Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional merupakan entitas ekonomi utarna yang menjadi tumpuan dalam memajukan perekonomian Indonesia dan berperan dalam konstelasi perekonomian global. Akselerasi dan kontribusi BUMN secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi rakyat yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. BUMN memberikan kontribusi langsung kepada penerimaan negara dalam bentuk dividen, pajak-paiak dan hasil privatisasi. Kontribusi BU'MN secara tidak langsung adalah melahirkan multiplier eject dari kegiatan operasional BUMN bagi berjalannya perekonomian Indonesia. BUMN juga menjadi penyedia lapangan pekenjaan yang cukup besar bagi masyarakat. Keberadaan BUMN bagi masyarakat sendiri selain sebagai salah satu penyedia barang dan jasa yang penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup, juga beriimgsi sebagai penyedia kemanihatan umum (PSO, public service obligation) yang ditugaskan pemerintah. Secara khusus BUMN juga mélaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingklmgan (PKBL) sebegai salah satu wujud corporate soczkzl responsibilty. Secara umum kinelja BUMN masih relatif rendah dibandingkan dengan kiIlClj8 sekeor swasta baik dalam tataran domestik, regional, maupun lingkgt global. Fakta menunjukkan bahwa sekalipun BUMN mencapai 139 perusahaan, namun sebagian besar merupakan perusahaan dengan kinexja dan skala usaha yang relatif kecil. Sekitar 90 % dari total aset, ekuitas dan penjualan scluruh BUMN serta sekitar 80 % dari laba berslh seluruh BUMN hanya berasal dari 22 BUMN saja. PT . Perkebunan Nusantara XIV (Persero), disingkat PTPN XIV (Persero) adalah salah satu BUMN scktor perkebunan yang dimiliki pemerintah. Kinerja dan kondisi PTPN XIV (Pewero) sejak saat bcrdirinya hingga saat ini kurang sehat Dalam periode lima tahun terakhir (2003-2007) hampir semua indikator rasio keuangan menunjukkan kondisi ncgatif Hingga perusahaan masih mengalami deiisit cash/low dan tidak likuid. Perusallaan juga mengalami kesulitan memperoleh pendanaan melalui perbankan karena neraca tidak bankabIe.Penc1itian tesis ini bertujuan melakukan analisa dan pengkajian strategi den kebUakan yang tepat dalam mngka penyehatan perusahaan, peningkatan kinerja dannilaiperusahaandi masadepan. Untuk menganalisakondisisaat ini dan posisi perusahaan dari pcrspektif internal dan eksternnl dipergunakan analisa dengan menggunakan metode analisa SWOT. Analisa terhadap pemilihan alternatif kebijakan yang tepat, efektif dan efisien dalam pcngelolaan pemsahaan di masa depan dilakukan dengan menggunakan metode APIQIIHCGI Hierarchy Process MHP). Hasil analisis SWOT menunjukkan saat ini PTPN XIV (Persero) berada pada posisi Kuadran II Stabilitas (Srabilily), dengan skor kombinasi strategi W-0 sebesar 0,480. Kuadran II menunjukkan kelemahan yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatannya, sodangkan peluang~peluang yang ada dapat melampaui ancamannya walaupun dengan nilai yang tidak besar. Strategi utamanya adalah mengupayakan bagaimana posisi perumhaan bisa bertahan dan memastikan perusahaan tidak menuju ke arah kebangkrutan. Kebijakan restrukturisasi internal menjadi pilihan utama yang bertujuan agar kinerja operasional perusahaan dapat diialankan secara efektifdan eisien. Hasil analisa AHI menunjukkan bahwa faktor strategis yang paling dominan dipertimbangkan dalam penentuan strategi dan kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero) adalah faktor kondisi keuangan dengan nilai bobot 0,409. Kriteria minim kendala merupakan kriteria keputusan yang paling diprioritaskau dalam pertimhangan dengan nilai bobot 0,480. Untuk alternatif kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero), basil rekapitulasi data pengolahan AHP menunjukkan kcbijakan sratus qua/rekstrukturisasi internal sebagai kebijakan prioritas pertama dengan nilai bobot 0,356.

---

ABSTRACT
State Ownership Enterprise (BUMN) as one of national economics pillar is main economy entity that become fulcrurns in moving tbrward economics Indonesia and play a part in global economics. Acceleration and contribution BUMN directly and indirect influence people economic activity which is on finally affect to level of people prosperity. BUMN gives direct contribution to state revenue in the form of dividend, taxes and privatization result. Contribution BUMN indirectly is bear multiplier effect iiiom operational activity BUMN for nun of economics Indonesia. BUMN also becomes big enough provider of job field for society. Existence BUMN for society by it self besides as one of supplier and service that necessary for accomplishment of life need, also as the provider publik service obligation (PSO) commissioned government. Particularly BUMN also executes Program Kemitraan and Bina Lingkungan (PKBL) as one of form social corporate responsibility. In general performance BUMN still relative low compared to private sector performance either in domestic, regional, and also global level. Fact indicates that although BUMN reaches 139 companies, nevertheless a large part of is company with performance and elfort scale that relative small. Around 90 % irom totalize asset, equity and sale of all BUMNs and around 80 % nom net profit of all BUMNs only indigenous to 22 BUMNs only. PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), shortened PTPN XIV (Persero) it?s one of BUMN plantation sector owned by government. Performance and condition PTPN XIV (Persero) after the date of forming of until now under the way. In period tive the last years (2003-2007) almost all indicator of finance ratios show negative condition. Till company has been experienced of deficit cash flow and not liquid. Company also fotmd diHiculties getting the financing pass by banking because balance not bankable. 'l`his thesis research bent on conduct analysis and strategy assessment and correct policy in order to company recapitalization, performance improvement and company value in the future. To analyze condition at this time and company position tiom in perspective intemal and external utilized analysis by using method SWOT Analysis. Analysis to correct election of policy altemative, eH`ective and efficient in company management in the future is conducted by using method Analytical Hierarchy Process (AI-IP). Result SWOT analysis showed at this time PTPN XIV (Persero) it is at position Quadrant II (Stability Quadrant), with score of W-O strategy combination as high as 0,480. Quadrant II shows weakness owned by far greater compared to its strength., whereas existing opportunities can skip over its threat although by value that is not big. Strategy the core important is strives how company position can stay and ascertain company not head forms bankruptcy. Internal restructuring Policy becomes main choice that bent on in order to performance of company operational can be run eifectively and efficient. Result AI-IP Analysis indicates that strategic factor the most dominant considered in strategy determination and recapitalization policy PTPN XIV (Persero) is factor of finance condition by wight value 0,409. Criterion of constraint minim is decision criterion the most given high priority in the balance by wight value O,480. For alternative of recapitalization policy PTPN XIV (Persero), result of processing data summary AHP shows status quo policy/internal restructuring as the first priority policy by wight value 0,356.

Abstrak :
Privatisasi merupakan issue yang hangat dalam dasawarsa terakhir di berbagai dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Tulisan ini menyoroti aspek yuridis, ekonomis dan praktis pelaksanaan privatisasi di Indonesia, terutama privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin semariak pada saat ini. Selain itu tulisan ini menyoroti pula masalah manfaat dari pelaksanaan privatisasi BUMN itu sendiri.

Abstrak :
Isi buku mencoba mendudukan posisi yang tepat bagi BUMN dalam pasar di indonesia khususnya, BUMN yang karakteristik industrinya monopoli alamiah. Hal ini didasarkan pada 2(dua) fakta posisi strategis BUMN saat ini yaitu pertama BUMN ternyata sudah bukan lagi anak bawang dalam kompetisi global ditingkat dunia furtune 500 menempatkan kurang lebih 30% BUMN dari berbagai negara sebagai perusahaan terbesar didunia, yang sebagian memiliki karakteristik monopoli alamiah kedua, BUMN memiliki tugas strategis di negaranya masing-masing yaitu sebagai agen pembangunan dan aktor kunci mencapai kesejahteraan rakyat.

Abstrak :
Pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan untuk mendirikan dan mengoperasikan Perusahaan Induk untuk sektor pertambangan. Terdapat perdebatan mengenai bagaimana kebijakan ini akan memberikan dampak kepada semua pemangku kepentingan. Makalah ini mencoba untuk menganalisis dampak kebijakan pembentukan Holding BUMN Tambang terhadap stakeholders dan menyusun strategi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian BUMN) dalam rangka mengatasi dampak negatif dari terbentuknya Holding BUMN Tambang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode penelitian secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari kebijakan pembentukan holding BUMN Tambang di Indonesia yakni meningkatnya financial asset dan leverage dari induk holding dan anggota holding melalui konsolidasi keuangan perusahaan; realisasi kerjasama antar perusahaan di lingkungan holding; efisiensi biaya produksi perusahaan; penambahan rantai birokrasi terkait aksi korporasi dengan adanya kepemilikan bertingkat; adanya isu melemahnya kontrol masyarakat terhadap anak perusahaan holding; serta iklim investasi di masa depan yang akan sangat dipengaruhi kebijakan pasca pembentukan holding. Peneliti menyarankan, dibutuhkan penyelarasan sinergi di lingkungan holding BUMN tambang, mempertahankan fokus pemerintah sebagai regulator dan mengeliminasi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMN, serta koordinasi di level kementerian dalam mengkaji kebijakan terkait industri tambang yang dapat mendukung pencapaian target kebijakan pembentukan holding BUMN tambang. ......The Government of the Republic of Indonesia has implemented a policy to establish and operate a holding company for the mining sector. There is debate about how this policy will have an impact on all stakeholders. This paper attempts to analyze the impact of the policy of forming State-owned Mining Holding`s stakeholders and develop strategies and policies that must be carried out by the Government (Ministry of BUMN) in order to overcome the negative impact of the formation of the State-owned Mining Holding. This research was conducted by using a post-positivist approach and qualitative research methods. Based on the research conducted, it was concluded that there were positive and negative impacts from the policy of establishing a state-owned mining company in Indonesia, namely increasing financial assets and leverage from the holding and the holding members through corporate financial consolidation; realization of cooperation between companies in the holding business; company production cost efficiency; addition of bureaucratic chains related to corporate actions with multilevel ownership; the issue of weakening public control over the holding company subsidiary; and the investment climate in the future which will be greatly influenced by the policy of the establishment of the holding. Researcher suggest that synergy is needed in the State-owned mining holding environment, maintain the government`s focus as a regulator and eliminate conflicts of interest in the decision-making process in BUMN management, and coordination at the ministerial level in reviewing policies related to the mining industry that can support the achievement of mining BUMN holding.

Abstrak :
Di awal tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya merealisasikan pembentukan holding company di sektor farmasi. Pembentukan holding company tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2019 yang mengamanatkan penambahan penyertaan modal negara pada PT Bio Farma sehingga menjadikannya sebagai perusahaan induk. Penyertaan modal negara tersebut diperoleh dari pengalihan saham milik negara pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Lebih lanjut, pembentukan holding company di sektor farmasi sebagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tentunya bersinggungan pada aspek hukum persaingan usaha yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan disusun secara deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembentukan holding company BUMN di sektor farmasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Perusahaan tetap melakukan pemberitahuan secara tertulis atau notifikasi meskipun terdapat ketentuan pengecualian terhadap perbuatan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan holding company BUMN farmasi tidak dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha sepanjang tidak ada indikasi dan pembuktian dilakukannya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN farmasi tidak dikecualikan dan tetap tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya. ......In the early 2020, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises finally executed the establishment of state-owned pharmaceutical holding company. The establishment of the holding company was legitimated by the issuance of Government Regulation (PP) Number 76 of 2019, which mandates addition of state capital participation into PT Bio Farma (Persero), making it the parent of the state-owned pharmaceutical holding. The state capital participation was obtained from the transferred shares of PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma Tbk. The establishment of state-owned pharmaceutical holding was aimed to increase the effectiveness and efficiency of the company. In the other hand, the establishment certainly relates with legal aspects of business competition as stated in Law No. 5 of 1999 and its derivate laws and regulations. In this research, the author uses juridical-normative law method with descriptive-analytic through a qualitative approach. This research finds that the establishment of the state-owned pharmaceutical holding has been done in accordance with the provisions in the competition law. The company has sent notification to KPPU even though it is not obligated to regarding to the exemption of regulated practices. Furthermore, the establishment of state-owned pharmaceutical company did not violate Law No. 5 of 1999 insofar as there is no indication or evidence of monopolistic practices and unfair business competition. In carrying out its business activities, state-owned pharmaceutical holding is not exempted and remain subject to all provisions in Law no. 5 of 1999 and its derivative laws and regulations.