Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lengserya Suharto dilatarbelakangi dengan kri-sis ekonami yang ditandai dengan melonjaknyaharga sembilan bahan pokok. Krisis tersebut,telah memicu kerusuhan sosial secara Iuas dibeberapa kata di Jawa dan Sumatera pada tanggl 13-14 Mei 1998. Riset ini membuktikan adadistorsi terhadap implementasi monopoli BU-LOG untuk pengadaan beras dan tepung terigu,yaitu berupa pemberian hak ekslusif impor berasdan tepung terigu bagi perusahaan yang memi-liki hubungan dekat dengan mantan presidenSoeharto. Pengadann beras dan tepung terigu se-harusnya difakukan melalui mekanisme tender yang terbuka, sehingga akan tercapai harga yangkompetitif."

"Skripsi mi mengenai pengukuran kekuatan pasar yang dimiliki oleh BULOG didalam negeri maupun di luar negeri akibat impor beras yang dilakukannya selama kurunwaktu 1970 hingga 1990.Titik perhatian utama adalah apakah BULOG mempunyai kekuatan monopoli didalam negeri dan kekuatan monopsoni di pasar beras dunia. Kekuatan mi ditentukan olehseberapa besar pengaruh impor Indonesia dalam proses pembentukan harga beras di pasardalam negeri dan luar negeri. Dengan diketahuinya kekuatan monopsoni dan monopolimi, akan dapat digunakan sebagai dasar analisa kebijakan di sektor beras untuk masa yangakan datang mengingat akan diberlakukannya perjanjian GATT setelah tahun 1993.Kekuatan Monopo!i yang dimiliki oleh BULOG dalam hal mempengaruhi tingkatharga yang teijadi di pasar dunia mencerminkan bahwa meskipun sudah dikontro! dengan cermat, kebijakan impor yang dilakukan oleh Indonesia selama mi termasuk cukup longgar. Hal mi karena volume impornya merupakan salah satu yang terbesar di pasar dunia yang tipis, terutama saat sebelum tercapainya swasembada beras di tahun 1988. Kecilnya kekuatan monopoli BULOG di dalam negeri menunjukkan bahwaBULOG memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk terlibat dalam tata-niaga beras domestik mengingat terlalu besarnya biaya yang harus ditanggung BULOG bila ia harus terus mempertahankan kekuatan monopo!inya sepanjang waktu. Tetapi bila diperlukan pada suatu waktu tertentu, BULOG akan tetap dapat mempunyai kekuatan monopoli di dalam negeri mengingat kemampuan operasional dan finansialnya.Dalam skripsi mi hipotesa yang diuji adalah bahwa BULOG mempunyai kekuatan monopsoni yang cukup besar di pasar beras dunia tetap kekuatan monopolinya cukuprendah di pasar beras dalam negeri. Pengukuran kekuatan mi di dasarkan pada modifikasi terhadap penelitian Love dan Murniningtyas pada studi kasus gandum Jepang. Persamaan yang digunakan antara lain adalah besar permintaan, stok beras Indonesia dan dunia, harga beras tingkat konsumen di Indonesia, harga beras impor di pasar dunia."

"ABSTRAKNama : Muhamad RifqiProgram Studi : Administrasi dan Kebijakan PublikJudul : Analisis Peran Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timurdalam Implementasi Kebijakan Penyerapan Hasil PertanianPadi Petani Tahun 2015Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penyerapan hasilpertanian padi petani tahun 2015 yang dilakukan oleh BULOG. Latar belakangdari penelitian ini, adanya peningkatan produksi hasil pertanian padi yang terjadidi jawa timur namun tidak dapat meningkatkan kesejahteraan petani. BULOGsebagai lembaga implementor dari kebijakan presiden untuk pembelian hasilpertanian padi petani, dimana perpres ini menentukan harga pembelianpemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani. Tujuan dari penelitian ini untukmenganalisis implementasi kebijakan penyerapan hasil pertanian padi petani 2015di Jawa Timur dan Untuk mengetahui peranan yang dilakuakan oleh BULOGDivisi Regional Jawa Timur dalam meningkatkan penyerapan hasil pertanian.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sebagai Operator kebijakan,BULOG telah melakukan sebuah implementasi yang masih kurang baik dan dapatdilakuakan peningkatan dimana akan banyak berpengaruh terhadap kesejahteraanpetani. Dalam penyerapan hasil dari pertanian padi sendiri tidak mencapai targetyang dicanangkan dan dalam pembelian yang dilakuakan oleh BULOG terlihatdidominasi melalui mitra BULOG dimana hal ini banyak mengurangi pendapatanpetani kecil. Kehadiran BULOG juga tidak tepat waktu serta banyak informasimengenai penyerapan yang dilakukan oleh BULOG tidak sampai ke petani.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Petani, BULOG

---

ABSTRACTName MuhamadRifqiStudy Program Administration and Public PolicyTitle The Role of BULOG East Java Regional DivisionAnalysis for Implementing the Absorption of FarmersAgricultural Product in 2015This research discusses the policy implementation of agricultural productutilization in 2015 which is done by BULOG. Background of this research is theincreasing of agricultural product in East Java but it can not increase the farmers rsquo welfare. BULOG as implementer institution from the President policy for buyingthe farmers rsquo agricultural product where the Presidents rsquo law is determinegovernments rsquo buying cost for stabilize the farmers rsquo welfare. The purpose of thisresearch are to analyze policy implementation of agricultural product absorptionin East Java year 2015 and to acknowledge the role of BULOG East JavaRegional Division in order to increase agricultural product absorption. Thisresearch is using post positivist approach with qualitative method. Research resultshows that BULOG as the policy implementer has done the programimplementation not optimal yet. In agricultural product absorption is not achievethe set target. Beside that, buy process which is done by BULOG is dominated byits colleague. So that, it can decrease small farmers rsquo income. The appearance ofBULOG is not at the perfect time to do its role and many information about theabsorption of agricultural product which done by BULOG is not to the farmers.Keywords Policy Implementation, Farmers Welafare, BULOG"

"ABSTRAKMasalah pangan di Indonesia dapat diistilahkan sebagai sesuatu kejar mengejar antara kenaikan produksi pangan yang diikuti dengan cepatnya laju pertambahan penduduk. Di satu pihak jumlah penduduk terus bertambah, sebagai ilustrasi, jumlah penduduk pada tahun 1982 mencapai 153.732 juta jiwa. Produksi pangan sebagai kebutuhan pokok pada tahun 1982 untuk komoditi beras mencapai 23. 190. 628 ton, jagung 4. 042. 249 ton, kedele 608. 606 ton, kacang hijau 143. 967 ton, ubi kayu 12. 981. 615 ton, ubi jalar 2. 031. 735 ton, gula pasir 1. 700. 000 ton dan tepung,terigu 1. 293. 812 ton *. Upaya peningkatan produksi pangan dan penyebaran guna mencukupi kebutuhan pangan berhasil guna setiap saat merupakan salah satu tugas utama Pemerintah. Menciptakan keamanan pangan dalam arti stok pangan di seluruh.Lndonesia mencukupi kebutuhan setiap saat serta harga pangan tetap stabil Pemerintah secara resmi membentuk suatu badan. Tugas utama badan ini adalah menangani masalah pangan dalam segala aspeknya. Badan resmi yang ditunjuk Pemerintah itu adalah Badan Urusan Logistik (BULOG)...

---

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implikasi Letter of Intent (LoI) IMF dalam kebijakanimpor beras Indonesia periode 2004-2010. Pemerintah Indonesia menandatanganiLoI dengan IMF saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 sehinggaharus meminta bantuan dari IMF. Selama empat periode pemerintahan (1997-2003), IMF memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi,privatisasi, dan deregulasi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektorperberasan. Akibat liberalisasi tersebut, jumlah impor beras yang masuk keIndonesia meningkat dengan tajam. Namun pasca LoI berakhir, pemerintah tetapmempertahankan kebijakan impor beras khususnya untuk memenuhi stokcadangan beras nasional. Maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalahmengapa pemerintah tetap melakukan kebijakan impor beras pasca LoI IMFberakhir dan pihak mana yang diuntungkan dengan impor beras tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian memaparkan terdapat tiga implikasi LoI IMF yang masihdirasakan sampai saat ini yaitu terbukanya pasar beras dalam negeri, privatisasiBULOG, dan hilangnya subsidi KLBI. Pemerintah juga memiliki komitmeninternasional dengan WTO untuk membuka pasar bagi beras impor minimalsebanyak 70.000 ton beras per tahun. Di lain pihak, adanya preferensi pemerintahuntuk mempertahankan kebijakan tersebut karena impor beras memberikaninsentif yang besar bagi pelaksana impor, yaitu BULOG. Pihak yang diuntungkandari impor ini selain BULOG, adalah negara eksportir beras yaitu Thailand danVietnam. Untuk menghadapi liberalisasi strategi pemerintah perlu meningkatkanpembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan tata niaga beras,serta menyusun kebijakan perberasan yang solid dan terkoordinasi dengan baikantar lembaga terkait.

---

AbstractThis study discusses about the implications of the IMF Letter of Intent (LoI) inIndonesian rice import policy especially in the period 2004-2010. The governmentof Indonesia signed the LoI with the IMF when Indonesia hit by economic crisisin 1997 and requested an assistance from the IMF. During the four periods ofreign (1997-2003), the IMF put pressure on governments to apply liberalization,privatization, and deregulation in various sectors, one of which is the rice sector.As the result, the amount of rice imports into Indonesia increased sharply. Afterthe LoI ended, the government is still maintaining rice import policy, especially tomeet the national rice reserve stock. Then the research question is why thegovernment continues to conduct rice import policy after the LoI IMF ended andwhich party get benefits from the imported rice.This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Theresults found that there are three implications of the LoI IMF which is theliberalization of domestic rice market, privatization of BULOG, and the abolitionof KLBI. The government also has international commitments to the WTO toopen minimum market access of 70,000 tons of rice per year. On the other side,the government's preference to maintain the import policy because the policyprovides strong incentives for BULOG as an STE in importing rice. The partywho gets the benefits from the imported rice are the rice exporting country such asThailand and Vietnam, and BULOG. The researcher suggests several strategiesthat can be implemented by the government that is to improve the development ofagricultural infrastructure, strengthen the rice marketing institutional, and developa firm and well-coordinated rice policy among relevant institutions."

"ABSTRAKDengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perum BULOG menggantikan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003, maka terjadi penambahan ruang lingkup penugasan Perum BULOG dalam kegiatan usaha komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang Perum BULOG sebagai BUMN dalam kegiatan usaha komersial dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Perum BULOG sebagai BUMN dalam kegiatan usaha komersial pasca berlakunya PP No. 13 Tahun 2016 Tentang Perum BULOG. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Socio Legal Research . Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang dihadapi yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi yakni di satu sisi menjalankan tugas publik public sevice obligation yang ditugaskan negara, tetapi di sisi lain Perum BULOG juga dituntut untuk mengejar keuntungan fungsi bisnis . Walaupun BULOG telah berubah dari LPND menjadi Perum tetapi Perum BULOG masih belum maksimal menjalankan kegiatan usaha komersial Perum BULOG. Hambatan perizinan, permodalan, pangsa pasar, harga dan SDM juga menjadi permasalahan kegiatan komersial Perum BULOG. Upaya yang dilakukan Perum BULOG sebagai BUMN dalam menjalankan peran kegiatan usaha komersial adalah segera melakukan penguatan kelembagaan Perum BULOG guna mewujudkan perusahaan yang mandiri sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Perum khususnya bagi Perum BULOG seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33.

---

ABSTRACTThe Issued of Government Regulation Number 13 Year 2013 Concerning Perum BULOG Replacing Government Regulation No. 7 Year 2003 bring an addition of Perum BULOG Scope as a State Owned Enterprises in commercial business activities. This study aims to analyze the barriers as a State Owned Enterprises in commercial business activities and efforts that can be done to improve the role of Perum BULOG as a State Owned Enterprises in commercial business activities after the enactment of PP. 13 Year 2016 About Perum BULOG. In order to preparing this study, the authors used socio legal research method. Based on the research, the barriers that faced is the execution of duties and function of Perum BULOG in conducting its function running public services obligation assigned by the state and also required to pursue profit business function . Although Perum BULOG has changed from LPND to Perum , Perum BULOG is still not maximally running commercial business, Licensing constraints, capitalization, market share, prices and human resources also hampered commercial activities of Perum BULOG. The efforts that should be done is strengthen the institutional of Perum BULOG In order to be independent company, give contribution in accordance with the intent and purpose of forming Perum BULOG as mandated also in constitution article 33.Key words State Owned Enterprises, Perum BULOG, Commercial Act"

"ABSTRAKPelaksanaan monopoli Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk pengadaan beras dan tepung terigu dimaksudkan untuk menghadirkan stabilitas harga kedua komoditi tersebut di masyarakat. Pada awalnya, berdasarkan Keppres Nomor 114/U/KEP/5/1967, Bulog hanya ditugasi untuk pengadaan beras. Kemudian, tugas Bulog diperluas sehingga mencakup pengadaan tepung terigu melalui Keppres Nomor 11 Tahun 1969. Sejak diterbitkan keputusan presiden itu, Bulog telah menjadi pemain yang aktif dalam pengadaan kebutuhan sembilan bahan pokok, termasuk beras dan tepung terigu. Dengan perkembangan tersebut, pecan Bulog telah bergeser dari sebuah lembaga non departemen yang hanya mengupayakan stabilitas harga dan mengawasi pengadaan beras telah menjadi semi Badan Usaha Malik Negara (BUMN) yang juga mencari untung dalam pengadaan komoditi pangan. Penelitian ini memperlihatkan adanya distorsi dalam pelaksanaan monopoli pengadaan beras dan tepung terigu, yang ditunjukkan pada pemberian hak eksklusif untuk turut dalam pengadaan impor beras dan impor gandum sebagai bahan tepung terigu. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW). Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada tanggal 15 Januari 1998 telah menyetujui untuk menghapuskan monopoli Bulog untuk pengadaan tepung terigu. Kemudian, menurut Keppres Nomor 19 Tahun 1998, Bulog hanya ditugasi untuk mengendalikan harga dan mengelola persedian beras."