Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

---

The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than non-compliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (p-value = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan.

Abstrak :
Latar belakang: Berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sejak 1 Januari 2014, menyebabkan banyak rumah sakit swasta bergabung menjadi provider BPJS. Menurut PERSI telah terjadi penurunan kunjungan secara signifikan pada rumah sakit swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS yang mempunyai pangsa pasien kelas menengah dan bawah. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) "Sehat" sedang mempersiapkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sebagai alternatif pemecahan masalah penurunan revenue rumah sakit seiring dengan meningkatnya kepesertaan JKN. Tujuan penelitian: 1.Menilai kesiapan RSIA "Sehat" untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 2.Untuk mengetahui faktor input: men, methods, money, machines, materials dan faktor proses yang mempengaruhi kesiapan RSIA "Sehat" dalam bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Validasi yang digunakan triangulasi sumber dan metode (wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam menggunakan 6 informan berdasarkan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Penelitian dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2018 di RSIA "Sehat" Samarinda. Hasil: Belum terpenuhinya faktor input untuk kesiapan kerjasama dengan BPJS kesehatan antara lain disebabkan oleh: kekurangan tenaga SDM dari segi jumlah dan kompetensi, kekurangan sarana dan prasarana untuk integrasi SIMRS dengan SIM BPJS Kesehatan, belum adanya metode persiapan kerjasama rumah sakit dengan BPJS, kurangnya dana. Faktor proses belum berjalan antara lain karena: belum terpenuhinya faktor input, kebijakan pimpinan rumah sakit yang masih inadequat, proses interaksi organisasi belum berjalan dengan baik, serta komitmen organisasi rumah sakit yang belum kuat. Kesimpulan: Rumah sakit ibu dan Anak "Sehat" belum siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena belum memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Saran: Mengambil alternatif pemecahan masalah terhadap masalah pendanaan, sebagai masalah utama yang dimiliki rumah sakit, untuk selanjutnya memenuhi persyaratan administratif dan teknis supaya rumah sakit memiliki kesiapan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. ......Background: The entry into force of the National Social Security System (SJSN) since 1 January 2014 has resulted in many private hospitals becoming BPJS providers. According to PERSI, there has been a significant decrease in visits to private hospitals that do not collaborate with BPJS who have a middle and lower class. The Mother and Child Hospital (RSIA) "Sehat" is preparing a collaboration with BPJS Kesehatan as an alternative solution to the problem of declining hospital revenues and increasing JKN participation. Research objectives: 1. Assess the willingness of RSIA "Healthy" to collaborate with BPJS Health 2. Identify input factors: men, methods, money, machines, materials and process factors that influence the willingness of RSIA "Healthy" in collaboration with BPJS Health Method: this study uses qualitative methods, using primary and secondary data. Validation of used source and method triangulation (in-depth interviews, observation and document review) In-depth interviews 6 informants were used based on the adequacy and suitability principle. The study was conducted from November to December 2018 in RSIA "Sehat" Samarinda. Results: input factors not yet fulfilled for the willingness to cooperate with BPJS health, caused among other things by: lack of human resources in number and competence, lack of facilities and infrastructure for the integration of information systems between hospitals and BPJS, absence of methods for preparing hospital cooperation with BPJS, lack of funds . Process factors have not yet been implemented, among other things as a result of: the lack of input factors, inadequate hospital leadership policy, organizational interaction processes that did not go well and the involvement of hospital organizations that was not strong. Conclusion: "Sehat" Maternal Child Hospital are not ready to work with BPJS Health because they have not met the administrative and technical requirements to work with BPJS for health. Suggestion: Taking alternative solutions to the financing problem, as the hospital's biggest problem, then meets the administrative and technical requirements, so that the hospital is willing to cooperate with BPJS Kesehatan.

Abstrak :
ABSTRAK
Analisis Rasio Rujukan Kasus Rawat Jalan Non-Spesialistik RRNS ndash; HubunganFaktor Fasilitas Kesehatan dan Dokter pemberi layanan terhadap RRNS di WilayahKerja BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Batam tahun 2016.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara faktor fasilitaskesehatan dan faktor kualitas tenaga dokter terhadap Rasio Rujukan Rawat Jalan KasusNon Spesialistik RRNS di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam Tahun2016. Penelitian dilakukan di FKTP yang bekerjasama dengan BPJS-Kesehatan KC.Batam. Sampel penelitian terdiri dari 17 FKTP yang mempunyai angka RRNS > 7 sebagai kriteria inklusi. Teknik pengumpulan data adalah observasi/pengamatan sertakuesioner/angket dan kelompok diskusi terarah. Analisis Statistik yang dipakai adalahAnalisis Parametrik Product Moment Person.Terdapat hubungan positif antarakelengkapan sarana-prasarana, farmasi-alat kesehatan, kompetensi dokter serta bebankerja dokter terhadap RRNS tetapi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.Walaupun uji statistik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap RRNS, akantetapi diperoleh fakta bahwa sebagian besar FKTP di wilayah kerja BPJS-Kesehatan KCBatam belum terstandar sesuai peraturan yang berlaku baik dalam hal kelengkapan saranaprasarana,farmasi-alat kesehatan dan tingkat kompetensi dokternya. Lebih banyakditemukan Dokter di FKTP dengan Kategori Beban kerja berlebih dan angka RRNSnyatinggi. Kredensialing sebaiknya dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Kesehatan,Organisasi Profesi serta Asosiasi Klinik dan BPJS-Kesehatan dengan mengacu kepadaperaturan yang ada agar diperoleh FKTP yang terstandar dengan baik. Selanjutnyapengawasan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan Asosiasi Faskes harus dilakukansecara berkala guna menjaga kualitas mutu layanan. Disamping itu PKB juga merupakanhal yang penting untuk memelihara kompetensi tenaga dokter sehingga pada akhirnyaFKTP dapat berfungsi sebagai gatekeeper dalam pelayanan kesehatan di era JKN ini.Kata kunci : RRNS, Faskes, Dokter, BPJS-Kesehatan.

---

ABSTRACT
Analysis of Non Specialistic Outpatient Ratio Case Ratio RRNS Relation ofHealth Facility Factor and Doctor Service Provider to RRNS in Work Area of BPJSKesehatanBatam Branch Office 2016.This study aims to determine whether there is a correlation between health facilityfactor and physician quality factor to Non Specialistic Radiation Coverage Ratio RRNS in Work Area of BPJS Kesehatan Batam Branch Office 2016. The research was conductedin FKTP in collaboration with BPJS Kesehatan KC . Batam. The study sample consisted of17 FKTPs having RRNS 7 as inclusion criteria. Data collection techniques areobservation observation as well as questionnaire questionnaire and focus groupdiscussion. Statistical Analysis used is Parametric Product Moment Person Analysis. Thereis a positive relationship between the completeness of infrastructure, pharmacy healthequipment, physician competence and physician 39 s workload to RRNS but it does not showany significant relationship. Although statistical tests do not show a significant relationshipto RRNS, the fact remains that most FKTPs in the working area of BPJS Health KC Batamhave not been standardized in accordance with the regulations applicable both in terms ofcompleteness of facilities, pharmacy health equipment and the level of competence of theirdoctors. More Doctors found in FKTP with Category Excessive workload and high RRNSnumbers. Credentials should be implemented in an integrated manner by the Department ofHealth, Professional Organizations and Clinical Associations and BPJS Kesehatan byreferring to existing regulations in order to obtain a well standardized FKTP. Furthersupervision and guidance by the Health Office and Faskes Association should beconducted periodically to maintain the quality of service quality. Besides, PKB is also animportant thing to maintain the competence of doctors so that FKTP can eventuallyfunction as a gatekeeper in health service in this JKN era.Keywords BPJS Kesehatan, Medical Doctor, Primary Clinic, RRNS

Abstrak :
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk peserta. Salah satu caranya adalah melakukan survei kepuasan yang disebut Walk Through Audit (WTA). Tujuan dari WTA adalah terhimpunnya data kepuasan peserta yang sesuai dengan sasaran pokok Peta Jalan JKN tahun 2019, yaitu indeks kepuasan peserta 85%. Umpan balik akan diberikan oleh BPJS Kesehatan pada FKTP sehingga diketahui Area of Improvement (AOI) yang dapat ditingkatkan oleh FKTP tiap bulan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya implementasi WTA di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pelaksanaan WTA sudah cukup baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama masalah komunikasi umpan balik. Perlu adanya sosialisasi dan kajian lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaan WTA.

---

BPJS Kesehatan as Social Health Insurance provider aims to improve the quality of health services for members. One way is to conduct a satisfaction survey called Walk Through Audit (WTA). The aim of the WTA is to gather participant satisfaction in accordance with the JKN Road Map principal target in 2019, which is 85% participant satisfied with the health care service. Feedback will be given by BPJS Kesehatan to primary healthcare facilities so that the Area of Improvement (AOI) can be identified based on monthly case. The purpose of this research is to evaluate the implementation of WTA in the BPJS Kesehatan North Jakarta Branch. Research uses qualitative method. The assessment shows that the WTA implementation is fair enough but there are still many constraints in its implementation, especially the feedback. Socialization and further studies are needed to optimize the WTA implementation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada. ...... This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles.

Abstrak :
Penelitian ini membahas perbandingan angka rujukan berdasarkan karakteristik peserta rujukan RJTP BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Bogor di Puskesmas Cimandala dan Puskesmas Bojong Gede. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari primary care puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rujukan Puskesmas Cimandala sebesar 27,9% lebih tinggi dari Puskesmas Bojong Gede sebesar 14,9%. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan di puskesmas dapat mempengaruhi peningkatan pasien untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

---

This research discusses the comparative reference number based on the characteristics of the RJTP participants of BPJS Kesehatan Main Branch Office Bogor in Cimandala Health Center and Bojong Gede Health Center. This research written by using quantitative and qualitative method, primary data for this research taken from in-depth interviews and secondary data are based on the primary care of Health Centers data. The result of this research, shows that the referral number of Cimandala Health Center reached 27,9% higher from Bojong Gede Health Center reach 14,9%. It is the because of the availability of health care support facilities and the availability of medicines in health centers can influence the increase of patients to be referred to the health care in advanced level.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah PBPU BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85 peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15 yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

---

This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85 of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15 who did not obediently pay dues. Economic, socio demographic, and socio psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p value 0,004. There was no significant correlation between socio demographic and socio psychological factors with BPJS Health contribution compliance.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016. Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT. Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach. The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016. Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT. Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Sistem pembayaran kepada rumah sakit pada JKN melalui tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) melalui suatu sistem manajemen klaim dimana setiap kendala bisa menyebabkan tertundanya pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dan mempengaruhi pendapatan rumah sakit. Kelangsungan keuangan fasilitas kesehatan sangat tergantung dari sistem manajemen klaim yang efektif. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan jasa layanan BLUD adalah melalui pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Terjadinya pending dalam pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan di RSUD Jati Padang mengakibatkan pendapatan jasa layanan rumah sakit terganggu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab pending claims BPJS Kesehatan ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), faktor proses, output (pending claims). Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyebab pending claims yang disebabkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine), proses dan output. Salah satu penyebab adalah pengisian resume medis yang tidak sesuai (output), disebabkan karena pengisian resume medis terlambat dan ketidaksesuaian isi resume medis (proses) yang diakibatkan oleh faktor input (Man, Method, Money, Material, Machine). Gambaran pending claims (output) di RSUD Jati Padang adalah karena ketidaksesuaian Administrasi Klaim (17.89%), pengisian resume medis (57.51%), ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (13.42%), konfirmasi coding diagnosa dan prosedur (8.95%) dan konfirmasi grouping (2.24%). Pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan selalu dilakukan diatas tanggal 5, dengan rata- rata keterlambatan 6.6 hari. Total jumlah berkas klaim BPJS Kesehatan bulan Januari-September 2018 yang disetujui pada tahap 1 adalah sebesar 3759 berkas (92.36%) dengan total tagihan yang disetujui Rp 1.180.532.000 (74.38%). Diperlukan strategi dari manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah dan mengurangi pending claims. Salah satunya dengan pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, penyusunan Panduan Praktik Klinis dan kelengkapan SOP terkait adminitrasi klaim, adanya monitoring evaluasi berkala mengenai permasalahan proses klaim BPJS. ......The Indonesian Act No. 40 of 2004 mandates that everyone has the right to social security through the Indonesian National Health Insurance (JKN) in achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2019. On JKN, the payment system to hospitals on JKN is set with Indonesian-Case Based Groups (INA- CBGs) tariff, through claim management system where each problem can cause delays in claim payments by National Health Care Security and affect hospital income. The financial sustainability of health facilities is highly dependent on an effective claim management system. Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang as a Regional Public Service Agency needs to manage financial management effectively so that health services delivery is well-provided. One of financial source for RSUD Jati Padang is through National Health Care Security claims payment. Every pending claim will be resulted in disrupted hospital revenue. This research objective was to analyze causes factors of National Health Care Security pending claims using the system approach, which are input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process factors, output (pending claims). This research is a qualitative study. Data is collected with document review and in-depth interviews. The results showed that there were causes of pending claims caused by input factors (Man, Method, Money, Material, Machine), process and output. One of the causes is improper medical resume filling (output), caused by delay in filling in medical resume and incompatibility of medical resume content (process) and triggered by input factors (Man, Method, Money, Material). The description of pending claims (output) at Jati Padang Hospital is due to discrepancies in claim administration (17.89%), filling in medical resumes (57.51%), incomplete claim support documents (13.42%), confirmation of diagnostic diagnoses and procedures (8.95%) and grouping confirmation (2.24%). National Health Care Security claims are submitted to National Health Care Security verificator pass the 5th, with an average delay of 6.6 days. The total number of National Health Care Security claim files for January-September 2018 approved firstly is 3759 files (92.36%) with the total bills approved at Rp. 1,180,532,000 (74.38%). Strategies are needed from hospital management to be able to prevent and reduce pending claims. One of them is by giving remuneration to specialists, preparation of Clinical Practice Guidelines and SOPs related to claim administration is conducted, hold periodic monitoring evaluations to monitor the claim managemant process.

Abstrak :
Tesis ini mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Coordination of Benefit antara BPJS Kesehatan dan Perusahaan Asuransi Komersial terhadap kinerja dari Perusahaan Asuransi Komersial. Penelitian ini dilakukan karena muncul kekhawatiran bahwa dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan ini akan mematikan bisnis dari asuransi kesehatan komersial dan pola kerjasama Coordination of Benefit COB yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat merugikan perusahaan asuransi komersial. Penelitian ini adalah riset kualitatif dan kuantitatif dengan desain deskriptif yang memperoleh hasil penelitian bahwa Pelaksanaan BPJS Kesehatan mempengaruhi Kinerja dari Perusahaan Asuransi Komersial yakni pada penurunan jumlah polis dan pendapatan premi terutama pada pasar asuransi kesehatan kumpulan corporate. Selain itu, belum terbukti bahwa Coordination of Benefit mempengaruhi peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa Coordination of Benefit mempengaruhi produktivitas karyawan perusahaan asuransi komerisial. Walaupun pelaksanaan BPJS Kesehatan mempengaruhi kinerja perusahaan, namun perusahaan asuransi komersial tetap masih optimis bahwa prospek bagi asuransi kesehatan swasta masih dapat berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. ...... This thesis studies on what level the impact of BPJS Kesehatan Coordination of Benefit COB implementation between BPJS Kesehatan and private insurance companies, on the performance of private insurance companies. This study is done based on the concern of BPJS Kesehatan implementation will diminish the market of those companies and the synergy of Coordination of Benefit that is yet to be well functioned can cause losses on private insurance companies. This research is qualitative and quantitative research with descriptive design that has yield the results of BPJS Kesehatan implementation has impacts on the potential performance of private insurance companies, which are decreasing in the number of policies and premium income typically on health insurance industry corporate . And also, it has not been proved that Coordination of Benefit has the effect on increasing the cost of private insurance company. The result also proves that Coordination of benefit has impacts on employee rsquo s productivity of private insurance companies. Despite the BPJS Kesehatan implementation is impacting other companies rsquo performances, private insurance businesses are optimistic that private health insurance will be able better to develop in the future.