Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan semakin meningkatnya perkembangan perdagangan, keuangan dan industri, baik dalam skala nasional maupun internasional, dan juga dengan persiapanpersiapan yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional dalam menghadapi era globalisasi, di beberapa kawasan telah tercapai liberalisasi perdagangan ekonomi, industri dan lain-lain.Perdagangan internasional yang bersifat lintas batas negara dengan sendirinya mencakup banyak hal dalam pelaksanaannya, antara lain timbulnya perselisihan dari dan atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu perjanjian atau kesepakatan yang berkaitan dengan perdagangan.Sekalipun para pihak dalam perjanjian perdagangan telah seupaya mungkin mengusahakan, adalah tidak mungkin menghindari terjadinya suatu sengketa atau dispute. Setiap jenis sengketa yang terjadi menuntut pemecahan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Semakin luas kegiatan perdagangan, semakin tinggi frekuensi kemungkinan terjadinya sengketa, yang di lain pihak juga harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya.Membiarkan suatu sengketa bisnis atau dagang yang terlambat diselesaikan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efektif dan efesien karena timbulnya suatu sengketa, yang mengakibatkan terhambatnya laju perekonomian yang seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian sehingga kegiatan produktivitas menurun.Biasanya apabila timbul sengketa dari suatu perjanjian, maka penyelesaian sengketa di pengadilan ditempuh. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan waktu yang lama yang mengakibatkan para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian dan penyelesaian seperti ini tidak selalu menguntungkan bagi pihak yang bersengketa.Selain penyelesaian sengketa di pengadilan, masih terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang salah satu diantaranya adalah arbitrase. Yang dimaksud dengan arbitrase pada umumnya adalah suatu perjanjian dimana para pihak bersepakata untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka atau yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh orang ketiga yang independen, dengan kata lain penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa wasit (arbiter) yang secara bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang bersengketa, yang umumnya ditungkan dalam salah satu klausula dalam suatu kontrak.Arbitrase di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam setiap perjanjian di bidang perdagangan nasional maupun internasional."

"Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alterntif yang diminati oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis mencari penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat. Banyak lembaga arbitrase yang ada pada saat ini, contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase dari kedua badan arbitrase tersebut. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan para pelaku bisnis dapat mempertimbangkan apakah akan menggunakan lembaga arbitrase yang berada di Indonesia.

---

Arbitration is one of the example of alternative dispute resolution which many businessman interested. Businesses/Investors seeking to resolve disputes quickly, cheap, and the result is final and binding. Many arbitration institutions that exist, for example Indonesian National Board of Arbitration and Singapore International Arbitration Centre.

In this paper, will be discussed about the differences between the arbitration rules of two arbitration bodies, e.g Indonesian National Board of Arbitration and Singapore International Arbitration Centre. With this comparison, I hope that businesses/investors are expected to use arbitration in Indonesia. "

"Tesis ini membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam arbitrase. Upaya hukum tersebut dapat terbagi dalam dua yaitu melaksanakan atau memintakan pembatalannya. Pelaksanaan atau pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan sesuai dengan yurisdiksinya. Namun karena biasanya para pihak dalam arbitrase berbeda kebangsaan maka sulit untuk menetapkan pengadilan mana yang berwenang untuk melaksanakan atau membatalkan suatu putusan.Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Bagaimanakah pengadilan di negara lain menyingkapi putusan ICC dan Bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia atas putusan ICC dalam kasus PT. Lirik Petroleum dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa menurut pengadilan di Negara Singapura, Inggris, dan Kanada putusan ICC yang diambil dinegara tersebut merupakan putusan arbitrase nasional sedangkan menurut pengadilan di Negara Cina dan Indonesia putusan ICC tersebut merupakan putusan arbitrase internasional.

---

This thesis discusses about the legal effort of interested party in arbitration. The legal effort can be divide into two option recognition or challenge the arbitral award. For recognition or challenge the arbitral award, the parties should apply their application to the court that has the jurisdiction. And because of the different nationality of the parties, deciding which court has the jurisdiction is even harder.

From the above background, this thesis concerns how the view of the court in other states regarding ICC arbitral award and how the view of Indonesian court regarding ICC arbitral award in the case of PT. Lirik Petroleum against PT. Pertamina (Persero) and PT. Pertamina EP. These problems are discussed using normative legal research methods so as to produce a conclusion that according to the court in Singapore, United Kingdom, and Canada ICC arbitral award rendered in such country should be deem as domestic award meanwhile the court in China and Indonesian deem such an award as international award."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat sengketa diantara mereka, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan bagaimanakah pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh MA? Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata ayal (1) yang memuat asas kebebasan berkontrak atau asas paeta sunt servanda ini, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (ex officio) untuk mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu, mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut. Dari beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip paeta sunt servanda yang terlihat pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase, oleh karena itu pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah pengertian dan salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase.

---

The writing of this thesis research methods literature with secondary data as the data source. The problem is whether the judge can review a contract that contains the arbitration clause related to the principle of freedom of contract if there is a dispute between them, whether the remedy which can be done to apply the annulment of the award which had been cut 'by BANI, and how the implementation of the annulment of the award BANI which had been cut by the Supreme Court? Under article 1320 and Article 1338 Civil KUH point (1) which includes the principle of freedom of contract or pacta sunt servanda principle of this, the District Court judge may declare themselves not competent because of his position (ex officio) to adjudicate disputes in which the arbitration clause. Does not depend on the presence or absence of the defendant's demurrer on not authorized it, about the efforts that the annulment of the award has been settled by BANI, is regulated as limitatif in Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which must meet the elements of Article 70 is. Of some cases of cancellation of the award that has been decided by the Supreme Court BANI can be seen that essentially the Supreme Court adopted the principle of pacta sunt servanda is visible at the time of review and decide upon appeal from a contract dispute that included the arbitration clause, therefore the court does not automatically can judge a dispute, if it had been agreed in previous contracts o f their business arbitration clause that the parties will resolve their dispute through arbitration forum, except for misunderstanding about the arbitration clause, misunderstandings and wrong interpretations, the parties have been revoked or canceled the arbitration clause."

"Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dari proses tersebut. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang sengketa yang terjadi dalam perjanjian kontrak kerjasama yang tercantum di dalamnya klausula arbitrase. Pengaturan mengenai Arbitrase ini sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui penelitian ini maka akan diteliti permasalahan yang timbul terkait dengan pelaksanaan eksekusi melalui putusan arbitrase international. Selain itu, penelitian ini bertujuan mempelajari dan menganalisis kualifikasi tentang ketertiban umum dengan pembatalan atau penolakan putusan arbitrase asing dan cara kerjanya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis yang merupakan penelitian hukum mengacu pada hukum dan perjanjian dan diperiksa oleh keputusan pengadilan atau arbitrase.Untuk itu diperlukan metode penafsiran sesuai dengan doktrin yang dilakukan untuk melakukan penemuan hukum, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara arbitrase.

---

Settlement of disputes outside the courts continued to increase along with the increasing knowledge of the community will benefit and convenience gained from the process. In writing this essay discusses the dispute in a cooperative contract agreement that the arbitration clause contained therein. Regulation of arbitration itself has been regulated by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Through this research will be examined problems that arise related to the execution through international arbitration decision. In addition, this research aims to study and analyze the qualifications of public order with the cancellation or denial of a foreign award and how it works in Indonesia.

The method used in this study is the legal approach which is a legal research sosiological refers to the laws and treaties and examined by a court decision or arbritati.That was necessary method of interpretation in accordance with the doctrine committed to the discovery of the law, so as to create legal certainty in the settlement arbitration."

"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), suatu lembaga yang diperkenalkan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dipilih antara Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase. Mediasi dan Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa yang difasilitasi BPSK, hasil kesepakatan mereka dikukuhkan sebagai Keputusan BPSK. Penyelesaian secara Arbitrase dilakukan oleh BPSK melalui Majelis Arbitrase terdiri dari unsur Pemerintah, Konsumen dan Pelaku Usaha.Untuk mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan dan efektifitas Arbitrase BPSK, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini:1. Bagaimana keberadaan Lembaga Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia, baik secara umum maupun yang bersifat kekhususan?2. Bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa menurut tata cara yang ditentukan oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam hal ini menjadi acuan bagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK?3. Bagaimana praktek putusan Arbitrase BPSK dalam kasus-kasus sengketa konsumen?Agar penelitian ini menjangkau sasaran sesuai rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat enam putusan BPSK yang berasal dari BPSK Kota Bandung, Medan, Palembang, dan Makasar dengan memfokuskan pembahasan kepada tiga putusan BPSK.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dokumen, dan riset lapangan melalui wawancara yang tidak terstruktur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia sejak berlakunya Burgerlijke Wetboek di Hindia Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan menjadi hukum yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia sampai kemudian lahir hukum nasional yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Altematif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Arbitrase BPSK Iebih sederhana dan lebih singkat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di BANI, tetapi kesederhanaan dan singkatnya penyelesaian itu menjadi tidak efektif karena putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri bahkan kasasi ke Mahkamah Agung.Dari enam putusan BPSK yang diteliti menunjukkan perlu ada perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas para arbiter BPSK baik dalam penguasaan UU maupun materi sengketa sehingga BPSK mampu menghasilkan putusan yang berkualitas baik dari segi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas."