Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Tindakan monopoli pasar dapat menyebabkan matinya persaingan dalam pasar yang dapat membawa dampak yang merugikan. Monopoli ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan swasta saja, melainkan juga perusahaan negara atau BUMN. Penerapan asuransi ganti kerugian pihak ketiga kendaraan bermotor di Indonesia dilaksanakan melalui Undang-undang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sifat dari pelaksanaan asuransi ganti kerugian pihak ketiga kendaraan bermotor ini bersifat wajib bagi setiap pemilik kendaraan bermotor lalu lintas jalan, yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan negara yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program ini, yaitu PT Jasa Raharja. Pemerintah berargumen bahwa belum kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai, sehingga penunjukan perusahaan negara dimaksud agar dapat memastikan tersedianya asuransi ganti kerugian pihak ketiga kendaraan bermotor. Pada kenyataannya, pelaksanaan secara monopoli ini terdapat beberapa kelemahan, seperti pelayanan yang kurang baik, birokrasi yang panjang, dan tidak terpenuhinya perlindungan sebagai tujuan awal dari penunjukan PT Jasa Raharja. Hal ini disebabkan tidak terdapat persaingan dalam pasar tersebut. Pelaksanaan dari asuransi ganti kerugian pihak ketiga kendaraan bermotor ini belum dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada pasar.

---

Monopoly is control over the production and or marketing of goods or services. An act of market monopoly can lead to the elimination of competition in the market which can have a negative impact. This monopoly can not only be carried out by private companies, also state companies or BUMN. The implementation of third-party insurance of motor vehicles in Indonesia is implemented through Law Compulsory Insurance Fund for Road Traffic Accidents.  The nature of the implementation of third-party motor vehicle indemnity insurance is mandatory for every owner of a road traffic motor vehicle, which is controlled and managed by a state company appointed to organize this program, namely PT Jasa Raharja. The government argues that the socio-economic conditions of the community are not yet adequate, so the appointment of a state company is intended to ensure the availability of third-party compensation insurance for motorized vehicles. In reality, the implementation of this monopoly has several weaknesses, such as poor service, long bureaucracy, and non-fulfilment of protection as the initial purpose of the monopoly. This is due there is no competition in the market. The implementation of third-party motor vehicle indemnity insurance has not been implemented in an efficient and market-oriented manner. "

"Meningkatnya biaya kesehatan telah menjadi issu-issu ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara maju dan yang sedang berkembang. Berbagai usaha telah dilakukan dalam upaya untuk melakukan penghematan biaya kesehatan dan mencari sumber sumber pembiayaan alternatif.Tanpa usaha?usaha penghematan biaya dan penemuan sumber sumber pembiayaan alternatif, sektor kesehatan makin lama akan makin mengurangi porsi pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang lain, sebagaimana telah terjadi di banyak negara maju.Sistem Asuransi Kesehatan yang berjalan dewasa ini dianggap turut bertanggung jawab dalam peningkatan biaya kesehatan dari tahun ke tahun. Sistem kapitasi dan cara pembayaran pradana, serta penerapan cara pembayaran paket di rumah sakit, merupakan cara?cara yang antara lain ditempuh untuk dapat mengurangi lajunya peningkatan pengeluaran dalam bidang kesehatan.Di Indonesia, baru 10% pendudUk yang tercakup dalam sistem asuransi kesehatan, dimana sebagian besar di antaranya dicakup oleh PERUM HUSADA BHAKTI, yang melayani pegawai negeri, penerima pensiun dan anggota keluarganya. Asuransi Kesehatan komersial belum begitu berkembanh sebagian disebabkan karena kesulitan dalam memperkirakan resiko yang mungkin terjadi yang bisa berakibat terjadinya kerugian dan sebagian lagi karena belum dilaksanakannya cara kontrol yang efektif.Bentuk asuransi kesehatan dengan menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana telah dilaksanakan oleh Perum HUSADA BHAKTI, PKTK-ASTEK, dan beberapa badan-badan yang sifatnya tidak menekan keuntungan, Seperti YPK-BAPINDO, OPK RS MITRA KELUARGA, YAYASAN MEDICAL SCHEME, dan DUKK RS ST. Carolus.Telah dilakukan studi perbandingan antara asuransi kesehatan konvensional yang menjalankan konsep fee?for?services dengan badan?badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan non-komersial yang menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana. Gambaran sementara yang diperoleh adalah bahwa konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana dapat diterapkan pada asuransi asuransi komersial. Disamping dapat mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan, konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini jua sedikit banyak akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien.Lingkungan eksternal dalam menjalankan usaha asuransi kesehatan di indonesia cukup banyak mendukung. Dibutuhkan komitmen politik - dan kalau mungkin finansial - dari pemeriritah untuk asuransi kesehatan dengan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini."

"Pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan lebih banyak memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan aset perusahaan yang bermanfaat dalam menjalankan strategi mempertahankan pelanggan. Kepuasan pelanggan diberikan dengan cara memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan pelanggan. PT JAMSOSTEK (Persero) adalah Badan Penyelenggara program Jamsostek, berdasarkan Undang - undang nomor 3 tahun 1992 diwajibkan mengutamakan pelayanan kepada peserta. Penelitian ini mendiskrepsikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan peserta.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kwantitatif, dengan sampel sebanyak 150 perusahaan di wilayah DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat dijelaskan adanya 16 faktor-faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap kepuasan peserta yang memiliki kinerja buruk. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan adanya kesenjangan antara rata-rata keseluruhan nilai kinerja yang berada dibawah rata-rata keseluruhan dari nilai kepentingan peserta program. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT JAMSOSTEK (Persero) belum dapat memuaskan peserla program sebagai pelanggannya.Dalam menjalankan strategi pelayanan peserta PT JAMSOSTEK (Persero) perlu menetapkan prioritas utama untuk memperbaiki kinerja faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap kepuasan peserta, serta mempertahan faktor-faktor yang kinerjanya dianggap baik oleh peserta. Strategi tersebut perlu dilakukan terutama dalam mempertahankan peserta Serta menekan sekecil mungkin penolakan terhadap penyelenggaraan program Jamsostek."