Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana. Koperasi pada dasarnya bertujuan untuk memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan dan pengawasan dari beberapa koperasi di Indonesia terhadap pengaturan koperasi simpan pinjam dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat yang bukan merupakan anggota koperasi. Peninjauan akan pelayanan koperasi simpan pinjam terhadap masyarakat yang bukan merupakan anggota ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. ...... Credit unions are non bank financial institution that provides service to the public by collecting and distributing funds. Credit unions basically aims to promote the members in particular and society in general. This thesis discusses the implementation and supervision of several cooperatives in Indonesia in accordance with its regulation about credit unions who serves non member customer. The review will be done based on Law No. 25 of 1992, Law No. 17 of 2012, and Government Regulation No. 9 of 1995 on the Implementation Business Savings and Loans By Cooperatives.

Abstrak :
ABSTRACT
Keberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota pada perkoperasian dan menganalisis penerapan ketentuan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota di Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai keanggotaan, bentuk simpanan dan rapat anggota koperasi diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, UU Perkoperasian yang sudah berlaku lebih dari dua puluh lima tahun sudah tidak dapat menampung kegiatan perkoperasian di masa sekarang dan terdapat aspek-aspek dalam KDIM yang tidak diatur secara jelas seperti perekrutan anggota secara online, akun virtual, simpanan khusus, dan rapat anggota dengan media elektronik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pengaturan perkoperasian di Indonesia dan membuat pengaturan untuk menampung ketentuan yang masih belum jelas pengaturannya agar terciptanya kepastian hukum .

---

ABSTRACT
The existence of cooperatives is questioned related to the development of digital businesses. This shows that the digital industry in Indonesia has the potential to become a pillar of economic growth in this era, so it needs to adapt with these developments. In 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri introduced itself as the first Digital Cooperative in Indonesia. Therefore this study aims to identify the regulation for membership, forms of savings, and mechanism for meeting members on cooperatives and analyzing the application of provisions regarding membership, forms of savings, and meeting mechanism of members at Koperasi Digital Indonesia Mandiri based on Indonesian Cooperatives Law. The type of research is normative juridical. This research shows that the regulation regarding membership, forms of savings, and meetings of cooperative members are regulated in several articles in the Indonesian Cooperative Law and Ministry of Cooperatives and SMEs Regulations. In addition, the Indonesian Cooperative Law which has been in effect for more than twenty-five years has not been able to accommodate cooperative activities in the present and there are clearly unregulated aspects in KDIM such as online member recruitment, virtual accounts, special savings and meetings member with electronic media. Therefore the government needs to review the Cooperative Law and issue a regulation to accommodate provisions that are still unclear in order to create legal certaity.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip korporasi dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi yang dibahas dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi bagi koperasi dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai penerapan prinsip korporasi bagi koperasi yang berlaku belum cukup memadai dan penerapannya dapat terlihat dalam kasus meski beberapa prinsip korporasi tidak diterapkan dengan baik. Saran ditujukan bagi pemerintah, organ koperasi, dan peneliti selanjutnya.

---

ABSTRACT
This thesis background is the fact that many cooperatives do not execute the members meeting regularly so it has bad management. Cooperation will improve if good cooperative governance was implemented, but the regulation in Indonesia did not support this. This is related to the case in Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. The primary problems are how are the implementation of corporate principles in Indonesias cooperative regulation and how were the implementation of corporate principles in the execution of cooperative members meeting in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Purposes of this research are to analyze the regulation about corporate principles in Indonesias cooperative regulation and the implementation in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, for cooperative, government, and readers. The research method is juridical normative with secondary data and qualitative analysis. The conclusions of are the current regulation about the implementation of corporate principles in cooperation is not yet adequate and the implementation can be seen from the case even if there are some corporate principles that were not implemented. Suggestions are intended to the government, cooperative organs, and the next researcher.

Abstrak :
Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Namun, masih terdapat kasus dimana anggota memohonkan pailit Koperasinya sendiri dan juga anggota yang tidak setuju atas kepailitan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit dan mengenai peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop UKM”) dalam memberikan perlindungan terhadap anggota Koperasi dalam perkara kepailitan Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yaitu pengkajian melalui hukum positif yang berlaku. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa belum terdapat aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota dalam hal kepailitan Koperasi dan masih terdapat kurangnya kesadaran hukum anggota akan kedudukannya dalam koperasi. Di sisi lain, peran Kemenkop UKM dalam upaya perlindungan anggota Koperasi dalam kepailitan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dan melakukan sinkronisasi dengan pihak eksternal. Namun, sebagai upaya preventif, Kemenkop UKM belum membuat kebijakan kepailitan Koperasi secara terkhusus sehingga masih terdapat Koperasi yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya. ......Cooperatives are legal entities that are oriented towards the welfare of members in particular and the prosperity of the people in general. However, there are still cases where members apply for bankruptcy of their own Cooperative and also members who disagree with the insolvency. This thesis discusses 2 (two) things, namely regarding the protection of cooperative members who have been declared bankrupt and regarding the role of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises ("Ministry of Cooperatives and SMEs") in providing protection for cooperative members in cooperative bankruptcy cases. The research method used in this thesis is qualitatively with a juridical-normative form of research, namely assessment through applicable positive law. The results of research that has been carried out by the author show that there are no rules that can accommodate the interests of members in terms of cooperative insolvency and there is still a lack of legal awareness of members about their position in the cooperative. On the other hand, the role of the Ministry of Cooperatives and SMEs in efforts to protect cooperative members in bankruptcy is to form a Task Force for Handling Problematic Cooperatives and synchronize with external parties. However, as a preventive measure, the Ministry of Cooperatives and SMEs has not made a cooperative insolvency policy specifically so that there are still cooperatives that act arbitrarily in carrying out their business.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini ditulis dengan Latar Belakang Penerapan prinsip korporasi yang baik dalam koperasi tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan antar sesama anggota koperasi maupun antar anggota koperasi dengan pengurus sehingga dapat menghindari adanya pemberhentian anggota maupun pengurus. Adapun yang menjadi Pokok Permasalahan adalah Bagaimana pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus koperasi di Indonesia dan Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemberhentian anggota koperasi di Indonesia, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Simpulan dari skripsi ini yaitu bahwa Pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus Koperasi di Indonesia belum dapat ditemukan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn belum dilaksanakan dengan tegas. Adapun salah satu saran yang dapat diberikan yaitu agar pemerintah segera membuat undang-undang perkoperasian baru yang memuat tentang pemberhentian anggota dan pengurus koperasi.

---

ABSTRACT
This thesis is written with Background The application of good corporate principles in cooperatives will not lead to differences of opinion between fellow members of cooperatives and between members of cooperatives with administrators so that they can avoid the dismissal of members and administrators. The main issue is how to regulate the dismissal of cooperative members and administrators in Indonesia and how the application of the principles of Good Corporate Governance in dismissal of cooperative members and managers in the decision No. 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn. This study aims to determine the regulation regarding the dismissal of cooperative members in Indonesia, as well as the application of the principles of Good Corporate Governance in the dismissal of cooperative members and managers. This study uses juridical-normative research, using descriptive type of research. The conclusion of this thesis is that the regulation regarding the dismissal of members and managers of Cooperatives in Indonesia has not been found and the application of the principles of Good Corporate Governance in dismissal of cooperative members and managers in decision No. 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn has not been firmly implemented. One of the suggestions that can be given is that the government immediately makes a new cooperative law which contains the dismissal of cooperative members and managers.