Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Asas Pacta Sunt Servanda terlahir karena adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan sukarela serta dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan atau penipuan untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya didalam suatu perjanjian, dan harus dilakukan dengan itikad yang baik. Skripsi ini mengkaji penerapan peraturan perundangundangan yang baru pada Kontrak Karya (KK) yang telah ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia berlandaskan asas pacta sunt servanda yang telah ada. Pemerintah Provinsi Papua menggugat PT Freeport Indonesia pada Pengadilan Pajak dengan petitum PT Freeport Indonesia diminta untuk membayar Pajak Air Permukaan berdasarkan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 memutus PT Freeport Indonesia bersalah dan harus membayar Pajak Air Permukaan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). PT Freeport Indonesia mengajukan banding namun ditolak oleh Pengadilan Pajak, karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 sudah berkekuatan hukum tetap. Langkah selanjutnya yang dilakukan PT Freeport Indonesia adalah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memberikan putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/B/PK/Pjk/2018 untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memutus untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017. ......The Principle of Pacta Sunt Servanda can be found in Article 1338 Indonesian Civil Code. The Principle of Pacta Sunt Servanda is born when two parties or more, voluntarily and by their own will, without coercion and deception, to bind themselves one another in an agreement or treaty, and must be performed by both parties with a good faith. This thesis examines the application of new laws and regulations to the Contract of Work (CoW) that has been signed by PT Freeport Indonesia with The Government of The Republic of Indonesia based on the existing principle of pacta sunt servanda. Papua Provincial Government files lawsuit against PT Freeport Indonesia on Tax Court asked to pay Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda as prayer for relief. The Tax Court Decision Number Put- 79873/PP/M.XVB/06/2017 gives verdict that PT Freeport Indonesia was guilty and had to pay the Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda. PT Freeport Indonesia file an appeal but rejected by The Tax Court, because The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 is legally binding. PT Freeport Indonesia taking a next step which is file a judicial review petition to The Supreme Court, and The Supreme Court grants the petition for judicial review and gives verdict to cancel The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017.