Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kehadiran bencana tidak dapat diduga atau dihindari. Definisi bencana sendiri telah mengalami perubahan makna dari bencana alam menjadi keadaan darurat yang berpengaruh negatif bagi kelangsungan bisnis dan industri. Dalam menjalankan proses bisnis Bank X terdapat beberapa potensi gangguan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu proses bisnis Bank X. Bagi Bank X, terjadinya gangguan tidak hanya mengakibatkan kerugian sesaat, namun akan bertambah parah apabila Bank X tidak mampu mengembalikan proses bisnis utama dalam periode waktu yang dapat diterima. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu direncanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam memulihkan keadaan dan proses bisnis pasca terjadinya bencana yang tepat dan sesuai dengan karakteristik Bank X. Pertimbangan dalam melakukan pemulihan keadaan pasca bencana antara lain proses bisnis yang diprioritaskan, aset yang dibutuhkan, waktu tertunda yang dapat diterima, biaya yang dapat ditoleransi serta prioritas pemulihan dan derajat kritikalitas dari masing-masing aset. Penelitian ini difokuskan pada 9 aplikasi kritikal yang dimiliki Bank X, yang akan membahas secara lebih detail tentang analisa dampak bencana terhadap kelangsungan proses bisnis masing-masing aplikasi, penentuan prioritas pemulihan dan rekomendasi metode backup sebagai upaya pemulihan aplikasi kritikal pada saat terjadi keadaan darurat.

---

Disaster can't be predicted or avoided. The definition itself has changed from natural disaster to an emergency situation that causes negative imply to business and industries. Dealing with the business process of Bank X, there are some potential risks that can happened and affected the business process of Bank X directly or indirectly. For Bank X, impact of disaster will be worse if the business process not recovered in an acceptable period. To anticipate the need, a plan of activities in order to recover the business processes have to be composed correctly based on the characteristic of the Bank. There are some considerations in disaster recovery such as prioritized business process, asset that should be able, acceptable period, tolerable cost, prioritized recovery and degree of criticality of assets. This research is focusing on 9 critical applications in Bank X. In this paper we will discuss about impact analysis of the critical applications' business processes, recovery priorities, and backup methods as one of disaster recovery technologies to be implemented in emergency situations.

Abstrak :
ABSTRACT
Kegiatan pengolahan limbah industri merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Melalui Pasal 6 Ayat 1 huruf a angka 5 dan Pasal 9 Ayat 1 huruf c angka 6 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan UU PPh beserta Peraturan Menteri Keuangan PMK turunannya, pemerintah telah mengatur biaya-biaya kegiatan pengolahan limbah industri berupa biaya pengolahan limbah dan biaya cadangan penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah untuk usaha pengolahan limbah industri. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi biaya pengurang dalam perhitungan PPh Badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi biaya-biaya tersebut dalam PPh Badan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini implementasi biaya pengolahan limbah sebagai biaya pengurang PPh Badan masih dalam koridor yang sesuai dengan UU PPh. Hal ini juga diterapkan di Kawasan Industri Jababeka Cikarang setiap tahun rata-rata 17 dari biaya-biaya operasional lainnya. Namun, besaran biaya cadangan memang tidak diatur secara spesifik menggunakan presentase tertentu. Peraturan lingkungan hidup yang dijadikan sebagai dasar peraturan belum mengatur secara rinci mengenai biaya cadangan sehingga kurang sesuai dengan asas pemungutan pajak dalam asas kemudahan administrasi ease of administration yaitu asas kepastian certainty . Melalui Pasal 6 UU PPh, Kawasan Industri Jababeka Cikarang merasa peraturan ini sudah cukup membantu dan memiliki dampak yang positif selama biaya pengolahan limbah selalu deductible menurut pajak. Melalui Pasal 9 UU PPh, pihak perusahaan belum menerapkannya sehingga belum dapat dilihat dampak yang nyata.

---

ABSTRACT
Industrial waste management activities is an effort to conserve the environment in Indonesia. Through Article 6 Paragraph 1 letter a number 5 and Article 9 Paragraph 1 letter c number 6 of Law Number 7 Year 1983 as has been several times amended the latest by Law Number 36 Year 2008 on Income Tax and its derivative Minister of Finance Regulation PMK , the government has regulated the costs of industrial waste management activities in the form of waste treatment costs and backup cost of the closure and maintenance of a landfill for industrial waste management business. These costs can be deductible in the calculation of corporate income tax. This study aims to analyze the implementation of these costs in corporate income tax. This research uses qualitative approach. The results showed that the implementation of waste treatment costs as the cost of deducting corporate income tax is still in the corridor in accordance with the Income Tax Law. It is also applied in the Jababeka Industrial Estate Cikarang every year an average of 17 of other operational costs. However, the amount of the backup cost is not specifically regulated using a certain percentage. The environmental regulations that are used as the basis for the regulation have not been set in detail about the backup cost so that they are less in line with the principle of tax collection in the principle of ease of administration ie certainty. Through Article 6 of the Income Tax Law, Jababeka Industrial Estate Cikarang feels this regulation is sufficiently helpful and has a positive impact as long as the cost of waste treatment is always deductible by tax. Through Article 9 of the Income Tax Law, the company has not implemented it so that it can not be seen the real impact.

Abstrak :
Autentikasi multi faktor adalah upaya untuk memperkuat autentikasi. Saat ini, penggunaan one time password (OTP) masih menjadi salah satu faktor autentikasi yang digunakan pada aplikasi di Internet. Salah satu jenis OTP adalah yang dibuat menggunakan aplikasi yang dipasang pada perangkat pengguna. Aplikasi tersebut dibuat oleh banyak pengembang dan mengimplementasikan algoritma yang sama. Pada saat ini, yang banyak diimplementasikan adalah algoritma TOTP, yang membutuhkan sebuah kunci rahasia untuk membuat OTP. Apabila pengguna kehilangan perangkatnya, kunci rahasia tersebut tidak bisa diakses lagi dan pengguna berisiko kehilangan akses ke akun-akunnya karena OTP tidak bisa didapatkan kembali. Untuk mencegah hal tersebut, aplikasi-aplikasi di luar sana memiliki metode pemulihan. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut menyimpan salinan cadangan pada peladen yang terpusat untuk mendukung pemulihan OTP. Selain cara tersebut, terdapat pendekatan lain untuk melakukan pemulihan dengan penyimpanan salinan cadangan yang terdesentralisasi yang diusulkan oleh Conor Gilsenan, Noura Alomar, Andrew Huang, dan Serge Egelman. Ide tersebut juga sudah diimplementasikan oleh mereka dalam aplikasi Blues 2FA. Namun, aplikasi tersebut belum dirilis ke masyarakat umum. Tugas akhir ini berisi implementasi versi penulis dari spesifikasi yang dibuat oleh mereka, serta analisis dan evaluasi terhadap implementasi tersebut. ......Multi factor authentication is a way to make authentication more secure. One time password (OTP) is one of the commonly used multi factor authentication method on the Internet. Users can get OTP from an OTP generator application in their devices. There are many such applications out there, but they use one same algorithm to generate the OTP. Nowadays, the popular algorithm used by those applications is TOTP, which needs a secret key to generate OTP. If users lose their devices, then the secret key will also gone and they may not be able to access their account again because they cannot generate their OTP anymore. As a preventive measure, some applications offer recovery and backup methods with centralized backup. As an alternative, Conor Gilsenan, Noura Alomar, Andrew Huang, and Serge Egelman proposed an idea to make decentralized backup. They already developed an application with their method, named Blues 2FA. But, it is not publicly available yet. This work implements my own version of application based on the requirements from the previous work. Some analyses and evaluations about the implementation also shown in this work.

Abstrak :
Berdasarkan data dari IRENA Indonesia 2017, Indonesia memiliki potensi tenaga surya sebesar 532,6 GW atau 74,34% dari potensi sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia berasal dari tenaga surya. Namun pemanfaatannya masih sangat jauh sekali dari potensi yang ada. Total kapasitas Solar Photovoltaic (Solar PV) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terpasang bervariasi sekitar 42 MW sampai 80 MW di akhir 2012. Berdasarkan data dari RUPTL PLN 2018 – 2027, tarif dasar listrik (TDL) rata - rata untuk wilayah Indonesia di tahun 2008 sampai 2017 menunjukkan tren peningkatan hampir di setiap tahun. Di sisi lain, berdasarkan data dari web irena.org, harga beberapa modul Photovoltaic (PV) mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2010 – 2015. Konsep Peer-to-Peer (P2P) dapat diterapkan di Indonesia sebagai suatu model bisnis yang mampu membantu memaksimalkan pemanfaatan tenaga surya di Indonesia. Dengan menerapkan P2P, masyarakat tidak hanya membeli energi listrik tetapi dapat menjualnya ke orang lain sehingga bisnis ini tidak hanya menguntungkan bagi suatu kelompok perusahaan tetapi tiap individu juga dapat merasakan manfaatnya. Pada penelitian ini dilakukan simulasi proses perhitungan jual beli listrik dengan konsep P2P dengan menggunakan software Homer dan Microsoft Excel. Kemudian untuk menentukan kelayakan model tersebut dilakukan peramalan terhadap TDL dengan nilai LCOE terhadap sistem yang menggunakan Solar PV secara global. Ketika nilai LCOE tersebut sudah dibawah dari TDL maka dapat ditentukan berapa persen sistem penyedia P2P dan juga PLN yang menyediakan grid untuk mendistribusikan energi listrik antar peers serta sebagai backup karena sistem yang disimulasikan tidak menggunakan baterai dapat memperoleh keuntungan. Selanjutnya akan didapatkan formula untuk menghitung total biaya atau tarif yang harus dikeluarkan masing – masing pelanggan untuk membeli listrik dari sistem P2P ini. ......Based on data from Indonesia 2017, Indonesia has a solar power potential of 532.6 GW or 74.34% of Indonesia’s potential renewable energy resources derived from solar power. But its utilization is still very far from the potential that exists. The total capacity of installed Solar Phtovoltaic (Solar PV) or solar power plants varies from around 42 MW to 80 MW at the end of 2012. Based on data from the RUPTL PLN 2018 – 2027, the average basic of electricity tariff for Indonesia in 2008 to 2017 shows an increasing trend almost every year. On the other hand, based on data from the irena.org website, the prices of several Photovoltaic (PV) Modules have experienced a downward trend every year in the period 2010 – 2015. The Peer-to-Peer (P2P) concept can be applied in Indonesia as business model that can help maximize the utilization of solar power in Indonesia. By implementing P2P, people do not only buy electricity but also can sell it to other people so that this business is not only profitable for a group or companies but each individual can also get the benefit. In this study, a simulation process of electricity purchasing using the P2P concept was carried out using Homer and Microsoft Excel software. Then to determine the feasibility of model was did the forecasting of TDL with LCOE value that also using Solar PV system globally. When the LCOE value is already below the TDL, it can be determined how many the percentage of the P2P system provider and also PLN that provides a grid to distribute electrical energy between peers and as a backup because the simulated system that does not use batteries can take the profit. Furthermore, a formula will be obtained to calculate the total cost or tariff that each customer must spend to buy electricity from this P2P system.