Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Kapailitan bukan suatu hal yang baru, karena menurut para sejarawan kepailitan sudah ada sejak abad ke-5 SM. Membahas mengenai kepailitan khsusunya di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para penjajah yang menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda 3,5 abad meninggalkan beberapa warisan hukum. Salah satunya mengenai hukum kepailitan. Saat ini pengaturan kepailitan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2019 ini, PT.Kertas Leces yang notabennya adalah sebuah BUMN berbentuk persero dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga sampai pada tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah suatu BUMN dinyatakan pailit. Terhadap suatu BUMN berbentuk persero berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terhadap BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai eksekusi harta pailit suatu BUMN berbentuk persero yang identik dengan perseroan terbatas tidak terdapat kekhususan yang dalam arti sama dengan perseroan terbatas lainnya kecuali terdapat aset pemerintah yang dipinjamkan (belum dipindah tangankan) kepada suatu BUMN yang tidak dapat dimasukan dalam boedel pailit sehingga tidak dapat dieksekusi.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah putusan PK Mahkamah Agung yang tidak dapat diterima sehingga mengakibatkan PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan dalam keadaan pailit dan risiko bisnis yang ditimbulkan dari Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) sebagai BUMN Persero . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat terjadi pembatalan perdamaian (ho mologasi ) yang diajukan oleh karyawan PT Kertas Leces (Persero) maka PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada saat PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit maka risiko bisnis yang ditimbulkan adalah sita umum atas seluruh kekayaan PT Kertas Leces (Persero) yang telah menjadi harta pailit oleh Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melunasi utangnya kepada para Kreditor. Direksi PT Kertas Leces (Persero) kehilangan hak dan kewenangan u ntuk mengurus harta pailit tersebut. Karena Negara sebagai pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas kepada PT Kertas Leces (Persero), kecuali Negara telah melakukan perbuatan piercing the corporate veil, yaitu mencampuradukkan kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga PT Kertas Leces merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan Negara.

---

ABSTRACT
The focus of this study discusses the results of Judicial Review of the Supreme Court that are unacceptable so that PT Kertas Leces (Persero) is declared bankruptcy situations and business risks caused by Bankruptcy Laws of PT Kertas Leces (Persero). The research method used in this study is normative juridical. The results of this study indicate that due to the cancellation of peace agreement (holomogation) submitted by employees of PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt so it could not be used as a legal aid both an appeal and judicial review to the Supreme Court. When PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt, the business risk caused was the seizure of all assets of PT Kertas Leces (Persero) that had become bankrupt assets by the Curator appointed by the Commercial Court in the Surabaya to repay the debt to the Creditors. PT Kertas Leces (Persero) lost the rights to conduct and interfere with the bankruptcy assets. Because the State as a shareholder has limited responsible to PT Kertas Leces (Persero), unless the State has pierced the companys headscarves, which is confusing the interests of the company with the personal interests stipulated in Article 3 paragraph (2) of Law Number. 40 of 2007 concerning Limited Companies so that PT Kertas Leces is a legal entity that has its own assets separated from the State.

Abstrak :
Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tahun 2019 PT Kertas Leces (Persero) menjadi BUMN Persero pertama yang pailit di Indonesia. Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah kesesuaian konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pemberesan harta kekayaan BUMN Persero yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak sesuai dan terhadap BUMN Persero yang pailit, proses pemberesan harta kekayaannya sama dengan perseroan terbatas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ......One of the characteristics of SOE’s is that their capital sourced from the separation of state finances. There are differences in the regulation regarding the capital of SOE’s with their position as state finances that affect the wealth status of SOE’s Persero which causes different views of judges in the case of bankruptcy of SOE Persero. As a result, there has been no SOEs whose bankruptcy status has been granted by the judge with the argument that the assets of SOEs are state finances, so that it cannot be confiscated, but in 2019 PT Kertas Leces (Persero) became the first SOE’s Persero to go bankrupted in Indonesia. This thesis discusses how the concept of separation of company assets and state assets in SOEs Persero is in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and settlement of assets of BUMN Persero which are declared bankrupted . This study uses a normative method which is analyzed qualitatively by using a document study with secondary data collection. The results of this study are the concept of separation of company assets and state assets in State-Owned Enterprises Persero contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances are not appropriate and for state-owned Persero that is bankrupted, the process of settlement of assets is the same as for a private limited company in accordance with Law Number 37 of 2003 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Abstrak :
Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tahun 2019 PT Kertas Leces (Persero) menjadi BUMN Persero pertama yang pailit di Indonesia. Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah kesesuaian konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pemberesan harta kekayaan BUMN Persero yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak sesuai dan terhadap BUMN Persero yang pailit, proses pemberesan harta kekayaannya sama dengan perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ......One of the characteristics of SOE’s is that their capital sourced from the separation of state finances. There are differences in the regulation regarding the capital of SOE’s with their position as state finances that affect the wealth status of SOE’s Persero which causes different views of judges in the case of bankruptcy of SOE Persero. As a result, there has been no SOEs whose bankruptcy status has been granted by the judge with the argument that the assets of SOEs are state finances, so that it cannot be confiscated, but in 2019 PT Kertas Leces (Persero) became the first SOE’s Persero to go bankrupted in Indonesia. This thesis discusses how the concept of separation of company assets and state assets in SOEs Persero is in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and settlement of assets of BUMN Persero which are declared bankrupted . This study uses a normative method which is analyzed qualitatively by using a document study with secondary data collection. The results of this study are the concept of separation of company assets and state assets in State-Owned Enterprises Persero contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances are not appropriate and for state-owned Persero that is bankrupted, the process of settlement of assets is the same as for a private limited company in accordance with Law Number 37 of 2003 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Abstrak :
Saat ini terjadi ketidaksesuaian pengaturan mengenai kekayaan negara yang ada pada BUMN Persero, termasuk pengaturan mengenai piutang BUMN Persero karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa piutang negara meliputi pula piutang BUMN Persero. Walaupun telah terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa BUMN Persero dapat melakukan pengurusan piutang sesuai mekanisme korporasi, namun pihak BUMN Persero tetap ragu-ragu untuk melakukan pengambilan keputusan strategis menyangkut penghapusan piutangnya karena dapat dianggap merugikan negara dan bisa dikenai tuduhan korupsi. Upaya pemerintah dengan meminta fatwa Mahkamah Agung, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dan membuat pasal mengenai pengurusan piutang BUMN Persero dalam undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya pembaharuan hukum di bidang piutang negara dengan menyusun rancangan undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Upaya pembaharuan hukum tersebut menjadi topik utama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkan kedudukan piutang BUMN Persero dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dan menjelaskan bagaimana perkembangan dan pembaharuan hukum di bidang piutang negara di Indonesia. ......Currently, there is a discrepancy regarding the regulations on state assets that exist in the State-Owned Enterprises (SOEs), including the regulation of SOEs receivables as the Law No. 49 Prp. 1960 on the State Receivable Affairs Committee is still enforced. The law stipulates that the state receivables also include state-owned enterprises receivables. Although Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and the Law No. 1 of 2004 on State Treasury have been enacted to provide SOEs to manage their receivables in appropriate mechanisms of corporate governance, but the SOEs still hesitate to make strategic decisions making regarding write-off of their receivables as it would be considered detrimental to the state and may be subject to allegations of corruption. Government initiatives to ask fatwa (legal opinion) from Supreme Court, issued Government Regulation No. 33 of 2006 on Amendment of Government Regulation No. 14 of 2005 on the Write-Off Procedures of State/Regional Receivables, and made an article regarding the management of SOEs receivables in the law on State Budget doesn't solve the problem. Therefore, the government is conducting legal reform regarding state receivables by preparing a draft as amendment of Law Number 49 Prp. 1960. This effort to reform the law is the main topic in this research which uses normative juridical approach. This approach is performed to analyze the data in describing the legal standing of SOEs receivables within the framework of law in Indonesia and to explain the development and legal reform of the state receivables law in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi antara dua putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan nomor 77/PUU-IX/2011 dan putusan nomor 43/PUU-XI/2013 terkait status kekayaan pada BUMN yang berasal dari modal negara. Pada putusan pertama, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan piutang Bank BUMN dari piutang negara karena kekayaan BUMN dianggap sebagai kekayaan perseroan. Namun pada putusan kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kekayaan BUMN bukan semata kekayaan perseroan melainkan termasuk kekayaan negara. Tesis ini akan mengulas lebih dalam mengenai ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XI/2013 tentang status hukum keuangan BUMN serta  implikasi hukum dari kedua putusan tersebut terhadap pengurusan piutang Bank BUMN. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan    sebagai sumber hukum primer dan kepustakaan sebagai bahan sekunder. Hasil dari tesis ini menunjukan dua temuan utama, yaitu; Pertama, Perbedaan ratio decidendi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 terletak pada perbedaan politik hukum yang mendasari masing-masing judicial review tersebut.  Kedua, dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 menyebabkan Bank BUMN dapat mengurus sendiri piutang yang dimilikinya. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tidak memberikan implikasi terhadap pengurusan piutang Bank BUMN yang telah diserahkan oleh PUPN kepada Bank BUMN untuk diselesaikan berdasarkan hukum perseroan. ......This research is motivated by the contradiction between the two decisions of the Constitutional Court, namely the decision number 77/PUU-IX/2011 and the decision number 43/PUU-XI/2013 regarding the status of wealth in SOEs originating from state capital. In the first decision, the Constitutional Court excluded BUMN Bank's receivables from state receivables because BUMN assets were considered as company assets. However, in the second decision, the Constitutional Court is of the opinion that the wealth of SOEs is not only company assets but includes state assets. This thesis will review in more detail the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 and the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 regarding the legal status of SOEs' finances and the legal implications of these two decisions on the management of state-owned banks' receivables. This thesis is prepared based on normative juridical research that uses laws and regulations as the primary source of law and literature as secondary material. The results of this thesis show two main findings, namely; First, the difference in the ratio decidendi between the Constitutional Court's Decision Number 77/PUU-IX/2011 and the Constitutional Court's Decision Number 48/PUU-XI/2013 lies in the differences in the legal politics underlying each of these judicial reviews. Second, the issuance of the Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011 caused state-owned banks to be able to manage their own receivables. The Constitutional Court's Decision Number 48/PUU-XI/2013 does not have any implications for the management of state-owned bank receivables that have been submitted by PUPN to state-owned banks to be settled based on company law.

Abstrak :
Pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank BUMN Persero selama ini belum berjalan secara maksimal, karena dalam hal terpidana tidak dapat membayar pidana uang pengganti, terpidana dimungkinkan memilih opsi berupa pidana penjara tambahan sebagai alternatif dari uang pengganti tersebut. Penelitian ini menganalisa kerugian Negara atau kerugian BUMN Persero menurut hukum keuangan publik dan memberikan solusi agar pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti tersebut dapat efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif doktrinal, dengan pendekatan kasus untuk menghasilkan output berupa pemecahan masalah secara preskriptif evaluatif. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa terdapat dualisme dalam mengidentifikasi kerugian negara atau kerugian BUMN Persero pasca putusan pengadilan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap, yaitu apakah berdasarkan dari sisa kewajiban yang belum dibayar atau total seluruh kerugian, Selain itu agar kerugian tersebut tidak selalu diklasifikasikan sebagai kerugian Negara yang berujung pada perkara tindak pidana korupsi, penerapan prinsip prudential banking, dan Business Judgement Rule oleh pihak BUMN Persero mutlak harus diterapkan. Uang pengganti dapat diefektifkan melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi kerugian negara dan Gugatan Perdata kerugian Bank BUMN Persero, pengembalian kerugian dimaksud dapat mengadopsi konsep pemulihan kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara secara mutatis mutandis.

---

An additional penalty of compensation in State Owned Enterprises corruption case has not been maximally executed, it happened because if the convict can not pay the additional penalty of compensation, they might choose additional imprisonment as another alternative. This study analyzes the State`s or State Owned Bank Enterprise`s losses according to the public financial law and then provides solution so that the reversion of the State`s or State Owned Bank Enterprise`s losses could get an effective execution. The method used in this study is normative juridical doctrinal , with case approach to bring a problem solving which is evaluative prescriptively as an output. Based on the method used, it is found that there was a dualismin defining state`s loss or State Owned Bank Enterprise`s losses after a court verdict, which its judgement define by the outstanding of its losses or by total state`s loss. Besides, in order that the losses are not always considered as a state`s losses which will lead to the corruption case, the implementation of prudential banking and Business Judgment Rule principles must be implemented. The additional penalty of compensation can be effective through the mechanism of Recovery Law Suit state`s losses or Civil Law Suit State Owned Bank Enterprise`s losses , then the recovery procedure can adopt the concept in Government Regulation No. 38 of 2016 regarding State Recovery Law Suit as mutatis mutandis basis.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh negara kepada BUMN (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, regulasi dan ketentuan dalam BUMN (Persero) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun ketika BUMN (Persero) mengalami permasalahan keuangan dan berakhir menghadapi Kepailitan, timbul permasalahan mengenai status keuangan BUMN (Persero) maupun legalitas pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan entitas keuangan BUMN (Persero) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apabila mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengakibatkan muncul perbedaan konsepsi dalam memahami bisa atau tidaknya  BUMN (Persero) dinyatakan pailit. ......This thesis analyzes the inconsistency of judges' verdict regarding Bankruptcy of State-Owned Enterprises. The thesis is using the Juridical-Normative research method. State-Owned Enterprises in Indonesia has a minimum of 51% ownership by the government. The state's capital injection into State-Owned Enterprises comes from separated state wealth, and therefore, its management accountability adheres to the principles of good corporate governance. Hence, regulations and provisions within State-Owned Enterprises follow the stipulations in Limited Liability Companies regulation. When State-Owned Enterprises face financial issues leading to bankruptcy, challenges arise concerning the financial status and the legality of parties eligible to file for bankruptcy. There is no clear regulation regarding the financial entities of State-Owned Enterprises in State’s Finance regulation. Referring to the State’s Treasury regulation is still not clear in differing conceptions in understanding whether a legal entity such as State-Owned Enterprises can be declared bankrupt or not.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini, penentuan status kekayaan negara di dalam BUMN Persero negara Indonesia diatur oleh dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Terdapat kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero merupakan bagian dari keuangan negara. Sedangkan, terdapat juga kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Adanya dualisme hukum yang mengatur tentang status hukum kekayaan negara di dalam BUMN Persero , senyatanya menghambat ruang gerak BUMN Persero dalam bersaing untuk memperoleh keuntungan. Disisi lain, regulasi yang mengatur tentang status kekayaan negara di dalam SOE negara Singapura kompak untuk tidak mengkategorisasikan kekayaan SOE sebagai bagian dari keuangan negara. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif regulasi tentang penentuan status kekayaan negara di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa, regulasi yang berlaku di SOE Singapura memberikan dampak positif berupa, adanya kedudukan yang setara dengan perusahaan swasta untuk memperoleh laba sehingga, SOE mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara. Dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kinerja BUMN Persero , pemerintah Indonesia perlu merujuk dan belajar dari regulasi yang mengatur tentang penentuan status kekayaan negara di dalam SOE di Singapura.

---

ABSTRACT
Nowadays, the determination of state property rsquo s status in BUMN Persero are governed by the two groups of conflicting regulations. There is a group of regulations which determines that, the property rsquo s of BUMN Persero are part of the state finance. Meanwhile, there is also a group of regulations whichdetermines that, the property rsquo s of BUMN Persero aren rsquo t part of the state finance. In fact,this kind of the dualism of law obstruct the roles of BUMN Persero to get the levelof playing field, in order to gain profit. On the other hand, the regulations of the determination of state property rsquo s status in Singapore rsquo s SOE aren rsquo t categorized the property rsquo s of SOE as a part of state finance. This thesis attempts to research the regulations about the determination of state property rsquo s both in Indonesia dan Singapore normatively. The result of the research in this thesis shows that, the regulations which applied for Singapore rsquo s SOE create positive impacts in the form of the level of playing field, in order to gain profit, so that SOE can support the state income optimally. In order to ameliorate and improve the performance of BUMN Persero ,the government of Indonesia need to refer and learn from the regulations which governed the state property rsquo s status in Singapore rsquo s SOE.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. ......This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned.