Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh BKM Mitra Bersama selaku pelaksana ditingkat masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karawaci. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan yang ditemui saat melaksanakan PNPM Mandiri dan juga melihat upaya yang dilakukan oleh BKM Mitra Bersama dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada kesamaan peran yang dilakukan oleh BKM Mita Bersama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karawaci dengan peran yang dilakukan oleh pekerja masyarakat. ...... This research is about Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mitra Bersama role as the implementer of PNPM Mandiri Perkotaan in society level at Karawaci. This research discuss about some obstacles that found in the execution of PNPM Mandiri Perkotaan and also see what are BKM Mitra Bersama efforts to settle those obstacles. This research use descriptive analyses and qualitative method. The result of this research shows that BKM Mitra Bersama role in the implementation of PNPM Mandiri Perkotaan is same as the role which done by community development.

Abstrak :
ABSTRAK
Upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja suatu pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat. Persoalan kemiskinan di Indonesia terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Yogyakarta. Kompleksitas kemiskinan di Kota Yogyakarta bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan. Masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Yogyakarta mengamanatkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM di tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif. Didukung dengan diagram Ishikawa dalam analisa pemetaan tema-tema permasalahan dan SWOT untuk menyelaraskan pola-pola penyelesaian strategis. Penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan yang dihasilkan dengan model top down , membuahkan hasil yang tidak sesuai harapan masyarakat. Memicu potensi maladministrasi dan korupsi pengelolaan program oleh pelaksana kegiatan. Karena ada unsur tidak transparan. Sebaliknya, dengan menggunakan model bottom up dan partisipatori, pelaksanaan program BKM menjadi sinergis dan memiliki siklus yang mutual. Hal ini karena kegiatan-kegiatan program BKM merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat.

---

ABSTRACT
Poverty alleviation has always been one of the main indicators to assess the performance of a government in the public welfare field. The issue of poverty in Indonesia occurred in various areas, including the Yogyakarta city. The complexity of poverty in the Yogyakarta city is no longer about the lack of education. The problem is how to increase the independence and income residents of the Yogyakarta city. In implementing poverty alleviation programs, Yogyakarta city government mandated the establishment of the Community Self Reliance BKM at the village level in the entire territory of the Yogyakarta city. This study uses descriptive qualitative method. Powered by Ishikawa diagram for themes mapping analysis and SWOT issues to aligned strategic patterns. This study focused on Sorosutan Village Umbulharjo District of Yogyakarta city. The results of this study revealed that the plan generated by the model of top down , produced results that do not match the expectations of society. Potentially maladministration and corruption in the management activities by program executor. Because there is no element of transparency. In contrast, using the model of bottom up and participatory, BKM be synergistic implementation of the program and have a mutual cycle. This is because the BKM program activities is a representation of the community needs.

Abstrak :
Penelitian tentang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP ) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun penelitian yang memberikan penekanan khusus pada evaluasi peran BKM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat dana keberlangsungan proyek dengan menganalisis perubahan perilaku sebagai dampak intervensi program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat belum pernah dilakukan. Metode berpikir logis (logical framework analysis) dengan melihat input, ozapru, effect dan impact digunakan dalam melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran perubahan perilaku secara mendalam. Hasil evaluasi selanjutnya dipetakan menggunakan prinsip dasar Homans untuk menganalisis perubahan perilaku. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan rencana dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Evaluasi menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh data sekunder, khususnya gambaran lokasi studi dan penduduk sekitar lokasi penelitian, data primer/kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan di kelurahan Pekayon, kelurahan Baru dan kelurahan Kalisari di kecamatan Pasar Rebo, pilihan lokasi sesuai dengan sasaran penerima program yang telah ditentukan sekretariat Bappenas. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan perilaku sebagai akibat (effect) dari intervensi program pemberdayaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) , BKM mampu membina dan memberdayakan masyarakat, KSM mampu membina anggota kelompok melalui inovasi baru sehingga usaha lebih maju. Perubahan perilaku terjadi pada warga yang memanfaatkan dana bergulir, karena adanya peran dari BKM dalam memberikan informasi prosedur peminjaman dan pencairan dana secara jelas dan tepat waktu, sesuai visi, misi dan tujuan program pemberdayaan, penjelasan dilakukan melalui sosialisasi secara bertahap, bertingkat dan terus menerus, bimbingan dan arahan pengurus BKM kepada anggota kelompok untuk meningkatkan usaha dan berorientasi bisnis. Temuan lapangan yang menunjukkan perubahan perilaku masyarakat adalah : ketertarikan dan kesediaan warga menjadi pengurus BKM atau KSM, mengikuti undangan pertemuan, memilih pengurus BKM secara partisipatif, mengikuti prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memanfaatkan dana bergulir, masuk sebagai anggota kelompok, memiliki kesadaran mengembalikan pinjaman dan memperhatikan sanksi apabila tidak mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan dan disepakati bersama. Temuan lain memperlihatkan kekuatan dan kelemahan program, yang dimaksud kekuatan program adalah : proses pemberdayaan telah dilakukan oleh pengurus BKM atau penanggung jawab lapangan, pendampingan selama dua tahun penuh dilakukan oleh fasilitator kelurahan dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), mengingat peneliti kelapangan pada situasi dampingan KMW telah berakhir maka peneliti dapat meyakinkan bahwa BKM tetap berperan aktif walaupun tanpa dampingan KMW, hal ini sesuai dengan tujuan program pemberdayaan diantaranya adalah menjadikan BKM mandiri dan tidak ada intervensi aparat pemerintah ditingkat kalurahan maupun kecamatan, pihak aparat bertindak selalu fasilitator. Prinsip dasar Homans dalam social behavior yang tepat dalam penelitian ini adalah stimulus,action,reward,value dan expectation. Proposisi stimulus, value dan expectation menggambarkan perubahan perilaku masyarakat. Pertimbangan rasional untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang membuat masyarakat merubah perilaku dengan mengikuti program ini. Evalusi dengan analisis kerangka logis ini efektif memberikan gambaran proses perubahan perilaku secara detail setiap terjadi masukan (input/stimulus) , beberapa aspek program yang perlu ditingkatkan yaitu adanya lembaga independent yang selalu mengevaluasi dan memonitor perkembangan P2KP secara terus menerus belum dirumuskan oleh penguasa diwilayah penelitian, disamping itu tolok ukur keberhasilan program pemberdayaan sampai saat ini masih bersifat ekonomi (kegiatan simpan pinjam) semakin kecil kredit macet yang dipinjam warga semakin berhasil BKM, kelemahan program antara lain : P2KP dimaksudkan untuk memberdayaan masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan penekanannya lebih bersifat administratif dengan target-target ekonomi yaitu : pembukuan BKM harus baik, dilaksanakannya Rapat Tahunan Anggota (RAT) untuk menilai kinerja BKM, audit keuangan , dibukukannya saran dan kritik masyarakat. Untuk mempertahankan keseriusan pengurus kelompok (BKM dan KSM) dalam mengelola dana abadi masyarakat sebagai stimulus pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, disarankan dibentuk Forum BKM dan peran aparat pemerintah sebagai fasilitator kerjasama kemitraan dengan pengusaha besar untuk perluasan produk anggota KSM. Diperlukan aktor BKM yang mempunyai dedikasi tinggi, loyal dan memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat.