Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48).

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penting sebagai salah satu alternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun kenyataannya, dalam proses pendiriannya tetap harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku. Beberapa permasalahan pendirian BUMD ini antara lain adalah bagaimanakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedur dan mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku, dan apakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedur, dan mekanisme pendirian PT. Lampung Timur Cemerlang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menganalisa proses pendirian PT. Lampung Timur Cemerlang, sekaligus meneliti dan mengkaji apakah terdapat kesalahan prosedur dan pelanggaran dalam pendiriannya. Dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pengamatan di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa pendirian PT. Lampung Timur Cemerlang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selain itu dalam pendiriannya sudah melalui kesepakatan politis di level pemerintahan daerah, yaitu pemisahan modalnya ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah. Walaupun pada tataran teknis ditemukan juga ‘pelanggaran-pelanggaran’ lain yang tidak berkaitan dengan prosedur pendiriannya, seperti adanya anggota Direksi yang merangkap jabatan, adanya anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, adanya Direksi dan Komisaris yang masih bersatus Pegawai Negeri Sipil, dan adanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki saham dalam PT. Lampung Timur Cemerlang.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari Badan Usaha Milik Derah, yaitu PT MRT Jakarta, selama pandemi Covid-19 berlangsung pada tahun 2020-2021. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dari PT MRT Jakarta adalah Balanced Scorecard milik Kaplan dan Norton yang menganalisis performa organisasi melalui empat (4) perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, persepektif learning and growth, dan proses bisnis internal. Penelitian ini menggunakan sampel karyawan tetap PT MRT Jakarta dan pengguna MRT Jakarta dengan teknik penarikan sampel non-probabilitas accidental sampling. Data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu terdiri dari hasil kuesioner dari sampel, laporan keuangan PT MRT Jakarta periode 2020-2021, dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari kinerja keuangan PT MRT Jakarta periode 2020-2021 menunjukkan hasil yang rendah, sedangkan untuk indikator internal seperti learning and growth perspective dan internal business process menunjukkan hasil yang tinggi. Indikator dengan hasil paling tinggi adalah customer perspective yang mengindikasikan bahwa PT MRT Jakarta berhasil untuk mempertahankan kualitas dari pelayanan yang diberikan. Dari hasil keempat perspektif tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja PT MRT Jakarta selama pandemi Covid-19 adalah tinggi. ......This study aims to analyze the performance of the Regional Owned Enterprises, namely PT MRT Jakarta, during the Covid-19 pandemic in 2020-2021. The method used to measure the performance of PT MRT Jakarta is Kaplan and Norton's Balanced Scorecard which analyzes organizational performance through four (4) perspectives, namely financial perspective, customer perspective, learning and growth perspective, and internal business processes. This study uses a sample of permanent employees of PT MRT Jakarta and users of MRT Jakarta with non-probability accidental sampling technique. The data in this study are quantitative and qualitative data, which consists of the results of a questionnaire from the sample, the financial statements of PT MRT Jakarta for the 2020-2021 period, and interviews with several related sources. The results of this study indicate that in terms of the financial performance of PT MRT Jakarta for the 2020-2021 period, the results show low results, while internal indicators such as the learning and growth perspective and internal business processes show high results. The indicator with the highest result is the customer perspective which indicates that PT MRT Jakarta has succeeded in maintaining the quality of the services provided. From the results of the four perspectives, it can be said that the performance of PT MRT Jakarta during the Covid-19 pandemic is high.

Abstrak :
Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, merupakan institusi dengan mayoritas modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berfungsi untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan juga untuk melayani masyarakat. Oleh karena sifat BUMD tersebut, dibutuhkan monitoring dan evaluasi agar sesuai dengan tujuannya. BUMD di DKI Jakarta, di monitoring dan evaluasi oleh instansi khusus setingkat SKPD yaitu Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD oleh BP BUMD beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Gorgens dan Kusek (2009) yang terdiri dari 12 dimensi dimana terkelompokkan menjadi komponen: manusia, kerjasama, dan perencanaan; pengelolaan data; dan penggunaan data untuk pembuatan keputusan. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa BP BUMD sudah baik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD. Hal tersebut dilihat dari komponen monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaan tersebut belum terdapat komponen survei dan penelitian program yang hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi program monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan komitmen stakeholder, membangun basis data, dan melakukan survei atau penelitian atas program monitoring dan evaluasi.

---

Badan Usaha Milik Daerah (Local Government Enterprise), BUMD, are institutions with a majority of their capital owned by local governments that give economical benefits to local governments and also to serve the public. Due to the nature of the BUMD, monitoring and evaluation is needed to suit its objectives. BUMD in DKI Jakarta, is monitored and evaluated by a special agency as high as Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namely the Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). This research aims to describe the implementation of monitoring and evaluation of the performance of BUMD by BP BUMD along with its obstacles. This research used a positivist approach with Gorgens and Kusek's (2009) theory as the main theory which consists of 12 dimensions which are grouped into three components: human, collaboration, and planning; data management; and use of data for decision making. Data collection in this research used deep interview techniques and literature studies. The results of the study illustrate that BP BUMD has been good at doing monitoring and evaluation of BUMD performance. This result is seen from the components of monitoring and evaluation that have been implemented. However, on the implementation, there was no component of a survey and research program which results could be used as feedback for evaluation of monitoring and evaluation program. Based on these results, researcher suggest to BP BUMD to improve and increase the capacity of human resources (HR), increase stakeholder commitment, building databases, and conducting surveys or research on monitoring and evaluation programs.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik dan hambatan dalam penerapan tata kelola yang baik di salah satu BUMD yang berada di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana perusahaan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yang terdiri atas prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kemandirian, serta prinsip kewajaran dan kesetaraan. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada dua responden dan analisis dokumen perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang dilakukan PT. ABC belum maksimal. ......This study discusses the application of the principles of Good Corporate Governance and the obstacles in the application of Good Corporate Governance in one of provincially-owned corporations in Indonesia which is engaged in banking. The main question of this research is how the company applies the principles of Good Corporate Governance, which consists of the principle of openness, the principle of accountability, the principle of responsibility, the principle of independence, and the principle of fairness. This research was conducted by conducting interviews with two respondents and analyzing company documents. The data obtained were analyzed using descriptive methods. The results showed that there were obstacles which indicated that the implementation of Good Corporate Governance was not optimal.

Abstrak :
RSUD Pasar Rebo secara resmi menjadi RS Swadana daerah dengan PERDA DKI No.2 tahun 1996, dengan terlebih dahulu melakukan uji coba swadana selama 3 (tiga) tahun sejak 1992. Adanya dukungan dari pemilik (stake holder), yakni PEMDA DKI, ditambah pengalaman sebagai RS swadana, juga cost recovery rate (CRR) yang telah mencapai 85%, adalah hal yang mendorong rumah sakit menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk menuju ke arah itu perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja rumah sakit. Departemen Kesehatan menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai kinerja rumah sakit, yakni : kinerja operasional (40%), kinerja keuangan (20%) dan kinerja administrasi (40%). Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan rumah sakit yang berasal dari laporan keuangan terdiri atas, neraca, rugi laba, dan arus kas (cash flows), rasio finansial, analisis Du Pont, dan Diskriminan Altman dalam 2 (dua) tahun (2001-2002) terakhir persiapan RSUD Pasar Rebo menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil analisis kinerja keuangan RSUD Pasar Rebo didapatkan hasil sebagai berikut : pada neraca total aktia Iancar tahun 2002 turun lebih dan 30% nilai total aktiva lancar tahun 2001. Aktiva tetap tahun 2002 turun sebesar 18 % dibanding tahun 2001. Sedangkan kewajiban total tahun 2002 meningkat 4,5 kali dari total kewajiban tahun 2001. Modal RSUD tahun 2002 turun 30% dari tahun 2001. Pendapatan operasional tahun 2002 hanya naik 10% diikuti dengan beban operasional yang naik sampai 30%. Rasio likuiditas tahun 2001 besar lebih disebabkan oleh adanya dana pemerintah Rasio profitabilitas sama sekali tidak menunjukkan hasil yang baik. Solvabilitas RSUD tidak menunjukkan hasil yang baik. Diskriminan Altman menunjukkan tendensi bangkrut. Berdasarkan hasil penelitian ini dikertahui bahwa neraca menunjukkan tendensi menurunnya jumlah aktiva dan jumlah modal. Laporan rugi laba memperlihatkan defisit yang sangat besar, adapun rasio menampakkan kinerja yang tidak bagus sehingga karenanya ditinjau dari kinerja keuangan RSUD Pasar Rebo belum siap menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

---

The Analysis of Preparation Regional Hospital Pasar Rebo (RSUD Pasar Rebo) to be a Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) in 2003 through Financial PerspectiveWith Provincial Regulation (PERDA) DKI No.2 1996 RSUD Pasar Rebo formally named as swadana hospital, preparation for swadana begun since 1992. Based on experienced twelve years since 1992 and also support from stake holders PENIDA DKI, cost recovery 85 % RSUD Pasar Rebo prepared to be Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). The process for evaluating Pasar Rebo hospital, which was Indonesian Ministry of Health stated three indicators for evaluating hospital performances : operational indicator (40%), financial indicator (20%), and administration indicator (40%). The indicators evaluating system is one of instruments which is used to control hospital activities continuously, for knowing the progress in one period. Du Pont analysis, Altman Dyscriminan in the last two years (2001-2002) along with the preparation to be BUMD. The study result shows : balance sheet 2002, total current activa have decreased more than 30% compared with 2001. Fixed activa in 2002 have decreased 18% compared with 2001. Liabilities in 2002 increased 4,5 times than the year before. In 2002 assets decreased 30% than 2001. Operational income in 2002 increased 10%, in the other part, operational expenses in 2002 increased 30% than before. In 2001 liquidity ratios evaluation showed unclear result because of government funds. Profitabilities and solvabilities in 2001 and 2002 showed not good results. Altman discriminate showed bankrupt tendency three years forward. Return on investment (ROI) in Du Pont analysis showed lower return for both of years. Based on this study, it was known that balance sheet was not good and declined of activa and equity. Income statement shows deficit, ratios was still poor. Finally according financial perspective as one of the financial indicators, RSUD Pasar Rebo has not ready to be BUMD. References : 24 (1994-2003)

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRT Jakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA). Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjaman dikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri dan pengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, dan melihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badan usaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehingga diperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundangan pinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi dengan pedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undang BUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMD menjadi jelas.

---

ABSTRACT
This thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted by central government of Republic of Indonesia together with Provincial Government of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportation infrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan International Cooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance (ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is Provincial Government of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lending scheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state owned enterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagement can raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). The issues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as the alternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess the establishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprise with the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Laws and regulations on foreign loan by government required technical guidelines issued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutely required, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will be clearer.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yakni bagaimana Pendirian, Pembubaran dan Dampak Hukum atas Pembubaran yang tidak ditindaklanjuti dengan likuidasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus pembubaran PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka baik pendirian maupun pembubaran didahului dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) junto Pasal 342 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah itu mengikuti ketentuan tentang perseroan terbatas sebagaimana Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, tidak serta merta perseroan tersebut hanya diwacanakan saja; terdapat tahapan-tahapan yang harus dilanjutkan. Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 147 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan tersebut. Namun pada prakteknya, pembubaran Perseroan tidak diikuti dengan penghapusan Badan Hukumnya. Hal ini seperti yang terjadi pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Langkah seperti ini sebenarnya memiliki implikasi hukum, seperti masih adanya beban pajak yang pada Perseroan tersebut serta belum adanya implikasi hukum pembubarannya pada pihak ketiga. Oleh karenanya menjadi penting untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga Badan Hukum yang ada benar-benar terhapuskan sehingga tidak memiliki dampak yuridis yang negatif. ......This research studies regarding the Local Government Owned Enterprise incorporated under the laws of how to Establishment, Dissolution and Liquidation of the impact of the above Law is not followed by liquidation. The research method used is a normative juridical dissolution case studies PT Rumah Sakit Haji Jakarta. As the Local Enterprise both the establishment and dissolution preceded by local regulation as stipulated in Article 331 paragraph (2) jo Article 342 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Local Government after it followed the provisions of the limited liability company as Article 339 paragraph ( 2) Act No. 23 of 2014. In the event of dissolution of the Company, it is not only discourse; There are steps that must be followed. Article 142 Paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 suggests that the Liquidation of the Company shall be followed by liquidation conducted by a liquidator or curator; and the Company is not able to take legal actions, unless required to clean up all the affairs of the Company in order to liquidation. Limited Liability Company Act provides that during the dissolution of the company's notification is not made in accordance with Article 147 of Company Law, the dissolution of the company does not apply to third parties and the company does not result in the dissolution of the company's loss of legal status until the completion of the liquidation and the liquidator liability is accepted by the RUPS/GMS or court . As a result of the dissolution of the company, then any outgoing mail listed company in liquidation word behind the company name. However, in practice, the dissolution of the Company is not followed by the removal of Legal Entity. It's like that happened at PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Such measures have actually had legal implications, such as the persistence of the tax burden on the company as well as the absence of the legal implications of its dissolution on third parties. It is therefore important to perform the dissolution of Limited Liability Company in accordance with applicable laws. So that the legal entity that is completely erased so do not have a negative impact juridical.

Abstrak :
Latar belakang dari penelitian ini ialah adanya dugaan penyelewangan pada proyek infrastruktur PT Mass Rapid Transit Jakarta yang merupakan BUMD tergolong baru, namun juga memiliki beberapa prestasi yang berkaitan dengan penerapan sistem GCG yang dianut oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di PT Mass Rapid Transit Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, State-Owned Enterprise. Hasil penelitian dari  penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dapat dikatakan baik, PT MRT Jakarta telah menerapkan sistem GCG dengan komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penetapan Code of Corporate Governance oleh PT MRT Jakarta. Meski demikian dari lima dimensi yang diteliti, terdapat satu dimensi yaitu prinsip independensi yang menunjukkan hasil cukup baik. Empat dimensi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan menunjukkan hasil baik.

---

The background of this research is the alleged deviations in the infrastructure project of PT Mass Rapid Transit Jakarta, which is a relatively new BUMD, but also has several achievements related to the implementation of the GCG system adopted by the Company. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance in PT Mass Rapid Transit Jakarta. The research approach used is post-positivis, with qualitative research methods. Data collection is done through in-depth interviews with several parties and literature study. The theory used is Good Corporate Governance, Good Corporate Governance Principles, State-Owned Enterprise. The results showed that the application of the principles of Good Corporate Governance at PT Mass Rapid Transit Jakarta are the four dimensions of the principles of Good Corporate Governance applied show that the results of the principles of transparency, accountability, responsibility and fairness and equality are good, one dimension is the principle of independence shows quite good results.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai PT JakLingko Indonesia dalam Penyelenggaraan Integrasi Sistem Transportasi di Provinsi DKI Jakarta, di mana integrasi sistem transportasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan demi mendukung pengarusutamaan penggunaan transportasi publik dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Pada skripsi ini, pembahasan akan difokuskan ke dalam tiga pokok bahasan. Pertama, relevansi dari pembentukan badan usaha yang baru untuk menyelenggarakan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, perihal kelembagaan PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan sistem integrasi transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dari PT JakLingko Indonesia dalam penyelenggaraan integrasi sistem transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan PT JakLingko Indonesia merupakan suatu badan usaha swasta dengan bentuk joint venture yang menyelenggarakan integrasi sistem pembayaran transportasi publik dan implementasi paket tarif transportasi publik. Pembentukan PT JakLingko Indonesia merupakan hal yang relevan dan perlu untuk dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksimalkan penyelenggaraan integrasi transportasi publik, dan memandirikan risiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan integrasi sistem pembayaran transportasi publik. Kemudian, sebagai suatu badan usaha dengan bentuk perseroan, PT JakLingko Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini juga menunjukkan, sebagai badan usaha swasta yang turut terlibat dalam kebijakan integrasi sistem transportasi publik, terdapat beberapa badan/lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terlibat dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap integrasi sistem pembayaran transportasi publik yang diselenggarakan oleh PT JakLingko Indonesia. ......This thesis discusses PT JakLingko Indonesia in the Implementation of Public Transportation System Integration in DKI Jakarta, where the integration of transportation system is an important aspect to be implemented in order to support the prioritization of public transportation usage and reduce reliance on the use of private vehicles. In this thesis, the discussion will be focused on three main topics. First, the relevance of establishing new business entities to organize the public transportation system integration in DKI Jakarta. Second, the institutional aspects of PT JakLingko Indonesia in organizing the public transportation system integration in DKI Jakarta. Third, the mechanisms of supervision, control, and accountability of PT JakLingko Indonesia in the implementation of the public transportation system integration in DKI Jakarta. This research is conducted as a doctrinal research by conducting a literature review from various sources. The results of this research indicate that PT JakLingko Indonesia is a private business entity in the form of a joint venture that organizes the integration of public transportation payment systems and the implementation of public transportation tariff packages. The establishment of PT JakLingko Indonesia is relevant and necessary to be established in order to implement the provisions of laws and regulations, maximize the implementation of public transportation integration, and to be independent of the risks arising from the implementation of the integration of public transportation payment systems. Furthermore, as a business entity in the form of a company, PT JakLingko Indonesia is subject to the provisions of the Limited Liability Company Law. This research also shows, as a private business entity that is involved in the policy of integrating the public transportation system, there are several agencies / institutions that, in accordance with their main duties and functions, are involved in supervision, control, and accountability for the integration of the public transportation payment system organized by PT JakLingko Indonesia.