Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lubis, Aulia Yusuf
"Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum yang dihadapi hampir semua wilayah perkotaan di Negara berkembang. Akibat yang ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas sangatlah besar apabila kita cermati. Salah satunya adalah pemborosan biaya operasional kendaraan. Jalan Setiabudi merupakan salah satu ruas jalur yang sangat padat lalu lintas terutama di sekitar sekolah Shafiyatul Amaliyah. Pada jam-jam pergi dan pulang sekolah sering terjadi kemacetan. Ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan semakin bertambah sehingga merugikan pengguna kendaraan pribadi. Untuk menganalisa Biaya Operasional Kendaraan digunakan metode PT. Jasa Marga dan LAPI ITB sehingga didapat biaya kemacetan di jalan setiabudi sebesar Rp. 1.370/km/kendaraan."
Jakarta: Universitas Dharmawangsa, 2016
330 MIWD 48 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dudung Abdul Malik
"Program BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmas tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbanding positif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan antara Bulan Maret-April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di Kabupaten Kuningan tahun 2011?2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmas khususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidak berpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderung menurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of public health centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive with the achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that the implementation of BOK programs in public health centers of Kuningan District has not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors that influence implementation of the BOK policy in public health centers of Kuningan District, based on variable environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method and conducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centers with the Health Department informant number 23. Implementation of BOK programs in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the public health center especially operational to preventive and to promotive activities. But this is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends to decrease and the item does not reach the target is likely to increase.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T35708
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endi Rohendi
"ABSTRAK
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Tahun 2010, Kabupaten Bandung Barat mendapatkan alokasi untuk BOK sebesar Rp. 1.132.000.000,- yang terdistribusi di 31 Puskesmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui nilai realisasi penyerapan BOK untuk pelayanan kesehatan reproduksi di 31 Puskesmas Kabupaten Bandung Barat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah jenis Puskesmas, ketenagaan, manajemen internal Puskesmas, sumber dana dan kebijakan daerah mengenai peningkatan kapasitas Puskesmas. Hasil penelitian menunjukan realisasi yang dicapai tahun 2010 sebesar Rp. 903.859.550,- atau sekitar 80% dari Pagu BOK tahun 2010, sedangkan besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan reproduksi sebesar Rp. 246.789.000 atau 22% dari pagu BOK. Dari alokasi tersebut paling banyak dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak dan pelayanan KB. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mencapai target MDGs terkait dengan sasaran 4 dan 5 untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Hasil studi kualitatif di 3 Puskesmas menunjukan BOK sangat bermanfaat dalam peningkatan pelayanan di Puskesmas termasuk cakupan pelayanan kesehatan reproduksi. Kegiatan yang paling banyak di lakukan oleh Puskesmas adalah pelayanan di Posyandu dengan komponen perjalanan paling banyak. Agar realisasi BOK mencapai 100% maka ketepatan diterima anggaran awal tahun merupakan hal penting selain pendampingan dari pihak Dinas Kesehatan dalam Penyusunan POA. Selain itu program untuk pengembangan Puskesmas dan dukungan anggaran dari APBD agar tetap tersedia sehingga derajat kesehatan di Kabupeten Bandung Barat dapat meningkat dan mampu terwujudnya Indonesia Sehat, Mandiri dan Berkeadilan.

ABSTRACT
Health Operational Assistance (BOK) aims to assist improve the performance of Public Health Center and their networks in organizing health services in promotive and preventive. In 2010, West Bandung District get allocation funds for the BOK which is Rp. 1.132.000.000 that distributed at 31 public health centers. This research used a quantitative and qualitative approaches to determine the realizable value of the absorption of Health Operational Assistance for reproductive health services in 31 Public Health Center located in West Bandung District. Independent variables are the type of public health centers, resources, internal management of public health center, financial resources, and regional policies on the improvement of Public Health Center capacity. The results of these studies show the realization that achieved in 2010 was Rp. 903,859,550 or about 80% from the BOK Ceilings 2010, while the amount allocated for the reproductive health services was Rp. 246 789 000 or 22% from the BOK Ceilings. The allocation most widely used for the improvement of maternal and child health services and family planning services. This is consistent with effort to achieve the the MDGs (numbers 4 and 5) realted with the target of reducingmaternal and child mortality. The results of the qualitative study in 3 health centers showed that Health Operational Assistance is very helpful in improving services in Public Health Center, including coverage of reproductive health services is increasing. The activities that most widely performed by public health center is a component of Posyandu services in the most widely trip. In order to realization of Operational Assistance Health up to 100% then the accuracy of revenue budget in beginning years are essential besides the assistance from Health Office in the preparation of Plan Of Action (POA). Program to development of public health centers and support from the regional budget in order to remain provided so that the degree of health in West Bandung District can be improved and capable of realization of Healthy Indonesia, Independent and Equitable."
2011
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dade Mahzuni
"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlawanan nelayan, dalam konteks hubungan nelayan-Bok serta menganalisis kondisi-kondisi yang memicu munculnya perlawanan nelayan tersebut. Untuk tujuan tersebut, dalam penelitian digunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Dalam tesis ini Bok diartikan sebagai pemilik modal yang memberikan bantuan-bantuan kepada nelayan, juga sekaligus berperan sebagai pedagang pengumpul hasil laut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa memburuknya perimbangan pertukaran, dalam konteks hubungan kerjasama nelayan-Bok, dibarengi dengan semakin sulitnya kehidupan ekonomi nelayan sebagai akibat dari kelangkaan sumberdaya laut (ikan) serta meningkatnya biaya kebutuhan hidup, mendorong munculnya perlawanan nelayan terhadap Bok. Perlawanan nelayan tersebut juga dipicu karena keterbatasan alternatif-alternatif lainnya yang dapat diakses nelayan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonominya.
Memburuknya perimbangan pertukaran, dari perspektif nelayan, dapat dilihat dari kondisi-kondisi: pertama, semakin berkurangnya atau bahkan hilangnya bantuan-bantuan yang biasa diberikan Bok kepada nelayan, terutama bantuan yang tergolong "non-marketing services", sehingga Bok tidak bisa lagi diandalkan sebagai jaminan hidup nelayan; kedua, hilangnya praktik-praktik keagamaan yang lazimnya dilakukan Bok seperti ritual yang berhubungan dengan usaha atau kehidupan kenelayanan yang dapat mempererat solidaritas, memberikan ketenangan dalam usaha serta dapat memberikan tambahan makanan kepada nelayan yang pada umumnya miskin; ketiga, terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan Bok terutama dalam proses penimbangan hasil tangkapan nelayan sebagai upaya menekan kerugian akibat terjadinya kelangkaan ikan dan meningkatnya biaya kebutuhan hidup serta sebagai upaya Bok untuk memperoleh keuntungan yang besar; dan keempat, penggunaan perahu jaring gardan (sejenis trawl) yang dilakukan Bok telah merusak ekosistem laut dan menyebabkan menurunnya hasil tangkapan serta merusak alat tangkap nelayan.
Adapun bentuk-bentuk perlawanan nelayan terhadap Bok adalah: pertama, bentuk-bentuk perlawanan sebagai upaya merusak nama baik Bok yaitu berupa penyebaran gosip dan pemberian julukan yang buruk; kedua, bentuk-bentuk perlawanan sebagai upaya menghalang-halangi beroperasinya perahu jaring gardan milik Bok, yaitu berupa teguran, pertengkaran mulut, sampai penenggelaman jaring gardan; ketiga, bentuk-bentuk perlawanan sebagai upaya menghadapi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak Bok terutama dalam penimbangan hasil tangkapan yaitu berupa protes langsung, tidak menerima uang penjualan ikan dan mogok kerja; dan keempat, bentuk perlawanan sebagai upaya dalam memperoleh harga penjualan ikan yang lebih tinggi yaitu berupa penjualan ikan (sebagian) kepada pihak lain.
Bentuk-bentuk perlawanan nelayan tersebut di atas, yang umumnya dilakukan secara personal dan ada kalanya secara sembunyi-sembunyi, merupakan protes terhadap ketidakadilan Bok dan untuk menuntut Bok melakukan apa yang menurut anggapan nelayan merupakan kewajibannya, serta sebagai upaya nelayan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T4702
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Herayana Noviani
"Tesis ini membahas tentang bagaimana penyerapan anggaran BOK Puskesmas dengan metode salur langsung melalui evaluasi formatif penyerapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Salur Langsung Di Kota Depok Tahun 2023. Ini merupakan penelitian Non Eksperimental dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada 6 Puskesmas di Kota Depok, 3 Puskesmas dengan penyerapan baik dan 3 Puskesmas dengan penyerapan sedang. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dikonfirmasi dengan telaah dokumen. Kesimpulannya adalah mekanisme BOK Salur lebih tepat waktu daripada mekanisme sebelumnya yang melalui kas daerah, tetapi diperlukan penyempurnaan terkait ketepatan alokasi dengan kebutuhan lokal , penyederhanaan laporan, pengintegrasian antar aplikasi, kapasitas SDM dan manajemen pengelolaan BOK di level Puskesmas.

This thesis examines the implementation of the direct disbursement method in the absorption of Health Operational Assistance (BOK) funds at Puskesmas in Depok City. The study conducts a formative evaluation of budget absorption for Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) at Puskesmas in Depok City in 2023, using a non-experimental research design with a qualitative case study approach. The study focuses on six Puskesmas in Depok City: three with good absorption rates and three with moderate absorption rates. Data collection was conducted through in-depth interviews. The conclusion is that the Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) mechanism is more timely compared to the previous mechanism through regional treasuries. However, improvements are needed regarding the accuracy of allocation according to local needs, simplification of reporting, integration between applications, capacity building of human resources, and management of BOK at the health center level."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri
"ABSTRAK
Nama : FitriProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan melaluiDana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Serang Tahun 2016Pembimbing : Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDMulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan BOK dialihkanpenyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran KementerianKesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangandan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakanuntuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitiankualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melaluimekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang.Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87 di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49 .Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasanfasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkapbeberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekeningdengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harusdilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen,dan koordinasi antara para pengelola BOK.Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik

ABSTRACT
Name FitriStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analysis of the Implementation of Operational Budget for Health BOK through Special Allocation Fund DAK NonPhysic in Serang Regency in 2016Counsellor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDStarting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health BOK hasshifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to SpecialAllocation Fund DAK non physic that is directly transferred from Ministry of Financeand recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated tosupport preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. Thisqualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK usingmechanism of DAK non physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. Thebudget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49 in 2015 usingTP mechanism to 85.87 in 2016. The study result demonstrates that there are severalmain issues that need to be tackled in the future, including delays on issuing technicalguidelines, limited supporting infrastructure and technology such as computers, printersand warehouses , limitations in human resources that are forced to multitask different jobdescriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code ofaccount under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequestedfor fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, andcoordination among BOK managers.Key words Operational Budget for Health BOK , Community Health Center Health toSpecial Allocation Fund DAK non physic"
2018
T50289
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azzim Muqimuddin
"Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dihadapkan dengan masalah kemacetan dan membutuhkan perhatian yang cukup serius. Dari kondisi yang ada juga menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum di kota Depok karena beberapa faktor. Pemerintah Kota Depok berupaya melakukan penyelenggaraan layanan angkutan umum yaitu Bus Semi Transit (BST) sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan solusi dari masalah yang ada. Maka diperlukan adanya persiapan perancangan rencana operasional BST Kota Depok diantaranya prakiraan tarif teknis dan subsidi dari operasional BST Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran tarif teknis untuk setiap trayek BST Kota Depok, menganalisis besar load factor yang paling sesuai jika penyelenggaraan BST Kota Depok berdasarkan standar pelayanan minimal angkutan BRT, dan menghitung besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya operasional BST Kota Depok pada setiap kondisi load factor. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sampel data karakteristik dan biaya operasional kendaraan dari operasional BRT yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Selanjutnya menentukan dan mencari data variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap besaran biaya operasional kendaraan (BOK). Data yang diperoleh dianalisis dengan metode pemilihan model persamaan regresi stepwise untuk selanjutnya didapatkan model persamaan terbaik dan menghitung besaran BOK. BOK yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan besaran BOK yang dihitung dengan metode Kementerian Perhubungan. Produktivitas produksi bus dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal operasional angkutan BRT. Tarif teknis dihitung berdasarkan BOK yang didapat dengan produktivitas harian bus. Estimasi pendapatan diperoleh dari perhitungan tarif dengan produktivitas bus per hari dan jumlah penumpang yang dihitung dari variasi tingkat load factor yang dihitung. Prakiraan subsidi dihitung dengan melihat selisih antara tarif teknis yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Dari analisis yang dilakukan diperoleh besaran BOK BST Kota Depok pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut adalah Rp 6.748,69; Rp 6.749,44; Rp 6.748,69; Rp 6.749,19; dan Rp 6.748,69. Besaran tarif teknis selama periode operasional satu hari pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut yaitu Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, dan Rp 31.735.729. Tingkat load factor yang paling sesuai atau tidak memerlukan subsidi pada operasional BST Kota Depok yaitu 62,71% untuk Koridor 1-A, 53,99% untuk Koridor 1-B, 73,11% pada Koridor 1-C, 47,53% pada Koridor 2, dan 80,14% pada Koridor 3. Subsidi maksimum harian BST Kota Depok pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut adalah sebesar Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, Rp 31.735.729.

Depok as one of the supporting cities for the capital city is faced with the problem of congestion and requires serious attention. The existing conditions also show that the public's interest in using public transportation in Depok is still low due to several factors. The Depok Government seeks to carry out public transportation services, namely Bus Semi Transit (BST) as a form of service to the community and solutions to existing problems. Therefore, it is necessary to prepare an operational plan for the BST Depok operational plan, including technical tariff estimates and subsidies from the BST Depok operation. minimum service standards for BRT transportation, and calculate the amount of subsidies issued by the government for BST Depok operational costs in each load factor condition. The research was conducted by collecting sample data on vehicle characteristics and operating costs from BRT operations in several regions in Indonesia. Next, determine and search for data on variables that are thought to have an effect on the amount of vehicle operating costs (BOK). The data obtained were analyzed by the method of selecting the stepwise regression equation model to then obtain the best equation model and calculate the amount of BOK. The BOK obtained is then compared with the BOK calculated using the Ministry of Transportation method. Bus production productivity is calculated based on the minimum service standard for BRT transportation operations. The technical fare is calculated based on the BOK obtained with the daily productivity of the bus. Estimated income is obtained from the calculation of the fare with the productivity of the bus per day and the number of passengers calculated from the variation of the calculated load factor level. The subsidy forecast is calculated by looking at the difference between the technical tariffs issued and the income received. From the analysis carried out, the amount of BOK BST Depok City in Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3 respectively is Rp 6.748,69; Rp 6.749,44; Rp 6.748,69; Rp 6.749,19; dan Rp 6.748,69. The amount of technical tariffs during the one-day operational period on Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3, respectively, is Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, and Rp. 31.735.729. The most appropriate load factor level or does not require subsidies for BST operations in Depok City is 62,71% for Corridor 1-A, 53.99% for Corridor 1-B, 73,11% for Corridor 1-C, 47,53% in Corridor 2, and 80,14% in Corridor 3. The maximum daily subvention for Depok City BST in Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3 respectively is Rp 24.380.329, Rp 2.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, Rp 31.735.729."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library