Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali. Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu masalah yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Hibah sehingga Akta Hibah yang dibuatnya menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini terjadi suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; sehubungan dengan itu ditetapkan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan berupa dan menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat, dan oleh karena itu ternyata Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT itu terbukti mengandung cacat hukum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Permasalahan apa yang terjadi dalam praktik yang dilakukan oleh PPAT terhadap kasus dalam putusan MA No.1077 K/Pdt/1989 Tanggal 16 Juni 1994?; jika larangan dalam suatu penghibahan dilanggar, apa akibat hukum yang terjadi?; dan bagaimana tanggungjawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuatnya?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan titik berat pada penelitian kepustakaan. Akta Hibah nomor 178/X/l 986 tertanggal 8 Oktober 1986 tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena hibah tersebut diberikan oleh isteri kepada suaminya yang masih terikat dalam perkawinan. Ini terjadi karena bujukan suaminya dan demi keinginan memajukan usaha suaminya. Pada suatu saat, karena tidak ada lagi kecocokan sebagai suami isteri akhirnya mereka bercerai. Kemudian sang isteri mengajukan gugatan mengenai hibah tanah dan rumah terhadap suaminya ke Pengadilan. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung telah tepat dengan menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1077 K/Pdt/1989 tanggal 16 Juni 1994, hibah antara suami dan isteri adalah dilarang dan pembelian harta sengketa adalah dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat, yang oleh karenanya harta sengketa merupakan harta bersama. Terhadap PPAT yang lalai tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran secara tertulis dan dapat dituntut untuk dimintai ganti rugi. ......Legacy is a gift from anyone to other person during his/her life upon his/her owned possession. Based on the prevailing regulation of legislation, legacy cannot be withdrawn. In this abstract, the thesis writing is discussed a problem faced by the Land Deed Official in making the certificate of legacy deed, so the making of certificate becomes failed for the sake of laws. This case is ever happened about the legacy whose decision of Supreme Court state illegal and failed for the sake of law, connected with the statement issued that the land and building disputed in the form of collective wealth between the accused and the litigant. Therefore, it appeared that the certificate of legacy made by Land Deed Official contained of illegitimate. What problem happenned in practice implemented by Land Deed Official against decision of supreme court’s No. 1077 K/Pdt/1989 dated June 16th 1994?; if the prohibition in the issue of legacy is violated, what happened to law result?; and what is responsibility of Land Deed Official against the certificate of legacy made by them?. The used method of research is a method of normative based on the research of bibliography. The certificate of legacy No.l78/X/1986 date October 8th was failed for the sake of law and illegitimate since the related certificate of legacy is granted by the wife to her husband who was bound in marriage. This case was happened due to the persuasion of her husband and for the sake of intention to forward her husband business. At that time, due to no other adjustment between husband and wife, they decided to divorce. Then, the wife submitted suit about the legacy of land and house against her husband in the court. The consideration of court of justice in the Supreme Court was correct by considering based on the decision of Supreme Court No. 1077 K/Pdt/1989 dated June 16 1994, the legacy between husband and wife was prohibited and the sale of disputed property was in the period of marriage between the accused and litigant, where the disputed property was a collective wealth. According to the deligent staff of Land Deed Official can be imposed sanction in the form of warning in written and can prosecuted and payment of compensation.

Abstrak :
Perkembangan teknologi merupakan sebuah bidang yang terus menerus berkembang. Salah satu contohnya dengan adanya sebuah konsep yang memisahkan arti dari dunia nyata dan dunia maya yaitu Metaverse. Metaverse merupakan suatu wadah interaksi dan sosialisasi dengan pengguna lainnya berupa ruang virtual reality. Konsep ruang ini kemudian memiliki keterikatan kuat dengan konsep ruang heterotopia yang disebutkan oleh Michel Foucault seperti kepemilikan aturan serta kualitas yang ruang. Pengalaman ruang dan aturan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan terhadap sistem pariwisata yang terhalang oleh adanya pandemi COVID-19 yang membatasi ruang interaksi antar manusia dan tempat. Namun, apakah berwisata pada ruang Metaverse memberikan arti dan pengalaman yang sama dengan berwisata secara konvensional? Pada penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas seperti apa yang dapat diimplementasikan dalam berwisata dalam ruang Metaverse. ......Technological development is a field that is constantly evolving. One example is the existence of a concept that separates the meaning of the real world and the virtual world, namely Metaverse. Metaverse is a place for interaction and socialization with other users in the form of virtual reality space. This concept of space then has a strong connection with the concept of heterotopian space mentioned by Michel Foucault such as the creations of rules and the qualities of space. The experience of space and rules can then be utilized for the tourism system which is hindered by the COVID-19 pandemic hence limits the space for interaction between people and places. However, does experiencing tourism in the Metaverse provide the same meaning and experience as travelling conventionally? In this paper, it is hoped that it can provide an overview of what qualities can be implemented by experiencing tourism in the Metaverse.

Abstrak :
Kajian ini menyajikan ilustrasi rekonstruksi aturan kelembagaan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada SMAN 1 Kotagajah, Lampung Tengah. Peningkatan hasil belajar peserta didik ini direkonstruksi dengan basis kerangka kelembagaan bertingkat, dengan menggunakan model ?policy process as a hierarchy? sebagaimana diperkenalkan oleh Bromley. Kajian ini termasuk dalam SSM-based action research dengan kategori problem solving interest. Dengan pilihan ini, perubahan yang diinginkan dan mungkin dilakukan (feasible and desirable change) dengan mempertimbangkan systematically desirable, culturally feasible adalah pertimbangan di antara para pemilik masalah (problem owner). Hasil kajian menunjukan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik tidak hanya melibatkan satu tingkat saja, melainkan memerlukan dukungan kebijakan bertingkat. Institutional arrangement mengatur bagaimana tingkat di bawahnya dapat berfungsi dengan baik. ......This study represents an illustration of the reconstruction of Institutional Arrangements to improve the learning achievement for students at SMAN 1 Kotagajah, Central Lampung. The Improved learning process is reconstructed on the basis of the institutional multilevel framework, by using from the 'policy process as a hierarchy' model as introduced by Bromley. This study includes the SSM-based action research with problem solving interest categories. With this option, feasibility and desirable change is made possible systematically considering the desirability and also cultural feasibility of the proponents. The results of the study shows that improving student learning curve not only involves a single level, but requires the support of a multilevel policy framework, and institutional arrangement governing how the lower level to function properly.

Abstrak :
ABSTRAK Pembangunan kawasan TOD sedang marak dilakukan di Indonesia khususnya di ibukota setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2017. Hal ini mendorong peningkatan pasokan unit apartemen di Jakarta, khususnya pada daerah sekitar stasiun. Namun hal ini bertolak belakang dengan tingkat penjualan properti residensial yang justru menurun dan terparah pada tahun 2019. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi prefrensi konsumen dalam membeli properti residensial di kawasan TOD, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan apartemen resdensial di kawasan TOD agar tinggi peminat. Lalu didapatkan hasil bahwa untuk konsumen yang ingin membeli properti lebih mengutamakan faktor finansial dibandingkan tipe properti dibandingkan status pernikahan. Sedangkan konsumen yang ingin menyewa properti lebih mengutamakan faktor tipe properti dibandingingkan finansial dibandingkan status pernikahan. Dan didapatkan informasi bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin rendah minatnya untuk tinggal di kawasan TOD. Selain itu, data menunjukkan bahwa pengguna internet mobile di Indonesia mencapai 53% dari total penduduknya, angka ini menempati peringkat tertinggi di ASEAN dan ke-enam di dunia. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile phone yang melayani jual-beli properti residensial di kawasan TOD. Aplikasi tersebut sudah selesai dikembangkan dengan memiliki 6 fitur diantaranya My Preference yang dapat memberikan rekomendasi unit apartemen yang tepat sesuai preferensi masing-masing pengguna menggunakan data yang disebar melalui kuesioner dengan 125 responden dan diolah menggunakan aturan fuzzy, Search My Apartment, My Store, Simulasi KPR, Payment Gateway, Dan Profile Setting.

---

ABSTRACT TOD area development is being done in Indonesia especially in the capital after the issuance of the Minister of Agrarian and Spatial Regulation in 2017. This has led to an increase in the supply of apartment units in Jakarta, particularly in the area around the station. However, this is contrary to the level of residential property sales which decreases and is the worst in 2019. Therefore this study aims to find out the factors that influence consumers' preferences in buying residential property in the TOD area, which serves as the basis for planning residential apartments in the region TOD for high interest. Then the results are obtained for consumers who want to buy property give priority to financial factors over property type than marital status. Whereas consumers who want to rent a property give priority to the type of property factors financially compared to marital status. And it was found that the higher a persons income, the lower their interest in living in the TOD area. Besides, data shows that mobile internet users in Indonesia account for 53% of the total population, this figure ranks highest in ASEAN and sixth in the world. This was then used by researchers to develop mobile phone-based applications that serve the sale and purchase of residential property in the TOD area. The application has been developed by having 6 features including My Preferences can provide recommendations for the right apartment unit according to each users preferences using data distributed through a questionnaire with 125 respondents and processed using fuzzy rules, Search My Apartment, My Store, KPR Simulation, Payment Gateway, and Profile Settings.