beberapa wilayah di Nusantara yang belum dapat dikuasai pemerintah kolonial Belanda hingga akhir abad ke-19. Faktor internal berupa perebutan kekuasaan antarkerajaan menjadikan wilayah Bali cukup sibuk dengan peperangan dari waktu ke waktu. Tidak terkecuali dengan Kerajaan Badung. Semakin majunya kegiatan perekonomian di Badung membuat pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir akan posisinya yang dapat diambil alih kekuatan Eropa lainnya. Berbagai pendekatan berupa perjanjian-perjanjian terus dilakukan untuk dapat menempatkan Kerajaan Badung di bawah kuasa pemerintah kolonial Belanda seutuhnya. Penelitian ini membahas salah satu perjanjian tersebut, yaitu perjanjian yang tercantum dalam naskah Surat Perjanjian ML. 487. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan Kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Belanda dan upaya penghapusan hak tawan karang di Kerajaan Badung oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian filologi, yaitu pemilihan naskah, transliterasi, kemudian penelusuran latar belakang sejarah untuk membahas isi teks naskah. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pengaturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Kerajaan Badung, yaitu pembatasan hubungan dengan bangsa Eropa lainnya, pembongkaran benteng, pengiriman bantuan perang, dan pengembalian orang jahat kepada pemerintah kolonial Belanda. Upaya pengapusan hak tawan karang kemudian menjadi senjata utama pemerintah kolonial Belanda dalam menaklukkan Kerajaan Badung seutuhnya.

---

Bali is one of several areas in Nusantara that the Dutch colonial government could not control until the end of the 19th century. During that time, Bali was quite busy because some internal wars from time to time. The Badung Kingdom is no exception. The advanced economic activities in Badung made the Dutch colonial government worried about its position that could be taken over by other European powers. They tried various approaches in the form of agreements to place the Badung Kingdom under the complete control of the Dutch colonial government. This study discusses one of the agreements, that is the one included in the manuscript of Surat Perjanjian ML. 487. The purpose of this study is to explain the dynamic of relations between the Badung Kingdom and the Dutch colonial government and the efforts to abolish hak tawan karang (Klip Recht) in the Badung Kingdom by the Dutch colonial government. To achieve these goals, the research was conducted using philological research methods, started from manuscript selection, transliteration, then tracing the historical background to discuss the contents of the text of the manuscript. The results show the forms of regulation imposed by the Dutch colonial government against the Badung Kingdom, there are relations restriction with other European nations, taking down the castle, helps for the war and sending back the army who did desertion. Abolishing hak tawan karang later became the main strategy of the Dutch colonial government in completely conquering the Badung Kingdom."