Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Hubungan internasional merupakan kegiatan yang menyangkut aspek region dan internasional yang dilakukan satu dengan negara lainnya dalam rangka memperoleh keuntungan. Hubungan internasional juga telah dilakukan oleh Jawa pada masa Hindu-Buddha yang bekaitan dengan perdagangan internasional. Bukti hubungan internasional di Jawa dapat diketahui dengan adanya penyebutan orang-orang asing  pada prasasti, naskah, berita asing, dan pada artefak. Pada  prasasti terdapat penyebutan orang asing secara langsung pada bagian wargga kilalan, hulun  haji, dan secara tidak langsung disebutkan pada bagian manilala drwyahaji. Penyebutan orang-orang asing mulai muncul secara konsisten pada prasasti yang berasal dari masa Airlangga hingga masa Majapahit. Dari penyebutan orang-orang asing tersebut dapat diketahui asal orang-orang asing dan intensitas hubungannya dengan Jawa; motif kedatangan orang asing dalam bidang agama, ekonomi, dan politik; serta pengaturan yang diberikan oleh kerajaan terhadap orang-orang asing tersebut. Dengan mengetahui asal, motif, dan pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai aktivitas orang-orang asing di Jawa berdasarkan data prasasti abad ke-11-15 Masehi.

---

ABSTRACT
International relations is an activity that concerns with regional and international aspects undertaken one with other countries in order to gain profit. International relations have also been made by Javanese during the Hindu-Buddhist era associated with international trade. Evidence of international relations in Java can be known by the mention of foreigners on inscriptions, manuscripts, foreign news, and on artifacts. On the inscription there is a direct mention of foreigners on the part of the wargga kilalaan, hulun haji, and indirectly mentioned in the manilala drwyahaji section. The mention of foreigners began to appear consistently on inscriptions from the Airlangga period to Majapahit. From the mention of foreigners can be known the origin of foreigners and the intensity of its relationship with Java; the motives of foreigners in the fields of religion, economy, and politics; as well as the regulations given by the kingdom against these foreigners. By knowing the origin, motives, and regulations are expected to provide information about the activities of foreigners in Java based on inscriptions 11-15th century AD.

Abstrak :
Pada jalur kereta api Bogar Jakarta Kota di pagi hari pada jam-jam sibuk arus penumpang naik terlihat jauh lebih tinggi menuju Jakarta dibandingkan menuju Bogar. Hal ini menggambarkan adanya pola asal dan tujuan perjalanan. Menurut White (1983 103) adanya arus perjalanan tidak terlepas dari daerah yang merupakan asal dan tujuan perjalanan. Dengan demikian dapat diidentifikasi stasiun-stasiun yang merupakan stasiun asal dan stasiun tujuan di sepanjang jalur tersebut. Pada kenyataannya jumlah penumpang naik di stasiun asal tidak selalu memperlihatkan kecenderungan yang semakin rendah mendekati tujuan perjalanan dan jumlah penumpang turunpun tidak selalu memperlihatkan kecenderungan yang semakin tinggi mendekati akhir perjalanan. Hal ini tentunya berkaitan dengan karakteristik daerah asal dan daerah tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang di teliti adalah : Bagaimana karakteristik daerah asal dan daerah tujuan sehubungan dengan distribusi penumpang naik dan turun di stasiun-stasiun kereta api jalur Bogar - Jakarta Kota.

Abstrak :
Penjelasan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) menyebutkan bahwa semua unsur-unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur opzettelijk, turut diliputi oleh opzet. Begitu juga pada unsur culpa, berlaku ketentuan yang sama seperti pada opzet. Ketentuan ini dapat pula diterapkan pada unsur kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, dimana penempatannya berpengaruh pada pengetahuan pelaku mengenai keadan-keadaan yang disebutkan dalam unsur-unsur yang mengikutinya. Dalam rumusan tindak pidana pencucian uang, unsur pro parte dolus pro parte culpa diikuti oleh unsur hasil tindak pidana, dimana definisi unsur hasil tindak pidana mencakup predicate crimes dan double criminality principle. Dengan perumusan yang demikian, secara teoritis unsur pro parte dolus pro parte culpa turut meliputi predicate crime dan double criminality principle. Artinya,harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga predicate crime-nya dan terpenuhi tidaknya double criminality principle. Akan tetapi, jika melihat tujuan pembentuk undang-undang, perumusan predicate crimes dan double criminality principle tidak ditujukan untuk dikaitkan dengan pengetahuan pelaku, karena pada terdakwa tidak dituntut pengetahuan semacam itu, melainkan sekedar pengetahuan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan/pelanggaran hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, pembuktian pengetahuan pelaku mengenai asal-usul harta kekayaan ternyata masih menunjukkan belum adanya keseragaman pola.

---

Elucidation of Memorie van Toelichting (M.v.T) states that all other elements behind the element opzettelijk, are also influenced by opzet. Likewise on the element culpa, the same provision on opzet applies. This provision can also be applied on the element of pro parte dolus pro parte culpa, where its placement affect on perpetrator?s knowledge of conditions mentioned in the following elements. In the formulation of money laundering crime, pro parte dolus pro parte culpa element is followed by elements of proceeds of crime, while proceeds of crime are defined covering predicate crimes and double criminality principle. With such definition, theoretically pro parte dolus pro parte culpa element influences predicate crime and double criminality principle. That is to say, it has to be proven that the perpetrator knows or should suspect the predicate crime and whether or not double criminality principle fulfilled. However, if we consider legislator?s intention, the formulation of predicate crimes and double criminality principle are not intended to be associated with perpretator's knowledge, because perpatrator is not supposed by that sort of knowledge, but mere knowledge that the proceeds of crime derived unlawfully/from crime. In Indonesian judicial practice,the process of proving on perpetrator's knowledge of deprivation of proceeds of crime still doesn't have a uniformed pattern.

Abstrak :
Latar Belakang Masalah Perdarahan peri-intraventrikular pada bayi baru lahir merupakan salah sau penyebab kematian pada neonatus. Keadaan ini juga dapat menimbulkan gejala sisa berupa kelainan neurologis di kemudian hari. Perdarahan dimulai dari jaringan pembuluh darah yang terdapat pada matriks germinal di lapisan subependimal (Volpe, 1981-1; Volpe, 1981-2; Allan dan Volpe, 1986). Matriks germinal merupakan tempat berproliferasi neuron dan glia yang kelak akan bermigrasi ke lapisan-lapisan korteks otak. Hal ini terjadi pada bulan ketiga dan bulan kelima masa janin. Matriks germinal ini berangsur-angsur berkurang dan menghilang setelah janin cukup bulan (Kirks dan Bowie, 1986; Volpe, 1981-2). Dengan demikian semakin muda usia janin, semakin besar kemungkinan timbul perdarahan peri-intraventrikular pada bayi. Neonatus dengan masa gestasi kurang dari 32 minggu dan berat lahir kurang dari 1500 gram, 40 sampai 45% akan menderita perdarahan peri-intraventrikular (Papile dkk., 1978; Ahmann dkk., 1980). Baerts di Belanda (1984) yang meneliti neonatus kurang dari 37 minggu mendapatkan angka 40% . Perdarahan dapat timbul pada usia 12 jam sampai 7 hari setelah lahir, terbanyak pada hari kedua dan ketiga dengan rata-rata pada usia 38 jam (Tsiantos dkk., 1978). Di Indonesia belum diketahui dengan jelas berapakah frekuensi .perdarahan peri-intraventrikular pada neonatus kurang bulan. Belum Pula diketahui bagaimana karakteristik bayi-bayi tersebut. Padahal angka prematuritas di Indonesia cukup tinggi, yaitu berkisar antara 13,9% - 25% (Sarwono, 1977; Alisyahbana, 1977; Monintja, 1979; Kosim dkk., 1984; Ramelari, 1989). Fasilitas untuk mendeteksi adanya perdarahan peri-intraventrikular yaitu ultrasonografi, telah ada di sebagian besar Rumah-rumah Sakit di Indonesia. Ketepatan diagnostik alat ini mencapai 85 - 97% (Szymonowicz dkk., 1984). Rumusan Masalah Berapakah kekerapan perdarahan peri-intraventrikular pada neonatus kurang bulan di RSCM Jakarta dan bagaimana karakteristik bayi-bayi tersebut? Tujuan Penelitian Umum : mendapatkan angka proporsi perdarahan peri-intraventrikular pada neonatus kurang bulan di RSCM Jakarta dan mengetahui karakteristik bayi-bayi tersebut (dibandingkan dengan bayi tanpa perdarahan)?

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas face negotiation yang terjadi antara generasi muda Batak sebagai keturunan perantau dengan generasi tua dalam usaha mempertahankan identitas budaya asal. Penelitian ini menggunakan teori face negotiation untuk membahas bagaimana konsep muka menyertai dua budaya berbeda dalam mengendalikan terjadinya konflik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif, menggunakan metode etnografi. Subjek penelitian dipilih melalui strategi purposive. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pembagian cluster dalam teori face negotiation dapat digambarkan face orientation generasi muda Batak adalah both/mutual face, face movement yang diterapkan adalah jenis mutual face protection moves, face interaction strategis adalah mengedepankan high context, gaya konflik komunikasi yang sering terjadi adalah compromising, dan face content domain adalah reliability face yang mengedepankan kepercayaan.

---

ABSTRACT
This thesis studies about face negotiation between Bataknese young generation which are part of migrant generation in Jakarta and their parents to maintain ethnic identity of host culture. This studies used face negotiation theory to explain about face concept between two different culture in maintain conflict. This studies used constructivism paradigm, qualitative approach, and ethnography method. Subject in this studies are choosen by purposive sampling by criteria. The result of this studies shows that based on cluster of face negotiation theory, face orientation of bataknese young generation is both/mutual face, and also used other face upgrading moves of face movement criteria. The face interaction strategies is prior to high context, compromising is conflict communication style prefered, and face content domain is reliability face, This thesis studies about face negotiation between Bataknese young generation which are part of migrant generation in Jakarta and their parents to maintain ethnic identity of host culture. This studies used face negotiation theory to explain about face concept between two different culture in maintain conflict. This studies used constructivism paradigm, qualitative approach, and ethnography method. Subject in this studies are choosen by purposive sampling by criteria. The result of this studies shows that based on cluster of face negotiation theory, face orientation of bataknese young generation is both/mutual face, and also used other face upgrading moves of face movement criteria. The face interaction strategies is prior to high context, compromising is conflict communication style prefered, and face content domain is reliability face]

Abstrak :
Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana eks pengungsi asal Aceh dapat mempertahankan keberadaan mereka selama dua puluh tahun di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang dianggap pemerintah sebagai tindakan terlarang. Penelitian menggali sejarah kehadiran eks pengungsi asal Aceh di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan mengurai proses kemunculan gerakan perlawanan eks pengungsi asal Aceh terhadap pemerintah dalam mempertahankan hak atas tanah untuk pemukiman dan penghidupan. Penelitian dilakukan di Resor Sekoci Lepan, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada wilayah yang diklaim eks pengungsi asal Aceh. Penelitian menggunakan metode patchwork Ethnography. Data-data bersumber dari literatur yang telah ada diperkaya dengan data dari kerja lapang. Analisa data menggunakan on going analysis yaitu data yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis dan dikonstruksi menjadi simpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan eks pengungsi asal Aceh mempertahankan keberadaan mereka di dalam kawasan TNGL dikarenakan ragam bentuk strategi perlawanan yang dilakukan. Di antaranya membentuk organisasi PIPA untuk mengorganisisr strategi perjuangan seperti menciptakan local landreform, pendekatan politik, dan negosiasi. Pemerintah telah melakukan ragam upaya membebaskan kawasan TNGL dari eks pengungsi asal Aceh di antaranya upaya merelokasi dan pengusiran paksa, namun tidak berhasil. Pemerintah gagal mengeluarkan eks pengungsi asal Aceh dikarenakan jumlah eks pengungsi asal Aceh yang tidak sedikit, serta masifnya dukungan lembaga kemanusiaan terhadap keberadaan eks pengungsi asal Aceh. Selain itu, pemerintah tidak menginginkan pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan sehingga proses negosiasi dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan para pihak. ......This research describes how ex-refugees from Aceh have been able to maintain their presence for twenty years in Gunung Leuser National Park (GLNP), which is considered by the government as a prohibited act. The research explores the history of the ex-refugees from Aceh' presence in Gunung Leuser National Park and describes the process of the ex-refugees from Aceh' resistance movement against the government in defending their land rights for settlement and livelihood. The research was conducted in Sekoci Lepan Resort, Gunung Leuser National Park (GLNP) in the area claimed by ex-refugees from Aceh. The research used patchwork ethnography method. Data were sourced from existing literature enriched with data from fieldwork. Data analysis uses 'on going analysis', namely data that has been collected is immediately analyzed and constructed into research conclusions. The results showed that the success of ex-refugees from Aceh in maintaining their existence in the GLNP area was due to various forms of resistance strategies carried out. Among them are forming the PIPA organization to organize struggle strategies such as creating local land reform, political approaches, and negotiations. The government has made various efforts to free the GLNP area from ex-refugees from Aceh including efforts to relocate and forced evictions, but without success. The government failed to expel ex-refugees from Aceh due to the large number of ex-refugees from Aceh, as well as the massive support of humanitarian organizations for the existence of ex-refugees from Aceh. In addition, the government does not want a violent approach in solving the problem so that the negotiation process is carried out to accommodate the interests of the parties.