Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas notaris yang terkait dengan pendirian Partai Politik yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik dan alasan mengapa Partai Politik sebagai suatu perserikatan atau organisasi harus berbadan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai pentingnya peranan notaris dalam proses pendirian Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dengan adanya ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pendirian Partai politik yaitu pendirian Partai Politik harus dengan akta notaris maka peran notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta otentik mutlak diperlukan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2, dimana didalamnya disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat akta pendirian Partai Politik. Berkaitan dengan peranan notaris tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari disyaratkannya akta notaris dalam proses pendirian partai politik adalah agar Partai Politik sebagai suatu organisasi memiliki status sebagai badan hukum, yang artinya bahwa Partai Politik telah memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi bagaimanapun juga agar peranan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Partai Politik dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan keijasama antara pihak pemerintah bersama-sama dengan organisasi notaris dalam rangka sosialisasi wewenang baru notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian Partai Politik. ......Background of this research is because the task associated with the government for the establishment of Party Politics is the authority given by the government In practice there are things that must be examined and leamed more about how far the role of government in the process of Party Politics and Party Politics of reasons why as a league or organization must be incorporated. Method used in this research is the study of documents and juridical normative, with draws on sources such as books, magazines, internet and media. AH sources are processed and associated with the laws and regulations that exist. Main problem of this research is the importance of the role of government in the process of establishment in accordance with the Political Party Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. After examining a variety of sources, that the results obtained with the provisions of Law Number 2 Year 2008 About the establishment political parties, namely the establishment of Party Politics should be the role of teaching license notary notary as public officials who are given authority by the government to make the absolute authenticity of teaching license is required, it this is in accordance with the provisions mandated in Law No. 30 of 2004 on Office Notary Article 15 paragraph 2, which is mentioned there in that the notary has the authority stipulated in other laws and regulations including the authority to make the establishment of teaching license Party Politics. Regarding the role of government can be said that the goal of teaching license required to its from the notary in the process of establishing a political party is to make as a Political Party organization has status as a legal entity, which means that Party Politics has a strong legal foundation so that they can obtain security and protection of legal certainty . But however that the role of government in relation to the authority of government in the making of the Party Politics of teaching license can be run with the maximum, the required cooperation between the government together with the notary organization in the socialization of the new authority as a notary public officer authorized to make the establishment of teaching license Party Politics.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kendala yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Persoalan ini terjadi karena pada saat Notaris memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir likuidasi, ternyata data PT di basis data SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini mengkaji mengenai apa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH bukan merupakan satu-satunya cara bagi likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri. Likuidator dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara manual. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka akibat hukumnya adalah status badan hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri, status badan hukum PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (release and discharge) atau setelah Pengadilan Negeri menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya, atau setelah hakim pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

---

This thesis discuss about complicacy faced by Limited Liability Company (LLC) in announcing the result of liquidation process to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia (Ministry) electronically through Legal Entity Administration System (LEAS). This problem happens at the time of the Notary input the data to fulfill Article 152 paragraph (3) Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, which is the announcement to the Ministry on the end-result of the liquidation, evidently LLC data in the LEAS database has been erased. Thus in practice Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of LLC which hold the end-process result of liquidation and release and discharge of the liquidator can not be informed to the Ministry through LEAS. By using normative juridical research method, this thesis evaluate on whether the legal nature of liquidator obligation to inform the liquidation endprocess result to the Ministry electronically through LEAS and whether by the unconveyed of liquidation process result to the Ministry electronically because LLC data no longer exist in the LEAS electronic database, have legal consequence towards dissolved LLC legal entity status. Based on the analysis performed, thus can be concluded that legal nature of liquidator responsibility to notify the liquidation process to Ministry electronically through LEAS is administratif because the notification process to the Ministry electronically through LEAS is not the only way for the liquidator to notify liquidation process result to the Ministry. Liquidator can inform the liquidation process result to the Ministry manually. If the liquidator can not notify the liquidation process result to the Ministry electronically because LLC is not exist in the electronic database LEAS, thus the legal consequence of the dissolved LLC legal entity status still exist. Thus, as long LLC liquidator has not notify the liquidation end-process to the Ministry, the LLC legal entity status has not dissapeared, because the Ministry will then record the expirery of LLC legal entity status and erase LLC name from the company registry, after liquidator inform Ministry and announce the liquidation process result on the newspaper. The act of notification of liquidation process result to the Ministry conducted after the GMS grant release and discharge or after the District Court accept the responsibility of the appointed liquidator, or after the superintendent judge accept the responsibility of the appointed curator.