Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident) BPKB & STNK kendaraan bermotor pada Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian untuk mencari postur ideal kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman degradasi di era digitalisasi. Landasan teori terdiri dari teori kompetensi SDM, public service, new public service, service excellence, dan public trust. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kualitatif eksplanatori. Melalui analisis penalaran induktif, penelitian menemukan pentingnya faktor kunci untuk membangun postur ideal dalam menghadapi transformasi digital. Untuk faktor kunci meliputi komposisi dan kompetensi SDM, dan sarana prasarana digital berkaitan dengan efisiensi mekanisme pelayanan. Adapun postur ideal untuk menghadapi ancaman degradasi era digital, penelitian mensyaratkan adanya kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja, motivasi kerja tinggi, budaya kerja yang mendukung, bersikap proaktif, serta memiliki komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal yang harus dilakukan untuk membangun postur ideal SDM, diperlukan peningkatan kompetensi melalui: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) pendidikan kejuruan; (3) pendidikan pengembangan spesial; (4) transfer pengetahuan; dan (5) sertifikasi teknologi dan informasi komputer. Penelitian menyimpulkan bahwa dengan memiliki postur ideal SDM, maka pelayanan Regident BPKB dan STNK pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak saja mampu menghadapi ancaman degradasi pelayanan digital, namun juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat untuk menuju Smart Public Service.

---

This research discusses the registration and identification service (Regident) of BPKB & STNK motor vehicles at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya. The purpose of the research is to find the ideal posture of human resource (HR) quality in facing the threat of degradation in the digitalization era. The theoretical foundation consists of HR competency theory, public service, new public service, service excellence, and public trust. Meanwhile, the research method uses a qualitative approach with an explanatory qualitative design. Through inductive reasoning analysis, the research found the importance of key factors in building an ideal posture in facing digital transformation. For key factors include the composition and competence of HR, and digital infrastructure related to service mechanism efficiency. As for the ideal posture to face the threat of digital era degradation, the research requires the competence to match the field of work, high work motivation, a supportive work culture, being proactive, and having good communication and negotiation. What needs to be done to build an ideal HR posture, competency improvement is needed through: (1) education and training; (2) vocational education; (3) special development education; (4) knowledge transfer; and (5) computer technology and information certification. The research concludes that by having an ideal HR posture, the Regident BPKB and STNK service at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya is not only able to face the threat of digital service degradation, but can also act as an agent of change in improving service quality and public satisfaction towards Smart Public Service."

"Penelitian ini menganalisis implementasi penerbitan sertifikasi profesi bagi anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya. Tingginya jumlah pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak sebanding dengan personil yang telah memiliki sertifikat kompetensi, yaitu hanya 58 personil dari 1370 personil Subdit Regident Ditlantas PMJ sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Proses penerbitan sertifikasi profesi tersebut tidak mudah, karena ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain: terbatasnya jumlah asesor yang dimiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Polri, adanya pembatasan jumlah peserta sertifikasi profesi dalam setiap uji kompetensi maksimal sebanyak 100 (seratus) orang, kerjasama antar satuan kerja yang terbatas, belum tersedia sarana prasarana tempat uji kompetensi (TUK), maupun metode uji kompetensi yang terdiri dari wawancara dan praktek belum maksimal menggali pengetahuan dan keterampilan peserta uji kompetensi. Permasalahan diatas akan dianalisis menggunakan teori manajemen SDM, konsep manajemen organisasi, teori kerjasama, teori implementasi dan teori kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi penelitian dalam memahami, mengkonstruksi dan menyikapi permasalahan terkait implementasi penerbitan sertifikasi profesi dalam meningkatkan kinerja anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya khususnya bidang pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB. Temuan penelitian terhadap permasalahan diatas adalah tidak sebanding jumlah anggota yang dinyatakan kompeten dengan jumlah pelayanan yang diberikan, terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti sertifikasi profesi, minimnya jumlah asesor yang dimiliki LSP Polri, tidak tersedianya tempat uji kompetensi yang memadai, dan terbatasnya kerjasama antara LSP Polri, Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

---

This study analyzes the implementation of the issuance of professional certification for members of the Regional Police Headquarters of the Jakarta Police. The high number of services for issuing a drivers license (SIM), vehicle registration number (STNK), and Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) is not comparable to personnel who already have competency certificates, namely only 58 personnel from 1370 Regident Ditlantas PMJ personnel, so influential the quality of services provided. The process of issuing professional certification is not easy, because there are several obstacles faced, among others: the limited number of assessors possessed by the National Professional Certification Agency, the limitation of the number of professional certification participants in each competency test to a maximum of 100 (one hundred) personnel, infrastructure facilities where the competency test (TUK) are not available, or the competency test method consisting of interviews and practice has not maximally explored the knowledge and skills of competency test participants. The above problems will be analyzed using HR management theory, organizational management concepts, collaboration theory, implementation theory and policy theory.

The research method used in this study is a qualitative-descriptive method. The qualitative approach is used as a research strategy in understanding, constructing and responding the problems related to implementation of publishing professional certification in improving performance of members of the Regident Sub Directorate, Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police, especially in the field of SIM, STNK and BPKB publishing services. The research findings on the above problems are not comparable to the number of members who are declared competent with the number of services provided, the limited number of participants who can take professional certification, the minimum number of assessors possessed by LSP Polri, unavailability of adequate competency test places, and the limited collaboration between LSP Polri, Indonesian National Traffic Police and Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police."