Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Sekolah gratis melalui dana BOS adalah sebagai pendamping, merupakan solusi tersendatnya wajib belajar di provinsi Jawa Barat sebagai akibat kesulitan orang tua membiayai anak untuk sekolah. Padahal pemerintah propinsi telah mencanangkan bahwa tahun 2010 target penuntasan wajib belajar. Sehingga kebijkan sekolah gratis menjadi tumpuan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan sekolah gratis yang dirumuskan pemerintah di tinjau dari empat aspek implemantasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di Cileungsi Kabupaten Bogor Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study), desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus-kualitatif dan teknik penyajiannya digunakan studi deskriptif-analitik. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian dan temuan adalah sebagai berikut : Implementasi kebijakan sekolah gratis dilihat dari : 1) Faktor-faktor komunikasi, adalah: a) Banyaknya pihak yang terlibat memadai dilihat dari kemampuan bekerja; b) Media efektif dilihat dari sampainya pesan-pesan sekolah gratis pada masyarakat; dan c) Waktu sosialisasi efektif; 2) Faktor sumber daya, manusia kurang efektif dilihat dari keterbatasan wewenang pengelola dalam memanfaatkan dana sekolah gratis melalui BOS;3) Faktor sikap (disposisi), respon masyarakat positif begitu juga komitmen para pengelola sekolah gratis; dan 4) Faktor Struktur Birokrasi,:a) Mekanisme penyaluran dana mengalami hambatan dalam waktu penerimaan; b) Mekanisme pelaporan sesuai dengan pedoman sekolah gratis; Manfaat sekolah gratis bagi masyarakat adalah: 1)Memberikan keringanan dalam menyekolahkan anaknya; 2) Membangun kerja sama yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa. Faktor pendorong adalah:1) Kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis direspon positif; 2) Masyarakat terdorong menyekolahkan anak di sekolah gratis. Sedangkan Penghambat dalam implemenatasi sekolah gratis antara lain : 1) Jumlah dana yang di terima di berbagai wilayah sama nominasinya tanpa melihat kebutuhan sekolah masing-msing; (2) waktu penyaluran tidak tiap bulan; dan 3) Kesulitan dalam membuat pelaporan yang dirasakan oleh tiap sekolah.

---

The sekolah gratis policy through Operational School Aids funding is a back up solution to the barrier of the implementation of the obligatory studies in West Java Province, which is caused by the parents? inability to pay their children?s school fee. The provincial government aims at achieving the target of the obligatory studies in 2010. Therefore, the government expects that the free school policy could solve the problem. This research aims at investigating the problems involving the implementation of the government free school policy by looking at the four aspects of the policy implementation: communication factor, resources, disposition and bureaucratic structure in Cileungsi, Bogor District. This research is a case study research, with qualitative research design, The real condition in the field is evaluated based on the result of the qualitative-case study and will be presented in descriptive-analytical studies. The methods of data collection in this research are observation, interview and questionnaire. The result of this research is as follows: the implementation of the free school policy from 1) the communication factor is indicated that the policy of free school has been socialized 2) the resources factor, lack of effectiveness of the resources factor due to the limited authorities of the manager in using the funding of BOS; 3) Attitude factor (disposition), the responses of the society and the manager of free school policy are positive; and 4) the factor of the bureaucratic structure: a) there was a delay in the mechanism of receiving the funding; b) the mechanism of the report has followed the free school guidelines. The benefit of free school for the society is: 1) To reduce parents? burden in sending their children to school; 2) To build good cooperation between school and parents. The supporting factor is: 1) The government policy on the free school has been responded positively; 2) Parents are motivated to send their children to the free school. The obstacles of the implementation of the free school policy is: 1) the amount of funding received by various places is the same without considering the needs of each school; 2) the time of the receipt of funding is not each month; and 3) the difficulties of drafting the report faced by each school.

Abstrak :
Since 2005 the government has implemented School Operation Subsidy program for the basic education. In 2009, with a significant increase in the amount of the subsidy, the government launched free education policy in the primary and junior high schools. Two of the issues to understand are how well the program has been implemented and the factors that influence the implementation in the junior high school. This research aims to describe the implementation of School Operation Subsidy program at the preparation and implementation stages at state junior high schools at the cluster of State Junior High School 1 Bojonggede Bogor, West Java in 2009 and identify factors that influence the implementation. This research is descriptive qualitative. Data were collected from School Operation Subsidy Teams at SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1 Tajur Halang, dan SMPN 2 Bojonggede through indepth interviews. For triangulation purposes, indepth interviews were also conducted with the School Operation Subsidy Manager of Bogor District, Commissariat of SMPN 1 Bojonggede cluster, and School Committee. Interviews were audio recorded and an interview scheme was used in the interview. Recorded data were transcribed and categorized according to the implementation stages. The categorized data were then used to describe the implementation of School Subsidy Program. Analyses were then attempted to determine the compliance of the implementation. Finally the factors that influence the implementation were analyzed. This research adopts Provus Discrepancy Evaluation Model (1969). According to this model, a program evaluation is conducted to determine whether a discrepancy exists between some aspect of the program implementation and standards governing that aspect of the program. In terms of School Operation Subsidy program, the standards are regulations in the Guidelines of School Operation Subsidy 2009. The four variables influencing policy implementation proposed by Edwards (1980), communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, are used to analyze factors that influence program implementation at school. Research findings indicate that the School Operation Subsidy program is generally well implemented despite some practices which do not comply with the regulation, i.e. Implementation Guidelines of School Operation Subsidy 2009. The non- compliant practices include: (1) the School Operation Subsidy Team that does not have a student parent as a member in it, (2) the school principal does not issue the letter of oppointment for the School Operation Subsidy Team, and (3) the creation of an additional structure for the subsidy implementation by the district manager, i.e. commissariat, (4) the arrangment of additional socializations by the commissariat and non-govermental organizations, and (5) the financial report and fund disbursement that are arranged monthly. Generally schools allocate some of the subsidy for components other than the 13 items listed in the subsidy guidelines. In addition, despite the administrative accountability, subsidy management is not very transparent. Further analysis indicate that non-compliant practices are due to inadequate communication (poor transmission and infornation clarity), limited sources (staff and funds), negative attitudes of the subsidy implementors.

---

Sejak 2005 pemerintah melaksanakan program BOS bagi pendidikan dasar. Pada tahun 2009, dengan kenaikan dana BOS yang signifikan dari tahun sebelumnya, pemerintah mengimplementasikan pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP. Salah satu masalah yang belum diketahui dengan baik dalam kaitannya dengan implementasi program tersebut adalah seberapa baik program tersebut telah dilaksanakan dan apa saja yang mempengaruhi implementasinya di SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program BOS pada tahap persiapan dan pelaksanaan di SMP-SMP Negeri dalam Komisariat SMP N 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun 2009 dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadikan implementasi program sebagaimana ditemukan di lapangan. Penelitian ini deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari Tim Manajemen BOS SMPN 1 Bojonggede, SMPN 1 Tajur Halang, dan SMPN 2 Bojonggede Kabupaten Bogor melalui wawancara mendalam yang direkam dengan dipandu oleh pedoman wawancara. Untuk trianggulasi, data juga dikumpulkan dari manajer BOS di Kabupaten Bogor, Komisariat SMP Negeri 1 Bojong Gede, dan Komite Sekolah. Rekaman data ditranskrip secara penuh. Data selanjutnya dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapan implementasi. Dengan data yang telah dikategorisasikan tersebut implementasi program BOS digambarkan dan kemudian dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan. Akhirnya hal-hal yang mempengaruhi implementasi dikaji. Penelitian ini mengadopsi model evaluasi diskrepansi dikembangkan oleh Provus (1969). Menurut model ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan/kinerja program sesuai dengan standar-standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Dalam hal pelaksanaan BOS, standar-standar yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selanjutnya variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward, 1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi BOS di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada tingkat sekolah pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian, implementasi tersebut diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Ketidaksesuaian tersebut terutama meliputi: (1) tidak adanya anggota dari unsur orangtua siswa selain Komite Sekolah dalam struktur tim manajemen, (2) tidak diterbitkannya SK tim manajemen BOS sekolah oleh kepala sekolah, (3) adanya tambahan struktur pengelola BOS, yaitu komisariat BOS, (4) adanya sosialisasi BOS tambahan oleh Komisariat dan LSM yang diakibatkan oleh belum memadainya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Manajer BOS Kabupaten Bogor, (5) berlakunya ketentuan penarikan dana dan pelaporan penggunaan dana setiap bulan. Pada umumnya sekolah menggunakan sebagian dana BOS untuk membiayai kegiatan di luar 13 komponen pembiayaan yang ditetatapkan dalam panduan BOS 2009. Selain itu, walaupun akuntabel secara administratif, pengelolaan BOS di sekolah belum transparan. Analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian implementasi disebabkan oleh adanya komunikasi (transmisi dan kejelasan informasi) yang kurang memadai, keterbatasan sumberdaya (staf dan dana), dan sikap yang kurang positif dari pelaksana/pengelola.

Abstrak :
ABSTRAK
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebvjakan pemerintah dalam rangka me/aksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk terutama penduduk miskin. Hai tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajlb Belajar Pendidlkan Dasar Sembiian Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memperoleh pendid/kan. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program BOS yang dlmulai pada Ju!! 2005, bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah Serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelengarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembifan Tahun. Permasalahan muncul ketika program BOS berjalan beberapa waktu dengan timbulnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan program BOS ini. Timbulnya pro dan kontra tersebut karena adanya indikasi bahwa program BOS tidak teriaksana dengan baik atau tidak efektivi Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini dilakukan untuk meneliti pelaksanaan program BOS dengan melihat tingkat keberhasilan yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan berdasarkan indicator klnerja tersebut menghasi/ sekolah yang berhasil dan sekolah yang tfdak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Kemudfan anal/sis regresi logfstik dilakukan untuk mengetahui faktor~faktor apa saja yang membedakan atau yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS diantara kedua kategori sekofah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BOS dipengaruhi ofeh tingkat pendidikan orang tua murid dan bcsarnya SPP/iuran. Semakfn tinggi tingkat pendidikan orang tua murid maka semakin tinggi probabilitas suatu suatu sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS, dan semakln tinggi SPP/iuran maka semakin kecil probabilitas suatu suatu sekolah berhasil da/am pelaksanaan program BOS.

Abstrak :
Tesis ini membahas Kajian Terhadap Pengenaan Dana BOS oleh Beberapa Sekolah Dasar di Jakarta Timur Tahun 2010.(Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Jakarta Timur). Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti semua orang. Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi penanggulangan kemiskinan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) penilaian para penyelenggara SD terhadap dana BOS ini, yaitu: (a) apakah jumlahnya memang telah dirasakan memadai; (b) apakah memang begitu membantu dalam pemberian pelayanan yang baik kepada siswa?;(c) apakah waktu penerimaan dana sesuai dengan yang semestinya?;.(ii). Sejauh ini, untuk pembiayaan apa sajakah dana BOS ini digunakan? Penelitian ini bertujuan (i).Memaparkan penilaian para penyelenggara SD di Jakarta Timur terhadap dana BOS; (ii). Memaparkan perihal penggunaan dana BOS oleh para penyelenggara SD di Jakarta Timur. Metode penelitian ini meliputi: metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data di peroleh dengan teknik pengumpulan data, yang terdiri dari data primer, berupa; studi kepustakaan dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa komponen yang semula di bebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, beban biaya sekolah menjadi berkurang, dapat dirasakan masyarakat akan dapat mengurangi anak putus sekolah. Hambatan pelaksanaan BOS antara lain pencairan BOS sering terlambat, hal ini menjadi pengganggu kegiatan belajar mengajar. Rekomendasi antara lain, searah tujuan BOS hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diharapkan untuk operasional sekolah yang menunjang peroses belajar, sumber dana sekolah berasal dari APBD BOS dan sumbangan orang tua siswa, ketiga komponen ternyata sumbangan orang tua siswa paling dominan. Keberadaan BOS tetap dipertahankan, jumlah anggaran perlu ditingkatkan dan serta realisasi pencairan dana BOS yang dilakukan tiap triwulan dan pencairan diawal bulan harus dapat terwujud. Penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa pemberian 20% dari anggran APBN kepada penggunaan dana BOS harus di perdayakan secara kritis demi tercapaianya tujuan BOS itu sendiri bagi masa depan yang lebih baik.

---

This thesis discusses The study of the used of school operation fund at some public elementary school in east Jakarta in 2010. (Case: in public elementary in east Jakarta municipality). Education is something that must be followed by everyone. Education is one key to poverty alleviation, both in the medium and long term.Problems in this study were (i) assessment of the primary organizers of the BOS funds, namely: (a) whether the amount is already being felt inadequate, (b) whether it is so helpful in providing good service to students? (C) whether the timereceipt of funds in accordance with the schedule?;. (ii). So far, to finance what are the BOS funds were used? This study aims to (i). Describe the assessment of the organizers of the primary school in East Jakarta to the BOS funds, (ii). Describe about the use of the funds by the organizers of the primary school in East Jakarta. Methods of study include: methods of empirical and juridical approach specification descriptive analytical research. The data was obtained with a data collection technique, which consists of primary data, in the form; study of literature and secondary data. Results of this study is the BOS was able to strengthen the ability of schools to provide course materials and additionaln activities to students. Therefore some components originally in charge of parents through the SPP to be reduced, an increase in quality and quantity of educational facilities, the burden of school fees be reduced, can be felt the community will be able to reduce school dropouts. Barriers to implementation include the melting BOS BOS is often too late, it is becoming bullies teaching and learning activities. Among other recommendations, the direction of utilization of funds should aim BOS BOS really - really expected that support for school operations peroses study, the source of school funding comes from the BOS Budgets and parental contributions, all three components of parental contributions was the most dominant.BOS is maintained, the amount of the budget should be increased and the disbursement of funds and the realization of BOS conducted each quarter and the beginning of the month the disbursement must be realized. This study we can conclude that administration of 20% of its budget to the use of the funds must be empowered as critical for the achievement of goals BOS itself for a better future.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis konsultasi Pemda XYZ terkait dengan Dana BOS beserta pendapat dan saran yang di berikan Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pendapat dan saran yang diberikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan standar akuntansi pemerintah. Hasil laporan magang ini menunjukan bahwa jawaban dari KSAP terkait dengan konsultasi dari Pemkab XYZ sudah cukup untuk memberikan masukan kepada Pemda XYZ terkait dengan perlakuan akuntansi Dana BOS sesuai dengan SAP dan IPSAS.

---

ABSTRACT This internship report aims to analyze consultations from Pemda XYZ related to BOS Funds along with the opinions and suggestions given by the Government Accounting Standards Committee (KSAP). The opinions and suggestions given refer to Government Accounting Standards (SAP) in accordance with applicable laws and government accounting. The results of the evaluation shows that the answers from the KSAP related to consultations from Pemda XYZ were sufficient to provide input to Pemda XYZ related to the accounting treatment of the BOS Fund in accordance with SAP and IPSAS.

Abstrak :
Penelitian ini fokus pada analisis pengaruh program BOS pada Departemen Pendidikan Nasional terhadap Angka Partisipasi Kasar: 2006 ? 2008. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan estimasi Data Panel Model Efek Tetap. Hasil penelitian ini menyarankan keharusan adanya koordinasi antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam keberhasilan pendidikan nasional dan agar sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program (terutama progam BOS) sehingga dampak positif dari kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penelitin ini juga menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah dana pada program pendidikan ini karena hasil estimasi menunujukkan adanya korelasi yang kuat antara peningkatan dana dan peningkatan APK. The study is focus on analyzing the impact of the Education Operational Assistance (BOS) Program to the gross enrollment rates achievement. The study is use the quantitative analysis (Fixed Effect Model). The main suggestion of this study is the necessity of coordination in planning and implementation of the program (especially BOS program) among stakeholders, including Central and Local Government should be existence with the result that people obtain benefits of the program. Secondly, there is high correlation between funding of the educational program and gross enrollment rate, hence, allocation for this program should be increased by the government.

Abstrak :
salah satu program di bidang pendidikan adalah bantuan operasional sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan peserta didik dari iuran sekolah dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas) 9 (sembilan) tahun....

Abstrak :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan sederajat. Dengan adanya alokasi waktu anak yang terbagi atas schooling time, working time dan leisure time, meningkatnya anak yang bersekolah dapat memengaruhi jumlah anak bekerja. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia dan interval tahun 2006-2014 dilakukan penelitian mengenai pengaruh program BOS terhadap pekerja anak, dalam penelitian ini pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan bersekolah. Hasil penelitian ini adalah realisasi dana program BOS signifikan memengaruhi penurunan jumlah pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan signifikan memengaruhi peningkatan jumlah pekerja anak usia SMP bersekolah. ......Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program can increase educational attainment on junior secondary level. The children has time allocation that divided by schooling time, working time and leisure time. Therefore, the increasing number child go to school can affected number of child labor. Using panel data of 33 provinces in Indonesia with interval of 2006-2014, this research estimate the impact of BOS program on child labor in which the age of child labor is the age in junior secondary level. The result of this research is BOS program significantly affect the decrease on child labor who attend school at junior secondary level and significantly affect the increase on child labor who not attend school at junior secondary level.

Abstrak :
Amanat UUd 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diwujudkan dalam kebijakan wajar dikdas 9 tahun demi memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya terjangkau oleh kemampuan masyarakat....