Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan pembangunan apartemen di Jakarta Selatan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Dengan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pengawasan pembangunan apartemen akan terlihat apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan, perizinan dan pembangunan perkotaan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan pengawasan pembangunan apartemen belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan tersebut memiliki hambatan ndash; hambatan yang dihadapin oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaklengkapan standar operasional prosedur dan kurang koordinasi dengan badan lain. Pelaksanaan pengawasan yang kurang optimal ini juga memiliki dampak pada hasil laporan pengawasan.

---

ABSTRACT
This research is discussing about how the implementation of supervision in Apartment constructions in South Jakarta by Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Agency works. By describing the implementation of supervision in Apartment constructions, researcher can analyze the obstacles. Theory which uses are supervision theory, licensing theory and urban development theory. The result of this research shows if the implementation of supervision in Apartment constructions is not running optimally. It rsquo s because the obstacles that Cipta Karya agency have, such as in human resources, the uncomplete Standard Operational Procedure and coordination with others agency which is effected on the report of supervision.

Abstrak :
Salah satu kebutuhan utama masyarakat adalah energi dari bahan bakar. Bahan bakar yang umum dikonsumsi masyarakat untuk keperluan rumah tangga seperti memasak adalah gas LPG yang berasal dari gas minyak bumi. Karena pemakaian yang terus menerus dan bertambah seiring waktu, cadangan minyak bumi Indonesia akan terus berkurang sehingga diperlukan alternatif untuk menggantikan peran LPG sebagai bahan bakar rumah tangga. Gas kota yang berasal dari gas alam dapat menjadi solusi karena Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar. Seiring bertumbuhnya jumlah penduduk, maka kebutuhan energi khususnya untuk rumah tangga akan terus meningkat. Bertumbuhnya penduduk juga memperbesar jumlah tempat tinggal yang harus tersedia dan apartemen atau rumah susun menjadi salah satu solusi yang populer belakangan ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan diketahui bagaimana rancangan perpipaan distribusi gas kota untuk apartemen yang terbaik. Penelitian ini akan mengambil studi kasus pada apartemen X yang berada di Depok. Penelitian dimulai dengan mengambil data-data seperti menghitung kebutuhan gas kota untuk tiap rumah tangga, dan kondisi operasi gas kota di Depok. Hasil simulasi menunjukkan pipa utama yang digunakan adalah pipa PE SDR 11 63 mm, lalu pipa distribusi tiap sektor menggunakan pipa carbon steel inch. Kedua ukuran pipa tersebut dapat menghantarkan gas dengan laju alir 0,2 m3/hr yang dibutuhkan tiap unit. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan pipa distribusi gas pada apartemen X adalah Rp. 6.888.377.628. Dan biaya untuk pipa servis adalah Rp. 2.880.000.

---

One of the most essential needs in human life is energy from fuels. The common fuel people consume for household purposes such as cooking is Liquified Petroleum Gas LPG , which is produced from petroleum gas. Continous usage from time to time results in the depletion of petroleum reserve in Indonesia, hence it is important to use an alternative fuel to replace LPG as household fuel. City gas which is produced from natural gas can be the solution to replace LPG as Indonesia has a massive natural gas reserve. As the population grows, the energy demand especially for household purposes will always increase. The population growth also increase the number of homes needed and apartments are one of the most popular type of home that people chose. A suitable piping system for apartment is necessary therefore this paper's goal is to find the best design of piping system for Apartment X in Depok. This study will start by gathering datas such as gas demand for household in Depok. Next there will be a simulation for the piping system design which covers all apartment unit by using a software, FluidFlow Piping System. The simulation results in having PE SDR 11 63 mm pipe as mainline, and carbon steel inch as service pipe. These 2 pipe sizes can distribute natural gas with flowrate of 0.2 m3 hr for each consumer. Total investment cost for the piping system in the apartment is Rp. 6.888.377.628, and investment cost for service pipe is Rp. 2.880.000.

Abstrak :
ABSTRAK
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 mewajibkan adanya perjanjian kerjasama antara Bank dengan Pengembang jika properti yang dijadikan agunan belum tersedia secara utuh, yang memuat kesanggupan Pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Debitur atau nasabah dan adanya jaminan dari Pengembang kepada Bank bahwa Pengembang akan menyelesaikan kewajiban kepada Debitur atau nasabah penerima fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau diserah-terimakan sesuai perjanjian. Tesis ini mengkaji masalah perjanjian kerja sama dan perjanjian pemberian jaminan antara Bank dengan Pengembang dalam rangka pembiayaan pemilikan Rumah Susun tersebut. Tesis ini juga mengkaji bagaimana tindak lanjut setelah pembuatan Perjanjian Pemberian Jaminan oleh Bank terhadap kelalaian Pengembang dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau terhadap kelalaian Debitur dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas KPA. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian adalah akta Perjanjian Pemberian Jaminan dalam praktek perbankan telah dapat diterima sebagai pengganti jaminan hak atas tanah selama belum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun oleh instansi yang berwenang dan Hak Tanggungan belum dipegang oleh Bank sebagai jaminan atas fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Kesimpulan yang diambil adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan telah diaplikasikan dalam perjanjian kerja sama dan perjanjian pemberian jaminan. Dalam hal terjadi kelalaian Debitur dan/atau Pengembang, tindakan yang dapat diambil oleh Bank dengan adanya akta Perjanjian Pemberian Jaminan tersebut adalah menandatangani Akta Subrogasi dengan Pengembang, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

---

ABSTRACT
Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/40/DKMP dated 24 September 2013 requires the existence of a corporation agreement between Bank and Developer if a property which shall be used as collateral is not available, in which contains the ability of the Developer to complete the development of the property in accordance with the agreement between the Developer and the customer, and a corporate guarantee from the Developer to the Bank that the Developer shall fulfill his liability to the customer who received the apartment credit facility (KPA) should the property cannot be developed and/or handed over in accordance with the relevant agreement. This thesis examines the issue on cooperation agreement between the Bank and the Developer of Apartment Project and buy back guarantee agreement (as one form of corporate guarantee agreement). This thesis also examines how the execution of the Corporate Guarantee Agreement over Developer negligence in Cooperation Agreement and the Apartment Credit Facility Agreement. This study is a normative legal research, using the data in the form of secondary data sources (literature). The results showed that the deed of buy back guarantee agreement in banking practices have already been accepted as a substitute for security as long as the strata title certificates have not been issued by the competent authority and the mortgage over the apartment unit is not held by the Bank as collateral for the relevant apartment credit facility agreement. The conclusion drawn is the implementation of the prudent principles in banking practices is applied in the cooperation agreement and the buy back guarantee agreement. In the event of Debtor and/or Developer negligence, upon the presence of the deed of buy back guarantee agreement, the Bank can sign a subrogation deed with the Developer as one of alternative dispute resolutions.