Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas penjabaran kontribusi pinjaman ADB terhadap programprogram pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui metode studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prioritas program pembangunan Pemerintah periode 2004-2009 dan kontribusi ADB terhadap program pembangunan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan dengan menyandarkan pada database yang kuat mengenai kebutuhan masyarakat, reformasi kelembagaan melalui perampingan lembaga diperlukan untuk mengatasi alur birokrasi yang terlalu panjang dan Pemerintah memiliki program pembangunan yang realistis, berbasis data yang kuat, implementatif, terukur dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian domestik yang terbukti lebih mampu bertahan terhadap ancaman krisis dari luar. ......The focus of this study is the contribution of ADB lending to the government programs listed in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) period 2004-2009. This research is a qualitative descriptive design through literature study method. The purposes of this study are describing the priority of the Government's development program in 2004-2009 and ADB's contribution to the development program. The researcher suggests that the Government should consider the scale of priorities in development planning relied on a strong database of community needs, institutional reforms through the intstitutions? streamlining is required to overcome the involuted bureaucratic path and the Government should have a realistic development program, based on accountable data, implementetive, measurable and complying the needs of the community directly to improve the domestic economy that has been proved to withstand the crisis from outside threats.

Abstrak :
Kemiskinan yang mengakibatkan kerugian dalam berbagai segi kehidupan perlu penanganan secara tepat, agar keadaan tersebut dapat segera teratasi. Timbulnya kemiskinan tersebut diakibatkan karena belum adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi maka diperlukan suatu kebijakan redistribusi pendapatan.

Salah satu kebijakan yang telah ditempuh di Indonesia dalam rangka redistribusi pendapatan adalah melalui Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro (PKM) yang telah dimulai pada akhir tahun 1995 dan berakhir tahun 2000. PKM tersebut merupakan proyek bersama antara Bank Indonesia dengan Asian Development Bank.

Sumber dana PKM berasal dari pinjaman lunak _+ Asian Development Bank scbesar 60 % dan 40 % dari Bank Indonesia yang seluruhnya berjumlah _+ US $ 42,5 juta.

Berkenaan dengan itu, menarik kiranya dilakukan kajian terhadap pelaksanaan PKM dimaksud, untuk memperoleh gambaran mengenai : implikasi PKM terhadap pendapatan peserta proyek, apakah jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, seberapa besar dampak yang diberikan oleh PKM terhadap pendapatan midterm nasabah mikro, bagaimana mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PKM, serta bagaimana perm Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk mengembangkan pengusaha kecil dan mikro.

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari Analisis Beda Rata-rata serta Model Regresi Log Linier. Model i.ni dapat digunakan untuk memproyeksikan peluang peningkatan pendapatan nasabah midterm mikro sehubungan dengan adanya PKM. Variabel-variabel penting yang diduga mempengaruhi pendapatan midterm nasabah ini adalah : pendapatan baseline nasabah mikro, pinjaman baseline (PKM), jenis kelamin serta tingkat pendidikan.

Sumber data berasal dari Biro Kredit Bank Indonesia, disamping itu somber data juga berasal dari kepustakaan melalui laporan dan jurnal ilmiah serta informasi lainnya yang relevan yang ada di Bank Indonesia.

Dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kenaikan pendapatan sebelum & scsudah mengikuti PKM sebesar 29,49 %, hasil tersebut telah memperhitungkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.

Sesuai hasil individual tes yang dihasilkan diketahui bahwa jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada pendapatan midtermnya.

Pengusaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Karena memiliki keunggulan dalam kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja.

Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk pengembangan usaha kecil dan mikro dapat dilaksanakan melalui pengaturan di sektor perbankan (khususnya BPR) dalam hal penyaluran kredit.

Abstrak :
Krisis Asia telah mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan lamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi keamanan investasi. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang berlarut-larut telah memunculkan berbagai kerusuhan sosial dan politik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara-negara investor, khususnya Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990-an. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia telah terjalin sejak era Soekarno dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada era Soeharto. Pada era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di era 1980-an hingga periode pertengahan 1990-an seiring dengan meningkatnya bantuan luar negeri Jepang dan berkembangnya perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia telah menjadi mitranya yang sangat penting. Arti penting Indonesia bagi Jepang, tidak saja ditunjukkan Jepang pada "situasi normal" di era 1980-an, tetapi juga pada saat Indonesia menghadapi krisis di penghujung dekade 1990-an. Perhatian Jepang kepada Indonesia diwujudkan melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Jepang diberikan dalam berbagai skema, baik yang bersifat multilateral melalui Dana Moneter International (IMF), Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), maupun regional melalui Forum ASEAN. Secara khusus, kebijakan bantuan Iuar negeri Jepang dalam penyelesaian krisis di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bantuan luar negeri ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fiskal 1998 dan 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Morgenthau bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi atau bantuan teknis yang dalam prakteknya bantuan luar negeri ini merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi dan politik. Adapun pemberian bantuan luar negeri tersebut mempunyai tujuan-tujuan antara lain: memberikan bantuan kepada negara yang sedang memobilisasi ekonomi mereka yang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas politik yang berarti pengurangan pertikaian domestik dan konflik intemasional. Posisi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah serta buruh yang murah merupakan alasan penting mengapa Jepang cukup konsisten dalam memberikan bantuan Iuar negerinya kepada Indonesia. Kebijakan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tetap penting bagi kepentingan nasional Jepang.