Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis moneter yang berlangsung saat ini sulit diperkirakan sebelumnya sehingga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan bangsa. Untuk mengatasi dampak negatif dari krisis moneter ini, pemerintah cukup tanggap terhadap masalah kesehatan keluarga miskin, dengan program yang sangat strategis, yang bersifat upaya penyelamatan ( rescue ) yaitu program jaring perlindungan sosial bidang kesehatan (JPS-BK ). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan JPS-BK di Kabupaten DT II Tasikmalaya, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pengelola program, sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaannya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan JPS-BK di Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari tingkat Kabupaten dan berjenjang sampai tingkat desa dengan jumlah sampel sebanyak 77 orang yang terdiri dan 1 orang pengelola JPS-BK Kabupaten, 30 orang kepala puskesmas yaitu satu kecamatan diambil satu kepala puskesmas, sebagai pelaksana tingkat kecamatan, 30 bidan di desa yaitu satu bidan perkecamatan, sebagai pelaksana tingkat desa dan 16 orang petugas yang melakukan pendataan sasaran (tim desa ). Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indephi interview ), Focus group diskusi (FGD) dan kajian dokumen. Dari hasil penelitian terlihat bahwa data sasaran yang merupakan hal penting dalam pelaksanaan program JPS-BK, ternyata tidak akurat karena kriteria Gakin yang kurang jelas, sebagian besar pendataan sasaran dilaksanakan oleh bidan desa dan kader, bukan oleh tim desa, tidak adanya alokasi dana untuk pendataan dan petunjuk pelaksanaan yang ada terlalu kaku sehingga diperlukan modifikasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Disamping itu hal lain yang penting adalah kurangnya kerja sama lintas sektoral sehingga penanganan Gakin tidak terpadu dan pada akhirnya, mengakibatkan kurang berhasilnya suatu program. Untuk meningkatkan keberhasilan program JPS-BK maka disarankan koordinasi lintas sektoral yang lebih balk, sehingga adanya keterpaduan antar sektor terkait, adanya kriteria Gakin yang mudah diimplementasikan di iapangan dan adanya kesepakatan pelaksanaan untuk melengkapi petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas.

---

The current monetary crisis, unpredictably causes negative impacts in many life aspects. The Indonesian government has given a good respond to overcome this situation, particularly concerning the health problems of poor families, by implementing a very strategic rescue program called the Social Protection Sector Development Program on Health sectors (SPSDP-HS). The research conducted is aimed to obtain detailed information regarding the program implementation and any obstacles found during the time of implementation in Tasikmalaya regency. The findings can be of benefits to improve the future program. Cross sectional design in used in this study, with qualitative approach, to analyze SPSDP-HS implementation from the regency level, stratified to the village level. Number of respondents are 77 individuals : one person as the manager of SPSDP-HS, 30 head of Puskesmas ( one representative is the person in charge for sub-district level ), 30 village midwives ( one representative as the person in charge for village level ), and ] 6 person as members of the data collection teamwork. Data is obtained by indepth-interview technique, Focus group Discussion, and document analysis. In conclusions, baseline data of the targeted population, one of the most important key for the success of all program implementations, is inaccurate due to unclear criteria for determining poor families; most of the baseline data of the targeted population-supposed to be collected by the village team-has been obtained by the midwives and cadres; no funds allocated for data collections and an inflexible guidance for the implementation. Such a guidance should be more understandable and practical, therefore there is a need for simplification. In addition, a minimum effort of inter sector collaborations with result of inadequate action to rescue poor families-seems to be the reason for unsuccessful program implementations. To increase the success of SPSDP-HS program a better inter sectors collaborations should be maintained to achieve an integrated action for rescuing poor families, and gaining a better understanding to clarify the implementation guidance.

Abstrak :
Salah sam tujuan Sistem Kesehatan menurut laporan tahunan WHO talmn 2000 adalah Keselaman dalam Kontribusi Pelayanan Kesehatan (Fairness in Financing Health Care), baik pada penduduk kaya dan miskin sebelun dan sesudah adanya krlsis ekonomi yang melanda Indonesia akhir tahun 1997.

Kerangka konsep dalam penelitian ini didasarkan pada Laporan Tahunan WHO tahun 2000, dimana Sistem Kesehatan di setiap negara diharapkan menuju terjadinya kesetaraan dan Kontribusi Pelayanan kesehatan (fairness in financing health care).

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan memperoleh informasi mengenai susbsidi JPS-BK dan kesetaraan dalam kontribusi pembiayaan kesehatan (fairness in financing health care) per kapita di Propinsi D.I Jogakarta Sesuai dengan kriteria tipe daerah dan sosio-ekonomi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa subsidi ke fasilitas kesehatan pemerintah banyak diminati oleh penduduk kaya yang memiliki kartu sehat dibandingkan subsidi untuk penduduk miskin yang memiliki kartu sehat. Selain itu ternyata bahwa distribusi kartu sehat belum tepat sasaran pada penduduk miskin, yaitu 20% penduduk dengan pendapatan terendah.

Abstrak :
ABSTRAK
Functional graded material (FGM) adalah material yang banyak menyita perhatian para peneliti karena sifat fisiknya terbukti lebih baik dibandingkan material komposit tradisional. Sifat transisi yang halus sepanjang tebal pelat, material FGM dapat mengurangi kerusakan delaminasi pada pelat komposit. Untuk menghindari masalah shear locking dalam pemodelan dengan teori Reissner-Mindlinpada pelat tipis, maka element discrete shear triangle telah diperkenalkan. Elemen DST-BK pada plat FGM merupakan elemen triangular 3-nodal dengan 15 derajat kebebasan yang merupakan generalisasi (dengan memperhitungkan efek geser tranversal (GT)) elemen plat tipis yang dikenal dengan nama DKT (Discrete Kirchhoff Triangle). Pengembangan elemen DST-BK dilakukan pada struktur FGM yang memperhitungkan deformasi geser transversal dan energi membran-lentur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembankan elemen DST-BK pada plat FGM diuji secara numerik, beberapa kasus uji numerik untuk pelat FGM antara lain pengujian statik, getaran bebas, maupun tekuk dan membandingkannya terhadap solusi referensi untuk mengetahui seberapa baik elemen DST-BK apabila diterapkan pada plat FGM.

---

ABSTRACT
Functional graded material (FGM) is a material that has caught the attention of many researchers because its physical properties are proven to be better than traditional composite materials. The smooth transition properties along the thickness of the plate, FGM material can reduce delamination damage to the composite plate. To avoid shear locking problems in modeling for the Reissner-Mindlin theory in thin plate, the discrete shear triangle element has been introduced. The DST-BK element on the FGM plate is a triangular 3-nodal element with 15 degrees of freedom which is a generalization (taking into account the transverse shear effect of thin plate elements known as the DKT (Discrete Kirchhoff Triangle). The development of DST-BK element is carried out on the FGM structure that takes into account transverse shear deformation and the membrane-flexural energy. The purpose of this study is to develop the DST-BK element on the FGM plate numerically tested, several numerical test cases for the FGM plate include static, free vibrations, and buckling and compare them to the reference to find out how good the DST-BK element theory when applied to the FGM plate.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas oleh keluarga miskin sasaran Program JPS-BK, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan puskesmas, dan proporsi keluarga miskin menurut kriteria BKKBN di Kecamatan Pulau Pinang. Rancangan penelitian ini adalah cross sectional untuk melihat hubungan pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi sakit, kualitas pelayanan, sikap petugas, jarak, sarana transportasi, biaya transport, dan peran tim desa dengan pemanfaatan puskesmas. Sebagai responden adalah keluarga miskin sasaran Program JPS-BK di Kecamatan Pulau Pinang, berjumlah 150 orang yang dipilih secara acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, persepsi sakit, sikap petugas, jarak, biaya transport, dan peran tim desa berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Sementara faktor pendidikan, sikap, kualitas pelayanan, dan sarana transportasi tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Dari keenam faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas, ternyata peran tim desa dan persepsi sakit yang paling erat hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas dengan OR masing-masing adalah 37,7233 (CI: 6,6872-212,8022) dan 18,4792 (CI: 3,8929-87,7181) Proporsi keluarga miskin sesuai dengan kriteria BKKBN yang menjadi sasaran Program JPS-BK adalah 78,7%, sedangkan sisanya sebanyak 21,3% bukan sasaran Program JPS-BK. Agar pemanfaatan puskesmas lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada sasaran dengan melibatkan peran tim desa, meningkatkan pelayanan puskesmas melalui perbaikan perilaku petugas, dan pembinaan intensif dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan sektor terkait. ......Utilization of Health Care in Public Health Center by The Poor as the Target of Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Pulau Pinang Sub District, District of Lahat, the Year 2000This research aimed to describe the utilization of basic health service of public health center (PHC) by the poor as the target of Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Pulau Pinang Sub District as well as to look for the factors which related to utilization of PHC, and proportion of the poor family by BKKBN's criteria. The design of this research was a cross sectional approach. Analysis was conducted to see the association between education, knowledge, attitude, perception about illness, quality of service, provider behavior, distance, means of transportation, transportation costs, role of village team, with utilization of PHC. The respondents were poor families as the target of SPSDP in Pulau Pinang Sub District, selected by using a simple random sampling technique. Total sample were 150 poor families. The study revealed that knowledge, perception about illness, provider behavior, distance, transportation costs, and the role of village team were related to utilization of PHC. However education, attitude, quality of service and means of transportation factors were did not associate to utilization. The role of village team and perception about illness were the major factors that related with the utilization of PHC, with the odds ratio were 37,7233 (CI: 8,1395 - 936,2452) and 18,4792 (CI: 4,1593 - 157,4266). This research recommends that in order to increase the utilization of PHC for the next time through socialization about SPSDP. The planners should socialize the program involving the village team, increase the quality of service with improve provider behavior and monitor intensively from District Health Department and cross-sector.

Abstrak :
Balai Pemasyarakatan disingkat Bapas, berada dalam ruang lingkup Dirjen Pemasyarakatan dan merupakan unit pelaksana. teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM. Melaksanakan bimbingan yang di dalamnya dilaksanakan juga konseling bagi klien warga binaan pemasyarakatan adalah salah satu tugas pokok PK. Klien Bapas adalah individu yang mempunyai kewajiban menjalani pembimbingan, sebagai konsekuensi dari vonis yang diterima dari Pengadilan Negeri bagi pidana bersyarat atau konsekuensi dari pembinaan luar yang diterima oleh seorang narapidana setelah menjalani dua pertiga atau lebih masa pidananya di dalam lapas. Tujuan bimbingan klien adalah untuk membantu klien agar menjadi manusia seutuhnya, menguasai pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupannya di masyarakat. (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dengan demikian, tujuan bimbingan dititikberatkan pada kepribadian dan kemandirian klien untuk dapat menyesuaikan diri dan integrasi secara sehat di masyarakat. Dalam rangka membimbing kepribadian dan kemandirian klien yang menjadi tugas Dirjen Pemasyarakatan secara keseluruhan, seyogyanya proses bimbingan klien berlangsung sebagai suatu proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 dan 32 Tahun 1999. Namun, dalam pelaksanaannya menggambarkan kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam bimbingan dan konseling yang didasarkan pada penerapan orientasi psikologi, sehingga proses bimbingan (dan konseling) kurang mendukung bagi tercapainya tujuan pembimbingan klien sesuai UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ada dua faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam melaksanakan bimbingan (dan konseling), yaitu : 1) Faktor internal, bersumber dari diri PK sendiri yang dalam hal ini berupa intelegensi. 2) Faktor eksternal, bersumber dari lingkungan yang didalamnya terdapat juga orang lain atau model Atas dasar ini, masalah yang ada pada PK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling dijelaskan melalui Teori Belajar sosial (Social Learning T henry) dari Albert Bandura (1986). Menurut Teori Belajar Sosial, faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal (kognitif) Serta model yang dapat ditiru atau imitasi, adalah merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku. Untuk meningkatkan pemahaman seseorang diperlukan adanya proses belajar. Oleh karena itu, program Pelatihan Bimbingan dan Konseling Bagi PK diusulkan untuk dapat dilaksanakan selain berorientasi pada kaidah hukum, untuk kesempurnaannya perlu mengacu pada proses-proses psikologis sesuai teori di atas. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling.

Abstrak :
Sejak tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan jumlah pasien miskin yang menggunakan IPK Gakin di RSIA Budi Kemuliaan. RS ini tercatat sebagai RS swasta kedua terbesar yang menerima pendapatan dari pelayanan IPK Gakin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008. JPK Gakin menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan pendapatan RS pada tahun 2008, yang meningkat dari 6% pada tahun 2006. Sedangkan masa pelunasan utang JPK Gakin adalah antara 3-7 bulan setelah pelayanan diberikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang aspek manajemen keuangan, terutama pengelolaan piutang JPK Gakin di RSIA Budi Kemuliaan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian operasional dengan pengamatan langsung, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Penghargaan khusus pada misi RSIA Budi Kemuliaan -berbeda dengan rumah sakit swasta lain- adalah bahwa RS ini memiliki tata nilai tersendiri dengan komitmennya yang tinggi untuk melayani pasien miskin. Artinya bahwa pasien miskin akan segera mendapat pelayanan medis tanpa memerlukan uang muka. Penelitian menunjukan adanya beberapa masalah internal dalam manajemen piutang JPK Gakin RS, termasuk kurangnya SDM dengan kemampuan teknis tinggi, kurangnya sarana untuk memasukkan biaya klaim dengan segera, serta terbatasnya kemampuan dalam melengkapi berkas klaim. Juga terdapat masalah eksternal yang dapat memperpanjang masa penagihan JPK Gakin, yaitu terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah DKI dan tingginya ketergantungan pada sumber dana APBD. Hasil penelitian menyarankan: Pertama, RSIA Budi Kemuliaan perlu membangun jaringan yang baik dengan pemerintah maupun organisasi non pemerintah sehingga terbangun kesamaan visi RS dan 'political will' bersama terkait dengan kebijakan pembiayaan pasien miskin di DKI Jakarta. Kedua, upaya perbaikan pengelolaan piutang JPK Gakin perlu fokus pada upaya meningkatkan persentase pembayaran tahap pertama, memperkecil persentase yang tidak tertagih dengan meningkatkan kelengkapan berkas sedini mungkin sejak pasien masuk RS dan memperkecil risiko kehilangan pendapatan pada tahap pembebanan biaya. ......There has been a substantial increase in the number of poor patients using JPK Gakin at the Budi Kemuliaan Hospital in the last 3 years. It is noted that the hospital has become the second largest private hospital receiving revenues by serving JPK Gakin in the Jakarta Province for 2008. Of the total hospital revenues, JPK Gakin revenue contribute around 20% in 2008, an increase from 6% from 2006. Payable period from JPK Gakin takes from 3 to 7 months, counted from the services are provided. The specific aim of this study is to obtain a clear description on financial management aspect, particularly on account receivables management of JPK Gakin in the RSIA Budi Kemuliaan. The research approach is using operational research approach, direct observation, investigation on documents and deep interview. A special acknowledgement on the mission of RSIA Budi Kemuliaan -unlike other private hospitals- that this hospital has a distinct values with its high commitment to serve poor patients, meaning that poor patients will immediately treated without required any advanced cash to get medical services. The study identified several internal problems in the management of account receivable of JPK Gakin, including shortage of high technical personnel and equipments to do immediate entry of claim cost, and limited capability in completing claim documents. In addition, there are other extemal problems that may lengthen day collection of JPK Gakin that Provincial Health Office of DKI Jakarta has limited budget and highly rely on the resources from Regional Government Budget. Several recommendations out from this research. Firstly, it is important for the hospital to built network with the regional government as well as non government institutions, to built the same vision of a hospital as well as built ‘political will’ together, related with financing poor patients in the Jakarta province. Secondly, to have a better management of account receivable ofthe JPK Gakin, the hospital needs to focus on the effort to increase the percentage of payment in the first stage, to decrease the percentage of un-successful payment by completing the required documents as early as possible since patients enter the hospital, and to lower the risk of loosing income in the stage of cost posting.

Abstrak :
ABSTRAK
CV, Bakti Karya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelapisan logam (electroplating). Dengan kapasitas produksi yang mencapai 900 ton/ tahun saat ini CV. Bakti Karya telah mampu melayani pelanggan-pelanggan yang berasal dari industri komponen baik otomotif, elektrik dan pelanggan yang mempunyai produk-produk dari material logam yang bervariasi jenis dan bentuknya.

Dengan kemampuan saat ini CV. Bakti Karya mulai mengalami kesulitan untuk melayani permintaan konsumen. Pihak manajemen perusahaan melihat masih banyak peluang yang bisa dikembangkan berdasarkan atas kemampuan kompelitif perusahaan. Untuk itu pihak manajemen memutuskan untuk melakukan ekspansi alau pembuatan fasilitas pabrik baru agar dapat meningkatkan kapasilas produksi dan pelayanan kepada konsumen.

Proses perancangan pabrik baru CV. Bakti Katya dimulai dengan perencanaan aliran material, perencanaan keterkaitan kegiatan, perhitungan kebutuhan area produksi dan pelayanannya, pemilihan alat pemindah bahan, pengalokasian wilayah dan pembentukan tata letak pabrik secara menyeluruh yang akan memperlihatkan aliran material produksi.

Kegiatan perancangan yang dilakukan menghasilkan suatu tata letak pabrik dengan ukuran 79 m x 53 m terletak disebelah pbrik lama dan diharapkan pabrik dapat berproduksi secara optimal, Pabrik hasil rancangan diharapkan beroperasi sesuai dengan standar operasi, keamanan, kesehatan dan lingkungan yang telah baku serta pada akhimya dapat memenuhi target pihak manajemen perusahaan.

Abstrak :
Status gizi memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktifitas, menurunkan daya tahan serta meningkatkan kesakitan dan kematian. PMT JPS-BK merupakan salah sate kegiatan pelayanan program JPS-BK dalam rangka mencegah semakin memburuknya status kesehatan dan gizi masyarakat terutama keluarga miskin yang diakibatkan adanya krisis ekonomi. Adapun tujuan dari PMT tersebut adalah mempertahankan dan meningkatkan status gizi anak balita keluarga miskin. PMT IPS-BK pada anak balita telah dilaksanakan semenjak tahun 1999 di Kabupaten Indragiri Hilir, namun hingga saat ini prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tetap tinggi yaitu gizi buruk sebesar 5,0 % tahun 2001 dan gizi kurang 1,9 % tahun 2001. Disamping itu angka ini lebih tinggi dari angka propinsi Riau pada tahun yang sama sehingga perlu dilakukan penelitian hubungan antara PMT JPS-BK dan faktor-faktor lain dengan status gizi anak balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status gizi balita sebelum dan sesudah Pemberian Makanan Tambahan program JPS-BK setelah dikontrol dengan variabel penyakit infeksi, konsumsi energi dan konsumsi protein. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pre and postest. Dimana perbedaan status gizi dilihat dan sebelum dan sesudah PMT JPS-BK. Sampel penelitian adalah anak balita usia antara 12 - 59 bulan yang mempunyai data penimbangan berat badan sebelum dan sesudah PMT JPS-BK. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 165 anak balita. Hasil penelitian memperlihatkan prevalensi gizi kurang sebelum PMT JPS-BK sebanyak 70 anak (42,4 %) dan sesudah PMT JPS-BK menurun menjadi 60 anak (36,4 %). Berdasarkan hasil uji 11rMc1Vemar terdapat perbedaan yang bermakna antara status gizi sebelum dan sesudah PMT JPS-BK. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penurunan prevalensi gizi kurang tidak begitu besar sehingga penelitian ini menyarankan agar program PMT JPS-BK lebih berhasil, maka pemberian makanan perlu dilakukan dengan model ibu asuh sehingga petugas dapat memantau dan mengawasi PMT yang dikonsumsi anak. Disamping itu PMT yang diberikan diharapkan sesuai dengan komposisi zat gizi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Daftar bacaan : 52 (1971- 2003)

---

The Relationship between Providing Supplement Foods (PSF) JPS-BX and Other Factors of Infants Nutrition Status (12 - 59 months) in Indragiri Hilir Regency in the Year 2002 Nutrition status has a significant role in improving the quality of human resources. Insufficiency of nutrition could restrain physical improvements and intellectual developments, decrease productivity, decrease immunity, and increase illness and causality. PSF JPS-BK is one of the JPS-BK service program activities in the prevention of health status and society nutrition degeneration, specially the impoverished families which caused by the economic crisis. Whereas, the objectives of the PSF is to maintain and improve nutrition status of infants of impoverished families. PSF JPS-BK of infants has been undertaken since 1999 in lndragiri Hilir Regency, but until now the nutrition prevalence of less nutrition and bad nutrition are still high in which bad nutrition is 5,0 % in 2001 and less nutrition is 1,9 % in 2001. Beside that, this number is higher from the number of Riau Province in the same year, thus a study of the relationship of PSF JPS-BK and other factors of infants nutrition status needs to be undertaken This study is to find out the differences of infants nutrition status before and after Providing Supplement Foods in JPS-BK program subsequent to being controlled with infection illness variable, energy consumptions, and protein consumptions. The research design which is used is one group pre- and post test. Whereas the differences of nutrition status is observed before and after PSF JPS-BK. The samples are infants aged between 12 - 59 months which has weight measurement data before and after PSF WS-BIC The amounts of samples in this study are 165 infants. The result of the study shows that the less nutrition prevalence before PSF JPSBK is 70 children (42,2 %) and after PSF JPS-BK decrease to 60 children (36,4 %). Based on the McNemar test result, there is a significant difference between nutrition status before and after PSF JPS-BK. From the result of this study, it can be concluded that the decrease of less nutrition prevalence is not quite high, thus this study recommends that in order for the PSF JPS-BK program to be successful, providing of foods need to be undertaken through foster mother model so that the officers could monitor and supervise the PSF consumptions by the children. Furthermore, the provided PSF is expected to be in accordance to the composition of nutrition elements, which is established by the Health Ministry. Bibliography Iist : 52 (1971-- 2003)