Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pembukaan UUD 1945 secara tegas telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Dimana pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, yang sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan suatu bangsa. Penjabaran lebih lanjut tentang pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah meningkatkan rata-rata lama sekolah di Indonesia tetapi meskipun demikian, jumlahnya masih relatif rendah. Selain itu, disparitas dan persebaran jumlah sekolah yang tidak merata di berbagai kabupaten dan provinsi cukup buruk sehingga mengakibatkan tidak meratanya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Studi ini akan mencoba menemukan aspek sekolah mana yang paling penting untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) di Indonesia untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel dan metode regresinya adalah regresi fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah lebih signifikan mempengaruhi angka partisipasi murni (APM) dibandingkan dengan kualitas sekolah di tingkat kabupaten. Selain itu, sosial ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM) di tingkat kabupaten. Selain itu, tingkat partisipasi di daerah perkotaan lebih tinggi meskipun jumlah sekolah rata-rata lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perdesaan. ...... In the opening statement of the 1945 Constitution, it has been explicitly stated that one of the goals of the Republic of Indonesia is to educate the nation’s life. One way to achieve this goal is through education. Where education is a human right of every citizen, which is very important for the success and sustainability of the development of a nation. The further elaboration of education is stated in the 1945 Constitution article 31, paragraph 1 which reads “Every citizen has the right to education”.The effort done by the government have improved mean years of schooling in Indonesia but despite this, the number is still relatively low. Furthermore, the disparity and unequal spread of number of schools in different districts and province is quite bad resulting unequal opportunity for children to achieve proper education. This study will try to find which aspect of school is the most important to increase net enrollment ratio (NER) in Indonesia in order to increase the mean years of schooling. The type of data that is used in this study is Panel and the regression method will be Fixed effect regression. The result shows that school availability is more significant in affecting net enrollment ratio (NER) compared to school quality at district level. Moreover, socioeconomic also do not have significant impact toward net enrollment ratio (NER) at district level.  Furthermore, the participation rate in urban areas is higher despite having less mean number of schools compared to rural areas.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendidikan dipercaya sebagai salah satu faktor yang mampu mengakhiri rantai kemiskinan. Namun di beberapa wilayah seperti di China dan Tanzania pendidikan tidak efektif untuk menekan angka kemiskinan. Malah dalam sebagian kasus, investasi keluarga yang terlalu besar dalam pendidikan malah menyebabkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh pendidikan yang direpresentasikan dengan angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia dalam 4 tahun 2013-2016 . Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yaitu Random Effect Model. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, koefisien pengaruh kedua variabel tersebut yang relatif kecil menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil memberikan eksternalitas positif yang diharapkan dapat diciptakan oleh sektor pendidikan. Untuk itu masih di rasa perlu ada peningkatan tidak hanya dalam jumlah kuantitas peserta didik melainkan juga kualitas pendidikan untuk menciptakan manfaat yang lebih.

---

ABSTRACT
Education is believed to be one of the factors that could bring an end to the poverty chain. However, in some countries like China and Tanzania, education is not effective to reduce poverty rate. Instead, in some cases, a large amount of family investments in education leads to poverty. The aim of this research is to examine how education, which is represented by middle school and high school students 39 pure participation rate, affects the poverty rate in Indonesia by using the data collected from 34 provinces in Indonesia in 4 years timespan 2013 2016 . The method used in this research is the regression of panel data by Random Effect Model. The result of this statistic test shows that middle school and high school students 39 pure participation rate has been proven to be able to reduce the poverty rate significantly. However, the impact rsquo s coefficient of both variables, which are relatively small, shows that education has not been successful in providing the positive externality which is expected from the education sector. For this reason, it is necessary to have an increase not only in the quantity of students, but also in the quality of education so that it will give more benefit.

Abstrak :
Angka Partisipasi Murni untuk Siswa Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) DKI Jakarta adalah yang terendah di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Murni Anak Jenjang Pendidikan Dasar SD dan SMP di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan analisis ekonometrika yaitu model persamaan logit dan menggunakan data Susenas 2012. Hasil regresi menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan mempengaruhi peluang seorang anak usia 7-12 tahun berpartisipasi bersekolah di jenjang SD adalah variabel usia anak dan status migrasi orang tua. Sementara itu, variabel usia anak dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor yang secara signifikan menentukan seorang anak bersekolah di jenjang SMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor usia anak, migrasi orang tua, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga menjadi faktor penting sebagai bahan evaluasi program wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan untuk kemajuan pembangunan pendidikan. ...... Net Enrollment of Students on The Elementary School (SD) and The Junior High School (SMP) in Jakarta are the lowest among the other provinces in Java. Focus of this study is to indentify the determinants of net enrollment on Basic Education SD (elementary) and SMP (junior high school) in Jakarta. This Research using econometric analysis with logit regression model and Using data from Susenas 2012. The regression results indicate that the factors that significantly affect the chances of a child aged 7-12 years participated in the elementary school are the variable age of the child and the status of parent migration. Meanwhile, the variable age and the education level of the household head are the significant factors in determining a child in school in junior high school. These findings indicate that the age of child, the migration of parents, and the level of education of household head are the important factors as an the resources of evaluation for the compulsory education programs on Basic Education and the advancement of education development.

Abstrak :
Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai penyedia barang publik, salah satunya pendidikan. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pendidikan di Indonesia belum dapat disimpulkan kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan hasil yang berbeda. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia, dengan interval tahun 2002-2011, dilakukan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap outcome pendidikan yang diwakili oleh angka partisipasi murni SD, SMP dan SMA. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal signifikan memengaruhi peningkatan angka partisipasi murni SD, SMP, SMA. ...... Fiscal decentralization can improve efficiency in the implementation of government's duty as provider of public goods, including education. The impact of fiscal decentralization on education outcomes in Indonesia could not be concluded yet as the previous studies have different findings. Using panel data of 33 provinces from 2002-2011, this research is performed to estimates the impact of fiscal decentralization on educational outcomes in Indonesia that can be represented by by primary, middle and high school net enrollment rate. This research finds that fiscal decentralization significantly affect the increase on primary, middle and high school net enrollment rate.

Abstrak :
Sejak diresmikan pada 2015, Sustainable Development Goals (SDG’s), pendidikan yang inklusif menjadi prioritas bagi setiap negara diseluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, 6 tahun paska diresmikan, inklusivitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata optimal (Kemendikbud.2019). Dengan menggunakan data Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Papua Barat dan diolah menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA), penelitian ini akan melihat tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di kabupaten/kota Papua dan Papua Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa secara rata-rata pemerintah daerah telah kehilangan efisiensi teknis belanja pendidikan daerah sebesar 21% dalam usaha meningkatkan inklusivitas pendidikan di seluruh wilayah. ......Since it was inaugurated in 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs), inclusive education has become a priority for every country, including Indonesia. However, six years after it was inaugurated, the inclusiveness of Indonesian education is still far from optimal (Kemendikbud., 2019). Using district/municipality data for the provinces of Papua and West Papua and processed using Stochastic Frontier Analysis (SFA), this study will look at the efficiency level of local government spending in increasing education participation in the districts/cities of Papua and West Papua. The study results show that, on average, local governments have lost the technical efficiency of regional education spending by 21% to increase educational inclusiveness in all regions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dari perubahan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). BOS SMA/SMK merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan diharapkan dapat membebaskan atau meringankan biaya sekolah yang harus ditanggung oleh siswa. Sejak tahun 2017, kewenangan SMA/SMK di Indonesia telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Analisis menggunakan metode Fixed Effect pada data panel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BOS SMA/SMK tidak berpengaruh terhadap perubahan APM SMA/SMK, sedangkan belanja pendidikan pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan APM SMA/SMK di Indonesia. ......This study aims to analyze the effect of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) on students’ participation in secondary education at the provincial level in Indonesia as measured by Net Enrollment Rate (NER) for General Senior High School (SMA) and Vocational Senior High Schools (SMK). BOS SMA/SMK is a transfer of funds from the central government to the local government at the provincial level in Indonesia to support the operational activities of public and private schools of SMA/SMK. The primary objective of BOS is to finance school operations to lower or exempt school fees. Since 2017, the authority of SMA/SMK in Indonesia has been decentralized to the provincial governments. The analysis applies a fixed effect method for a panel data set of 34 provinces in Indonesia from 2017 to 2021. The estimation results show that BOS SMA/SMK does not affect the change of NER of SMA/SMK, whereas the provincial government education spending has a positive and significant effect on the change of the SMA/SMK NER in Indonesia.

Abstrak :
Indonesia telah  menerapkan  kebijakan  desentralisasi,  tidak  saja  yang  berlaku  umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Transfer Dana Otonomi Khusus ini telah berjalan belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028  (untuk  Aceh).  Transfer  Dana  Otonomi  Khusus  diantaranya  digunakan  untuk membiayai  program-program  pengentasan  kemiskinan  dan  pendidikan.  Kedua  hal tersebut merupakan dua indikator penting dalam capaian pembangunan daerah, terutama dikaitkan  dengan  kondisi  capaian  pembangunan  yang  relatif  belum  baik  apabila dibandingkang  daerah  lain  di  Indonesia.  Angka  kemiskinan,  secara  rata-rata  untuk periode 2015-2018, di ketiga daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, termasuk juga untuk partisipasi pendidikan khususnya di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap angka kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat  pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara signifikan berkorelasi dengan penurunan  angka kemiskinan, dan  peningkatan angka Partisipasi Murni jenjang SMP, namun studi ini belum menemukan korelasi yang cukup  kuat  untuk  konteks  Dana  Otonomi  Khusus  yang  diterima  kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

---